DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BABV PERAN SERTA MASYARAKAT BABVI PERENCANAAN BAB VII PELAKSANAAN BAB VIII ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN BAB IX KERJASAMA BABX KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN AB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII PENGHARGAAN AB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV KETENTUANPENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seluruh proses pembangunan pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari kegiatan fungsional sernua lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di tingkat pusal dan daerah;
c.bahwa dalam rangka mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarus utarnaan gender secara terpaclu clan terkoordiuasl diperlukan pere.n perner-irrte.h daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b clan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Oaerah Kabupaten Barru tentang Pengarusuramaan Gcnclcr Dalam Pembangunan Daerah; 1 . Pasal 1 8 ayal (6) Unclang-Undang Dasar Negara Rcpublik lndonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah ·ringkat II di Sulawesi (Lembaran j Negara Republik Indonesia 'fahun 1959 Nomor 74, -,, Menglngat Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Unclang-Undang Nomor 7 Tahun J 984 ten tang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Ben tuk Diakrtmirraai Terhadap Wanita (Lembaran Negara Rcpublik lndo11esia Tahun 1984 Nomor 29, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 1 l l concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 'J'ambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rurnah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pernbentukan Pera tu ran Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesta Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pen1erintal1an Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2017 tentaug Pembinaan dan Pengawasan Penjrelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuu 2 0 1 7 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );
12.Peraturau Menteri Dalam Negeri Nemer- 1 S T'ah u n 2(.)[.)2 tentang Pedornan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahuri 2 0 1 1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahu,, 2 0 1 1 Nomor 927);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkA Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 5 1 , Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 20 l l Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATIBARRU MEMUTUSKAN: PERATURAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN DAERAH GENDER TENTANG DALAM DAE RAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Barru.

2.Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
4.Bupati adalah Bupati Barru.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Bupati dan OPRD clalam penyelenggaraan urusan pemerlntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai pera ngka t daerah kabupaten.
8.Desa adalah desa clan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu! dan/atau hak tradisionalyang diakui dan dihormati dalam sistcm Negara J(esatuan Republik Indonesia.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjulnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang undang. · Y
10.Anggaran Pendapata,, dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintal, Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rak)1at Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 1 1 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokurnen perencanaan daerah urituk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan claerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
13.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan l(erja Perangkat Oaeral, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pernbiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pernbiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran, 1 8 . Pengarusutamaan Gender yang eelanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pernantauan, dan evaluasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan JJemba11gu11a11 di daerah.
19.Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan + biologis, tetapi berdasarkan konstruksi sosial budaya ya11g dipengaruhi oleh slruktur masyarakat yang lcbih luas.
20.Gender Analysis Pathwayyang selanjutnya disingkatGAP adalah alat analisis yang dikernbangkan untuk membantu para perencana Pcrangkat Daerah melakukan pengarusutarnaan gender. 2 1 . Kesetaraan Gencler adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk rnernperoleh kesempatan clan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalarn kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikrnati hasil pernbangunan.
22.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki laki dan perempuan.
23.Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjaclinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
24.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender,
25.yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalarnan, aspirasi, kcbutuhan, potensi, danpenyelesaian permasalahan perempua,, dan laki-laki.
26.Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yangsetanjutnya disingkat PPRG aclalah instrumen untuk mengat.asi adanva ner-beda an arau kesenjangan
27.akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan Iewat penyediaan anggaran di Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait.
28.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnyadisingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutu han perernpuau dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraa11 dan kcadilan gender.
29.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkatGBS adalah dokumen yang menginformasika11 suatu outpu t kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
30.Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yangselanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustarnaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. 3 1 . Pocai Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah atau individuj'perorangan yang berasal dari instanstyunit organisasi yang ditunjuk untuk bekerja dalampelaksanaan pcngaru autamaan gender cli instansi/unit organisasi tersebut.
32.Rencana Aksi Daerah Pengarusutarnaan Gender yangselanjutnya disebut RAD-PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih focus,efisien,efektif,sistematik,terukurdan.
33.berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perancanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secaraoptimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

BAB II

ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengarustamaan gender berasaskan:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan;
c.ketertiban dan kepastian hukum:
d.partisipasi;
e.pemberdayaan;
f.kesetaraan;
g.sinergitas
h.non diskriminasi; dan
i.kepatutan.

Pasal 3

( 1) F'ungsi PUG yaitu terselenggaranya:

a.perencanaan;
b.penganggaran; 7 y
c.pelaksanaan;
d.pemantauan; dan
e.evaluasi; yang responsif gender.

(2)Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) mempertimbangkan:
1. a.akses;
2. b.partisipasi;
3. c.kontrol; dan
4. d.manfaat bagi masyarakat.
(3)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan:
1. a.jenis kelamin;
2. b.usia;
3. c.perbedaan kemarnpuan;
4. d.wilayah; dan
5. e.status sosial.

Pasal 4

PUG bertujuan untuk mengatasi kesenjangan gencler.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

( 1) menetapkan kebijakan PUG

(2)melaksanakan fungsi PUG; dan
(3)memfasilitasi penyelenggaraan fungsi PUG

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

( 1 ) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap:

a.penetapan Kebijakan PUG;
b.peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG;
c.penyediaan Anggaran PUG; dan
d.penyediaan fasilitasi PUG.

(2)Penyediaan fasilitasi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d, rneliputi:
1. a.kelembagaan PUG;
2. b.data dan informasi gender;
3. c.alat analisis gender; dan
4. d.peran serta rnasyarakat.
(3)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pcmerintahan dibidang pernberdayaan perempuan.
(4)Ketentuan lebih Ian jut mengenai tata cara pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Bupati. BABV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

(I) Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.

(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.partisipatif dalam penetapan Kebijakan PUG;
2. b.partisipatif dalam peningkatan Kualitas surnber daya manusia PUG ;
3. c.partisipatif dalam penyediaan Anggaran PUG; dan
4. d.partisipatif clalam pcnyecliaan fasilitas PUG.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengcna! tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaim ana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(!) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan PUG;

(2)Rencana kebijakan PUG dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahu nan Daerah.
(3)Penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilakukan dengan menggunakan analisis gender.
(4)Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) clilaksanakan secara telcnis oleh Peranglcat Daerah dan Unit J(erja pada Pernerintah Daerah serta Aparat Desa.
(5)Ketentuan lebih \anjut mengenai tata cara penyusunan Rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) cliatur dalam Peraturan Bupati,

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 9

( ! ) B u p a tibertanggungjawab atas pelaksanaan PUG.

(2)Pelaksanaan PUG sebagaimana climaksud pada ayat ( 1 J dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
(3)Kelornpok penggerak dan kelompok teknis lerdili atas :
1. a.para pengarnbil kebijakan/perencana/pelaksana di Perangkat Daerah; dan
2. b.para pengambil kebijakan/perencana/pelaksana di Unit Kerja.
(4)Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG clan Focal Point PUG.
(5)Pembentukan Pokja PUG sebagaimana climaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksucl pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja.
(7)Ketentuan lebih lanjut ,nengenai tata cara pernbentukan dan Iingkup tugas Pokja PUG dan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dan ayat (6) cliatur clalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

Anggaran PUG bersumber clari :

a.anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah;
b.anggaran Desa/Kelurahan
c.alokasi Pendapatan dan Belanja Negara;
d.partisipasi Masyarakat;
e.Coorporate Social Responsibility [tanggung jawab sosial perusahaan]: dan
f.sumbangan pihak ketiga yang sah clan tidak mengikat. Baglan kedua Pembiayaan

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…