DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III: SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK BAB IV: PENYELENGGARAAN SPALD BAB V: KELEMBAGAAN BAB VI: HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VII: PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII: KERJA SAMA BAB IX: SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI DAN PROMOSI (SAKEP) BAB X: PEMBIAYAAN BAB XI: PERIZINAN BAB XII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII: MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV: KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XV: KETENTUAN PIDANA BAB XVI: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah dornesttk dala m Daerah merupakan urusan pernerintah daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air lirnbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkuugan 11idUJ) khususnya sumber daya air;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu Menglngat: 1 .

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pcncemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 6 1 ) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ten tang lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); I 0. Peraturan Pemerintah Norn or 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 184, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar Pclayancn Minimal (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomcr 1323);
13.Perarturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 456); 1 4 . Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2016 tcntang Bangunan Gcdung [Lcrnbaran Daerah J<abupaten Barru Tahun 2 0 1 6 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATIBARRU Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Barru

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam domestik dan prinsip Negara Kesatuan Repu blik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelcnggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Barru.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
6.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7.Sistem Pengelolaan Air Lim bah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang sclanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
9.Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
10.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat !PALO adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik. 1 1 . lnstalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat.
12.Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi untuk percepatan pelaksanaan SPALD.
13.Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
14.Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
15.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
16.Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan hukum.
17.Pengelola air limbah domestik adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik.
18.Operator air limbah domestik adalah unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, atau badan usaha swasta yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik. B AB II AZAS, TUJUAN DAN RU.ANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan air lirnbah domestik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan berkelanjutan;
c.keterpaduan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.manfaat;
h.kearifan lokal;
i.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
j.pencemar membayar.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan
d.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan air limbah domestik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sistem pengelolaan air limbah domestik;
b.Penyelenggaraan SPALD;
c.kelembagaan;
d.hak, kewajiban dan larangan;
e.peran serta masyarakat;
f.kerjasama;
g.Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi (SAKEP);
h.pembiayaan;
i.perizinan;
j.retribusi;
k.pembinaan dan pengawasan;
1. 1.mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
m.ketentuan penyidikan; dan
n.ketentuan pidana. B AB m SISTEM PERGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 5

(1)Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) harus dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan nonfisik.
(2)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi aspek teknik operasional.
(3)Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 6

( 1) Air limbah domestik terdiri dari :

a.air limbah kakus ( black watery; dan
b.air limbah non kakus (grey watery.

(2)SPALD meliputi :
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(3)Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit mempertimbangkan :
1. a.rencana tata ruang wilayah Kota;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.ketersediaan air bersih;
4. d.kemiringan tanah;
5. e.kedalaman muka air tanah;
6. f.permeabilitas tanah;
7. g.kemampuan pembiayaan;
8. h.rencana induk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 7

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.sub-sistem pengolahan setempat;
b.sub-sistem pengangkutan; dan
c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Paragraf2 Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 8

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas :
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.mandi, cuci, kakus (MCK) yang dapat berupa permanen dan non permanen ( mobile toile�.
(5)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 9

(1)Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
(2)Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta harus diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 10

( 1 ) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) di awali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.

(2)Kegiatan penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan sistim:
1. a.layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT); dan
2. b.layanan lumpur tinja tidak terjadwal (LLTTI').
(3)Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal wajib dilakukan paling lama 3 tahun sekali ( 1 ) pada pelanggan yang sama.
(4)Bagi pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal, maka pelanggan dapat memanfaatkan layanan penyedotan lumpur tinja tidak terjadwal.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang sistem penyedotan lumpur tinja diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf4 Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014