DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS DAN WEWENANG BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH BAB VI PENGELOLAAN SAMPAH BAB VII LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH BAB VIII PERIZINAN BAB IX PENDANAAN, KOMPENSASI, INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT, KELUARGA, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII LARANGAN BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
c.bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
d.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, pengelola kawasan, produsen serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
e.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu diatur pengelolaan sampah di Kabupaten Barru;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6522); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATI BARRU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barru.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7.Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah kordinasi Camat. 8 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 9 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 10 Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. 11 Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik. 12 Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. 13 Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 14 15 Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang yang menggunakan kemasan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau tidak dapat atau sulit terurai dengan proses alam. 16 Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah. 17 Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan Sampah. 18 Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan Sampah, pendaur ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah. 19 Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah prinsip kegiatan pengurangan Sampah dengan mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang. 20 Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah Sampah. 21 Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu 22 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah. 23 24 25 26 27 28 29 30 Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Stasiun peralihan antara selanjutnya disingkat SPA adalah fasilitas pengelohan sampah pada wilayah pemukiman. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen yang memuat perencanaan keuangan daerah untuk periode tertentu. Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat RIPS adalah dokumen perencanaan pengelolaan sampah yang dibagi dalam beberapa tahapan. Tempat Penyimpanan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah Tempat penampungan sementara sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah. Pendaur Ulang Sampah adalah proses mengolah kembali sampah atau barang bekas menjadi poduk baru yang bermanfaat. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah satuan kerja perangkat daerah yang memberikan layanan kepada masyarakat dibidang persampahan.

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah untuk membantu mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah untuk :

a.Mewujudkan budaya bersih, indah, sehat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
b.Mewujudkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
c.Meningkatkan peran serta masyarakat, pelaku usaha dan pengelola kawasan untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah;
d.Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang meiliki nilai ekonmis;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Tugas dan wewenang
b.Hak dan kewajiban
c.kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah;
d.Pengelolaan Sampah;
e.lembaga pengelola Sampah;
f.perizinan;
g.pembiayaan, kompensasi, insentif dan disinsentif, serta pengaduan;
h.peran serta masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan;
i.kerja sama dan kemitraan;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.larangan; dan
l.sanksi administratif;

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
b.melaksanakan Pengelolaan Sampah melalui fasilitasi, pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
c.melakukan koordinasi antar lembaga masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah;
d.melakukan penelitian terhadap pemanfaatan teknologi penanganan Sampah dan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna; dan
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah.

Pasal 7

(1)Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah dalam Jakstrada dan Rencana Induk Persampahan berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. c.memfasilitasi Pengelolaan Sampah di tingkat desa dan kelurahan
4. d.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak Lain;
5. e.menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (bulan) selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
7. g.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dalam Dokumen Rencana Induk Persampahan dan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap Orang berhak :

a.mendapatkan lingkungan yang hijau, bersih, indah, rapi dan sehat;
b.mendapatkan pelayanan yang berkualitas dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
c.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan Pengelolaan Sampah
d.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
e.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah; dan
f.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 9

(1)Setiap orang wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, meliputi :
1. a.memprioritaskan penggunaan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alami;
2. b.menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
3. c.melakukan pembatasan timbulan Sampah;
4. d.mewadahi Sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan Sampah;
5. e.melakukan pemilahan Sampah berdasarkan sifatnya;
6. f.mengumpulkan Sampah sesuai dengan jenis dan pada tempat yang sesuai; dan
7. g.memelihara prasarana dan sarana persampahan.
(2)Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, pusat perbelanjaan dan/atau kawasan khusus wajib menyediakan fasilitas pemilihan Sampah yang mudah dijangkau masyarakat.
(3)Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah dan melakukan pendaur ulangan Sampah
(4)Produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
(5)Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum yang mengakibatkan timbulan Sampah wajib bertanggung jawab untuk mengelola Sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

(1)Bupati menyusun dan menetapkan Jakstrada dalam Pengelolaan Sampah Daerah.
(2)Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
2. b.program pengurangan dan penanganan Sampah.
(3)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
1. a.target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
2. b.target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…