DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN BAB III JENIS DAN UNSUR PESANTREN BAB IV FASILITASI PONDOK/ASRAMA DAN MESJID/MUSALA BAB V DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI DAKWAH BAB VI DUKUNGAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB VII FASILITASI FUNGSI PENDIDIKAN BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN BAB XI PENDANAAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pesantren di daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi dan dukungan bagi pesantren;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, pemerintah daerah berwenang untuk fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi dan Dukungan Bagi Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4.Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
5.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 334); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATI BARRU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI DAN DUKUNGAN BAGI PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Barru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barru.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Fasilitasi dan Dukungan Bagi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan dan dukungan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.
9.Sarana dan Prasarana adalah ketersediaan lokal, asrama, perpustakaan, laboratorium, sarana ibadah, informasi dan teknologi yang dimiliki oleh Pesantren.
10.Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri
11.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
12.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
13.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
14.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
15.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Bupati menetapkan perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Bagi Pesantren untuk 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun.
(2)Perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Bagi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Fasilitasi dan Dukungan Bagi Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik, keunggulan, potensi, dan inovasi Daerah yang berkelanjutan.
(3)Penyusunan perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Bagi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.rencana strategis Daerah;
3. c.rencana kerja Pemerintah Daerah;
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
(5)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah dan/atau perencanaan penganggaran.

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat melakukan pendataan Pesantren berdasarkan kondisi Pesantren.
(2)Pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan kriteria:
1. a.terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama;
2. b.berdiri di atas tanah milik yayasan/Pesantren dimaksud; dan
3. c.menyelenggarakan Pendidikan Pesantren.
(3)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

JENIS DAN UNSUR PESANTREN

Pasal 4

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi:
1. a.dakwah;
2. b.pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.pendidikan.
(2)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(3)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi unsur:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

BAB IV

FASILITASI PONDOK/ASRAMA DAN MESJID/MUSALA

Pasal 5

(1)Bupati memberikan Fasilitasi Pesantren atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d.
(2)Fasilitasi Pesantren atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 6

(1)Bentuk Fasilitasi Pesantren atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa:
1. a.pembangunan berkelanjutan;
2. b.renovasi;
3. c.pemugaran;
4. d.sarana prasarana; dan/atau
5. e.fasilitasi lainya.
(2)Pemberian Fasilitasi Pesantren atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari pimpinan Pesantren.
(3)Dalam hal Pesantren telah mendapatkan Fasilitasi Pesantren atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pemerintah maka Pesantren tidak mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
(4)Dalam pemberian Fasilitasi Pesantren atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat bekerjasama dengan badan usaha milik Daerah atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI DAKWAH

Pasal 7

(1)Bupati memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ke Pesantren.
(2)Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.kerja sama program;
2. b.fasilitasi kebijakan; dan
3. c.pendanaan.

Pasal 8

(1)Kerja sama program dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
1. a.antar pemerintah daerah lain;
2. b.instansi vertikal di Daerah;
3. c.Pesantren;
4. d.organisasi kemasyarakatan;
5. e.perguruan tinggi; dan/atau
6. f.pihak lain.
(2)Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. b.pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
3. c.pemberian beasiswa bagi pengelola Pesantren, santri, dan alumni;
4. d.penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
5. e.bentuk kerja sama lain.
(3)Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Fasilitasi kebijakan dalam pelaksanaan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat berupa:
1. a.penerbitan rekomendasi/pernyataan dukungan untuk melanjutkan pendidikan;
2. b.penyediaan sarana prasarana perpustakaan; dan
3. c.pelatihan kepada tenaga pengajar;
(2)Fasilitasi kebijakan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…