DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN BAB III: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB IV: AIR SUSU IBU BAB V: RUANG ASI BAB VI: PELAKSANAAN PROGRAM BAB VII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII: PENDANAAN BAB IX; PENGHARGAAN BAB X: SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerapan pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berurnur 2 (cilia) tahun di Kabupaten Barru belum dilaksanakan clcngan baik khususnya dalam ha! pemberian AS! Eksklusif;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2 0 1 2 ten tang Pemberian Air Susu Ibu Ekskluaif, Pernerintah Daerah dapat

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pemberian Air Susu !bu Eksklusif;

d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pemberian Air Susu lbu Eksklusif; I. Pasal 1 8 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. 4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlinclungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 421 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Menglngat
4. 5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 );
6. 7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 1 6 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4431);
7. 8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. 15.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor :48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27 /MEN/XII/2008, Nomor 1 1 7 7 /Menkes/PS/XII/ 2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
14. 16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
15. 17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
16. 18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV /2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI ) secara Eksklusif Pada Sayi Di Indonesia;
17. 19.Peraturan Daerah Kabu paten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
18. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU dan BUPATIBARRU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabu paten Barru.

2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
4.Bupati adalah Bupati Barru.
5.Dewan Perwakilan Raakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. fr
6.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Air Susu lbu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormone, serta protein spesiflk, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang berasal dari hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8.ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
9.Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
10.Keluarga adalah suami, istri, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 1 1 . Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus difonnulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
12.Indikasi medis adalah kondisi medis bayi dan atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif baik sementara maupun pennanen.
13.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
14.Fasilitas khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/ atau konseling menyusui/ ASI.
15.Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16.Tempat sarana umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
17.Penyelenggara tempat sarana umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
18.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19.Pengurus tern pat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
20.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMO adalah langkah penting untuk memudahkan bayi dalam memulai peroses menyususi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah tentang pemberian ASI Eksklusif J1. <l.d.a.1.ah unt:JJ.k., / V"'

a.menjamin terpenuhi hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enarn) bulan guna meningkatkan gizi dan kekebalan tubuh bayi;
b.memberikan perlindungan dan kesempatan kepada ibu khususnya pekerja/buruh perempuan dalam memberikan ASI Eksklusif, memerah ASI dan menyimpan ASI perah selama waktu kerja untuk diberikan kepada bayinya;
c.memenuhi hak ibu untuk rneningkatkan kesehatan ibu dan bayinya;
d.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, ternpat kerja dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif; dan
e.rneningkatkan kualitas Surnber daya Manusia sejak dini.

Pasal 3

Tujuan pemberian ASI Eksklusif adalah:

a.rnemberikan nutrisi yang terbaik bagi bayi;
b.rneningkatkan daya tahan tubuh bayi;
c.meningkatkan kecerdasan bayi;
d.rneningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
e.menjarangkan keharnilan;
f.mempercepat rahirn kernbali ke ukuran sebelum harnil;
g.mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;
h.mengurangi kernungkinan ibu rnenderita kanker payudara (kanker rnarnma) dan indung telur (kanker serviks);
i.menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian Susu Formula bayi; dan
j.portable, praktis dan hernat waktu. B AB m TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tanggungjawab Pernerintah Daerah dalam pemberian ASI meliputi:

a.melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pernberian ASI Eksklusif;
b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten;
c.memberikan pelatihan teknis konseling rnenyusui dalam skala kabupaten;
d.menyediakan tenaga konselor rnenyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten;
e.membina, monitoring, rnengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalarn skala kabupaten;
f.menyelenggarakan penelitian dan pengernbangan program pernberian ASI Eksklusif yang rnendukung perurnusan kebijakan kabupaten;
g.mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas /f r. penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten. / V'

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:

a.Peramgkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani kesehatan;
b.Peramgkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani pemberdayaan masyarakat pemerintah desa dan pelayanan langsung ke masyarakat;
c.Perarngkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
d.Perarngkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. B AB N AIRSUSUIBU

Pasal 6

Setiap Ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.

Pasal 7

Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat :

a.indikasi medis;
b.ibu tidak ada; atau
c.ibu terpisah dari bayi.

Pasal 8

(1)Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter.
(2)Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(3)Dalam hal tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
(2)Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 10

(1)Tenaga kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
(2)Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.
(1)Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dilarang mempromosikan, menganjurkan membeli susu formula, membekali ibu bersalin dengan produk susu formula baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan menerima bantuan dalam bentuk apapun dari produsen susu formula.
(3)Promosi Susu Formula Bayi dilarang dilakukan secara langsung di:
1. a.Rumah sakit;
2. b.Puskesmas dan jaringannya;
3. c.kantor pemerintah;
4. d.klinik bersalin;
5. e.dokter praktek; dan
6. f.Praktek Bidan Mandiri (PBM).
(4)Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru.
(5)Untuk mendapatkan izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan dan izin prktik tenaga kesehatan harus dilengkapi dengan surat pernyataan mendukung dan menyediakan fasilitas IMO dan ASI Eksklusif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…