DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, meliputi; Asas, Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban Perusahaan; Program TJSLP; Pelaksanaan Program TJSLP; Pembiayaan Program TJSLP; Forum TJSLP; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Penghargaan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administrasi;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;

b.Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan forum TJSLP; dan
c.Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan Program TJSLP

Pasal 8

Dalam Penyelenggaraan Program TJSLP Perusahaan wajib :

a.Menetapkan komitmen terhadap TJSLP di dalam peraturan perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
b.Menyusun rancangan dan melaksanakan TJSLP dengan memperhatikan perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
c.Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain;
d.Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
e.Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui forum TJSLP. 6

BAB V

PROGRAM TJSLP

Pasal 9

Program TJSLP meliputi :

a.bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan;
b.kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
c.program langsung kepada masyarakat.

Pasal 10

Program bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat berbentuk kegiatan sebagai upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran yang meliputi :

a.bina lingkungan fisik;
b.bina lingkungan sosial; dan
c.bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 11

Program Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berbentuk kegiatan:

a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
b.pelatihan berwirausaha dan tata kelola keuangan;
c.penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat.
d.Peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
e.Peningkatan daya saing, inovatif dan kreatifitas.

Pasal 12

Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berbentuk :

a.hibah;
b.penghargaan;
c.subsidi;
d.bantuan ................... 7
d.bantuan sosial;
e.pelayanan sosial; dan
f.perlindungan sosial.

BAB VI

PELAKSANAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 13

(1)Setiap Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
(2)Perusahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang berstatus pusat dan/atau cabang yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan operasional dalam wilayah daerah.

Pasal 14

(1)Perusahaan yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan operasional diluar wilayah daerah dapat melaksanakan Program TJSLP di wilayah daerah.
(2)Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melaksanakan Program TJSLP di wilayah daerah harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP.

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas perencanaan pembangunan daerah kepada Perusahaan melalui forum TJSLP.
(2)Program skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menyusun perencanaan Program TJSLP di wilayah kabupaten.
(3)Forum TJSLP wajib menyampaikan Perencanaan Program TJSLP dari setiap perusahaan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah. 8

Pasal 16

(1)Perusahaan dapat melaksanakan Program TJSLP secara langsung atau tidak langsung.
(2)Dalam melaksanakan Program TJSLP, Perusahaan harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada Forum TJSLP.
(3)Lokasi pelaksanaan program TJSLP meliputi seluruh wilayah Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN PROGRAM TJSLP

Pasal 17

Pembiayan pelaksanaan TJSLP untuk BUMN dan BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Bagi Perusahaan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…