DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan, meliputi; Ruang Lingkup; Asas, Fungsi, Tujuan dan Tanggung Jawab; Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan; Perpindahan Jalur dan Satuan Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan; Hak dan Kewajiban; Sarana dan Prasarana Pendidikan; Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; Pendanaan Pendidikan; Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan; Peran Dunia Usaha dan Industri; Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; Standar Pelayanan Minimal Pendidikan; Pengawasan; Sanksi Administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu perlu dipenuhi melalui pemerataan, perluasan akses, relevansi, peningkatan mutu dan daya saing serta penguatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan bermutu Provinsi Jambi dan kebijakan pendidikan nasional;
c.bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah serta

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan dalam suatu Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang....................... SALINAN 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. 4.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari;
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Batang Hari.
8.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan.
9.Jalur pendidikan adalah wahana yang diakui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11.Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
14.Pendidikan .................... 4
13.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan dalam keluarga dan lingkungan.
16.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
18.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
19.Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20.Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya di singkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar.
21.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
22.Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
23.Sekolah ..................... 5
23.Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
24.Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
25.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
26.Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
27.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28.Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
29.Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
30.Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
31.Pengawas adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
32.Kepala Sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
33.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
34.Sertifikat ..................... 6
34.Sertifikat adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional.
35.Organisasi/Asosiasi pendidik/tenaga kependidikan adalah perkumpulan yang didirikan dan diurus oleh pendidik/tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya, baik organisasi/asosiasi berjenjang maupun yang hanya ada di daerah.
36.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dan melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.asas, fungsi, dan tujuan;
b.penyelenggaraan pendidikan;
c.jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
d.hak dan kewajiban;
e.sarana dan prasarana pendidikan;
f.pendidik dan tenaga kependidikan;
g.pendanaan pendidikan;
h.peran serta masyarakat dalam pendidikan;
i.peran dunia usaha dan industri;
j.dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah;
k.standar pelayanan minimal pendidikan;
l.pengawasan;
m.larangan;
n.sanksi administrasi; 7

BAB III

ASAS, FUNGSI,TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan didaerah harus berdasarkan asas-asas nilai pancasila, hak asasi manusia, demokrasi, keteladanan, manfaat, tidak diskriminatif, pembudayaan dan pemberdayaan, seimbang, serasi, dan selaras dalam perikehidupan, ilmu pengetahuan dan tekhnologi, budaya bangsa, keterbukaan, bertanggungjawab, dan kepastian hukum dalam satu kesatuan sistem pendidikan nasional.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan di daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban masyarakat yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 5

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan di daerah adalah :

a.pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama;
b.mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab;
c.meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan manajemen pendidikan berbasis transparansi anggaran dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Bupati bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya, serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. 8

BAB IV

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 7

(1)Jalur pendidikan terdiri atas :
1. a.pendidikan formal
2. b.pendidikan nonformal;dan
3. c.pendidikan informal
(2)Jalur Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
(3)Jenjang pendidikan formal terdiri dari :
1. a.pendidikan dasar; dan
2. b.pendidikan menengah.
(4)Jenis pendidikan mencakup :
1. a.pendidikan umum ;
2. b.pendidikan kejuruan;
3. c.pendidikan keagamaan; dan
4. d.pendidikan khusus.

Pasal 8

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan tertentu, yaitu :

a.pendidikan anak usia dini;
b.pendidikan dasar;
c.pendidikan menengah;
d.pendidikan nonformal;
e.pendidikan informal;
f.pendidikan khusus dan layanan khusus;
g.pendidikan keagamaan. 9

Pasal 9

(1)Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur :
1. a.formal
2. b.nonformal ; dan
3. c.informal.
(2)Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal dan Satuan Pendidikan yang sejenis.
(3)Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan yang sejenis.
(4)Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi les private, home scholling, parenting, Pengajian Antara Maghrib dan Isya atau bentuk lain yang diselenggarakan didalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

Pasal 10

(1)Pendidikan dasar diselenggarakan melalui jalur :
1. a.pendidikan formal dan ;
2. b.pendidikan nonformal.
(2)Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.
(3)Bentuk satuan pendidikan dasar formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
(4)Bentuk satuan pendidikan dasar nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Paket A, Paket B, Ula, Whusta atau bentuk lain yang sederajat. 10

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…