DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Ketenagalistrikan Daerah, meliputi; Asas dan Tujuan; Wewenang dan Tanggung Jawab; Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah; Usaha Ketenagalistrikan; Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Telekomunikasi Multimedia dan Informatika; Instalasi Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi; Harga Jual, Sewa, Jaringan dan Tarif Tenaga Listrik; Penggunaan Tanah; Konservasi Lingkungan Hidup dan Keselamatan Ketenagalistrikan; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan di daerah maka peran pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga listrik harus terus ditingkatkan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah dibidang Ketenagalistrikan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. 3.Undang-Undang …………………. SALINAN 1
3. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. 4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAERAH BAB I ...................... 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya membidangi ketenagalistrikan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya membidangi ketenagalistrikan.
7.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8.Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
9.Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
10.Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
11.Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
12.Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
13.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
14.Usaha ...................... 3
14.Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
15.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Daerah yang mengacu pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Provinsi (RUKP) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
16.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
17.Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
18.Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
19.Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat diatas tanah tersebut.
20.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
21.Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran- saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
22.Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.
23.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.
24.Sertifikasi ……………….. 4
24.Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
25.Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
26.Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan Tenaga Teknik di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
27.Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
28.Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
29.Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
30.Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).
31.Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan;
32.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum ;
33.Klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.
34.Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika selanjutnya disebut Telematika ;
35.Pemanfaatan Jaringan adalah pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk keperluan penyaluran, telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah menganut asas :
1. a.manfaat;
2. b.efisiensi berkeadilan;
3. c.berkelanjutan;
4. d.optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber energi;
5. e.kaidah usaha yang sehat;
6. f.keamanan dan keselamatan; dan
7. g.kelestarian fungsi lingkungan.
(2)Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah bertujuan untuk mengupayakan ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Bupati memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Ketenagalistrikan Daerah;
(2)Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan :
1. a.Menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
2. b.melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan di Daerah;
3. c.melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari pemegang izin, yang meliputi aspek teknis, keselamatan dan keamanan serta pelayanan dan lingkungan;
4. d.menertibkan ............. 6
5. d.menertibkan kegiatan usaha ketenagalistrikan yang tidak mempunyai izin;
6. e.penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan tenaga listrik di wilayah Kabupaten;
7. f.menandatangani Sertifikat Laik Operasi (SLO) instalasi pembangkit tenaga listrik skala kecil tersebar atas nama Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi.
8. g.menyampaikan laporan penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan daerah kepada Gubernur.
(3)Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(4)Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Instansi berwenang.

BAB IV

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 4

Kegiatan ketenagalistrikan meliputi :

a.inventarisasi;
b.perencanaan;
c.penelitian dan pengembangan; dan
d.rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD).

Pasal 5

(1)Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kegiatan penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan.
(2)Hasil inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk menyusun perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan. 7

Pasal 6

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan pendayagunaan ketenagalistrikan yang dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
(2)Perencanaan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada potensi sumber energi yang dilakukan secara rasional dan efisien, agar dapat berkelanjutan.

Pasal 7

(1)Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
(2)Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.penelitian pemanfaatan potensi sumber dan ketenagalistrikan;
2. b.pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan;
3. c.menginformasikan potensi sumber energi setempat dan pengembangan ketenagalistrikan;
4. d.pengembangan teknologi dibidang ketenagalistrikan;
5. e.konservasi sumber-sumber Ketenagalistrikan;
6. f.pengembangan potensi sumber daya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat.
(3)Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait. 8

Pasal 8

(1)Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, disusun berdasarkan pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Provinsi (RUKP).
(2)Jangka waktu berlakunya RUKD selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat direvisi kembali.
(3)Bupati menetapkan RUKD setelah berkonsultasi dengan DPRD.

BAB V

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 9

Usaha Ketenagalistrikan terdiri dari :

a.usaha Penyediaan tenaga listrik; dan
b.usaha Penunjang tenaga lisrik.

Pasal 10

Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas :

a.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
b.usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…