DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah ini terdiri atas II Pasal dan 16 (enam belas) perubahan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga harus diberikan oleh Pemerintah Daerah;
b.bahwa semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pengakuan status pribadi dan status hukum dari setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami berakibat semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih tertib dan baik dibidang Administrasi Kependudukan;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.Undang-Undang. . . . . . . . . . Mengingat : Menimbang : SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Dengan. . . . . . . . . . 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1.Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 di sisip 1 (satu) angka yakni angka 7 a dan angka (21) diubah, serta angka 27 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
6.Lurah/Kepala Desa adalah Kepala Kelurahan /Desa dalam Kabupaten Batang Hari. 7a. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan, pelaporan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data Kependudukan di Desa/Kelurahan. 7.Administrasi. . . . . . . . . . Menetapkan : 4
7.Administrasi Kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
8.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
9.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.
10.Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
11.Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
12.Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
13.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Retan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
14.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
15.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang khusus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisikan elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. 17.Nomor Induk. . . . . . . . . . 5
17.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan NIK adalah nomor indentitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18.Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kartu indentitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
19.Kepala Keluarga adalah :

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama- sama.
1. 20.Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana
2. 21.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
3. 22.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang pada register Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari.
4. 23.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainya.
5. 24.Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
6. 25.Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut dengan KUA, adalah Kantor Urusan Agama dalam Kabupaten Batang Hari. 2.Ketentuan. . . . . . . . . . 6
7. 2.Ketentuan huruf g Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Batang Hari berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

a.koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
c.pengaturan Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
d.pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat dibidang Administrasi kependudukan ;
f.penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g.penyajian data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari data Kependudukan yang telah di konsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri;
h.koordinasi pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati. 4.Ketentuan. . . . . . . . . . 7

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Pelayanan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di Domisili penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
(4)Dalam. . . . . . . . . . 8
(4)Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5)Dalam hal kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

7.Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1)Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan.
(2)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum Negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

8.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1)Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
(2)Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
(3)Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak. 9.Ketentuan. . . . . . . . . . 9

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1)Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
(2)Data Perseorangan meliputi :
1. a.nomor kk;
2. b.nik;
3. c.nama lengkap;
4. d.jenis kelamin;
5. e.tempat lahir;
6. f.tempat/bulan/tahun lahir;
7. g.golongan darah;
8. h.agama/kepercayaan;
9. i.status perkawinan;
10. j.status hubungan dalam keluarga;
11. k.cacat fisik dan/atau mental;
12. l.pendidikan terakhir;
13. m.jenis pekerjaan;
14. n.nik ibu kandung;
15. o.nama ibu kandung;
16. p.nik ayah;
17. q.nama ayah;
18. r.alamat sebelumnya;
19. s.alamat sekarang;
20. t.kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir;
21. u.nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
22. v.kepemilikan akta perkawinan /buku nikah;
23. w.nomor akta perkawinan /buku nikah;
24. x.tanggal perkawinan;
25. y.kepemilikan akta perceraian;
26. z.nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian. bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang
(3)Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
(4)Data Kependudukan. . . . . . . . . . 10
(4)Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
1. a.pelayanan publik;
2. b.perencanaan pembangunan;
3. c.alokasi anggaran;
4. d.pembangunan Demokrasi; dan
5. e.penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
  1. 10.Ketentuan ayat (1), ayat (3),ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 46 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…