DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi; Asas, Tujuan dan Sasaran; Hak dan Kewajiban; Kewenangan Pemerintah Daerah; Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Perizinan; Perbuatan yang dilarang; Peran Masyarakat; Pengawasan; Sanksi Administrasi; Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; Penyidikan; Ketentuan Pidana;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang………… SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
4.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7.Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah satuan kerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahkluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya.
9.Perlindungan ………… 3
9.Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
10.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, mahkluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13.Pelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan mahkluk hidup lainnya.
14.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
15.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
17.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
19.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
20.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia serta mahkluk hidup lain.
21.Limbah………… 4
21.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3
22.Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
23.Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
24.Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
27.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
28.Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
29.Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
30.Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
31.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
32.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
33.Badan…………… 5
33.Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara,atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan Asas :

a.tanggung Jawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.ekoregion
i.keanekaragaman hayati;
j.pencemar membayar;
k.partisipatif;
l.kearifan lokal;
m.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n.otonomi daerah

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

a.tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup ;
b.terwujudnya masyarakat sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup ;
c.menjamin…………… 6
c.menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan ;
d.tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup ;
e.terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana ; dan
f.terlindunginya terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang berhak :

a.memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
b.mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
c.mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
d.berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e.melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 6

(1)Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang wajib :
1. a.memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. b.mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ; dan
3. c.menanggulangi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup
(2)Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar, akurat, terbuka dan tepat waktu mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

a.menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten;
b.menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten;
c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
d.mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
e.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan;
f.melaksanakan standar pelayanan minimal;
g.memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
h.menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten; dan
i.melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten.

BAB V

SISTEM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

(1)Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui pendekatan karakteristik yang memadukan kepentingan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat serta kelestarian lingkungan.
(2)Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi lingkungan hidup Kabupaten.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 9

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang pengawasan dan pengendaliannya berada di bawah kewenangan Kabupaten Batang Hari, wajib mendapatkan persetujuan/izin maupun penyampaian laporan kegiatan kepada Bupati.
(2)Dalam pelaksanaan pemberian izin lingkungan Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang telah ditunjuk.
(3)Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi :
1. a.usaha dan/atau kegiatan didalam kawasan lindung di wilayah administrasi Kabupaten Batang Hari;
2. b.usaha dan/atau kegiatan konservasi sumber daya alam di wilayah administrasi Kabupaten Batang Hari;
3. c.usaha ……………………… 8
4. c.usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya air dan lahan diwilayah administrasi Kabupaten Batang Hari;
5. d.pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan di wilayah administrasi Kabupaten Batang Hari;
6. e.pengelolaan bahan berbahaya beracun di wilayah administrasi Kabupaten Batang Hari; dan
7. f.usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi besar dan luas menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup diwilayah administrasi Kabupaten Batang Hari.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara atau prosedur mendapatkan persetujuan dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada dibawah wilayah Kabupaten Batang Hari yang berdampak lingkungan diwajibkan memiliki Dokumen Lingkungan Hidup berdasarkan besar dan pentingnya dampak yang ditimbulkan sebagai persyaratan penerbitan izin lingkungan.
(2)Kriteria dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan ;
2. b.luas wilayah penyebaran dampak ;
3. c.intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. d.banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. e.sifat kumulatif dampak ;
6. f.berbalik atau tidak berbaliknya dampak ; dan
7. g.kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 11

(1)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan bahwa:
1. a.setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen Amdal berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
2. b.setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal maka wajib memiliki UKL-UPL berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; dan
3. c.setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak tergolong dalam kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib memiliki surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) yang mengikat;
(2)Ketentuan ………………………… 9
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang tergolong dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme prosedur dan petunjuk pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…