DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 April 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; hak dan kewajiban; pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian; pelantikan dan sumpah/janji; kartu tanda pengenal; pelaksanaan operasional; kode etik PPNS; penegakan kode etik PPNS; pengaduan; pembinaan dan pengawasan; pakaian dan atribut; pembiayaan; serta sanksi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam melakukan penegakan hukum keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kinerjanya sehingga mampu menyelesaikan tugas dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tangjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang................... Menimbang : Mengingat : SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah. Dengan.......... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang- Undang dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangannya.
5.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
6.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD masing-masing.

Pasal 3

(1)PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah sesuai dengan dasar pengangkatannya.
(2)PPNS.......... Menetapkan :
(2)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan/atau sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PPNS mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang insentif dan operasional penyidikan.
(2)Pemberian dan besaran nominal insentif dan operasional penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Untuk mendapatkan insentif PPNS harus memenuhi persyaratan :

a.Menjalankan tugas sebagai PPNS aktif selama paling kurang 1 (satu) tahun berturut-turut;
b.Tidak melakukan pelanggaran peraturan Perundang-undangan dan kode etik;
c.Tidak dikenai hukuman disiplin; dan
d.Memenuhi kewajiban sebagai PPNS.

Pasal 7

PPNS mempunyai kewajiban :

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama dan/ atau sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian;
d.membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Unit Kerja masing-masing dengan tembusan kepada Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

(1)Bupati mengusulkan pengangkatan PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Usul pengangkatan PPNS memuat :
1. a.nomor, tahun dan nama Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS;
2. b.wilayah kerja PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja PNS yang bersangkutan bertugas;
3. c.foto kopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan PPNS yang dilegalisir; d.surat..........
4. d.surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
5. e.pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2 x 3cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 x 6cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 9

Untuk dapat diusulkan menjadi PPNS, PNS Daerah harus memenuhi persyaratan :

a.Masa Kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
b.Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, (III/a);
c.Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana Lain yang disetarakan;
d.Ditugaskan dibidang teknis operasional Penegakan Hukum;
e.Telah lulus pendidikan khusus PPNS ;
f.Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik; dan
g.Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 10

(1)Mutasi PPNS diusulkan oleh Bupati.
(2)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 11 Tahun 1986

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 11 Tahun 1986