DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021.

b.bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan juga penajaman terhadap tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Batang Hari 2016-2021;
a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal SO Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliar, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pambangunan Daerah; Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG BARI TAHUN 2016 - 2021 TENTANG NOMOR : -S-- TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG HARI BUPATI BATANG HARi PROVINS! JAMBI )SALIN AN [
1. 12.Peraturan Daerah . I I l 1 !
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725};
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019;
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun '2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, PengenJ.alian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dacrah (Berita Negara Republik indonesia tahun 2010 Nomor 517); 2 Pasal II . Ketentuan lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 20J.6 Nomor 10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016-2021. Menetapkan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBATANGHARI dan BUPATI BATANGHARI MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama

12.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2021 (Lembaran Daerah Provinsi .Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemben.tukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lemharan Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 201 7 tea tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kahupaten Batang Hari Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ba tang Hari Tahun 201 7 Nomor 4, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten batang Hari Nomor 4); 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVJNSI JAMB!: ( r J, ( '5" J I 201 7; J ,. I , ,-q-8 - ... / M uara BulianDitetapkan di Pada Tanggal Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. 4 (TAMBAHAN LEMBARAN DAERAHKABUPATENBATANGHARI NOMOR ); II. PASAL DEMI PASAL. Pasall

Pasal 10

Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. I. Umum. Pemerintah Kabupaten Batang hari mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedornan pada RPJPD dan RPJMN. Dalam melaksanakan semua program prioritas pembangunan Daerah maka diperlukan perubahan rencana strategis (renstra) perangkat daerah berdasarkan perangkat daerah yang baru, yang secara lebih rinci tertuang kegiatan-kegiatan prioritas beserta indikator dan target capaian kinerja selama lima tahun. Sebagai penjabaran dari RPJMD, penyusunan perubahan renstra perangkat daerah tersebut tetap akan melalui tahapan asistensi dan verifikasi guna menjamin keselarasan substansi dengan RPJMD. Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam tahapan yang telah melaksanakan penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 yang mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi akan tetapi dalam tahapannya masih perlu dilakukan penajaman terhadap tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Peraturar; Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahaoan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah. dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan W.enteriperencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 050 / 4936 / SJ Nomor 0430/M.PPN/ 12/2016, tanggal 23 Desember tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah. Daerah. dengan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 maka perlu dilakukan penyempurriaan atau revisi RPJMD Kabupaten Batang hari guna menyesuiakan dengan ketentuan yang berlaku. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAEP..AHNOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAHDAERAHKABUPATEN BATANGHARI 2016-2021 )SALINAN [ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : S- TAHUN2017 5

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…