DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Retribusi Rumah Potong Hewan, meliputi: nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; ketentuan pemeriksaan; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terhutang; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; penagihan; penghapusan pioutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; penyidikan; serta sanksi pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang …………………….. SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4.Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor wisata.
8.Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan penyediaan Fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9.Rumah ………………. 3
9.Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
10.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil Pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha baik pemerintah maupun swasta yang menurut Peraturan Perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13.Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundangan-undangan Retribusi Daerah.
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjunya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

…………………………. 4

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

(1)Hewan yang dagingnya akan diedarkan harus dipotong di Rumah Potong Hewan dengan memenuhi persyaratan teknis;
(2)Pemilik Hewan harus dapat menunjukkan surat keterangan status hewan yang akan dipotong;
(3)Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menerangkan tentang
1. a.Status Kepemilikan hewan; dan
2. b.Status Reproduksi hewan betina.

Pasal 7

(1)Terhadap setiap hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong.
(2)Pemeriksaan ………………………. 5
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Dokter Hewan di Rumah Potong Hewan atau Paramedik Veteriner dibawah Pengawasan Dokter Hewan berwenang.
(3)Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa hewan yang akan dipotong sehat dan layak untuk dipotong.
(4)Hewan yang layak untuk dipotong harus memenuhi kriteria paling sedikit :
1. a.tidak memperlihatkan gejala penyakit hewan menular dan/atau zoonosis;
2. b.bukan betina anakan dan betina produktif;
3. c.tidak dalam keadaan bunting; dan
4. d.bukan hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dokter hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki kewenangan untuk menolak hewan tersebut dipotong.
(2)Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)dinyatakan tidak aman dan tidak layak dikonsumsi, dokter hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki kewenangan untuk memusnahkan seluruh atau sebagian jeroan dan karkas sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
(3)Jeroan dan karkas yang dinyatakan tidak aman dan tidak layak dikonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan dirumah potong hewan.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat pengukuran jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan ……………………… 6
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…