DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 150

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, yang terdiri atas Pemilihan Kepala Desa serentak dan Pemilihan Kepala Desa antar waktu. Mengenai Pemilihan Kepala Desa serentak, yaitu tahapan persiapan pemilihan kepala desa; susunan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia; tahapan pencalonan, yang terdiri atas pendaftaran dan penetapan pemilih, pendaftaran calon Kepala Desa, Penelitian Persyaratan, Penetapan dan Pengumuman Calon, kampanye, dan masa tenang; Pemungutan, Perhitungan Suara dan Penetapan; Perselisihan Pemilihan Kepala Desa; dan sanksi. Mengenai Pemilihan Kepala Desa antar waktu, yaitu Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Perda mengatur pula mengenai masa jabatan kepala desa, penjabat kepala desa, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan kepala desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 214 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang merupakan payung hukum dalam pengaturan tentang Desa, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan;
b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 3.Undang-Undang.......... Menimbang : Mengingat : SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah; 5.Camat. . . . . . . . . . 3
5.Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10.Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
11.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12.Penanggung jawab pemilihan adalah penanggung jawab pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yaitu BPD;
13.Panitia pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
14.Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat PPS Pilkades, adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa;
15.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat KPPS Pilkades, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS;
16.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
17.Panitia pemilihan Kepala desa tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dalam rangka untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku; 18.Tim Teknis. . . . . . . . . . 4
18.Tim Teknis e-voting selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Kepala Desa yang menggunakan e-voting;
19.Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mengajukan diri dan atau diajukan oleh masyarakat untuk dicalonkan menjadi Kepala Desa;
20.Calon Kepala Desa atau Calon yang berhak dipilih adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan hasil penyaringan, telah melalui test kemampuan akademis, Uji Kepatutan dan Kepantasan serta dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Panitia Tingkat Kecamatan, Penanggungjawab Pemilihan, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
21.Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
22.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
23.Daftar Penduduk Potensial Pemilih disediakan oleh Pemerintah Daerah berisikan data penduduk potensial pemilih baru yang diambil dari data pemilih pemilihan umum terakhir (Pemilihan Umum Legislatif dan atau Pemilihan Umum Presiden dan atau Pemilihan Umum Kepala Daerah);
24.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak dalam pemilihan kepala desa;
25.Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
26.Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk desa setempat yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan kepala desa;
27.Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, yang selanjutnya disebut DP4, adalah kumpulan data penduduk sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
28.Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
29.Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTam, adalah daftar pemilih yan disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersagkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
30.Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disebut DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa;
31.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat; 32 Penyaringan. . . . . . . . . . 5
32.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepatutan dan kepantasan para Bakal Calon;
33.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
34.Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
35.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
36.Pelaksana Kampanye adalah calon kepala desa, juru kampanye, dan simpatisan dan atau pendukung calon kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
37.Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
38.Tehnologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memperoses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi;
39.Electronic Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejek audit pada pelaksanaan pemungutan suara;
40.Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas maupun elekteronik;
41.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

a.Pemilihan Kepala Desa serentak ; dan
b.Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang yang dilaksanakan mengikuti masa jabatan kepala desa periodesasi sebelumnya
(2)Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada hari yang sama dan/atau hari lain di seluruh desa pada wilayah Kabupaten. Pasal 4. . . . . . . . . . 6

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) Tahun. ....

Pasal 5

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
(3)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat.

Pasal 6

(1)Pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa serentak dapat dilakukan dengan cara :
1. a.memberi tanda satu kali pada surat suara; dan
2. b.memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
(2)Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsif memudahkan pemilih, akurasi dalam perhitungan suara, dan efisiensi dalam penyelanggaraan pemilihan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.Persiapan;
2. b.Pencalonan;
3. c.Pemungutan suara; dan
4. d.Penetapan.
(2)Pemilihan. . . . . . . . . . 7
(2)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 8

Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan:

a.BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis Paling Lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
b.BPD membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.Dalam hal panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terbentuk, maka Camat dapat membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
d.Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
e.Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
f.Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
g.Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
h.Dalam hal panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana huruf b dan huruf c tidak terbentuk, maka desa tersebut akan ditunda pemilihan Kepala Desa serentak periode berjalan dan akan diikutsertakan pada pemilihan Kepala Desa serentak maksimal periode berikutnya.
i.Keputusan penundaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten.

Pasal 9

(1)Panitia pemilihan kepala desa dilantik oleh BPD setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Kecamatan.
(2)Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD. Pasal 10. . . . . . . . . . 8

Pasal 10

(1)Panitia Pemilihan dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji dan dipandu oleh petugas yang melantik.
(2)Susunan sumpah dan atau janji anggota panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panita pemilihan kepala desa dengan sebaik-baiknya; Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan.”

Isi peraturan

Teks150PDFHirarki

Memuat teks peraturan…