DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai asas dan tujuan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah; keanggotaan Baznas Kabupaten, Lembaga Amil Zakat; Obyek Zakat; pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan; pembiayaan; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; sanksi administratif; larangan; penyidikan; serta ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama umat Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial;
b.bahwa zakat, infaq dan sedekah juga merupakan sumber dana yang potensial untuk membangun kepentingan umat jika dikelola dengan tepat dan profesional;
c.bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya perlu diatur dalam suatu peraturan daerah tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 3.Undang-Undang.......... Menimbang : Mengingat : SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.
6.Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari. 7.Pengelolaan Zakat.......... 3
7.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
8.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9.Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar’i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya.
10.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12.Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
14.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
15.Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat Provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
16.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
17.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
18.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
19.Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
20.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
21.Munfiq adalah orang yang memberikan infaq.
22.Mushodiq adalah orang yang mengeluarkan sedekah.
23.Audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi dan sebagainya.
24.Aghniya’ adalah orang yang kaya atau mempunyai harta lebih dari cukup.
25.Rikaz adalah barang temuan
26.Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
27.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan kriteria hidup minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
28.Iwadh adalah uang yang dibayarkan seorang istri kepada pengadilan agama sebesar Rp. 10.0000 (sepuluh ribu rupiah) Apabila istri mau menggugat cerai suaminya. 4

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan:

a.syariat Islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat; dan
b.meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

BAZNAS KABUPATEN

Pasal 4

(1)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten dibentuk BAZNAS Kabupaten.
(2)BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(3)BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.
(4)BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten berwenang untuk membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati. 5

Pasal 5

(1)BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(3)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
(5)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan ASN, TNI, dan POLRI.
(6)Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari ASN, TNI, dan POLRI yang diperbantukan.
(7)Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh tim seleksi.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a.warga negara Indonesia;
b.beragama Islam;
c.bertakwa kepada Allah SWT;
d.berahlak mulia;
e.berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
f.sehat jasmani dan rohani;
g.tidak menjadi anggota partai politik; dan
h.memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan
i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
j.tidak pernah terlibat penyalahgunaan NARKOBA

Pasal 7

(1)Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk pada Kementerian Agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jambi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. 6

Pasal 8

Pengurus BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

a.meninggal dunia;
b.habis masa jabatan;
c.mengundurkan diri;
d.tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
e.tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), BAZNAS Kabupaten berkewajiban:
1. a.melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
2. b.melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah; dan
3. c.melaporkan dan mempertanggunjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang tembusannya disampaikan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
(2)Sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun, harus diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten.
(3)Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.audit syariah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan/atau BAZNAS;
2. b.audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang audit.

Pasal 10

Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…