Perda ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Batang Hari TA 2015
Memuat teks peraturan…
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional e. Laporan Perubahan Ekuitas f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih g. Catatan Atas Laporan Keuangan (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut : a. Pendapatan......................................... Rp. 915.356.454.251,43 b. Belanja dan Transfer.......................... Rp. 974.866.431.411,20 Surplus/Defisit................................... Rp. (59.509.977.159,77) c. Pembiayaan........................................ - Penerimaan..................................... Rp. 67.640.437.318,41 - Pengeluaran.................................... Rp. 2.229.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Rp. 65.411.437.318,41 d. Sisa Lebih Pembayaran Anggaran….. Rp. 5.901.460.158,64
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.63.988.709.143,57 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 979.345.163.395,00 b. Realisasi Rp. 915.356.454.251,43 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 63.988.709.143,57 (2) Selisih ……….. 5 (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 69.077.929.301,66 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 1.043.944.360.712,86 b. Realisasi Rp. 974.866.431.411,20 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 69.077.929.301,66 (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(5.089.220.158,09) dengan rincian sebagai berikut : a. Surplus/defisit setelah Perubahan Rp. (64.599.197.317,86) b. Realisasi Rp. (59.509.977.159,77) Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (5.089.220.158,09) (4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 78.031.414,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp. 67.562.405.904,41 b. Realisasi Rp. 67.640.437.318,41 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 78.031.414,00 (5) Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 734.208.586,55 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp. 2.963.208.586,55 b. Realisasi Rp. 2.229.000.000,00 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 734.208.586,55 (6) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.812.240.000,55 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 64.599.197.317,86 b. Realisasi Rp. 65.411.437.318,41 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 812.240.000,55
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut: a. Jumlah Aset Rp. 1.482.602.993.367,62 b. Jumlah Kewajiban Rp. 8.139.757.992,67 c. Jumlah Ekuitas Rp. 1.474.463.235.374,95
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut : a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2015 Rp. 67.640.437.318,41 b. arus Kas dari aktivitas operasi Rp. 96.736.191.586,23 c. arus kas dari aktivitas investasi Rp. (158.475.168.746,00) d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00 e. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2015 Rp. 5.901.460.158,64 Pasal 6 …………… 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut : a. Pendapatan kegiatan operasional Rp. 1.012.180.166.822,98 b. Beban kegiatan operasional Rp. 958.849.219.623,00 c. Surplus/defisit dari operasi Rp. 53.330.947.199,98 d. Surplus/defisit dari kegiatan non operasi Rp. 4.943.535.000,00 e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp. 48.387.412.199,98 f. Jumlah pos luar biasa Rp. 487.000.000,00 g. Surplus/defisit laporan operasional Rp. 47.900.412.199,98
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut : a. Ekuitas Awal Rp. 2.264.507.019.072,63 b. Surplus/defisit laporan operasional Rp. 47.900.412.199,98 c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar Rp. (837.944.195.897,66) d. Ekuitas Akhir Rp. 1.474.463.235.374,95
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut : a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 67.640.437.318,41 b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. (67.640.437.318,41) c. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Rp. 5.901.460.158,64 d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 5.901.460.158,64
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran 1 …..…………… 7 a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran b. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan , belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah; Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah; Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan modal ( Investasi ) Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap Daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran berikutnya. Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan Daerah; dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah; b. Lampiran II : Neraca c. Lampiran III : Laporan Arus Kas d. Lampiran IV : Laporan Operasional e. Lampiran V Laporan Perubahan Ekuitas f. Lampiran VI Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih g. Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan; Pasal 8 …………… 8
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari: a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini; b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah / perusahaan Daerah tecantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Membuka PDF…