DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari, meliputi: Maksud dan Tujuan; Sumber Dana dan Jumlah Penyertaan Modal; Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
a.bahwa untuk menunjang peningkatan pengembangan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari dan dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Batang Hari serta untuk meningkatkan potensi dan pendapatan asli daerah, maka perlu membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana dalam bentuk penguatan permodalannya; Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATE BATANG HARI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARI TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR: 1 TAHUN 2018 BUPATI BATANG HARi PROVINS! JAMBI Dengan Persetujuan .....
1. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
2. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 201 7 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 201 7 N omor 18).
3. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. 9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 PMK.OI/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Subsidi Sunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
9. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2 BAB II .....
10. 3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
11. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. 5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari Kabupaten Batang Hari.
13. 6.Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
14. 7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. 8.Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ a tau manfaat lainnya.
16. 9.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang Hari
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanagan daerah otonom. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARL KEPADAHARIBATANGKABUPATENPEMERINTAH Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL MEMUTUSKAN: BUPATI BATANG HARI dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BATANG HARI Dengan Persetujuan Bersama 3 BAB IV ..... Pengelolaan penyertaan modal daerah kepada PDAM, dilakukan sesuai dengan keten tuan per a tu ran perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Besaran penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 16.500.000.000,00,- (enam belas milliar lima ratus juta rupiah).
(2)Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui:
1. a.APBD Tahun 2018 sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliyar lima ratus juta rupiah) ; dan
2. b.APBD Tahun 2019 sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliyar rupiah).

Pasal 5

Sumber dana penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019.

Pasal 4

a.memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang air bersih;
c.meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air bersih;
d.meningkatkan kinerja PDAM; dan
e.memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

SUMBER DANADAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL Penyertaan modal daerah kepada PDAM bertujuan untuk:

Pasal 3

BAB II MAKSUDDAN TUJUAN

BAB II

MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat kinerja dan permodalan PDAM dan meningkatkan kapasitas usaha serta menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah. 4 ,URE(, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BA.TANG HA.RI, PROVINS! JAMB! : 1 ), ( I ) /2018; .... lBn ..l u J\ BATANG HARI 4 • .t. L • l 'L Pasal 8 1t c.,. n daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan . . s. iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan , -rah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

:, rksa iaan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud .rarn ?asal 6, pengawasannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan .-ratu r. .n perundang-undangan yang berlaku 5 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas Cukup jelas. Pas al 2 Cuku p j elas. Pas al 3 Cukup jelas. Pas al 4 Cukup jelas. Pas al 5 Cukup jelas. Pas al 6 Cukup jelas. Pas al 7

Pasal 1

II. PASAL DEMI PASAL Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa seiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Bahwa untuk menunjang Penungkatan pengembangan pelayannan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Batang Hari serta untuk meningkatkan potensi dan pendapatan asli daerah, maka perlu membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana dalam bentuk penguatan permodalannya. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi mengenai penetapan jumlah besaran modal Pemerintah Kabupaten yang disertakan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari. I. UMUM TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARi KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARi TAHUN 20181NOMOR: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARi ATAS PENJELASAN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…