DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk, Jumlah dan Sumber Dana Penyertaan Modal, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Batang Hari maka dilaksanakan pembangunan daerah yang didukung dengan ketersediaan anggaran salah satunya berasal dari penyertaan modal yang merupakan instrumen pendapatan asli daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda);

d.bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap penyertaan modal ditetapkan dengan peraturan daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.U n d an g - U n d an g . . .
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 724);
7. 7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 756);
8. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. 9.U n d a n g - U n d a n g . . . - 3
10. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
11. 10.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 13.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 20);
13. 14.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARi MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARi PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (PERSERODA). BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: l.Daerah . . . . . - 4
14. 1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
15. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. 3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
17. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Batang Hari.
18. 5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. 6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. 7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bank Jambi adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda).
21. 8.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Batang hari pada Bank Jambi dengan mendapat hak kepemilikan.
22. 9.Deviden adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
23. 10.Laporan Tahunan adalah laporan yang komprehensif dari sebuah aktifi.tas perusahaan.

Pasal 2

Maksud dilakukannya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Bank Jambi adalah upaya untuk pemenuhan penyertaan modal yang disetor Pemerintah Daerah dan meningkatkan kapasitas usaha serta memperkuat struktur permodalan ke dalam modal Bank Jambi.

Pasal 3

Tujuan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan perolehan deviden atau bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Jambi untuk selanjutnya dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah dalam APBD.

BAB II

BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Jumlah modal Pemerintah Daerah yang telah disetorkan kepada Bank Jambi sebesar Rp 64.055.650.000,00 (Enam Puluh Empat Milyar Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
(2)Jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam sertifi.kat kolektif saham Bank Jambi Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
(3)Penambahan . . . . . - 5
(3)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jambi berupa uang sebesar Rp 54.000.000.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu melalui APBD tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2024.
(4)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Jambi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan dengan rincian :
1. a.Tahun 2022 sebesar Rp 5.837.985.000,00 (Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. b.Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan jumlah Penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp 48.162.015.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Belas Ribu Rupiah) dengan ketentuan jumlah pertahunnya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Dalam hal penambahan penyertaan modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penyetoran sisa penambahan penyertaan modal di akumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berasal dari APBD.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. Ditetapkan di Pada Tanggal A BUPATI MU Muara Bulian 2¢ - 0€€M6ct2022 TANG HARI, Diundangkan di Muara Bulian Padatanggal 2022 SEMAKI; D, RAH KABUPATEN BATANG HARI, MADAZA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022 NOMOR: {{ NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI J A M B I : ( 1 1 ) , ( 40 ) / 2022; LAMPIRAN - 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (PERSERODA). NOMOR I1 TAHUN 2022 TANGGAL : 2 6 - e s - 2022 No Tahun Jumlah Penyertaan Keterangan Modal (Rp)

1.2006 2.884.000.000, 2 . 2007 1.500.000.000, 3. 2008 1.500.000.000, 4. 2009 1.616.000.000, 5. 2 0 1 0 2.500.000.000, 6. 2 0 1 1 5.445.000.000, 7. 2012 2.500.000.000, 8. 2 0 1 3 15.000.000.000, 9. 2014 15.000.000.000, 10. 2 0 1 5 2.229.000.000, 1 1. 2 0 1 6 3.000.000.000, 1 2 . 2 0 1 6 881.650.000, dalam bentuk asset (berdasarkan Perda No 13 Tahun 2016) 1 3 . 2 0 1 7 5.000.000.000, 14. 2 0 1 8 5.000.000.000,- Dalam bentuk asset 15. 2022 837 .985.000,- (Berdasarakan surat Bank Jambi Nomor: 1594.11/Mbl.Un tanggal 08 November 2022) 16. 2022 5.000.000.000,- (Enam Puluh Sembilan Milyar JUMLAH 69.893.635.000, Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) - 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANGHARI NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARi PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada Bank Jambi perlu dilakukan penanaman modal (investasi) jangka panjang dalam bentuk pembelian saham. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada Bank Jambi. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…