DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda Ini Mengatur Mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Meliputi; Azas, Maksud Dan Tujuan; Perencanaan; Pelaksanaan; Lembaga; Koordinasi; Kerjasama; Sistem Informasi; Penghargaan Dan Dukungan; Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian;

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, Menimbang: a. bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;

b.bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan dibidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik; TE TANG PENYELENGGARAAN PEMBANGU AN KETAHANAN KELUARGA PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG HARI NOMOR: 15 TAHUN 2017 BUPATI BATANG HARi PROVINS! JAMBI )SALIN AN [ 3.Bupati .....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. MEMUTUSKAN : dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATE BATANG HARI
7.Peraturan Pemerintah omor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6.Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 omor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang omor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 5679);
4.Undang-Undang omor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2 d,manfaat . BAB. II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

(1)Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan asas:
1. a.norma agama;
2. b.perikemanusiaan;
3. c.keseimbangan;
  1. 13.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada. berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupateri, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhaan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
  2. 9.Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian ke 1 uarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
  3. 10.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
  4. 11.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (cnam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
  5. 12.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/ a tau nonfisiknya. kom prehensif,upayaadalahKeluargaKetahanan8. Pem bangunan
  6. 3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
  7. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  8. 5.Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batang Hari.
  9. 6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
  10. 7.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan scrta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin. 3 BAB II . Ruang lingkup ketahanan keluarga, meliputi:
4. a.perencanaan;
5. b.pelaksanaan;
6. c.lembaga;
7. d.koordinasi;
8. e.kerjasama;
9. f.sistem informasi; dan
10. g.penghargaan dan dukungan. Ruang Lingkup

BAB I

KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAANTE TANG KELUARGA DAE RAH KETAHA A PERATURA PEMBA GU A Menetapkan BUPATI BATANG HARI

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
c.pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Pasal 3

(3)Ketahanan keluarga bertujuan untuk:
1. a.terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
2. b.harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha.
(2)Maksud ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga. 4
1. d.manfaat;
2. e.perlind ungan;
3. f.kekeluargaan;
4. g.keterpaduan;
5. h.partisipatif;
  1. 1.legalitas; dan J. nondiskriminatif.
(3)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.
(2)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Bupati dapat menetapkan perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga dalam hal rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga belum terintegrasi ke dalam Rencana Jangka Panjang Pernbangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun:

a.melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;
b.meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
c.melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/ a tau menambah kerentanan keluarga; dan
d.melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 6

(3)Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
1. a.strukturisasi dan legalitas keluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga; dan
4. d.ketahanan sosial psikologi keluarga. menengah dibidang

BAB II

PE REN CANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan pembangunan ketahanan keluarga se suai kebijakan nasional ketahanan keluarga. 5 d.ketahanan .
(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
1. a.penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
2. b.strukturisasi dan legalitas keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
3. c.ketahanan fisik keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;

Pasal 10

a.Pemerintah Daerah;
b.keluarga;
c.masyarakat; dan
d.dunia usaha.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 8

Bagian Kedua Perencanaan Tahunan 6 b.calon .

Pasal 12

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari:

a.anggota keluarga;

(1)Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pas al 10, dilaksanakan melal ui:
1. a.peningkatan kualitas orang tua melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
2. b.peningkatan kualitas anak dan remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
3. c.peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
4. d.peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas keluarga;
5. e.pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/ atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
6. f.peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
7. g.peningkatan akses dan peluang terhadap penenmaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga;
8. h.pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/ atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
  1. 1.pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…