DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda Ini Mengatur Mengenai Pemanfaatan Jalan; Meliputi; Asas dan Tujuan; Pengelolaan Jalan Daerah; Pengelolaan Jalan Desa; Peran Dan Bagian-bagian Jalan Daerah; Pengelompokkan Jalan; Penetapan Kelas Jalan; Pemberian Nama Jalan; Izin, DIspensi, Rekomendasi dan Pemanfaatan Jalan; Analisis Dampak Lalu Lintas; Peran Serta Masyarakat; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah ten tang penyelenggaraan jalan daerah.

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah daerah memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan daerah;
a.bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan daerah; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANGHARI, RANCANGAN PERATURA DAERAH KABUPATE BATANG HARI NOMOR: 16 TAHUN 2017 TENT ANG PEMANFAATANJALAN BUPATI BATANG HARi PROVINS! JAMB! l SALINAN [ Mengingat Menimbang BAB I . MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PEMANFAATANJALAN. DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBATANGHARI dan BUPATI BATANGHARI Dengan Persetujuan Bersama
1. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
3. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. 4.Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2 1 9 .J alan Des a ..... Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
6. 1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
7. 2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. 3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
9. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Batang Hari.
10. 5.Pemerintah Pusat adalah Prcsidcn Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan NegaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalamUndang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. 6.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi
12. 8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. 9.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.
14. 10.DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15. 11.Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi keweriangan daerah.
16. 12.Status jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah dan jalan desa.
17. 13.Fungsi jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
18. 14.Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
19. 15.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tariah , di alas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
20. 16.Jalan nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
21. 17.Jalan provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
22. 18.Jalan daerah adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 1

19..Jalan desa adalah jalan lingkungan primer/ sekunder dan jalan lokal primer/ sekunder yang tidak termasuk dalam jalan daerah dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
20.Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
21.Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang- undangan j alan.
22.Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya marrusia, serta perielitian dan pengembangan jalan.
23.Pembangunan jalan ada lah kegiatan memprogram dan penganggaran, pcrcncanaan tcknis, pelaksariaan konstruksi, scrta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
24.Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
25.Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai keweriangannya.
26.Sistem jaringan jalan adalah satu kesa tuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
27.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
28.Jalan lokal adalah ja lan umum yang berfungsi melayani angkutan scternpat dcngan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
29..Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan dekat dan kecepatan rata-rata rend ah.
30.Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengena; perkembangan suatu ruas jalan.
31.ama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta j alan.
32.Ruang milik jalan yang selanjutnya disingkat Rurnija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dikuasai oleh pernbina jalan dengan suatu hak tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33.Izin p manfaatan ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemanfaatan Rurnija daerah untuk suatu kegiatan usaha rnelalui jalan rnasuk ke pekarangan perusahaan, penanarnan utilitas umum, penernpatan papan reklame/billboard (baik di dalarn rnaupun di luar tanah) serta penggunaan ruang milik jalan lain nya yang bersifat kornersial. 34.Utilitas adalah fasilitas urnurn yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
35.Jumlah berat yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksirnurn kendaraan berrnotor berikut rnuatannya yang diperbolehkan rnenurut rancangannya. 4

(2)Pembina .

BAB I

3 36.0rang adalah .

Pasal 6

(1)Pembina jalan daerah adalah pemerintah daerah.

Pasal 5

Pengaturan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

a.perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
b.penyusunan pedoman operasional penyelcnggaraan jalan daerah;
c.penetapan status jalan daerah; dan
d.penyusunan perencanaan jaringan jalan daerah. Penyelenggara jalan daerah adalah pemerintah daerah.

Pasal 4

a.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
b.mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
c.mewujudkan peran penyelenggaraan jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
d.mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prim a serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan sistcm jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mcndukung tcrsclcnggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
f.mewujudkan pengusahaan jalan yang transparan dan terbuka.

BAB III

PE GELOLAA JALA DAERAH Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk :

Pasal 3

Penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan da n keselarnatan , kcscrasian, kcsclarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 2

BABU ASAS DAN TUJUAN

36.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang hul&AfP.adan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 5 Bagian Kedua .

Pasal 10

(1)Jalan desa menurut fungsinya terdiri dari jalan lokal dan jalan lingkungan.
(2).Jalan lokal dcsa adalah jalan d sa yang memiliki lebar sekurang- kurangnya 4 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 10 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 6 meter dari tepi badan jalan.
(3)Jalan lingkungan desa adalah jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 3 meter, ruang milik jalan lebar sekurang- kurangnya 9 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 5 meter dari tepi badan jalan.
1. a.evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan daerah; dan
2. b.pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan daerah.

BAB IV

PE GELOLAA JALA DESA Pengawasan jalan daerah meliputi :

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah.
(2)Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah daerah wajib mengusahakan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Bagian keempat Pembangunan Jalan Daerah

Pasal 7

Pembangunan jalan daerah meliputi :

a.perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan daerah;
b.pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah; dan
c.pengembangan dan pengelolaan manajernen pemeliharaan jalan daerah.

(2)Pembinaan jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan daerah;
2. b.pemberian izin , rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
3. c.pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan daerah. 6
(2)Dalam.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…