DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pemberian tambahan pengahsilan berupa uang makan kepada PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari TA 2017, meliputi: Maksud dan Tujuan; Penerapan Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan; Hari Kerja dan Jam Kerja; Sumber Dana; Besar Uang Makan; Pemberian Uang Makan; Tata Cara Pengajuan Uang Makan; Pembinaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Uang Mal:an kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017.

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan; Menimbang DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARi, PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGEHI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARi TAHUN ANGGARAN 2017 1>ERATURAN BUPATI BATANG HARi NOMOR . 3 TAHUN 2017 TENT ANG BUPATI BATANG HARi PROVINSI JAMBI
1. 2.Peraturan ..
2. 14.Peraturan Supati Satang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kabupaten Satang Hari Tahun 2016 Nomor 73). Memperhatikan 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil {Serita Negara Rnpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 270).
3. 4.Undang-lJndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangguru; Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2c104 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 41);
4. 5.Undang-\Jndang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerin1ah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 6.Undang-lJndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembara 1 Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. 7.Undang-lJndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang flerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5;3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangl:atan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil {Lembarc n Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lernbaran Republik Indonesia Nomor 4263);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2t)07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4:137);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembent rkan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Satang Harl Tahun 2016 Nomor 11);
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 {Lembaran Daerah Kabupaten Satang Hari Tahun 2016 Nomor 25);

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pemberian tarnbahan penghasilan berupa uang makan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
(2)Tujuan pemberian tambuhan penghasilan berupa uang makan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, disiplin dan motivasi kinerja pegawai. Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2.Perrierintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelakasanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Batang: Hari;
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari;
5.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, lnspektorat Daerah, Dinas Daerah, Sadan Daerah, dan Kecamatan;
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Kabupaten Batang Hari;
7.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja didalarn lingkungan Pemerintah Daerah dan digaji berdasarkan beban APBD setiap tahun berdasarkan daftar gaji setiap tahunnya;
8.Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja didalam lingkungan Pemerintah Daerah dan digaji berdasarkan beban APBD setiap tahun baik berdasarkan daftar gaji setiap Tahunnya;
9.Tambahan Penghasilan ben, pa Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAr'II KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARi TAHUN ANGGARAN 2017 Menetapkan MEMUTUSKAN

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukar Tahun Anggaran 2017. Dana untuk pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 dengan Kode Rekening 5.1.1.02.06 (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif). {2) Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 37,30 jam kerja dengan pengaturan sebagai berikut:

a.Hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 07.15 WIB sampai dengan 16.00 WIB;
b.Hari Jumat Jam 07.00 WIB sampai dengan 11.30 WIB; dan
c.Waktu istirahat Jam 12.00 WIB sampai dengan 12.30 WIB. {3) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat {3) wajib dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil dan C:alon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

(4)Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada OPD atau unit kerja yang melayani pelayanan umum dan kependidikan berlaku ketentuan hari kerja dan jam kerja sesuai dengan Keputusan Kepala OPD masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku. (2} Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan ditetapkan berdasarkan kehadiran kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil. (3} Pengawasan daftar hadir pegawai dilakukan oleh Kepala Unit Kerja termasuk menandatangani rekapitulasi daftar hadir dan dilaporkan kepada Bupati Batang Hari melalui lnspektorat dan Sadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah setiap awal bulan berikutnya. {4} Pemberian tambahan peng.hasilan berupa Uang Makan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada Surat Tugas.
(5)Uang Makan bagi Pegawai [\ egeri Sip ii Pusat/Daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya dibayarkan oleh satuan kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan. {6} Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipll dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

BAB ILL

PENER.APAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN

Pasal 3

(8)Pemberian ..
(1)Pemberian tambahan pengh ssilan berupa uang makan dibayarkan pada awal bu Ian berikutnya;
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Makan Pegawai Negeri Sipil bu Ian Desember dapat clibayarkan pada bulan berkenaan. {3} Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran uang makan melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan hasil rekapitulasi daftar hadir ke Bendahara Pe·ngeluaran.
(5)Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar perhitungan pemberian uang makan.
(6)Daftar perhitungan pemberian uang makan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
(7)Pembayaran uang makan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP[1} masing-masing.
(1)Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di Kantor pada hari kerja dalarn 1 (satu) bulan.
(2)Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Tidak hadir kerja;
2. b.Sedang menjalankan perjalanan dinas;
3. c.$edang menjalani cuti;
4. d.Sedang menjalani tugas belajar: dan/atau
5. e.Sebab-sebab lain yang rnengakibatkan PNS tidak diberikan tambahan penghasilan berupa uang makan adalah :
  1. 1.Alpa;
  2. 2.Sakit;
  3. 3.lzin 1 (satu) hari penuh; dan
  4. 4.Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
6. f.Tidak mengikuti apel deng.an rincian : (a) Apabila tidak mengikuti Apel sebanyak 8 (delapan) kali, maka dikenakan pemotongan uang makan untuk 1 (satu) hari kerja; (b) Apabila tidak mengik rti Apel Lebih dari 8 (delapan) kali, maka setiap kali tidak ape! akan dikenakan pernotongan uang makan perhari sebesar 25 % (dua puluh lima persen ).
(1)Tambahan penghasilan berupa uang makan diberikan selama 11 (sebelas) bulan.
(2)Tambahan Penghasilan ber upa uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.
(3)Tambahan penghasilan bert pa uang makan diberikan sebesar Rp. 27.500,- (Dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari kerja. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Batang Hari.

BAB VI

BESAR UANG MAKAN Pasal 6 SY Muara Bulian 5 Januari 2017 Peraturan Supati ini berlaku sur t terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017.

Pasal 11

(1)Terhadap pelaksanaan pengaturan pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan dilakukan monitoring oleh lnspektorat Daerah dan Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Satang Hari.
(2)Hasil monitoring sebagaima 1a dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Supati Satang Hari melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pembinaan terhadap pela csanaan pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Satang Hari dilakukan oleh Kepala OPD masing-masing.

(8)Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Golongan Ill dan Golongan IV dikenakan pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.
(9)Pengawasan daftar hadir pegawai dilakukan oleh Kepala OPD termasuk menandatangani rekapitulasi daftar hadir dan dilaporkan kepada Supati melalui Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dava Manusia Daerah dan lnspektorat Daerah setiap awal bulan berikutnya. (NAMA) NIP . (NAMA) NIP . (NAMA) NIP . Pelaksana Bendahara Pengeluaran Mengetahui Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran BESAR JUMLAH JUMLAH NAMA/NIP NOMOR HARi UANG KOTOR PPh BERSIH TAN DA NO GOL KEHADIRAN NPWP KERJA MAKAN (SX6) 21 (7-8) TANGAN 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 DAFTAR PERHITUNGAN f>EMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANG HARi TAHUN ANGGARAN 2017 PERATURAN BUPATI BATANG HARi NOMOR 3 TAHUN 2017 TANGGAL : 5 JANUAR\ 2017 LAMPI RAN (NAMA) NIP . Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Muara Bulian, 2017 Demikian pernyataan ini karni buat dengan sebenar-benarnya.

2.Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
1.Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan PNS dan CPNS bu Ian . bagi SKPD telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja pad a SKPD . Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : Nam a NIP Jabatan Yang bertanda tangan dibawah ini : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KOP SKPD PERATURAN BUPATI BATANG HARi NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL : 5 JAN\JA~I 2017 CONTOH

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…