DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Batang

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah rnemiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran Corona Virue Disease 2019, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan pelindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam upaya penanganan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka diperlukan pengaturan tentang pencegahan dan pengendalian Corona Vim.s Disease 2019 di Ka bu paten Ba tang Hari;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

a.bahwa dalam rangka upaya memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BAT.ANG HARI, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 NOMOR 3 TAHUN 2021 TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARi BUPATI BATANG HAR.I PROViNSI JAMBI Mengingat Menimbang BAB I ..... Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIANCORONAVORUS DISEASE 2019. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN: Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
1. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487). Menular (Lembaran NegaraPenaggulangan \X/abah
2. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Nornor 6236); TT .. J ,IT 1 1'. T T--. 1 1 • 1 T 1 • ,n 1 ~ I""' 1 ""' rceseriaran u.emoaran ivegara rcepuoux rnooriesra i arrun L:UH~ Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679);
4. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Republik Indonesia Nomor 4723); Indonesia Tahun 2007 Nornor 66, Tambahari Lembaran Negara Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik ten tang2007TahunNomor4 I Ind ""'ng T Ind ,, ....... ~• LI .1 a..1 - U .I. a..1.1.5
5. 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2
6. 14.Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Kabupaten Batang Hari, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatari usaha dalarn berbagai bidang ekonomi. 15.Fasilitas . dan ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019.
7. 12.Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat Pandemi COVID-19.
8. 13.Pencegahan dan pengendalian Corona Virns Disease 2019 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat Corona Virue Disease 2019 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan Corona Virus Disease 2019, menurunkan jumlah yang sakit dan/ atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial Corona Virus-2.
9. 8.Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Struktur Komando Kepoliaian Republik Indonesia di Daerah Kabupaten Batang Hari.
10. 9.Satuan Palisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.
11. 10.Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten Batang Hari.
12. 11.Corona virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome- .Jambi atau Kodim 0415 .Jambi.
13. 4.Bupati adalah Bupati Batang Hari. 5, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
14. 6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Batang Hari.
15. 7.Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI adalah pimpinan dan anggota TNI yang berasal dari satuan setingkat Komando Distrik Militer 0415 keweriangan daerah otonorn.
16. 3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi
17. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. 1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

a.melindungi masyarakat dari dampak COVID-19;
b.meningkatkan partisipasi warga rnasyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan clan penyebaran COVID-19; c.mendorong .

BAB I

KETENTUAN UMUM 3 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

Pasal 2

Peraturan Daerah mi dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pericegahan ,bn pengeridalian <:QVTD-19 rtl Kabupaten Batang Hari. penularan.

24.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. tidak akan sak..ita.tau hanya mcngalami sakit ringan da.n tidak mcnjadi surnbcr
21.Pemulasaraan adalah serangkaian tindakan penanganan jenazah pasien yang menderita penyakit meriular COVID-I 9 baik suspek, probable atau konfirrnasi dengan menerapkan kewaspadaan universal.
22.Disinfeksi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit, secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika.
23.Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut RT-PCR.
20.Probable adalah kasus suspek dengan Infeksi Saluran Pemapasan Akut Berat/ Acute Respiratory Distress Syndrome/1neninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium atau tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi mandiri. untuk mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, dilakukan di rumah atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Hal ini dilakukan memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Karantina mandiri bisa dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
18.Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
19.Isolasi Mandiri adalah proses rnengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium dini CUVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum
15.Fasilitas Umum adalah Fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
16.Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi.
17.Karantina Mandiri adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi 4 h.melakukan ..... berwcnang:

a.melaksanakan upaya terpadu dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
b.melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19;
c.melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi terhadap penderita;
d.melakukan disinfeksi sarana umum, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi:
e.melakukan pemberian vaksinasi, rujukan dan/ atau dekontaminasi terhadap orang sesi mi indikasi;
f.melakukan pengawasan kegiatan masyarakat;
g.melakukan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19; COVID-19Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan pengendalian

Pasal 6

a.melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari dampak pandemi COVID- 19;
b.melakukari tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat; dan
c.memberikan dan menyediakan informasi ten tang jumlah dan penyebaran wabah COVID-19 kepada masyarakat. COVID-19Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan pengendalian T.A.NGGUNG J,.t:.,,_\X/AB DAN \VEV/ENANG

Pasal 5

a.tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah; - - - - . 1 · -- - - n- · -
b.pencegahan dan pengendalian CO\,lU-19;
c.peran serta masyarakat;
d.koordinasi dan kerjasama penegakan hukum;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
f.pendanaan;
g.ketentuan penyidikan; dan
h.sanksi pidana.

BAB II

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

Pasal 4

c.mendorong warga masyarakat mematuhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran COVID-19;
d.melaksanakan disiplin pola hidup masyarakat yang sehat dan produktif pada saat pandemi COVID-19; dan
e.mendorong terciptanya pemulihan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. 5 Pasal 10 ..... ak 1 • 1 J 1 1 1 J ., • 1 • 1
a.menggun an rna.sxer seauar aengan stanuar xeserratarr yar1gruen ut.upi rno urrg, mulut, dan dagu ketika berada diluar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/ atau tempat aktivitas lainnya;
b.menerapkan pembatasan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan menghindari kerumunan;
c.Melakukan tes cepat RT-PCR, tes cepat molekuler dan/atau pemeriksaan penunjang lainnya terhadap seseorang yang terindikasi kontak erat;
d.melaksanakan pengobatan dan vaksinasi COVID-19;
e.meiakukan Isolasi mandiri atau pada lokasi yang ditentukan oleh Satuan Togas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten;
f.rnelak'ukari Kararrtiria marrdiri atau pada lokasi yang ditentukan oleh petugas kesehatan yang berwenang pada kontak erat penderita.

Pasal 9

Setiap orang wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu, meliputi: Kewajiban

Pasal 8

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilarang membawa ;.O ..... r>r7r>h ""O"lD 10 "<Tr>Y>rv berstatus Probable .-.+-.,....,, v .......... firmasi co,nn 10j\,.,,J..laL..tC::U.l'-' VJ. -..1.-:;;;yc::u.15 Iv.!.\- t.U..:).l.lV. l,t:;;Cll.ClU..l~VLUJ..1.1.lCli::) VJ.J..J- 7. Lararigan

a.mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
b.memperoleh data dan informasi publik mengenai COVID-19;
c.kemudahan akses dalam melakukan pengaduan mengenai COVlD-19; dan
d.pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah yang berstatus Probable atau Konfirmasi COVID-19

Pasal 7

h.melakukan pengaturan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal pelayanan, sumber daya, dan sistem pencatatan pelaporan untuk percepatan pengendalian COVID-19;
1. 1.melakukan pemulasaraan dan pemakaman jenazah yang berstatus Probable atau Konfirmasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan COV!D-19 atau tim yang ditunjuk oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan J. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 c.memasang .

(1)Pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a wajib mengikuti kctentuan sebagai berikut:
1. a.melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area pasar atau sarana pasar;
2. b.menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;

Pasal 12

Pasar

e.sekolah dan/ atau institusi pendidikan;
f.warung makan, restoran, dan kafe;
g.rumah ibadah;
h.perhotelarr/ penginapan lain yang sejenis;
i.moda transportasi;
j.Lernpat wisa ta;
k.kegiatan keagamaan, sosial dan budaya; dan
1. 1.area publik lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan di tempat dan fasilitas umum, meliputi :
a.pasar;
b.pusat perbelanjaan dan pertokoan;
c.perkantoran;
d.fasilitas pelayanan kesehatan;

(3)Setiap orang yang tidak melaksanakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi Karantina yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten.
(4)Pengenaan sanksi dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(1)Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dikeriakan sanksi berupa:
1. a.teguran Iisan;
2. b.denda administratif sebesar RpS0.000;00 (lima puluh ribu rupiah); atau
3. c.kerja sosial dengan membersihkan fasiiitas umum.
(2)Setiap orang yang tidak melaksanakan Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi Isolasi yang ditentukan oleh Satuan Togas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten.

Pasal 10

7 Paragraf 4 . 1 • •1 1 1 • 1 • " 1 -, 1

o.mewajroxan pexerja aan pengunjung 'unrux menggurraxan masxer;
c.menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
d.melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja dan pengunjung di pintu masuk, dan jika diketemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu tubuh > 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten;
e.memasang media informasi untuk mengingatkan pelaku usaha clan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabunjhand sanitizer dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan masker; dan
f.menerapkan jaga jarak dengan cara :
1. 1.melakukan pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
2. 2.melakukan pembatasan jumlah pedagang yang beroperasi;
3. 3.melakukan pengaturan jam operasional;
4. 4.melakukan pengaturan jarak saat antrian dengan memberi penanda minimal I [satu) meter; dan
5. 5.mencegah terjadinya kerumunan.

(2)Setiap pengelola dan pelaku usaha pada pusat perbelanjaan atau pertokoan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; ,..,, ,..J~..-...J,,... ,,...,..3_1·-.:,..,,... ratif sebesar 0-c:on rvrvrv nn ,,.:_,..,,-~+-,,,..,, ribu runiahl:L. uc11u.a. ctu.111 1u.:;u a 11 ~cu i'.:'.>c::u. 1'.lJ•J _ v.VlJv,vv \HHla.. 1 ct LU.~ 1 HJ 1 -P · l),
3. d.penghentian sementara kegiatan; dan/ atau
4. e.pencabutan sementara izin. sarana pusat perbelanjaan dan pertokoan;
5. a.melakukan pembersihan dan disinfeksi setiap hari di area pasar atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: pertokoana taudan pelaku usaha pada pusat {1\ \iJ

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…