DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Perda Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa, perlu melakukan perubahan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ba tang Har i Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pernilihan Kepala Desa ; DENGAN RAHMAT TU HAN YANn MAHA ESA BUPATI BATANC }!ARI, Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAEf~Al·! l<AF3UPATEN RATANG HARl NOMOR 6 TAl !UN 2016 TSNTANG PF.:MILI I !AN KE PALA Dl~SA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI BUPATI BATANG HARi PROVINS! JAMBI ~L~ L~-~-~~-:-~
1. 1.Ketentuan . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Menetapkan BUPATT BATANC'i HART dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATE,N BATANG HARI

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2015 Nomor 58, Tamba han Lernbar an Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Pera turan Pe mer m t ah Nornor fJ3 Ta h un 201·1 Lentang Pcrat ur an Pelak sariaa n U11dang Undang Nomor 6 . Tahun 2014 ten tang Dc sa (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerint.ah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 571 7);
6.Pcraturan Meriteri Dalarn Negeri Nornor 112 Tahun 2014 ten tang Pcrn ilih a n Kepala Dcsa (Bcr ira Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Ta h un 2017 ten tang Pcrubahan ata s Pcra turan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pcmilihan Kcpala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 J 7 Nomor 1221).
7.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 6).

k.t id a k ::,edang ...
1. 2.Ketentuan ayat ( l) huruf h dihapus da n ava t (2) hur uf k , h ur uf 1 dan huruf m dihapus, huruf m, huruf n , dan huruf o ayat ( l) pa sa l 34 drubah dun ayat

(2)ditambah 3 (tiga) huruf, yakni h u r uf v, h ur uf xv elem huruf x , dan huruf f diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat ( 1 a) sehingga berbunyi se bagai berikut:

Pasal 34

( l) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.warga Negara Republik Indonesia;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tndonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ik:-1;
d.berpendidikan paling rcndah ta mat Sekolah Mencngah Per ta ma a ta u scdcrajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh ]ima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala De sa;
g.bagi yang beragama Islam bisa baca tulis Al-Quran dan mendirikan sholat.
h.dihapus;
1. 1.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; J. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pid aria penjara paling singkat 5 [lirna] tahun atau le bih , kec uali 5 (lima) tahun setelah se le sa i menjalani pidaria pcnjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kcpada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pcla ku kcja ha ta n berulang-ulang;

Pasal 4

(1)Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dapat d ilak sariak an dcngan mcmpcrtimbangkan:
1. a.pcngelompoka n wakt u br-rakhir nya mn sa jn ba tu n Kc pa la Dc sa di wilayah kabupatcn;
2. b.kemampuan keuangan daerah; da n y at.a u
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan paling ban yak 3 (tiga) kal i dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

1.Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : i.surat .

k.tidak sedang dica but hak pilihriya sesuai dcngan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tctap;
1. 1.sehat .Iasrna ni dan Rohani bcrda sa r ka n hasil pcmeriksaan dari dokter pernerin tah;
m.tidak pcrnah scbaga i Kcpala Dcsa scla ma 3 ( t.iga) kali rna sa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah Kabupaten Batang Hari baik berturut-turut dan atau tidak berturut-turut;
n.berkelakuan baik;
o.tidak terlibat narkoba;
p.tidak pernah dikenakan sanksi adat dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran calon dimulai, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Lembaga Adat Desa atau sebutan lain sesuai dengan domisilinya;
q.telah menyerahkan LKPJ dan LPPD bagi kcpala desa yang akan mencalonkan diri kcmbali scbagui calon kc pa la dc su ;
r.belurn pernah di be rhc ru.ika n t idak clcngan horrnat sebagai Kepala Desa, BPD, PerangkaL De sa , PNS, TNl, PULRI, DPRD dan a tau pegawai BUMD, BUMN;
s.memenuhi kelengkapan persayaratan pencalonan Kepala Desa.
t.bersedia berdomisili di desa bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan. (la) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (l) huruf s diatur dengan Peraturan Bupati.

(2)Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, meliputi :
1. a.surat permohonan dan atau larnaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kcrta s bermatcrai cuk up;
2. b.surat pcr nya taan bcr taqwa kc pada Tuhan Ya nj; Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangku tan diatas kcrtas bcrrna terai cukup;
3. c.surat pernyataan sctia d a n taat kcpada Pancasila scbagai Dasar Negara, Undang-Undang Da sa r Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
4. d.fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
5. e.fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejaba t yang berwenang;
6. f.surat keterangan bcrbadan schat d a ri pcj aba t Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoc (HAMBA) Kabupaten Batang Hari dan surat pernyataan tida k terlibat narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Madjid Satoe (HAMBA) yang menyatakan tidak mengkonsumsi narkoba;
(6)Bagi Anggota .
1. g.surat Keterangan Catatan Kepolisia n (SKCK) da ri kcpoli sian;
2. h.surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  1. 1.daftar riwayat hidup; J. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup;
3. k.dihapus;
  1. 1.dihapus;
4. m.dihapus:
5. n.foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ka rt u Keluarga (KK) yang masih berlaku dan Lelah dilegalisir i n st.a n si bcrwenang;
6. o.pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 r m se banva k 4 (empat) lembar;
7. p.surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai cukup;
8. q.surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
9. r.surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pcmilihan Kcpala Dcsa dcngan sadar dan pcnuh tanggung jawab diatas ker tas bcrmatcrai cukup;
10. s.surat pernyataan tidak akan me la k u ka n poiitik uang d iat.a s ker tas bermaterai cukup;
11. t.surat per nya t aan tida k rnenjadi sa la h satu pengurus par tai politik diatas kertas berrnaterai cukup;
12. u.melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa;
13. v.surat keterangan Ketua Lembaga Adat Desa bahwa tidak pernahdikenakan sanksi adat dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran calon dimulai;
14. w.bukti pengesahan LKPJ dan LPPD oleh pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
15. x.surat keterangan dari pejabat berwenang bahwa belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, PNS, TNI, POLRJ, DPRD dan a tau pegawai BUMD, atau BUMN;
(3)Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kcpala Dcsa
(4)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan d ir i sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga harus mendapatkan izin tcrt.ulis dari Pcjabat Pembina Kepegawaian Daerah.
(5)Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa, tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam .
(1)Calon kepala Dcsa yang rncmpcrolch s u a ra tcr banva k o a ri j u rn lan suara sah ditctapkari se baga i calon Ke pa la Dr sa tcr pilih . Pasal6l

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah dan ditambah l (satu) ayat yakni ayat

(3), sehingga berbunyi sebagai berikut :
(11)Pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali. ( 12) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari karyawan perusahaan, disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mcngundurkan diri d ari karyawa n pcr usahaan setelah din ya takan sc bagai cal on t cr pilih.
(13)Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (12) d ibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup.
(14)Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
(6)Bagi Anggota Tcntara Nasional Indonesia dan Palisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan atau Pejabat yang bcrwenang, scrta tetap mernatuhi kctcntuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang- Undang tcntang Kcpolisian Rcpublik Indonesia.
(7)Bagi calon Kcpala Dcsa yang pcrriah rncnja bat scbaga: Kcpala Dcsa disamping harus memenuhi syarat scbagaimana dirna ks ud pada ayat
(1)juga harus memenuhi syarat:
1. a.belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa; dan
2. b.telah menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan.
(8)Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Kepa la Desa yang sedang menjabat dan penjabat Kepala Desa dapat mencalonkan d ir i sebagai calon Kepala Desa dengan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
(9)Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bcrsangkutan tcrdaftar sebagai bakal calon Kcpala Dcsa sa m pai dcngan sclc sa inya pclak sariaa n penetapan calon tcrpilih dan tuga snya dirangkap olch pcrangkat dcsa yang lain yang ditctapkan dcngan Keputusan Kcpala Dcsa.
(10)Bagi anggota BPD, dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan ketentuan apabila panitia telah menetapkan verifikasi calon Kepala Desa dinyatakan lulus, maka sejak saat itu wajib mengundurkan diri secara tertulis. d.pembentukan .

Pasal 69

(1)Musyawarah Desa yang disclcnggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa an tarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
(2)Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui tahapan :
1. a.persrapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(3)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. a.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
2. b.penjaringan; dan
3. c.penyarmgan.
(4)Pembentukan parii tia pernili ha n Krpala Dcsa a ru arwak t u scbagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan kegiatan yang meliput.i :
1. a.BPD membentuk pa ni tia pcrnilihan Kcpala Dcsa antarwaktu;
2. b.pembentukan panitia pemilihan Kcpala Dcsa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (Iima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
3. c.panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas perangkat Desan dan unsur masyarakat;
  1. 5.Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1)Dihapus
(2)Kepala Desa yang berhenti/ atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan tidak lebih dari l (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai pejabat Kcpala Desa sarnpai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
(3)Kepala desa yang berhenti dan/atau dibcrhentikan ciengan si sa ma sa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS oleh pemerintah daerah sebagai pejabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui musyawarah desa.
(4)Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang di ber hen tikan.

Pasal 68

4.Ketentuan ayat ( 1) Pasal 68 dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Dalam hal calon Kcpala Desa yang mcmpcrolch suara terbanyak lcbih dari 1 (satu) orang, calon tcrpilih ditct.apkan bcrdasarka n wilayah perolehan suara sah yang lebih lua s.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pclaksa naan pcrolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dia tur dcngan Peraturan Bupati. b.penyelenggaraan .
(7)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme se bagai beriku t :
1. a.penetapan peserta rnusyawarah Desa; dan
2. e.dalam hal calon yang mcmenuhi pcrsyaratan tctap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu , BPD mcnunda pela ksanaan musyawarah Dcsa pemi1ihan Ke pa la Desa sarnpai dcngan waktu yang ditetapkan olch BPD.
3. f.penetapan calon kepala Desa an tar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
4. d.pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD;
5. e.panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu jumlahnya discsuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa;
6. f.panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD;
7. g.panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan dengan beban APBDesa kepada penjabat kepala De sa paling larnbat dalarn jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung scja k panit.ia tcrbcntuk;
8. h.pemberian per setujuan biaya pcmilihan olch pcnjaba t kcpala Desa paling lama dalam jangka waktu JO (liga puluh) hari tcrhitung scjak diajukan olch pa nitia pcmiliha n.
(5)Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan kegiatan yang meliputi :
1. a.panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu;
2. b.penjaringan bakal calon Kepala Desadilaksanakan dengan pengumuman dan pendaftaran Sakal Calon kepala Desa;
3. c.pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
4. d.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
(6)Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan kegiatan yang meliputi :
1. a.penyaringan bakal calon Kepala De sa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon;
2. b.dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
3. c.seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
4. d.dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pcndaftaran selama 7 (tujuh) hari; c.8upati .
5. b.penyelenggaraan musyawarah Desa
(8)Penetapan peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. a.peserta musyawarah Dcsa melibatkan unsur masyarakat;
2. b.unsur masyarakatberasal dari:
  1. 1.tokoh adat;
  2. 2.tokoh agama;
  3. 3.tokoh masyaraka t;
  4. 4.tokoh pendidikan ;
  5. 5.perwakilan kelompok tani;
  6. 6.perwakilan kelompok nelayan;
  7. 7.perwakilan kelompok perajin;
  8. 8.perwakilan kelompok perempuan;
  9. 9.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  10. 10.perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  11. 11.unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
3. c.unsur masyarakat diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
4. d.unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit mewakili 3 (tiga) unsur.
5. e.jumlah peserta musyawarah Desa dibahas dan disepakati bersarna BPD dan Pemerintah Desa dengan mcmpcrhatikan j urnlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
(9)Penyelenggaraan musawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf b dilaksanakan dengan mekanismc sebagai bcrikut :
1. a.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan perniliharmya dilakukan olch panitia pemilihan;
2. b.pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah m ufa ka t a ta u rnelalui pemungutan suar a;
3. c.pelaksanaan pernilihari calon Kcpa la Desa oleh pariitia pernilihan melalui mekanisme musyawarah m ufa ka t ata u rnclalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh m u svawa rah Desa;
4. d.pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
5. e.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
(10)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksariakan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. a.panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
2. b.Ketua BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih ha sil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat7 (t.ujuh) hari setelah menerima Iaporari dari panitia pcrnilih an ; NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI PROVINS! JAMBI ( 4 ), ( 4 ) I 201 s LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARi TAHUN 2018 NOMOR 4 BAKHTIAR ttd SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 2 April 2018 SYAHIRSAH SY ttd BUPATI BATANG HARI, Ditctapkan di Muara Bulian pada tanggal 2 April 2018 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lcmbaran Dacrah Kabupaten Batang Hari.
  1. 6.Ketentuan Pasal 72 diubab, sehingga ber b u nyi se bagai berikuL:

Pasal 72

(1)Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas parntia pernilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
(2)Pemilihan kepala Desa antar waktu rnclal ui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
1. c.Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Ke pala Dcsa ter pilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari scjak ditcrimanya la poran dari BPD;
2. d.Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. e.pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan ca1on Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Angka 4 . Angka 3

Pasal 61

Cukup Jelas. Angka 2 Pasal 34 Cukup Jelas. Angka 1.

Pasal 4

Cukup Jelas. PasalI II. PASAL DEMI PASAL Pemerintahan Desa maka Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pcmilihan Kcpala Dcsa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa. Akibat perubahan tersebut dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dcsa , maka pcrlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Pemilihan Kepala Desa. pcrkembangan pcraturan dalam penyelenggaraan diriarnika kcbut uhari dan uriruk menycsuaikan perundang-undangan dan Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, Pcra tur an Pcrnc-r intn h Nornor !JJ Tn h u n '201/l t<'nt.rmg Pcra tur a n Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 telah mengamanatkan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. BahwaPasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lenlang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa. Bahwa dampak terhadap putusan Mahkamah Korrstit usi tersebut I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA (TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 ) Cukup Jelas. Pasal II Angka 6

Pasal 72

Cukup Jelas. Angka 5 Pasal 69 Cukup .Jcla s. Angka 4 Pasal 68 Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…