DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Wewenang dan Tanggung Jawab, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pengelolaan Air Irigasi, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, Pengelolaan Aset Irigasi, Koordinasi Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan, Pembiayaan, Kewajiban dan Larangan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sumber daya air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia maupun makhluk lainnya yang harus dilindungi dan dikelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air, khususnya untuk kebutuhan dan peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan manfaat lainnya, perlu pengembangan dan pengelolaan irigasi;
c.bahwa pemanfaatan sumber daya air, khususnya air irigasi di Kabupaten Batang Hari masih belum sesuai dengan tujuan dan fungsi irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian yang merupakan sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari, sehingga perlu pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terpadu berbasis partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat petani;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . U n d an g - U n d an g . . . . 2. 2 Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah Otonom Ka bu paten tentang dalam 12 Tahun 1956 Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun I 956 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Hidup Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 7.Undang-Undang . . . . 3
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaii, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 1 Tahun 2 0 1 5 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 15.Peraturan . . . . 4
15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013- 2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2 0 1 3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari 2 0 1 1 - 2 0 3 1 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARi dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1 . Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.Bupati . . . . 5
3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yangjenisnya meliputi Irigasi air permukaan, Irigasi air bawah tanah, Irigasi rawa, Irigasi pompa, dan lrigasi tambak.
7.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8.Sumber Air adalah tern pat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9.Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
10.Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. 1 1 . Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air dibadan air yang terkait. 1 2 . Situ adalah sejumlah air yang terkumpul disuatu tempat yang luas yang terjadi karena aliran sungai atau mata air. 1 3 . Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air Irigasi. 1 4 . J a r i n g a n . . . . 6 1 4 . Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 1 5 . Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkapnya. 1 6 . Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi didalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya. 1 7. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan Irigasi yang airnya berasal dari tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran Irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
18.Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang dialiri.
19.Jaringan Utama adalah jaringan yang berada dalam satu sistem lrigasi, mulai dari bangunan utama (bendung), saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya.
20.Tanggul adalah bangunan penahan air gabian kanan dan atau kiri di sepanjang tepi badan air tersebut. 2 1 . Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi.
22.Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air Irigasi dari satu bangunan sadap.
23.Petak Tersier adalah kumpulan petak Irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air Irigasi melalui saluran tersier yang lama.
24.Irigasi Desa adalah Irigasi yang pembuatan, pendayagunaan pemeliharaan jaringan Irigasinya dilaksanakan oleh para petani di bawah pembinaan Pemerintah Desa, dengan atau tanpa bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi maupun Kabupaten. 25.Penyediaan . . . . 7
25.Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan persatuan waktu dan saat pemberian dipergunakan untuk menunjang pertanian.
26.Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.
27.Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter.
28.Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di tingkat usaha tani termasuk padi, tambak dan lain-lain.
29.Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, pengamanan dan rehabilitasi jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
30.Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan lrigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi. 3 1 . Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
32.Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
33.Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan Irigasi yang sud ah ada atau kegiatan menambah luas area pelayanan pada jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
34.Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan Irigasinya. 35.lnvestasi . . . . banyaknya air air yang dapat
35.lnventarisasi 8 Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, perubahan jaringan Irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, lembaga pengelola air guna menunjang pelaksanaan pengelolaan Irigasi serta data lain yang dianggap perlu.
36.Manajemen Aset adalah kegiatan pengelolaan asetjaringan Irigasi yang meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan aset, audit dan evaluasi.
37.Pengawasan Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan Irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset Irigasi.
38.Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut Drainase adalah pengaliran kelebihan air Irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
39.Daerah Pengaliran Sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke laut.
40.Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik yang telah bergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air. 4 1 . Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu Daerah pelayanan Irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air Irigasi, gabungan perkumpulan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai air, atau nama lain dengan maksud yang sama.
42.Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada di Daerah layanan/blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi. 43.lnduk . . . . . 9
43.lnduk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu Daerah Irigasi atau pada tingkat induk/primer.
44.Lembaga Lokal Pengelola Irigasi adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosial agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok/organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani atau kelembagaan sejenis lainnya.
45.Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna air dan petugas Pemerintah Daerah pada suatu Daerah Irigasi yang bersifat multiguna yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
46.Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi dan wakil penggunajaringan Irigasi. 4 7. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya untuk memfasilitasi perkumpulan petani pemakai air untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi, agar secara mantap dapat mengelola Daerah Irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab.
48.Hak Guna Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk kepentingan pcrtanian.
49.Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
50.Hak Guna Usaha Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian. 5 1 . Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air Irigasi.
52.Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan. 5 3 . D r a i n a s e . . . . 10
53.Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang tidak diperlukan pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
54.Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
55.Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air Irigasi.
56.Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan / a tau jaringan sekunder.
57.Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
58.Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
59.Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset Irigasi seefisien mungkin.
60.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 6 1 . Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

. . . . 11

Pasal 3

Irigasi berfungsi untuk mendukung produktifitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan Daerah dan kesejahtaraan petani.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.wewenang dan tanggungjawab;
b.pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;
c.pengelolaan air Irigasi;
d.kelembagaan pengelolaan Irigasi;
e.pengelolaan aset Irigasi;
f.koordinasi pelaksanaan;
g.pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan;
h.pembiayaan;
1. 1.kewajiban dan larangan; dan j . sanksi administratif dan sanksi keperdataan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAW AB

Pasal 5

(1)Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sis tern Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan Daerah sekitarnya;
2. b.melaksanakan pengembangan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi; c.melaksanakan . . . . 12
3. c.melaksanakan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah lrigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
4. d.menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;
5. e.menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar;
6. f.memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;
7. g.memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
8. h.membentuk Komisi Irigasi;
  1. 1.melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A; dan J . memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.
(2)Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM !RIGAS!

Pasal 6

(I) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. ( 2 ) P e m e r i n t a h . . . . 13

(2)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder.

Pasal 7

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A.

Pasal 8

(I) Pengembangan dan pengelolaan sistem lrigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air berdasarkan keterkaitan antara air hujan, air permukaan, secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

(2)Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilaksanakan dengan prinsip satu sistem lrigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 9

(1)Dalam rangka menjalin keberlanjutan sistem Irigasi, Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Daerah.
(2)Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan di seluruh Daerah lrigasi.
(3)Keberlanjutan sistem lrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh:
1. a.keandalan air Irigasi;
2. b.keandalan prasarana Irigasi; dan
3. c.peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.
(4)Keandalan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan aspek konservasi dan pelestarian guna keseimbangan keandalan air.
(5)Untuk mendukung keandalan air lrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan kegiatan:
1. a.pembangunan waduk/situ, bendung dan pompa; b . P e n g e n d a l i an . . . . 14
2. b.pengendaJian kuantitas dan kuaJitas air;
3. c.pembangunan jaringan drainase yang layak;
4. d.pemanfaatan kembali air saluran pembuang/drainase; dan
5. e.jadwaJ tanam.
(6)Untuk mendukung keandalan prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan Irigasi yang meliputi; operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi di Daerah lrigasi.
(7)Upaya meningkatkan pendapatan Masyarakat Petani dari usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain; melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…