DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda Ini Mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa; Meliputi; Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup; Keanggotaan BPD; Kelembagaan BPD; Fungsi Dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban Dan Wewenang BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; STaf Administrasi BPD; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan; Penyelesain Perselisihan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Badan Permusyawaratan Desa. DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBATANGHARI, TENTANG BADANPERMUSYAWARATANDESA PERATURANDAERAHKABUPATENBATANGHARI NOMOR: 6 TAHUN2017 BUPATI BATANG HARI PROVINS! JAMBI ) SALINAN[ Mengingat Menimbang 8.Badan .

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAD ANTENTANGPERATURAN DAERAH PERMUSYAWARATANDESA. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBATANGHARI dan BUPATIBATANGHARI Dengan Persetujuan Bersama
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Repeblik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

BAB III

.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.keanggotaan dan kelembagaan BPD;
b.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
c.peraturan tata tertib BPD;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pendanaan;dan
f.penyelesaian perselisihan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Camat adalah pemim pin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
12.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
13.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPDadalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

(4)Ketentuan .

Pasal 7

( 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.

(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. BABIII KEANGGOTAANBPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah desa.
(3)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun.
(4)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
(6)Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah jumlah penduduk berdasarkan data pada Organisasi Perangkat Daerah yang mengurusi pencatatan Kependudukan.
(7)Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditentukan sebagai berikut :
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 4000 jiwa, 5 orang anggota BPD;
2. b.jumlah penduduk 4001 sampai dengan 8000 jiwa, 7 orang anggota BPD; dan
3. c.jumlah penduduk lebih dari 8000 jiwa, 9 orang anggota BPD.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pasal 10

(1)Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut- turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 9

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran;
i.sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah;
j.bisa baca tulis Al-Quran dan mendirikan sholat bagi yang beragama islam; dan
k.tidak terlibat narkoba yang dibuktikan dengan surat bukti hasil tes narkoba dari instansi berwenang.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh perem puan warga desa yang memiliki hak pilih.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Camat .

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…