DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan pemetaan ulang urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata;
b.bahwa berdasarkan hasil pemetaan ulang urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari hasil perhitungan awal skor 462 menjadi 649, urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidiakan dan Pelatihan dari hasil perhitungan awal skor 506 menjadi 704, dan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dari hasil perhitungan awal skor 286 menjadi 638;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA BUPATI BATANGHARI, Mengingat Menimbang PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANGHARI NOMOR t: TAHUN 2019 BUPATI BATANG HARi PROVINS! JAMBI

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
6.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
7.Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga (Berita Negara Republik Indonesian Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
8.Peraturan . . . . . . .. 2 d.Dinas .. kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batang Hari serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;

c.Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari, merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah; administrasimenyelenggarakantu gasmempunyai
a.Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B

Pasal 2

Pasal I Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 9, angka 10 dan huruf e angka 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. ATASPERUBAHANTENT ANGDAE RAHPERATURANMenetapkan BUPATI BATANG HARi MEMUTUSKAN: dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARi

8.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11). 3 10.Dinas .
9.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olahraga dan bidang Pariwisata;
8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
6.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub urusan Kebakaran; Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3.Dinas Sosial dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
4.Satuan Palisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Tipe A bidangpemerintahanurusan dan Kebudayaan dengan1. Dinas Pendidikan menyelenggarakan

d.Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari : 4 19.Dinas . bi dangmenyelenggarakan urusan pemerintahan Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan; Tipe AdenganHidupLingkungan18. Dinas
1. 17.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
3. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
4. 14.Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
5. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
6. 12.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
7. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B menyenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5 Pasal II .
f.Kecamatan, terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Mersam dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Batin XXIVdengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Muara Tembesi dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Muara Bulian dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Bajubang dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan Tipe A; dan
8. 8.Kecamatan Pemayung dengan Tipe A
9. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
10. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
11. 2.Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
12. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
e.Badan Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari: Pertanian, sub urusan Perkebunan dan sub urusan Peternakan; bi dangpemerintahanurusanmenyelenggarakan
1. 21.Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A Pertanian, sub urusan tanaman pangan dan sub urusan hortikultura; bi dangpemerin tahanurusanmenyelenggarakan
2. 20.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A,
3. 19.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, dan urusan pemerintahan bidang Pangan; 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HAR! PROVINS! JAMB! ( 6 ),( 57 )/2019 AERAH KABUPATENBATANG HAR! 9 NOMOR 6 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBATANGHAR! Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 12 Agustus 2019 S AHIRSAH SY Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal 12 Agustus 2019 ~BUPA'l'I ATANG Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 7 (TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2019 NOMOR 6 ) Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Penanganan urusan Pemerintahan harus diwadahi dalam organisasi perangkat Daerah tersendiri dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka penyesuaian beban kerja Perangkat Daerah dan sebagai upaya mendukung peningkatan pelayanan dan peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan haruss dibentuk Perangkat Daerah tersendiri. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG HARi NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016