Pasal I Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 9, angka 10 dan huruf e angka 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. ATASPERUBAHANTENT ANGDAE RAHPERATURANMenetapkan BUPATI BATANG HARi MEMUTUSKAN: dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARi
8.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor
11). 3 10.Dinas .
9.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olahraga dan bidang Pariwisata;
8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
6.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub urusan Kebakaran;
Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3.Dinas Sosial dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
4.Satuan Palisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Tipe A bidangpemerintahanurusan dan Kebudayaan dengan1. Dinas Pendidikan menyelenggarakan
d.Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari :
4 19.Dinas . bi dangmenyelenggarakan urusan pemerintahan Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan; Tipe AdenganHidupLingkungan18. Dinas
17.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
15.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
14.Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
12.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B menyenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5 Pasal II .
f.Kecamatan, terdiri dari :
1.Kecamatan Mersam dengan Tipe A;
2.Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan Tipe A;
3.Kecamatan Batin XXIVdengan Tipe A;
4.Kecamatan Muara Tembesi dengan Tipe A;
5.Kecamatan Muara Bulian dengan Tipe A;
6.Kecamatan Bajubang dengan Tipe A;
7.Kecamatan Maro Sebo Ilir dengan Tipe A; dan
8.Kecamatan Pemayung dengan Tipe A
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
4.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
2.Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
e.Badan Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari:
Pertanian, sub urusan Perkebunan dan sub urusan Peternakan; bi dangpemerintahanurusanmenyelenggarakan
21.Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A Pertanian, sub urusan tanaman pangan dan sub urusan hortikultura;
bi dangpemerin tahanurusanmenyelenggarakan
20.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A,
19.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HAR! PROVINS! JAMB! ( 6 ),( 57 )/2019 AERAH KABUPATENBATANG HAR! 9 NOMOR 6 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBATANGHAR! Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 12 Agustus 2019 S AHIRSAH SY Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal 12 Agustus 2019 ~BUPA'l'I ATANG Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 7 (TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2019 NOMOR 6 ) Cukup Jelas