DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Pengangkatan, Mutasi,, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Kartu Tanda Pengenal, Pakaian Dinas dan Atribut, Pelaksanaan Operasional dan Kode Etik, Sekretariat, Administrasi Penyidikan PPNS, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan, Kerjasama, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan peraturan daerah dan memberikan jaminan kepada penegak hukum atas pelanggaran peraturan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, diperlukan peningkatan peran dan fungsi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyidikan terhadap pelanggaran atau ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 9 8 1 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 8 1 , Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2 0 1 8 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2009); 1 1 . Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2 0 1 6 tentang Tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87); 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2 0 1 9 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); 1 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2 0 1 9 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 550);
14.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2 0 1 0 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 1 5 . Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2 0 1 0 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2 0 1 1 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEG ERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.
6.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari
7.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan.
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 1 1 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 1 2 . Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari.
14.Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Kedudukan, tugas dan wewenang;
b.Hak dan kewajiban;
c.Pengangkatan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali;
d.Kartu Tanda Pengenal, Pakaian Dinas dan atribut;
e.Pelaksanaan operasional dan kode etik;
f.Sekretariat;
g.Administrasi Penyidikan;
h.Pembinaan dan pengawasan
1. 1.Penghargaan; j . Kerjasama; dan
k.Pendanaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

( 1 ) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol-PP.

(2)Pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 4

( 1 ) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS.

Pasal 5

( 1 ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS mempunya1 wewenang :

a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.melakukan penggeledahan dan penyitaan;
e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
1. 1.mengadakan penghentian penyidikan; dan j . mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(2)Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

( 1 ) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PPNS dapat diberikan insentif tambahan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

a.menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran perda dan melakukan penyidikan.
b.membuat Berita Acara dalam setiap tindakan: 1 . Pemeriksaan tersangka;
1. 2.Penggeledahan rumah;
2. 3.Penyitaan barang;
3. 4.Pemeriksaan saksi;
4. 5.Pemeriksaan tempat kejadian.
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya;
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Satpol-PP yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS; dan
e.bersikap dan berprilaku sesuai dengan Kode Etik PPNS.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 8

( 1 ) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(2)Untuk dapat diangkat menjadi pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan meliputi :
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun.
2. b.pangkat paling rendah penata muda/ golongan III/ a.
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara.
4. d.bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum.
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemeritah.
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.
(3)Calon PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diusulkan oleh Bupati untuk diangkat menjadi PPNS kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(4)Usulan pengangkatan Calon PPNS menjadi PPNS oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan
(5)PPNS yang telah diangkat, dapat menjalankan tugasnya setelah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 9

( 1 ) Bupati dapat melakukan mutasi pejabat PPNS dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.

(2)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dalam h al :
1. a.Perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah;
2. b.Mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
3. c.Mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit yang lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
4. d.Mutasi jabatan atau wilayah kerja pejabat PPNS yang dasar hukum kewenangannya sama.
(3)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak berlaku terhadap pejabat PPNS yang dipromosikan.

Pasal 10

( 1 ) Bupati dalam melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memperhatikan komposisi PPNS yang berada pada Perangkat Daerah tertentu.

(2)Untuk memperhatikan komposisi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat meminta pertimbangan Kepala Satpol-PP.
1. a.Diberhentikan sebagai PNS;
2. b.Tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional; atau
3. c.Atas permintaan sendiri secara tertulis. Pasal 1 2 Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…