DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, meliputi: Kebijakan BUMD; Pendirian BUMD; Modal BUMD; Organ dan Pegawai BUMD; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan BUMD; Penggunaan Laba BUMD; Anak Perusahaan BUMD; PEnugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD; Evaluasi, Restrukturisasi, PErubahan Bentuk Hukum; dan Privatisasi BUMD; PEnggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD; Kepailitan BUMD; Pembinaan dan Pengawasan BUMD

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendorong pembangunan dan perekonomian daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah dirasakan semakin penting scbagai salah satu pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah serta sebagai salah satu penyumbang bagi pendapatan Daerah;
b.bahwa agar Badan Usaha Milik Daerah tersebut dapat dikelola tertib sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BUPATI BATANG HARi PROVINS! JAMBI Mengingat Menimbang

6.Badan U saha . . . . . . . negen.
4.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan
1.Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur pernerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam PERATURA DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ME ETAPKA DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATE BATA G HART dan BUPATI BATA G HARI MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita egara Republik Indonesia Tahun 2017 omor 1764).
6.Peraturan Menteri Dalarn egen omor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 21.Dilusi saham .
15.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. 1 7. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
18.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19.Agio Saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai nominal nya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal.
20.Divestasi saham adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk uang dan barang.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi keweriangan daerah Kabupaten.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
11.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/ a tau meningkatkan nilai BUMD.
12.Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
13.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sis tern pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pernar gku kepentingan.
14.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

(5)Pelaksana .
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ a tau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
  1. 1.pengesahan laporan tahunan; J. penggabungan,pemisahan,peleburan, pengambil alihan,dan pembubaran BUMD; dan
9. k.jaminan aset berjurnlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih; umum Daerah atau Daerah mernpunyai Bupati selaku pemilik modal pada perusahaan pemegang saham pada perusahaan perseroan kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
(2)

Pasal 3

(1)Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
1. a.perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
2. b.perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Pasal 2

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
  1. 21.Dilusi saham adalah penurunan persentase kepemilikan saham yang terjadi karena bertambahnya jurnlah saham total.
(2)Dalam.
(1)Karakteristik BUMD meliputi:
1. a.badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.badan usaha dimiliki oleh: 1 ). (satu) Pemerintah Daerah; 2). lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah; 3). 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau 4). lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
3. c.seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. d.bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
5. e.dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

BAB II

KEBIJAKAN BUMD

Pasal 6

(1)Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham.
(2)Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 5

(1)Daerah dapat mendirikan BUMD.
(2)Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
(3)BUMD terdiri atas:
1. a.Perusahaan Umum Daerah; dan
2. b.Perusahaan Perseroan Daerah.
(4)Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur merigenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
(5)Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 4

(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(6)Besaran insentif pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan :
1. a.target kinerja BUMD;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan BUMD.
(5)Kebutuhan .
(1)Pendirian BUMD didasarkan pada:
1. a.kebutuhan Daerah;
2. b.kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk; dan
3. c.kemam puan keuangan daerah.
(2)Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
1. a.pelayanan umum; dan
2. b.kebutuhan masyarakat.
(3)Kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
(4)Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek :
1. a.peraturan perundang-undangan;
2. b.ketersediaan teknologi; dan
3. c.ketersediaan sumber daya manusia.

BAB III

PENDIRIAN BUMD

Pasal 8

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hid up masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

Pasal 7

(2)Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51 % (lima puluh satu pesen).
1. b.pengalihan . . . . . . . .
(1)Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
1. a.narna dan tempal kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya modal dasar dan modal disetor;
6. f.tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penggunaan laba; dan
8. h.anggaran dasar.
(2)Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri; dan
5. e.besarnya modal dasar.
(3)Dalam hal pendirian perusahaan umum Daerah dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat Daerah atau unit kerja maka Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga ketentuan mengenai:
1. a.pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau

Pasal 11

(1)Bupati menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri.
(2)Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
1. a.kebutuhan Daerah;
2. b.analisa kelayakan usaha;
3. c.ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir;
4. d.dokumen Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir; dan
5. e.dokumen RPJMD.
(3)Berdasarkan hasil penilaian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD.

Pasal 10

(6)Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.
(5)Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
1. b.tidak bertentangan .
(1)Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang:
1. a.belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…