DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Batang

regulasi_utama

Ringkasan

Perda Ini Mengatur Mengenai Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi izin Gangguan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl 965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3049); BUPATI BATANGHAR!, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA Mengingat Menimbang PENCABUTAN PERATURANDAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI !ZIN GANGGUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANGHAR! NOMOR: 8 TAHUN 2017 TENTANG BUPATI BATANG HARI PROVINS! JAMBI SALIN AN [ ) Pasal 2 .

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBATANGHARI dan BUPATIBATANGHARI Dengan Persetuj uan Bersama

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481); 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINS! JAMBI: ( ), ( ) /2017; Muara Bulian - 2017 I) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 3 (TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 8 ) II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas Bahwa seiring perkembangan masyarakat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabu paten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Bahwa Pengaturan tentang Izin Gangguan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia I. UMUM l SALIN AN [ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : 8 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…