DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor : 46/PUU- XII/2014 dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan permohonan seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan pasal 124 Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

Menetapkan

menetapkan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka perlu membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

b.bahwa berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-743/PK/2015 tentang perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor : 46/PUU-XII/2014, perlu menetapkannya dalam tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pengendalian Menara Tclekomunikasi; BUPATI BATANG HARi DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG HARi NOMOR: 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARATELEKOMUNIKASI BUPATI BATANG HARi PROVINS! JAMBI -·-·-·-·~ iSALINAN· ·-·-·-·-·) 9.Peraturan Daerah .....
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. 5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5161); 2

(4).Indeks . telekomunikasi ditetapkan diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(3)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. menarapengendalianretribusipenggunaan J asa(2) Tingkat
(1)Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 23

1.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dihapus.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dihapus.
3.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, dan ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Batang Hari ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 2), diubah sebagai berikut: Pasall MENARAPENGENDALIANRETRIBUSI TE LEKOMUNIKASI. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI BATANG HARI dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BATANG HARI Dengan Persetujuan Bersama
9.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2); 3 Tarif PMT . 1 Transportasi 1 Tim 54 Hari Rp. 3.000.000,- Rp. 162.000.000 2 Uang Harian 3 Ora 54 Hari Rp. 550.000,- Rp. 89.100.000 3 ATK 1 Tahun Rp. 6.000.000,- Rp. 6.000.000 4 Total biava operasional per tahun Ro. 257.100.000 5 Biava rata-rata atau per menara per tahun (82) menara Ro. 3.135.365,85 6 Pembulatan Ro. 3.135.365,-

Pasal 25

(1)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: (biaya operasional Per-menara Per-Tahun)

5.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian menara telekom unikasi.

Pasal 24

4.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut : indeks 0,9c. Lebih dari 2 (dua) Operator

(6)Indeks variabel pengguna menara ditetapkan sebagai berikut:
1. a.1 (satu) Operator indeks 1, 1
2. b.2 (dua) Operator indeks 1 indeks 0,9 indeks 1, 1
3. a.Menara Pole
4. b.Menara Rangka
(5)Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut: indeks 1, 1b. Luar Kota
(4)Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Dalam Kota indeks O, 9 4 Pasal 2 .
(4)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(2)Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp 3.135.365,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) per menara per tahun. URAIAN Kapasitas Jumlah Jumlah Tarif Retribusi Pengawasan/ Hari Menara Pengendalian Menara Pengendalian menara Kerja Telekom unikasi Tim/Hari Kegiatan 3 - 4 Menara 54 Hari 82 Menara = Rp.257.100.000/82 Pengawasan dan = Rp.3.135.370 Pengendalian Menara Telekom unikasi Perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi Per-Menara Per- Tahun Rp. 3.135.365,- Per Tahun Per MenaraTarif RPMT (Pembulatan Rp. 3.135.365) Rp. 257.100.000 = Rp. 3.135.365,85 82 Tarif RPMT Biaya Operasional Kapasitas Monitoring Menara Tarif RPMT 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINS! JAMBI : ( 8 ), ( 8 ) /2018; LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2018 NOMOR: 8 Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 18 Juli 2018 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI ttd BAKHTIAR SYAHIRSAH SY ttd Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal 18 Juli 2018 BUPATI BATANG HARI, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari. Pasal 2 6 Pasal 25 . Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 23

II. PASAL DEMI PASAL Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 mengenai perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor : 46/PUU-XII/2014, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sehubungan dengan keluarnya putusan Makamah Konstitusi Nomor Registrasi Perkara : 46/PUU-XII/2014, tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat dijadikan dasar dalam pemungutan retribusi, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. I. UMUM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANGRETRIBUSI PENGENDALIAN MENARATELEKOMUNIKASI ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG HARI NOMOR : 8 TAHUN 2017 TENTANG PENJELASAN iSALINAN· ·-·-·-·-·' -·-·-·-·~ (TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 8 TAHUN 2018)

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…