DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak se suai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pem ben tukan Lem baga Kemasyarakatan; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI, Mengingat Menimbang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASY ARAKATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI OMOR 8 TAHU 2019 TENT ANG BUPATI BATANG HARi PROVINS! JAMBI Pasal 1 . PERATU RAN DAERAH TENTANG PEN CAB UTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI BATANG HARI dan DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI Dengan Persetujuan Bersama
6.Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah un 2 0 15 N omor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah omor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANGHARi PROVINS! JAMBI ( 8 ) , ( 59 ) I 201 9 orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Dae rah mi dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten berlaku pada tanggalini mulaiPeraturan Daerah diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Batang Hari. · Pasal 2

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3 (TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 8 ) Cukup Jelas.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

II. PASAL DEMI PASAL Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam egen omor 18 Tahun 2018, Pembentukan lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. I. UMUM PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBE TUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NO OR 8 TAHUN 2019 TENT ANG PENJELASAN ATAS

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…