Perda Ini Mengatur Mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Meliputi; Prinsip Dan Strategi; Indikator Kabupaten Layak Anak; Tahapan Kabupaten Layak Anak; Sekolah Ramah Anak Dan Pelayanan Kesehatan Rumah Anak
Memuat teks peraturan…
c. bahwa dalam rangka Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Batang Hari, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA BUPATI BATANGHARI, a. bahwa anak meru pakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar; b. bahwa dalam perkembangannya masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran di daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak; Menimbang PERATURANDAERAH KABUPATENBATANGHARI NOMOR : 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAANPERLINDUNGANANAK BUPATI BATANG HARI PROVINS! JAMBI l SALIN AN [ 8.Peraturan Menteri. .
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). 4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168); 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169); 2 Pasal 1 . 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5 dan angka 6 diu bah dan diantara angka 39 dan angka 40 disisipkan 10 (sepuluh) angka yakni angka 39a, 39b, 39c, 39d, 39e, 39f, 39g, 39h, 39i dan angka 39j, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 23) diubah sebagai berikut: ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANGPENYELENGGARAANPERLINDUNGANANAK. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBATANGHARI dan BUPATI BATANGHARI
MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171). 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 23) 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170); 3 18.Anak .
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari 5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPKBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batang Hari. 6. Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari. 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas PDK adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari. 8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari. 9. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan baik Pemerintah maupun Swasta yang menyelenggrakan Pelayanan Kesehatan secara Paripuma berupa pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat terhadap anak dalam kandungan, anak balita, anak usia sekolah, anak terlantar dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 10. Pusat Pelayanan Terpadu Perberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Lembaga Pelayanan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang secara fungsional berada pada DPPKBP3A. 11. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNKadalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari. 12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 13. Anak Balita adalah anak yang berusia O sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia. 14. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun. 15. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar. 16. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak. 1 7. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata. 4 29. Pengangkatan . 18. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. 19. Anak Komunitas Adat Terpencil adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar. 20. Anak Yang Tereksploitasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar a tau dibayar. 21. Anak Yang Tereksploitasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. 22. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA)adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain. 23. Anak Yang Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. 24. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak. 25. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial. 26. Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norrna-norma masyarakat, dapat merugikan/membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah kategori yang dapat dituntut hukum/pengadilan. 27. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi, seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 28. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengmman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak. 5 39a.Rencana . 29. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/ orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri. 30. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/ atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. 31. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. 32. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak. 33. Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi. 34. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak. 35. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain. 36. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar. 37. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. 38. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar. 39. Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. 6 39 a. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya di singkat (RAD KLA) adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak didalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak. 39 b. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamm terpenuhinya hak anak. 39 c. Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah variable yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 39 d. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. 39 e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ke 1, ke dua dan ketiga, baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ram.ah kepada anak, baik pada anak yang datang bekunjung atau pada anak yang berobat. 39 f. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk mempeloeh palayann kesahatn serta mengedepanan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung. 39 g. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi. 39 h. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah lembaga koordinatif pemerintah kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dari pemerintah kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organiasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak. 39i.Sekolah . 7 49.Pencegahan . 39 i. Sekolah Inklusi adalah lembaga pendidikan yang memungkinkan anak-anak yang berkebutuhan khusu ikut berbaur dalam kelas reguler bersama anak-anak normal, dimana anak-anak berkebutuhan khusus yang dimasukkan dalam kelas reguler adalah anak-anak berkebutuhan khusus pada tingkat tertentu yang dianggap masih dapat mengikuti kegiatan anak-anak lain meski memiliki keterbatasan. 39 j. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. 40. Profesi Pekerja Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial. 41. Orang Tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat. 42. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 43. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 44. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Batang Hari. 45. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis. 46. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, termasuk didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya. 47. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak. 48. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh- kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya. 8 Bagian Kedua . Bagian Kesatu Prinsip
Upaya KLAdilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: a. tata pemerintahan yang baik; b. non-diskriminasi; c. kepentingan terbaik bagi anak; d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan e. penghargaan terhadap pandangan anak. 3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut: BABIII A PRINSIPDANSTRATEGI 2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut: 49. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. 50. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. 51. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehalibitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran. 52. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan diluar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya. 53. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 9 b .lingkungan. . . . . . . . . .
( 1) Indikator KLAterdiri dari : a. penguatan kelembagaan; dan b. klaster (2) Pelaksanaan KLAdi Daerah dilakukan berdasarkan klaster : a. hak sipil dan kebebasan; 5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, Pasal 7E, Pasal 7F dan Pasal 7G, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA INDIKATORKABUPATENLAYAKANAK pengarusutamaan hak anak dalam: a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun, Desa, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak. 4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB IVA dan BAB IVB sehingga berbunyi sebagai berikut: men gintegrasikandengan Pasal SC dilaksanakanKLAStrategi Implementasi KLAdidasarkan pada strategi: a. pengarusutamaan hak anak; b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun, Desa, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak. Bagian Kedua Strategi Pasal SB 10 Pasal 7E . Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) huruf b memiliki indikator : a. persentase usia perkawinan dibawah 18 (delapan belas) tahun; b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Identitas Anak (KIA); b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten, kecamatan, Desa, kelurahan dan kampung ramah anak. Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) huruf a, memiliki indikator :
(1) Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat ( 1) huruf a terdiri dari : a. adanya produk hukum daerah dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; c. jumlah produk hukum daerah, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya; d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program, dan kegiatan; e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. (2) Keterlibatan lembaga masyarakat dan keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan khusus. 11 BAB IV B . Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) huruf e, memiliki indikator : a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH)yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif; c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;dan e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhan perlindungan khusus.
Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) huruf d, memiliki indikator: a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini; b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; c. persentase sekolah ramah anak; d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) huruf c, memiliki indikator: a. angka kematian bayi; b. prevalensi kekurangan gizi pada balita; c. persentase Air Susu Ibu (ASI)eksklusif; d. jumlah ruang ASI; e. persentase imunisasi dasar lengkap; f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan 1. tersedia kawasan tanpa rokok.
12 b.peningkatan . (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundangn-undangan yang lebih tinggi. (2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi: a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia O (nol) - 18 (delapan belas) tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA); Paragraf 2 Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA
Membuka PDF…