DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 418

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Batang

regulasi_utama

Ringkasan

TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkerataapian;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 253 Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 67 dan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nornor KM.58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksuo pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARi, NOMOR C\ TAHUN 2021 . ._; TENT ANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARi BUPATI BATANG HARi PROVINS! JAMB! Mengingat Menimbang -..... 12.Peraturan .

3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 722);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849};
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas Angkutan Jal.an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampa.k serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573}; - .. 2 22.Peraturan .
12.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Darnpak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5230);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317};
19.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); 3 10.Angkutan . Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : L Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahari daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Harl.
7.Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan .Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan , Pengemudi, Pengguna .Jalan, serta pengelolaanya.
8.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARi

22.Peraturan Pemerintah Nornor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lernbaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 6642); 4 --- --------- 23.Jalan .
10.Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
11.Jaringan Lalu Lintas dan Anglrutan Jalan adalah serangkaian Simpul darr/ a tau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan sungai dan danau.
13.Moda transportasi merupakan istilah yang d.igunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain.
14.Intermoda adalah sistem pengangkutan barang dalam satu unit kendaraan angkut, bisa berupa truk kontainer atau kargo, yang menggunakan 2 atau lebih moda transportasi secara kontiniu tanpa mengubah cara penanganan terhadap barang itu sendiri.
15.antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang bersinambungan dengan transportasi multimoda.
16.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi rnarka, rambu, Alat Pemberi lsyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
17.Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor clan Kendaraan Tidak Bermotor.
18.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
19.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oieh tenaga manusia dan/ a tau hewan.
20.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
21.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 5 " 34.Parkir .
22.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada pennukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
23.Jalan Daerah adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kabupaten.
24.Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.200 milirneter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sum bu terberat 8 ton.
25.Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh PenyelenggaraJalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
26.Ruang milik jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tert.entu di luar ruang manfaat jalan yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tert.entu dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
27.Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disingkat Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh Penyelenggara Jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
28.Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi ijin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalar, dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
29.Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
30.Dispensasi adalah persetujuan terkait penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
31.Penyelenggarajalan adalah instansi yang membidangiurusan pembangunan dan instansi yang membidangi urusan perhubungan.
32.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpuk.an, tempat menunggu dan naik turun penumpang. • 6 44.Perkeretaapian .
33.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
34.Rarnbu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
35.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
36.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan ternpat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindaban intra dan antarmoda transportasi.
37.Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar sert.a untuk menghindari bahaya dan I atau rintangan.
38.Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pernanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air untuk keselamatan pelayaran kapal.
39.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
40.Pelayaran adalah sua~ kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
41.Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal di Sungai dan/atau Danau di dalam Daerah.
42.Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
43.Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. 7 .. \

(2)Rencana .
(1)Pemerintah Daerah Menyusun dan Menetapkan Rencana Induk Transportasi yang terintegrasi intermoda dan antarmoda.

BAB I

KETENTUAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGANMenetapkan

Pasal 3

a.pcrhubungan darat;
b.angkutan stmgai, danau dan penyeberangan;
c.perkeretaapian; dan
d.perhubungan udara.

(2)Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT ( 1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi :

Pasal 2

44.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya rnanusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
45.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pernbangunan, kegiatan dan/ a tau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaruran Lalu Lintas.
46.Badan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 8 •

(2)Dalam .
(1)Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku selama 20 (Dua Puluh) Tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

BAB II

LINGKUP PENGATURAN

Pasal 6

Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), paling sedikit memuat:

a.prakiraan perpindahan orang dan/ atau barang menurut asal dar- tujuan perjalanan;
b.arah dan kebijakan peranan transportasi;
c.rencana lokasi dan kebutuhan simpul;
d.rencana kebutuhan ruang transportasi;
e.rencana kebutuhan sarana transportasi; dan
f.rencana integrasi intermoda dan antarmoda.

Pasal 5

( 1) Penyusunan Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan:

a.penataan Ruang Kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari;
b.rencana tata ruang wilayah provinsi;
c.rencana lnduk Transportasi Provinsi; dan
d.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

(2)Rencana lnduk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling larnbat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(2)Rencana induk transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l),"'-~~. dokumen yang memuat perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengelolaan ' dan penyelenggaraan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta a.pi, transportasi sungai dan dariau, dan transportasi udara yang rnasing-rnasing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.
(3)Rencana induk transportasi disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan. 9 Pasal 10 . ( 1) Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan, dan pusat kegiatan dengan wilayah sekitarnya.
(2)Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.jalan untuk Kendaraan Bermotor; dan/ atau
2. b.jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor.
(3)Penyediaan Jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
1. a.lajur sepeda; dan
2. b.lajur Kendaraan Tidak Bermotor lainnya.
(4)Penyediaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berpedoman pada Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat ( 1).

Pasal 9

- Ruang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) berupa :

a.jalan; dan
b.bangunan pelengkap Jalan.

Pasal 8

a.ruang Lalu Lintas Jalan;
b.terminal;
c.fasilitas Parkir;
d.perlengkapan Jalan;
e.fasilitas Pejalan Kaki; dan
f.Rest Area.

Pasal 7

(2)Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis terhadap Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pertimbangan perubahan terhadap Rencana Induk Transportasi. 10 a.jalan . ( 1) Jalan menurut statusnya, terdiri atas :
1. a.jalan nasional;
2. b.jalan provinsi;
3. c.jalan kabupaten;
4. d.jalan kota; dan
5. e.jalari desa.
(2)Jalan menurut statusnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas:
1. a.jalan kabupaten;
2. b.jalan kota; dan
3. c.jalan desa.
(3)Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b.
(4)Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
(5)Jalan yang menjacli kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ a tau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
(6)Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(7)Klasifikasi Jalan menurut kelasnya, terdiri atas :

Pasal 11

a.jembatan;
b.terowongan;
c.ponton;
d.jalan lintas atas;
e.jalan lintas bawah;
f.gorong-gorong;
g.tembok penahan; dan
h.saluran tepi jalan.

(2)Bangunan pelengkap Jal.an sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, penyediaannya harus disesuaikan dengan fungsi Jalan yang bersangkutan. Bangunan pelengkap Jalan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
(1)

Isi peraturan

Teks418PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkerataapian;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 253 Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 67 dan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nornor KM.58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksuo pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 722);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849};
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas Angkutan Jal.an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampa.k serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573}; - .. 2 22.Peraturan .
12.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Darnpak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5230);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317};
19.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); 3 10.Angkutan . Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : L Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2.Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahari daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Harl.
7.Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan .Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan , Pengemudi, Pengguna .Jalan, serta pengelolaanya.
8.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Pasal 1

MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARi

22.Peraturan Pemerintah Nornor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lernbaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 6642); 4 --- --------- 23.Jalan .
10.Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
11.Jaringan Lalu Lintas dan Anglrutan Jalan adalah serangkaian Simpul darr/ a tau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan sungai dan danau.
13.Moda transportasi merupakan istilah yang d.igunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain.
14.Intermoda adalah sistem pengangkutan barang dalam satu unit kendaraan angkut, bisa berupa truk kontainer atau kargo, yang menggunakan 2 atau lebih moda transportasi secara kontiniu tanpa mengubah cara penanganan terhadap barang itu sendiri.
15.antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang bersinambungan dengan transportasi multimoda.
16.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi rnarka, rambu, Alat Pemberi lsyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
17.Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor clan Kendaraan Tidak Bermotor.
18.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
19.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oieh tenaga manusia dan/ a tau hewan.
20.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
21.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 5 " 34.Parkir .
22.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada pennukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
23.Jalan Daerah adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kabupaten.
24.Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.200 milirneter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sum bu terberat 8 ton.
25.Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disingkat Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh PenyelenggaraJalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
26.Ruang milik jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tert.entu di luar ruang manfaat jalan yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tert.entu dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
27.Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disingkat Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh Penyelenggara Jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
28.Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi ijin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalar, dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
29.Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
30.Dispensasi adalah persetujuan terkait penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
31.Penyelenggarajalan adalah instansi yang membidangiurusan pembangunan dan instansi yang membidangi urusan perhubungan.
32.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpuk.an, tempat menunggu dan naik turun penumpang. • 6 44.Perkeretaapian .
33.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
34.Rarnbu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
35.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
36.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan ternpat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindaban intra dan antarmoda transportasi.
37.Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar sert.a untuk menghindari bahaya dan I atau rintangan.
38.Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pernanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air untuk keselamatan pelayaran kapal.
39.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
40.Pelayaran adalah sua~ kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
41.Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal di Sungai dan/atau Danau di dalam Daerah.
42.Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
43.Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. 7 .. \

(2)Rencana .
(1)Pemerintah Daerah Menyusun dan Menetapkan Rencana Induk Transportasi yang terintegrasi intermoda dan antarmoda.

BAB I

KETENTUAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGANMenetapkan

Pasal 3

a.pcrhubungan darat;
b.angkutan stmgai, danau dan penyeberangan;
c.perkeretaapian; dan
d.perhubungan udara.

(2)Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT ( 1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi :

Pasal 2

44.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya rnanusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
45.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pernbangunan, kegiatan dan/ a tau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaruran Lalu Lintas.
46.Badan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 8 •

(2)Dalam .
(1)Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku selama 20 (Dua Puluh) Tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

BAB II

LINGKUP PENGATURAN

Pasal 6

Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), paling sedikit memuat:

a.prakiraan perpindahan orang dan/ atau barang menurut asal dar- tujuan perjalanan;
b.arah dan kebijakan peranan transportasi;
c.rencana lokasi dan kebutuhan simpul;
d.rencana kebutuhan ruang transportasi;
e.rencana kebutuhan sarana transportasi; dan
f.rencana integrasi intermoda dan antarmoda.

Pasal 5

( 1) Penyusunan Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan:

a.penataan Ruang Kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari;
b.rencana tata ruang wilayah provinsi;
c.rencana lnduk Transportasi Provinsi; dan
d.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

(2)Rencana lnduk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling larnbat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(2)Rencana induk transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l),"'-~~. dokumen yang memuat perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengelolaan ' dan penyelenggaraan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta a.pi, transportasi sungai dan dariau, dan transportasi udara yang rnasing-rnasing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.
(3)Rencana induk transportasi disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan. 9 Pasal 10 . ( 1) Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan, dan pusat kegiatan dengan wilayah sekitarnya.
(2)Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.jalan untuk Kendaraan Bermotor; dan/ atau
2. b.jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor.
(3)Penyediaan Jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
1. a.lajur sepeda; dan
2. b.lajur Kendaraan Tidak Bermotor lainnya.
(4)Penyediaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berpedoman pada Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat ( 1).

Pasal 9

- Ruang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) berupa :

a.jalan; dan
b.bangunan pelengkap Jalan.

Pasal 8

a.ruang Lalu Lintas Jalan;
b.terminal;
c.fasilitas Parkir;
d.perlengkapan Jalan;
e.fasilitas Pejalan Kaki; dan
f.Rest Area.

Pasal 7

(2)Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis terhadap Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pertimbangan perubahan terhadap Rencana Induk Transportasi. 10 a.jalan . ( 1) Jalan menurut statusnya, terdiri atas :
1. a.jalan nasional;
2. b.jalan provinsi;
3. c.jalan kabupaten;
4. d.jalan kota; dan
5. e.jalari desa.
(2)Jalan menurut statusnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas:
1. a.jalan kabupaten;
2. b.jalan kota; dan
3. c.jalan desa.
(3)Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b.
(4)Jalan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
(5)Jalan yang menjacli kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ a tau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
(6)Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(7)Klasifikasi Jalan menurut kelasnya, terdiri atas :

Pasal 11

a.jembatan;
b.terowongan;
c.ponton;
d.jalan lintas atas;
e.jalan lintas bawah;
f.gorong-gorong;
g.tembok penahan; dan
h.saluran tepi jalan.

(2)Bangunan pelengkap Jal.an sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, penyediaannya harus disesuaikan dengan fungsi Jalan yang bersangkutan. Bangunan pelengkap Jalan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
(1)