DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan SPALD, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Peran serta Masyarakat, Kelembagaan, Pembinaan dan Pengawasan, Kerjasama, Perizinan, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;

b.bahwa air limbah domestik tanpa pengelolaan yang langsung dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Batang Hari, perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang . . . . . 2
3. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
4. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
5. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. 7.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. 8.Peraturan . . . 3
10. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. 10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10); 1 1 . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
13. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI dan BUPATI BATANG HARI MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DARAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Supati adalah Bupati Batang Hari.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5.Air limbah . . . . . 4
5.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
7.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8.SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
9.SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
10.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat. 1 1 . Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. 1 2 . Operator air limbah domestik adalah pengelola yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik. 1 3 . Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
14.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
15.Orang/perorangan adalah individu yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan SPALD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan air limbah domestik, meliputi : a.sistem . . . . . 5

a.sistem pengelolaan air limbah domestik;
b.penyelenggaraan SPALD;
c.tugas dan wewenang;
d.hak dan kewajiban;
e.peran serta masyarakat;
f.kelembagaan;
g.pembiayaan;
h.pembinaan dan pengawasan;
i.kerjasaman; j . perizinan;
k.larangan;
1. 1.sanksi administratif;
m.ketentuan penyidikan;
n.ketentuan pidana; dan
o.ketentuan penutup.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

Air limbah domestik, terdiri dari :

a.air limbah kakus (black water); dan
b.air limbah non kakus (grey water).

Pasal 4

( 1 ) D al am pengelolaan air limbah domestik, sistem yang digunakan meliputi:

a.SPALD-Setempat; dan
b.SPALD-Terpusat.

(2)Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.kemiringan tanah;
4. d.permeabilitas tanah; dan
5. e.kemampuan pembiayaan. 6

Pasal 5

Komponen SPALD-S, terdiri atas:

a.sub-sistem pengolahan setempat;
b.sub-sistem pengangkutan; dan
c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja;

Pasal 6

(1)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan, terdiri atas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.mandi cuci kakus.
(5)Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 7

(l) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke Sub-sistem instalasi pengolahan lumpur tinja.

(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus. 7

Pasal 8

(1)Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana, sebagai berikut:
1. a.prasarana-sarana utama; dan
2. b.prasarana-sarana pendukung.

Pasal 9

(1)Cakupan pelayanan SPALD-T, terdiri atas:
1. a.skala perkotaan;
2. b.skala permukiman; dan
3. c.skala kawasan tertentu.
(2)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3)Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(4)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945