DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa laporan keuangan beserta uraiannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; Menimbang BUPATIBATANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENBATANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHKABUPATENBATANG TAHUNANGGARAN2013 BUPATIBATANG PROVINSIJAWATENGAH 1 2
1. 13.Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381};
2. 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. 10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 590, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. 6.Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. 4.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}; 3
11. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tantang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah teraknir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 4
18. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
19. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomorl);
20. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, se bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. 25.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
24. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
26. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2008 tantang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
27. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5 Rp 5.053.462.944,00 Rp 146.693.658.753,00 Rp ( 19.214.707.875,00) • Pengeluaran . • Silpa . Defisit .. Rp 132.532.413.822,00 Rp 151.747.121.697,00
c.Pembiayaan - Penerimaan . - Pengeluaran .. Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut:
a.Pendapatan.......... Rpl.086.627.383.076,00
b.Belanja Rpl.067.412.675.201,00 Surplus........ Rp 19.214.707.875,00

Pasal 2

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. ( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan realisasi anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan arus kas; dan
4. d.Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH KABUPATENBATANGTAHUNANGGARAN2013. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBATANG Dan BUPATIBATANG

32.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 11);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 4); 6 Rp2.515.894.596.824, 15 Rp 10.752.693.109.65 Rp2.505.141.903. 714,50 Pasal 1 huruf b per 31Neraca sebagaimana dimaksud dalam Desember Tahun 2013 sebagai berikut:

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana

Pasal 4

Rp 127.034.710.361,00 Rp 127.478.950.878,00 Rp 444.240.517 ,00Selisih lebih

f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp444.240.517,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
2. 2.Realisasi
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp ( 443.783.956,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 5.497 .246.900,00
2. 2.Realisasi =R=p-----==5:...:...;. 0=5=3:..a.·~46=2=·=9--=-4--=-4....,,,O;..;.O Selisih (kurang) Rp( 443. 783.956,00)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp456.561,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 132.531.957.261,00
2. 2.Realisasi Rp 132.532.413.822,00 Selisih lebih Rp 456.561,00
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp146.249.418.236,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Defisit setelah perubahan Rp 127.034.710.361,00
2. 2.Realisasi Rp 19.214.707.875,00 Selisih lebih Rp 146.249.418.236,00 Rpl.175.197.081.090,00 Rp 1.067.412.675.201,00 Rp( 107 .784.405.889,00)Selisih {kurang}
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (107.784.405.889,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan
2. 2.Realisasi Rpl .048.162.370. 729,00 Rpl .086.627.383.076,00 Rp 38.465.012.347,00Selisih lebih Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp38.465.012.347,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan
2. 2.Realisasi

Pasal 3

7 Laporan realisasi anggaran Ringkasan la poran realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi)daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah ;dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan Larnpiran 1.10 Larnpiran 1.11

b.Larnpiran II
c.Lampiran Ill
d.La.mpiranIV Lampiran I.9 Lampiran 1.8 Lampiran I.5 Lampiran 1.6 Lampiran I.7 Lampiran I.4 Lampiran 1.3 Lampiran I.2
a.Lampiran I Lampiran I. 1 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 6

Rp 146.939.619.065,00 Rp 132.359.526.622,00 Rp 166.993.136.307,00 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2013
b.Arus kas dari aktivitas operasi
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp ( 147.778.428.432,00)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp ( 5.053.006.383,00)
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp ( 463.948.856,00)
f.Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2013

Pasal 5

8 LEMBARAN DAERAH BUPATI DATANG TAHUN 2014 NOMOR . .l..... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINS! JAWA TENGAH : ( 94 /2014} NASIKHIN ttd Diundangkan di Batang pada tanggal 17 f11li 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG YOYOK RIYO SUDIBYO ttd BUPAn BATANG, Dit.etapkan di Batang pada tanggal 17 J11l.i 2014 Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggaJ. diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempa.tannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Pasal 10

Bupati Datang menetapkan peraturan Bupati tentang pcnjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelakaanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

b.lkhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah aebepirnana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan begian yang tak terpiaahkan dari peraturan da.erah ini Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
a.La.poran kinc:rja aebagmrnana teramtum ciaka!m kfflpriran. V merupakan bagian tidak. terpieahkan dari pcraturan daerah ini.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…