DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 292

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ, jaringan LLAJ, pembinaan pemakai jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, keselamatan LLAJ, sumber daya manusia di bidang transportasi darat, pengujian kendaraan bermotor, terminal, angkutan, perparkiran, pemindahan kendaraan, pemeriksaan dan penindakan pelanggaran LLAJ, perkeretaapian, kerjasama, peran serta masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi, forum LLAJ, pengawasan dan pengendalian, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat;
b.bahwa sistem transportasi darat perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas, angkutan jalan dan perkeretaapian ke dalam satu kesatuan, berdasarkan kewenangan pemerintah daerah;
a.bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan sistem transportasi darat; BUPATI BATANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA BUPATIBATANG PROVINS!JAWA TENGAH PERATURANDAERAH KABUPATENBATANG NOMOR I TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAANTRANSPORTASIDARAT Mengingat Menimbang 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 722);

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3381);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 ten tang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 3 tentang Forum LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2010 ten tang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 5);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 6);
19.Peraturan Daerah Kabu paten Batang Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2); 4 Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
1.Daerah ada)ah Daerah Kabupaten Batang.
2.Menteri ada)ah Menteri Perhubungan.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5.Bupati adalah Bupati Batang.
6.Pemerintah Daerah ada1ah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Transportasi Darat adalah proses pemindahan orang/barang dari suatu tempat asal ketempat tujuan dengan menggunakan media jalan raya dan jalan rel.
9.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10.Analisis dampak la1u lintas yang selanjutnya disebut anda1a1in adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
11.LLAJ yang selanjutnya disebut LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
12.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
13.Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan LLAJ.
14.Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intennoda yang berupa terminal, stasiun kereta Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASIDARAT. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBATANG dan BUPATI BATANG 5 api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau bandar udara.

15.Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi lsyarat Lalu Llntas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
16.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
18.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
19.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
20.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
21.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
22.Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak tennasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kagiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
23.Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
24.Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan mod.a angkutan.
25.Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum di pinggir jalan yang dilengkapi dengan bangunan yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
26.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
27.Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
28.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. 6
29.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas pennukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
30.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Llntas orang dan/ atau Kendaraan cli persimpangan atau pada ruasJalan.
31.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bennotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
32.Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas dan/atau Koperasi,
33.Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bennotor Umum.
34.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
35.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah rnemiliki Surat Izin Mengemucli.
36.Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
37.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
38.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang La.lu Lintas Jalan.
39.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
40.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
41.Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas.
42.Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindamya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
43.Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. 7
44.Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
45.Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang sating berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
46.Difabel adalah suatu keterbatasan dalam hal fisik maupun mental yang dimiliki seseorang. 4 7. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
48.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
49.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
50.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
51.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
52.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, clan prosedur untuk penyelenggaraan t:ransportasi kereta api.
53.Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
54.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuanjaringan pelayanan angkutan orang.
55.Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
56.Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
57.Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu ternpat ke tempat yang lain dalam satu Daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan angkutan perkotaan.
58.Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
59.Angkutan Khusus adalah angkutan yang mernpunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang 8 umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
60.Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
61.Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor beriku t muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
62.Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
63.Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan Tepi Jalan.
64.Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat kh usus yang dapat berupa tarnan parkir dan/ atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
65.Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas clan lebar bukaan pintu.
66.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan. 6 7. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
68.Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
69.Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasa.ng pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
70.Tanda Sam ping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri Kendaraan bermotor berisi data teknis Kendaraan yang bersangkutan, kelas Jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji Kendaraan yang bersangkutan.
71.Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi basil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
72.Sertifikat Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang penguji kendaraan bermotor, yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan 9 Penyelenggaraan Transportasi Darat di daerah diselenggarakan dengan tujuan:

a.terwujudnya pelayanan Transportasi Darat yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah; dan
b.terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Transportasi Darat di daerah diselenggarakan dengan berdasarkan:

a.asas transparan;
b.asas akuntabel;
c.asas berkelanjutan;
d.asas partisipatif;
e.asas bermanfaat;
f.asas efisien dan efektif;
g.asas sei.mbang;
h.asas terpadu; dan
1. 1.asas mandiri.

Pasal 2

dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

73.Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pega.wai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ.
74.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai NegeriSipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakuka.n penyidikan.
75.Penyidik adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
76.Penindakan Pelanggaran LLAJadalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Repu blik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ. 10 ( 1) Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/ atau masyarakat.

(2)Penyelenggaraan LLAJ oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :

Pasal 6

(2)Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan sasaran, arah kebijakan, dan jaringan sistem LLAJ di daerah;
2. b.pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di daerah;
3. c.pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ.

Pasal 5

a.Penyelenggaraan transportasi darat yang mencakup :
1. 1.pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ; 2.jaringan LLAJ;
2. 3.pembinaan pemakai jalan;
3. 4.manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
4. 5.analisis dampak lalu lintas.
b.Pembinaan sumber daya manusia yang mencakup :
1. 1.keselamatan LLAJ; dan
2. 2.somber daya manusia di bidang transportasi darat.
c.Penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi darat yang mencakup:
1. 1.pengujian kendaraan bennotor;
2. 2.terminal;
3. 3.angkutan;
4. 4.perparkiran;
5. 5.pemindahan kendaraan;
6. 6.pemeriksaan dan penindakan pelanggaran LLAJ; dan
7. 7.perkeretaapian.

BAB ILL

PEMBINAANDAN PENYELENGGARAANLLAJ Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 4

a.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b.Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
c.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
d.Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
e.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
f.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

(2)Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem jaringan LLAJ untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(3)Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

a.Penetapan rencana induk jaringan LLAJ;
b.Penyediaan perlengkapan jalan;
c.Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
d.Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
e.Pengujian berkala kendaraan bermotor;
f.Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
g.Persetujuan basil analisis dampak lalu lintas;
h.Audit dan inspeksi keselamatan LIAJ di jalan;
1. 1.Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam Daerah; J. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;
k.Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan;
l.Penetapan rencana um um jaringan trayek perdesaan;
m.Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
n.Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan atau perkotaan;
o.Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan
p.Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah. 12 (I) Penggunaan Jalan Kabupaten ditetapkan berdasarkan status, fungsi dan kelas jalan.

BAB IV

JARINGANLLAJ

Pasal 10

(2)Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
1. a.rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan, perlengkapan jalan dan Terminal;
2. b.rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
(3)Rencana lokasi pembangunan Terminal ditetapkan oleh Bupati.
(4)Rencana lokasi pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a khusus untuk Terminal penumpang, diusulkan Bupati kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Penumpang Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi.
(5)Rencana jaringan Trayek dan lintas sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2) huruf b, diusulkan Bupati kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi.

Pasal 9

(2)Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
(1)Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:
1. a.Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
2. b.Prakiraan perpindahan orang dan/ atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
3. c.Arah kebijakan LLAJ da1am keseluruhan moda transportasi; dan
4. d.rencana kebutuhan lokasi simpul.

Pasal 8

13 { 1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana lnduk Jaringan LLAJ.

(2)Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan mendapatkan izin Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Isi peraturan

Teks292PDFHirarki

Memuat teks peraturan…