DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Sistematika RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaiman; telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ' Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dap tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedornan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; . BUPATI BATANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RENCANA PEMB1NGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017-2022 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ;NOMOR l TAHUN2018 BUPATI BATANG PROVINS! JAWA TENOAH 2 i Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4'725);

Mengingat

8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-!l.Jndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 I Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.Undang1Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ' Nomor 4~86);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republi~ Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tr'ingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5188);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 4
24.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggraan Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); ten tang19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah un 201 7
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 5 i
32.Peraturan 'Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencaria Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 20il l-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 201~ Nomor 7);
31.Peraturan \Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang ~encana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran i Daerah Ktbupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7); :
30.Peraturan 'Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 I tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah. Tahuri 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6); I
25.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang ' Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepubliklIndonesia Nomor 5887);
27.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang ~encana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah I Provinsi ~awa Tengah. Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, I Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29.Peraturani Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ferubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018 [Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88); 6 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional un tuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 beserta perubahannya.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.
8.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang disusun setiap tahun sekali. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATIBATANG Dengan Persetujuan Bersama 7 dengan memperhatikan: i visi, misi, dan program' Bupati hasil pilkada Tahun 2017 yang memuat i tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, sertel program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk I jangka waktu 5 [lima] tahun.

(2)RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN I '

Pasal 2

RPJMD merupakan dokurnen perencanaan pembangunan daerah sebagai I landasan dan pedoman bagi Pemerin tah Daer ah dalam melaksanakan I pembangunan 5 (lima) tahu9 terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun I 2022 dan pelaksanaan lebih lanjut dijabarkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari I '

14.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai mewujudkan visi dan misi. untuk mewujudkan visi. ,
13.Strategi adalah lagkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk ' periode perencanaan.
12.Misi adalah rumusan urnum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan '
11.Visi adalah rumusan urnum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir i i
10.Rencana Tata Ruang W~layah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah basil perencanaan tata ruan* yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan penianfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalarn struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Rencana Strategfs Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017- 2022. 8

BAB II

RENCANA PEMB1NGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ' sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembanguan daerah.

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. : Gambaran Umum Kondisi Daerah; : Gambaran Keuangan Daerah; : Permsalahan dan lsu Strategis Daerah; : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; : Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah; dan : Penutup. h.BAB VIII
1. i.BAB IX b.BAB II
2. c.BAB III d.BAB IV
3. e.BAB V
4. f.BAB VI
5. g.BAB VII ( 1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
6. a.BAB I : Pendahuluan;

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

BAB III SISTEMATIKA RPJMD RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman:

a.penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD;
b.instrument evaluasi penye1enggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c.bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun wak:tu Tahun 2017-2022.

Pasal 4

a.RPJMD Provinsi;
b.KLHS;
c.RPJMD Daerah sekitar. 9 I konflik sosial budaya.: gangguan keamanan, pemekaran Daerah, a tau perubahan kebijakan nasional.

(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan peru bahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

( 1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana I pembangunan Daerah yang diatur berasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganI
b.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang I dirumuskan, tidak lsesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar. (2} Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga] tahun.

(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, BABV PERUBAHAN RPJMD i
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ~4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ;
1. a.perumusan kebijakan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD.;
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.hasil perumusan kebjjakan RPJMD;
2. b.basil pelaksanaan RPi-JMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala 1*adan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan. to LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (21/2017) NASIKHJN ttd SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, Diundangkan di Batang pada tanggal JO Januari 2018 WIHAJI ttd BUPATI BATANG, i Ditetapkan di Batang pada tanggal IO Januari 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

BAB VII KETETENTUAN PENUTUP

BAB VII

KETETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat RPJMD Tahun 2022-2027 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD dengan tetap mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita- cita dan tuj uan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah un tuk jangka waktu 5 (lima} tah un. RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, RPJMDdan RTRW kabupaten/kota tetangga, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat I Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 menggunakan I pendekatan teknokratik] partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJMD Kabupaten Ba tang Tahun 2017-2022, akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renstra SKPDdan penyusunan RKPDKabupaten Batang pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2017- 2022. RENCANAPEM~ANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAH KABUPJ\TENBATANGTAHUN2017-2022 TENT ANG NOMORl TAHUN2018 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN BATANG 2 TAMBAHAN LEMBARAND1'ERAHKABUPATEN BATANGNOMOR 2017-2022. II. PASALDEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…