DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Jenis Usaha yang Dapat Diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi merupakan aspek penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan asli daerah, pembangunan iklim Investasi yang berdaya saing, menciptakan daya tarik, dan meningkatkan aktivitas Investasi yang strategis dan berkualitas di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi, diperlukan pengaturan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 2 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
6.Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
7.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
9.Investor adalah penanam Modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan.
13.Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
14.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

a.menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor;
b.meningkatkan Investasi di Daerah;
c.meningkatkan lapangan kerja di Daerah;
d.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
e.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
c.bentuk insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
d.jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
e.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
f.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
g.pelaporan dan evaluasi;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Investor sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana 4 dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

(1)Setiap pelaku usaha yang akan memulai usaha di Daerah, dapat diberikan Kemudahan Investasi.
(2)Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

(1)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan kepada Investor yang memenuhi kriteria:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Daerah;
2. b.menyerap tenaga kerja Daerah paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
3. c.menyelenggarakan program tanggungjawab sosial perusahaan berbasis emisi gas rumah kaca;
4. d.menetapkan standar pelaporan dengan mengintegrasikan program lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik (environmental, social, and governance);
5. e.menggunakan sebagian besar sumber daya Daerah;
6. f.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
7. g.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
8. h.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
9. i.pembangunan infrastruktur;
10. j.melakukan alih teknologi;
11. k.melakukan industri pionir;
12. l.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
13. m.bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
14. n.industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
15. o.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
16. p.berorientasi ekspor.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk: 5
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
6. f.kebijakan bunga pinjaman.
(2)Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan informasi lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.Kemudahan Investasi langsung konstruksi;
8. h.Kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku di Daerah; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

JENIS USAHA YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral; 6
5. e.ketenaganukliran;
6. f.perindustrian;
7. g.perdagangan;
8. h.perkerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. i.transportasi;
10. j.kesehatan, obat, dan makanan;
11. k.pendidikan dan kebudayaan;
12. l.pariwisata;
13. m.keagamaan;
14. n.pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem transaksi elektronik;
15. o.keamanan; dan
16. p.ketenagakerjaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…