DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk dan Kedudukan, Bentuk Fasilitasi, Pendanaan, Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat bersinergi dengan Pendidikan Formal sehingga masyarakat dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan internal dan antarumat beragama, perlu dilakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal, maka perlu pengaturan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 2 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6.Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah pemberian dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah terhadap satuan Pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8.Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 3
9.Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
10.Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
11.Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah kegiatan pelaksanaan jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
12.Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam adalah jalur Pendidikan Keagamaan Islam di luar Pendidikan formal.
13.Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen adalah Pendidikan Keagamaan Kristen di luar Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok, maupun perorangan.
14.Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik adalah Pendidikan Keagamaan Katolik di luar Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan.
15.Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu adalah jalur Pendidikan Keagamaan Hindu di luar Pendidikan formal.
16.Pasraman adalah Satuan Pendidikan keagamaan Hindu pada jalur Pendidikan formal dan nonformal.
17.Pesantian adalah Satuan Pendidikan keagamaan Hindu pada jalur Pendidikan Nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
18.Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha adalah Pendidikan Keagamaan Buddha yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur Pendidikan Nonformal dalam bentuk Widya Dharma, program Sekolah Minggu Buddha, Pabbaja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
19.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum. 4

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 4

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

a.sebagai pedoman dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.menguatkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan sumber daya Pendidikan kepada Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dan pengakuan terhadap keberadaan lembaga Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagai bagian dari sistem Pendidikan nasional dan pembinaan umat beragama di Daerah;
b.meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal, baik dari aspek kelembagaan, kurikulum, tenaga pendidik, maupun sarana prasarana;
c.mendukung pelestarian nilai-nilai keagamaan, moral, dan budaya lokal melalui jalur Pendidikan nonformal yang berakar pada masyarakat;
d.memperkuat peran serta Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi, membina, dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal agar berjalan tertib, terarah, dan berkelanjutan;
e.meningkatkan akses masyarakat terhadap Pendidikan keagamaan yang bermutu, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing agama; dan
f.mendorong sinergi antara Pemerintah Daerah, lembaga Pendidikan keagamaan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan Pendidikan yang kondusif bagi pembentukan akhlak mulia, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

a.bentuk dan kedudukan;
b.bentuk fasilitasi;
c.pendanaan; dan
d.pengawasan.

BAB II

BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 7

(1)Pendidikan Keagamaan Nonformal meliputi:
1. a.Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam; 5
2. b.Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen;
3. c.Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik;
4. d.Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu;
5. e.Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha; dan
6. f.Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu.
(2)Pendidikan Keagamaan Nonformal diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan atau program Pendidikan.

Pasal 8

Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam berbentuk Pendidikan Diniyah.

Pasal 9

(1)Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen diselenggarakan dalam bentuk sekolah minggu, sekolah alkitab, remaja gereja, pemuda gereja, katekisasi, pusat pengembangan anak dan Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen sejenis lainnya.
(2)Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program.
(3)Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki 15 (lima belas) orang Peserta Didik atau lebih yang telah terdaftar pada Kantor Kementerian yang membidangi urusan agama Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik diselenggarakan oleh Keuskupan, Kevikepan, Paroki, atau Kelompok Kategorial.
(2)Penamaan Satuan Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
(3)Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk Formatio Iman Berjenjang (Usia Dini, Usia Anak, Usia Remaja, Usia Orang Muda, Usia Dewasa), Katekese Sakramen (Baptis, Komuni Pertama dan Penguatan), Katekese Persiapan Perkawinan, Kursus Katekis atau Pembina Iman dan Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik sejenis lainnya.
(4)Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program. 6
(5)Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan memiliki 15 (lima belas) orang Peserta Didik atau lebih yang telah terdaftar pada Kantor Kementerian yang membidangi urusan agama Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…