DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Batang

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, penambahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2
a.bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tahun pertama dan tahun kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 perlu dilakukan penyelarasan terhadap prioritas, sasaran dan strategi pencapaian tujuan pembangunan daerah;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dilakukan peru bahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017; BUPATI BATANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012-2017 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 11 TAHUN 2014 BUPATI BATANG PROVINS! JAWA TENGAH ,,

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Mengingat Tahun 2012 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
16.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381};
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578};
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481 7); 2 7. Pera turan Pemerin tah N omor 21 Tahun 2 008 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
29.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Pen ye barluasan Peraturan Perundang-undangan;
30.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NomorLembaran Negara Republik Indonesia 4815);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Nomor 4663);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ten tang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah Kabu paten Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Batang Tahun 2008 Seri E Nomor 1 ) ;
36.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9
34.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Batang Tahun 2005- 2025 {Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7 );
35.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Nasional Tahun 2010-2014;
31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
32.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Provin si Jawa Tengah Nomor 28 );
33.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65 );

Menetapkan

MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBATANG dan BUPATI BATANG Dengan Persetujuan Bersama Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2013);

37.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2013);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 2);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2013 ten tang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sadan Penanggulangan Bencama Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2013 );
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2010-2014.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jateng adalah Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perubahan maupaun yang belum dirubah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah se bagai unsur penyelenggara pemerin tahan daerah.

Pasal 1

1.Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 2) diubah sebagai berikut: Pasal I TAHUNBATANGDAERAH KABUPATEN 2012-2017. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH Menetapkan

Pasal 9

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2017 menjadi Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan sampai dengan Tahun 2017 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2018 sebelum disusun dan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 yang menurut Visi dan Misi Bupati terpilih.

4.Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2) dan ayat 3 (tiga), sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : PasalS RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7) dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) dengan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa14 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang disusun setiap tahun sekali.
9.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabu paten Ba tang Tahun 2012- 2017. . ' NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG, PROVINS! JAWA TENGAH: (305/2014). LEMBARANDAERAH KABUPATENBATANGTAHUN 2014 NOMOR 11 Diundangkan di Batang YOYOK RIYO SUDIBYO BUPATI BATANG, Ditetapkan di Batang pada tanggal JI I>esea'aer 211~ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Pasal II

(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Renstra SKPD Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2017 dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan;
(3)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD tahun 2015 dinyatakan tetap berlaku dan RKPD tahun berikutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini. RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Batang pada setiap tahun anggaran. Penyusunan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. I. UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG REN CANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012-2017 NOMOR ll TAHUN 2014 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENBATANGTAHUN 2014 NOMOR 11 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL Pasall Berdasar Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan perubahan, apabila (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini [c] terjadi perubahan yang mendasar; dan / atau (d) merugikan kepentingan nasional. Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013, menunjukkan (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini (c) terjadi perubahan yang mendasar; maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD; YOYOK RIYO SUDIBYO BUPATI BATANG nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD Kabupaten Batang serta menjamin konsistensinya.

3.Da~am rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Batang 2012·2017, BAPPEDA berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasiHtasl den medlasl terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD serta melakukan evaluasi RPJMD sesuai dengan peraturan yang berlaku. PERUBAHAN Rencana Pemban&unan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Datang Tahun 2012·2017 BAB I PENDAHULUAN I.1 1.1. Latar Belakang 1.1 1.2. Landasan Hukum 1.5 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.7 1.4. Sistematika Penulisan 1.9 1.5. Maksud dan Tujuan 1.11 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi II.1 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 11.23 2.3. Aspek Pelayanan Umum 11.32 2.4. Aspek Daya Saing Daerah II.67 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA III.I KERANGKAPENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III.1 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah IIl.19 3.3. Kerangka Pendanaan III.28 BAB IV ANAUSIS ISU-ISU STRATEGIS IV.1 4.1. Permasalahan Pembangunan IV.1 4.2. Isu Strategis IV.8 BABY VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V.1 5.1. Visi V.1 5.2. Misi V.4 5.3. Tujuan dan Sasaran V.5 5.4. Pentahapan Pembangunan V.13 BABVI STRATEGI DAN ARAH KEBDAKAN VI.1 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN VII.1 DAE RAH 7 .1. Kebijakan Umum VII.1 7 .2. Program Pembangunan Daerah VII.4 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG VIII.1 DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX.1 BABX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN X.1 10.1. Pedoman Transisi X.1 10.2. Kaidah Pelaksanaan X.1 DAFTAR ISI Halaman It PERUBAHAN Rencana Pembangunan Jangka Menen,&all Daerah (RPJMD) Kabupaten Datang Tahun 2012-2017 Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan RPJMD 1.9 Gambar 2.1. Peta Geologi Kabupaten Batang 11.3 Gambar 3.1. Perkembangan Komponen Pendapatan di Kabupaten Batang III.S selama tujuh tahun terakhir Gambar 3.2. Perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung III.11 di Kabupaten Batang selama tiga tahun terkhir Halaman IH PERUBAHAN Rencana Pembangunan Jangka Menengall Daerah (RPJMD) KabupatM Datang Tahun 2012-2017 Tabel 2.1. Penetapan Kawasan Strategis di Kabupaten Batang II.17 Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah II.23 dan Nasiona\ Tahun 2007 -2013 Tabel 2.3. Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Nasional, Jawa Tengah, dan 11.24 batang Tahun 2007-2013 Tabel 2.4. PDRB Perkapita Kabupaten Batang Tahun 2007-2013 II.24 Tabel 2.5. Angka Kriminalitas Tahun 2007-2013 ll.26 Tabel 2.6. Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan 11.26 Tabel 2.7. Kinerja MakroUrusan Pendidikan Tahun 2007-2013 II.27 Tabel 2.8. Kinerja Makro Urusan Kesehata n Tahun 2007-2013 II.30 Tabel 2.9 Rasio Penduduk yang bekerja Tahun 2007 -2013 II.31 Tabel 2.10. Kinerja Makro Urusan Olah-Raga lahun 2007-2013 11.32 Tabel 2.11. Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2007-2013 ll.32 label 2.12. Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2007 - 2013 II.35 label 2.13. Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2007 -2013 II.39 Tabel 2.14. Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2007 -2013 11.40 Tabel 2.15. Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang lahun 2007 -2013 11.40 Tabel 2.16. Kinerja Makro Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2007 - II.41 2013 Tabel 2.17. Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2007 -2013 11.42 Tabel 2.18. Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2007 -2013 II.44 label 2.19. Kinerja Makro Urusan Pertanahan Tahun 2007-2013 11.45 label 2.20. Kinerja Makro Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 11.45 2007-2013 Tabel 2.21. Kinerja MakroUrusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak II.47 Tahun 2007-2013 Tabel 2.22. Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana dan Kelu arga II.49 Sejahtera Tahun 2007-2013 label 2.23. Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2007 -2013 11.51 Tabel 2.24. Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2007 -2013 II.51 Tabel 2.25. Kinerja Makro Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II.52 Tahun 2007-2013 label 2.26. Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2007 -2013 II.53 Tabet 2.27. Kinerja Makro Urusan Kebudayaan Tahun 2007 - 2013 Il.54 DAFTAR TABEL Halaman 1111 PERUBAHAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Datang Tahun 2012-2017 Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun III.4 2008-2013 Kabupaten Batang Tabel 3.2. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten III.8 Batang label 3.3. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten 111.10 Batang Tabel 2.28. Kinerja Makro Urusan Kep emudaan dan Olahraga Tahun 2007 - II.54 2013 Tabel 2.29. Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri II.55 Tahun 2007-2013 Tabet 2.30. Kinerja Makro Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, II.56 Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2007-2013 Tabel 2.31. Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2007 - 2013 II.56 Tabel 2.32. Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun II.SS 2007-2013 Tabel 2.33. Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2007 -2013 II.59 Tabel 2.34. Kinerja Mal<ro Urusan Kearsipan Tah un 2007-2013 II.59 Tabel 2.35. Kinerja Makro Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2007 - II.60 2013 label 2.36. Kinerja Makro Urusan Perpustakaan Tahun 2007-2013 11.61 Tabel 2.37. Kinerja Makro Urusan Pertanian Tahun 2007-2013 II.61 Tabel 2.38. Kinerja Makro Urusan Kehutanan Tahun 2007-2013 11.62 Tabe\ 2.39. Kinerja Makro Urusan ESDM Tahun 2007 -2013 II.63 Tabel 2.40. Kinerja Makro Urusan Pariwisata Tahun 2007 -2013 II.63 Tabef 2.41. Kinerja Makro Urusan Kefautan dan Perikanan Tahun 2007 -2013 lI.63 Tabel 2.42. Kinerja Makro Urusan Perdagangan Tahun 2007 -2013 II.64 Tabel 2.43. Kinerja Makro Urusan Industri Tahun 2007 -2013 11.65 label 2.44. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2007 -2013 II.67 Tabel 2.45. Aksesibilitas Daerah tahun 2007 - 2013 Il.68 Tabel 2.46. Penataan Wilayah Tahun 2007-2013 11.69 Tabel 2.47. Banyaknya Pelanggan Air Bersih dan Jaringan Pipa Kabupaten II.70 Batang Tahun 2007-2013 Tabel 2.48. Banyaknya Pelanggan Listrik, Kwh dan Nilai Disaturkan II. 71 Kabupaten Batang lahun 2007-2013 label 2.49. Fokus Iklim Berinvestasi tahun 2007 - 2013 II. 72 Tabel 2.50. Fokus Sumber Daya Manusia Tahun 2007 - 2013 11.72 Halaman llv PERUBAHAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Datang Tahun 2012-2017 Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi I Kabupaten Batang VI.2 Tabel 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi II KabupatenBatang VI.4 Tabel 6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi III KabupatenBatang VI.6 label 6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV Kabupaten Batang VI.8 Tabel 5.1. Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten V.9 Batang Tahun 2012-2017 Tabel 3.4 Neraca Kabupaten Batang Tahun 2009-2013 III.13 label 3.5. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah KabupatenBatang tahun III.17 2009-2013 Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan KebutuhanAparatur III.20 KabupatenBatang Tabel 3. 7. Pengeluaran Wajib dan Mengikatserta Prioritas Utama III.21 KabupatenBatang Tabel 3.8. Penutup Defisit Riil Anggaran KabupatenBatang III.24 label 3. 9. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran KabupatenBatang III.26 Tabel 3.10. Realisasi Sisa Lebih PerhitunganAnggaran KabupatenBatang III.27 Tabel 3.11. Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan di KabupatenBatang III.30 Tabel 3.12. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan IIl.32 Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Batang Tabel 3.13. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang III.34 Tabel 3.14. SKPD dan Program Prioritas III.36 Halaman Iv PERU BAH AN Rencana PembangunanJangba Meneugah Dcwah (RPJMD) Kabupatien llatang Tahun 2.0l2•2017 1.1. LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan d an pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka mening katkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Seperti diketahui, pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya ng ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendeka tan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Urgensitas perencanaan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan P embangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk ja ngka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu S tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Berkaitan dengan amanat undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 yang ditetapkan melalui Peraturan ... NNDAHULUN BAB I II PERUBAHAN Rencana PembangunanJanglNI Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 8atang Tahun 20l2-2017 Dalam perjalanan pembangunan ja ngka menengah yang menginjak tahun ke-2 dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 dimana berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dipandang per1u untuk melakukan peninjauan ulang/ perubahan. Merujuk pad a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 282 . Hal ini menjadi landasan hukum dalam melakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Ta hun 2012-
2017.Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri. Dijelaskan berikutnya bahwa Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembanguna n daerah (pasal 158), meliputi:

a.Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b.Pengendalian dan ev aluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c.Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Batang tahun 2012 - 2017 hanya meliputi bagian c yaitu evaluasi terhadap hasil. Evaluasi terhadap hasil pada tahun 2013 yang ditinjau dari beberapa aspek, seperti keuangan, capaian program visi dan misi serta aspek indikator makro. Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja keuangan tahun 2013 RPJMD Kabupaten Batang baik yang dilihat dari aspek pendapatan, belan ja dan Oaerah Kabupaten Batang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 -2017 dimana dokumen tersebut merupakan perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholders di Kabupaten Batang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2012 - 2017. Sementara itu, evaluasi terhadap realisasi capaian program prioritas dalam Misi I·Misi IV, dimana masih terdapat variasi capaian yang masuk dalam kategori sedang dan rendah. Beberapa urusan pada Misi I· Misi IV yang masuk dalam kategori merah dengan capaian sangat rendah seperti urusan Komunikasi dan Informatika; Kesbangpolinmas; Energi dan Sumber Daya Mineral; Penataan Ruang; Kependudukan dan Catatan Slpil;serta Urusan Ketransmigrasian sehi ngga diperlukan penyesuaian target akhir tahun RPJMD (2017). Demikian halnya evaluasi terhadap indikator makro yang dilihat dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing, dimana terdapat beberapa indikator yang masuk dalam kategori hijau, dimana sebelum tahun akhir RPJMD (2017) target tersebut telah tercapai bahkan terlampaui. Hal ini terjadi karena penetapan target indikator yang rendah, sehingga mudah tercapai. Demikian halnya pada indikator yang masuk dalam kategori merah , yang realisasinya masih jauh dari target akhir RPJMD sehingga dibutuhkan usaha keras dalam pencapaiannya sehingga diperlukan penyesuaian terhadap target akhir RPJMD (2017) baik yang sudah tercapai di tahun 2013 maupun yang masih jauh dari target yang sud ah ditetapkan.
1. 2.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri. Kondisi di Kabupaten Batang yang menjadi pertimbangan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 adalah hasil evaluasi yang telah dilakukan baik pada tahun 2012 dan tahun 2013, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa penetapan target terlalu rendah sehingga mudah tercapai, disisi lain terdapat beberapa target yang realisasinya sangat rendah, sehingga demikian dip erlukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan diatasnya. Pada sisi lain juga proses perumusan program kegiatan beserta pagu indikatif BAB 113 PERUBAHAN Rencana PembangunanJangba Meneugah Daerah(RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 20l2·20ff anggaran pada setiap urusan tidak didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.
2. 3.Terjadi perubahan yang m endasar. Kondisi perubahan yang mendasar pada Kabupaten Batang yang juga menjadi pertimbangan diperiukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 adalah terjadinya perubahan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) dilingkungan Pemerintah Kabupa ten Batang. Sebelumnya SOTK diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Batang yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Ta hun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Oinas Daerah Kabupaten Batang. Bentuk perubahan mendasar lainnya adalah sangat pesatnya peningkatan atau penurunan pada beberapa realisasi capaian indikator pembangunan daerah, seperti halnya pada indikator pembangunan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB yang hanya memiliki realisasi 4,91 dari target yang ditetapkan 5,99 pada tahun 2013, sementara jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2017 ditetapkan 9,19 artinya capaian target tahun berjalan masih rendah. Demikian halnya pada indikator lainnya seperti Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dimana realisasi pada tahun 2013 sebanyak 295.219 jiwa, dari target yang ditetapkan hanya 21.370 jiwa hal ini berarti jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun akhir 2017 harus mengalami penurunan menjadi 19.974 jlwa.
3. 4.Merugikan kepentingan nasional. Yang dimaksud dengan m erugikan kepentingan nasional adalah apabila bertentangan dengan kebijakan nasional , dalam hal ini kondisi di Kabupaten Batang tidak merugikan kepentingan nasional, namun demikian perlu tetap memperhatikan kondisi kekinian yang terjadi pada level nasional seperti kenaikan harga BBM, target inflasi, upah minimum daerah, untuk disesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2017. BAB 114 PERUBAHAN RencanaPembangunanJang'ba Menengah Da.ah (RPJMD) KcmupatenBatang Taham 2oa·20l7 1.2. LANDASAN HUKUM Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 dilandasi beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, sebagai berikut:
4. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. 8.Undang-Undang Nornor 12 Tahu n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. 13.Peraturan Pemerin tah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksa naan Rencana Pembangunan Daerah; BAB lls PERUBAHAN RencanaPembangunanJanglla Menengah Daerah(RPJMD) Kobupaten Batang Tahun 20l2·20l7
18. 15.Peraturan Daerah Provinsi Ja wa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. 16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
20. 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029;
21. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031;
22. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
23. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah D aerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.
24. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bata ng.
25. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. 23.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
27. 24.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ; BAB Ila PERUBAHAN Rencana Pembangunan Jangba Mene1111ah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 20l2•2017 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dalam kaitan dengan sistem perenca naan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dimana Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 merupakan kelanjutan pembangunan dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 sehingga penyusunan dan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Batang terpilih, berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025. Selain itu, Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 -2031 diacu sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Batang tanpa mengesampingkan Kajian Ungkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 juga digunakan sebagai acuan pertimbangan dalam rumusan kebijakan dan prior itas pembangunan, sehingga sinergitas pembangunan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Batang dapat terbangun. Demikian halnya dengan sinergitas dokumen perencanaan ditingkat pusat/ nasional, Perubahan RPJMD Kabupaten Batang mengacu dan melihat pada RPJP Nasional 2005-2025 dan juga Rancangan
29. 26.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah ;
30. 27.Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Provinsi Jawa Tengah 2011-2015; Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan setelah penetapan peraturan daerah Perubahan RPJMD Batang Tahun 2012-2017 akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Batang sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun rencana kerja (Renja) SKPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Batang untuk setiap tahunnya, akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang pada setiap tahun anggaran. Selengkapnya, hubungan antar dokumen dlilustrasikan pada gambar berikut: Teknokratrik RPJMN 2015-2019 hal ini dikarenakan belum terbitnya RPJMN 2015 - 2019. 1.4. SISTEMATIKAPENUUSAN Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: VU KEU NEGUU SPPN Oiserasik1m Mlllalui MusrenllangOiperhatikanOiacu Gambar 1.1 Hubungan Antar Ookumen Perencanaan RPJMD BAB I 19 PERUBAHAN Rencana Pembangunan Jangba Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 8atang Tahun 20l2·20ff BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN. Memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab S KPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun tujuan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 adalah:
a.Memberikan penyesuaian arah sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam mewujudkan cita -cita dan tujuan pembangunan daerah yang secara integral selaras dengan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN. Bab ini memuat penjelasan tentang program transisi dan kaidah pelaksanaan yang mencakup mekanisme perencanaan partisipatif secara berjenjang serta evaluasi kinerja dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan dengan mengacu pada aturan perundangan yang bertaku dan arahan kebijakan nasional.
b.Menjadi pedoman penyesuian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Batang untuk tahun berjalan setelah penetapan peraturan daerah Perubahan RPJMD Batang Tahun 2012-2017;
c.Menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar "stakeholders" dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Batang selama lima tahun mendatang, khususnya pada tahun berjalan setelah penetapan peraturan daerah Perubahan RPJMD Batang Tahun 2012-2017. Adapun perincian kecamatan tersebut di antaranya adalah Kecamatan Batang terdiri dari 12 Desa 9 Kelurahan; Kecamatan Wonotunggal terdiri dari 15 Desa; Kecamatan Warungasem terdiri dari 18 Desa; Kecamatan Bandar terdiri dari 17 Desa; Kecamatan Blado terdiri dari 18 Desa; Kecamatan Reban terdiri dari 19 Desa; Kecamatan Tulis terdiri dari 17 Desa; Kecamatan Subah terdiri dari 17 Desa; Kecamatan Limpung terdiri dari 17 Desa; Kecamatan Gringsing terdiri dari 15 Desa; Kecamatan Bawang terdiri dari 20 Desa; Kecamatan Tersono terdiri dari 20 Desa; Kecamatan Kandeman terdiri dari 13 Desa; Kecamatan Pecalungan terdiri dari 10 Desa; serta Kecamatan Banyuputih terdiri dari 11 Desa. • : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan Sebelah Selatan Sebelah Barat •
1. 1.Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas wilayah Kabupaten Batang mencapai 78.864,16 Ha dengan batas- batas wilayah Kabupaten Batang secara administrasif adalah: • Sebelah Utara : Laut Jawa • Sebelah Timur : Kabupaten Kendal 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1. ASPEK GEOGRAFIDAN DEMOGRAFI Data dan informasi yang berhubungan dengan gambaran umum daerah mencakup data kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah Kabupaten Batang selama tahun 2007-2013. IUD GA•UIII KONDUI UIIUII DAIUH BAB II 11 PERUBAHAN Rencana PembangunanJanglla Menengah Da.ah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 2012·20ff • • • • : tinggi 2.565 dpal : tinggi 2.241 dpal : tinggi 2.101 dpal : tinggi 2.239 dpal : tinggi 2.222 dpal Gunung Prau Gunung Sipandu Gunung Gajah Mungkur Gunung Alang Gunung Butak • Keadaan topografi wilayah Kabupaten Batang terbagi atas tiga bagian yaitu pantai, dataran rendah dan wilayah pegu nungan. Ada lima gunung dengan ketinggian rata-rata di atas 2.000 m, yaitu: • Pekalongan 9 km • Pemalang 43 km • Tegal 72 km • Brebes 85 km • Cirebon : 144 km • Jakarta : 392 km • Kendal 64 km • Semarang 93 km • Surabaya : 480 km
2. 3.Topografi
3. 2.Letak dan Kondisi Geografis Wilayah geografis Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara astronomis daerah ini terletak antara 6° 51' 46" dan 7° 11' 47" Lintang Selatan serta antara 109° 40' 19" dan 110° 03' 06" Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya !bu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah Utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan tran sportasi. Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Jarak ibu kota Kabupaten Batang dengan ibu kota daerah -daerah lain adalah sebagai berikut: BAB 1112 PERUBAHAN Rencana Pemba1111unan JcmgbaMene11gahDasah (RPJMD) Kobupal:en BataneTahun 2012•20l7 Sumber: BAPPEDA Kabupaten Batang 2014 .::::,: ·::_:,_ .::; '~::::· ---,- .--·- ··_~·~·-·:':······· , ... a -·····- ·-- ---- . ' 't I I ~, .~ + .... 1•. • -- .. ···- Kondisi wilayah yang rnerupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pengunungan di Kabupaten Batang merupakan potensi yang amat besar untuk dikembangkan pembangunan daerah bercirikan agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Wilayah Kabupate n Batang sebelah selatan yang bercorak pegunungan misalnya sangat potenslal untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan dengan basis agroindustri dan agrowisata. Basis agroindustri ini mengacu pada berbagai macam hasil tanaman perkebunan seperti: teh, kepi, coklat dan sayuran. Selain itu juga memiliki potensi wisata alam yang prospektif di masa datang.
4. 4.Geologi
a.Struktur dan Karakteristik Wilayah yang sebagian besar adalah pegunungan dengan susunan tanah sebagai berikut: latosol 69,66%; andosol 13,23%; alluvial 11,47% dan podsolik 5,64%. Susunan tanah tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Adapun penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas di tangan negara. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat. Gambar2.1 Peta Geologi Kabupaten Batang BAB II 13 PERU BAH AN Rencana Pembangunan Jangba Mene119e1hDaerah (RPJMD) KabupatenBatangTahun 2012-2017
1. 6.Penggunaan Lahan Kabupaten Batang memiliki luas wilayah mencapai 78.864,16 Ha. Luas pemanfaatan lahan pada tahun 2012 terdiri dari 22.433,13 Ha (28,44%) lahan sawah dan 56.431,03 Ha (71,55%) lahan bukan sawah. Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai laha n sawah berpengairan irigasi sederhana (41,95%), kemudian lahan sawah dengan irigasi teknis (36,51 %), sisanya berpengairan irigasi setengah teknis dan tadah hujan. Data berkaitan dengan luas pemanfaatan lahan pada tahun 2013 adalah belum tersedia datanya. e, Suhu Suhu Kabupaten Batang berkisar antara 25 °C-32°C. Hal ini dikarenakan Kabupaten Batang berada dalam iklim tropis.
d.Kelembaban Kelembaban Kabupaten Batang berkisar antara 55% - 91 %.
b.Curah Hujan Berdasarkan data pengukuran tinggi curah hujan yang ada di setiap kecamatan, dapat diketahui bahwa jumlah hari hujan terbanyak selama tahun 2012 di Kecamatan Blado dan paling sedikit di Kecamatan Gringsing, sedangkan curah hujan yang paling tinggi di Kecamat an Reban dan paling rendah di Kecamatan Tulis. S. Klimatologi
a.Tipe Kabupaten Batang yang terletak di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) memiliki iklim tropis dengan jumlah hari hujan pada bulan Oktober-April dan musim kemarau pada bulan April-Oktober, dimana kedua musim ini silih berganti sepanjang tahun.
b.Potensi Perubahan areal pemanfaatan tanah sangat stagnan, walaupun Kabupaten Batang terletak di jalur ekonomi. Lebih kurang 60% diusahakan sebagai hutan, perkebunan dan areal pertanian yang memberikan hasil komoditi berupa kayu jati, kayu rimba, karet, teh, coklat, kapuk randu dan hasil pertanian lainnya. BAB 1114 PERUBAHAN Rencana PembangunanJangllCIMenengah Daerah (RPJMD) KabupatenBatcmg Tahun 2012-2017
1. 1.Kebijakan Penataan Ruang Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah di Kabupaten Batang, terdapat beberapa kebijakan penataan ruang wilayah, yaitu: a) Pengembangan sistem perkotaan untuk peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelayanan perkotaan yang merata dan berhierarki; b) Pengembangan sistem perdesaan untuk pengembangan pusat -pusat pelayanan perdesaan sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya; c) Pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi untuk penin gkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi secara terpadu dan merata ke seluruh wilayah dan mendukung aksesibilitas kawasan-kawasan yang selama ini kurang berkembang; d) Pengembangan sistem jaringan prasarana energi untuk peningka tan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah serta pengembangan sistem penyediaan energy yang berwawasan lingkungan; e) Pengembangan sistem Janngan prasarana telekomunikasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah; f) Pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk kepentingan irigasi, air minum, industri, perikanan dan pariwisata dengan tetap memperhatikan pelestarian dan keseimbangan ekosistem; g) Pengembangan prasarana persampahan untuk peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, khususnya kawasan perkotaan dan tempat - tempat strategis; h) Pengembangan prasarana pengolah limbah untuk pengendalian dan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga; i) Pengembangan prasarana drainase untuk peningkatan fungsi jaringan induk dan jaringan drainase buatan sesuai dengan daya dukung daerah tangkapan airnya; j) Pengembangan fasilitas sosia I untuk peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas sosial serta sesuai dengan jangkauan pelayanannya; 2.1.2. Potensi Pengembangan Willayah BAB II ls PERU BAH.AN Rencana PembangunanJanglNI Manengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.Batang Tahun 2012·20l7 k) Pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan hutan lindung; I) Pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan peng endalian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan resapan air; m) Pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan lindung setempat yang berupa sempadan sungai dan saluran irigasi, kawasan sekitar mata air; n) Pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; o) Pengembangan kawasan lindung untuk pengendalian kawasan rawan bencana yang meliputi kawasan rawan tanah longsor; p) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi; q) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan rakyat; r) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaata n kawasan peruntukan pertanian; s) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan; t) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan; u) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan industri; v) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata; w) Pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman; x) Pengembangan kawasan strategis untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing; y) Pengembangan kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; B.AB 1116 PERUBAHAN Rencana PembangunanJanglNI Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 2012-2017
2. 2.Strategi PenataanRuang Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Batang, disusun strategi penataan ruang wilayah, yang meliputi: a) Strategi pengembangan sistem perkotaan untuk peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelayanan perkotaan yang merata dan berhierarki, meliputi : • memperkuat keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya; • mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat -pusat jasa, simpul koleksi dan distribusi hasil produksi, barang dan jasa secara optimal sehingga mampu mendorong perekonomian wilayah; • mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan wilayah di sekitamya; • mengembangkan struktur pusat pelayanan secara berjenjang sesuai dengan kebijakan RTRW Provinsi Jawa Tengah, serta daya dukung lingkungannya. b) Strategi pengembangan sistem perdesaan untuk pengembangan pusat - pusat pelayanan perdesaan sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya, meliputi : • mengembangkan desa-desa sebagai desa pusat pertumbuhan dan desa sebagai hinterland; • membentuk pusat pertumbuhan kawas an perdesaan menjadi DPP dan mengembangkan secara terpadu dengan desa -desa sekitamya menjadi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D); • mengembangkan jaringan transportasi untuk menunjang sistem perdesaan; z) Pengembangan kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam. aa) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. BAB 1117 PERUBAHAN Aencana PembangunanJangbaMenengahDaMah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 2012•2017 • mengembangkan fasilitas lingkungan sesu al dengan peran dan jangkauannya. c) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi secara terpadu dan merata ke seluruh wilayah dan mendukung aksesibilitas kawasan-kawasan yang selama ini kurang berkembang, meliputi: • mengembangkan pola dan fungsi jaringan jalan secara berjenjang dan terpadu; • meningkatkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk kelancaran proses koleksi dan distribusi barang dan jasa; • meningkatkan keterpaduan berbagai moda transportasi yang ada; • mengembangkan sistem angkutan wilayah, sistem angkutan perkotaan dan sistem angkutan perdesaan secara menyeluruh dan terpadu; • mengembangkan fasilitas transportasi untuk menunjang sistem angkutan dan barang. • meningkatkan fungsi jaringan jalan; • mengembangkan jalan baru; • memperluas jangkauan pelayanan sistem angkutan perdesaan. d) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana energi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasar ana energi secara terpadu dan merata sesuai dengan pengembangan wilayah serta pengembangan sistem penyediaan energi yang berwawasan lingkung an, meliputi: • menata sistem jaringan transmisi untuk kepentingan regional dan lokal, yang meliputi jaringan listrik dan jaringan pipa minyak dan gas buml: • mengembangkan jaringan listrik distribusi baru pada kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan pengembangan; • mengembangkan prasarana distribusi minyak dan gas bumi untuk meningkatkan pelayanan. • mengendalikan kegiatan yang berada di sekitar jaringan listrik transmisi yang bertegangan tinggi; e) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi secara terpadu dan merata ses uai dengan pengembangan wilayah, meliputi : • mengembangan jumlah sambungan telepon sesuai dengan standard pelayanan; • mengembangkan jaringan telekomunikasi baru pada kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan pengembangan; • mengalokasikan stasiun transmisi telekomunikasi pada kawasan yang sesuai dan tidak mengganggu lingkungan. f) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk kepentingan irigasi, air minum, industri, perikanan dan pariwisata dengan tetap memperhatikan pelesta rian dan keseimbangan ekosistem, meliputi : • menetapkan dan mengendalikan pemanfaatan kawasan resapan air; • menetapkan dan mengendalikan kawasan lindung sempadan sung ai dan sekitar mata air untuk menjaga kelestarian sumberdaya air. • meningkatkan penghijauan kawasan; • mengembangkan sistem resapan air hujan di setiap bangunan. • mengkonservasikan kawasan resapan air dan pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi merus ak fungsi resapan air; • menetapkan fungsi kawasan perairan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya; • membatasi dan mengendalikan sumber pencemaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan penurunan klasifikasi perairan. • mengkonservasikan kawasan resapan air dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi merusak fungsi resapan air: • membatasi eksploitasi sumberdaya air untuk kepentingan komersiil; • mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air untuk menunjang kegiatan sekto r-sektor yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya air. BAB 1119 PERUBAHAN RencanaPembcmgunanJangba Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten .Batang Tahun 2012-20l7 g} Strategi pengembangan prasarana persampahan untuk peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, khususnya kawasan perkot aan dan tempat-tempat strategis, meliputi : • menyediakan sarana dan prasarana pengumpul dan pengangkut sampah; • meningkatkan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolan sampah; • mengembangkan tempat pengolahan sampah terpadu. • mengolah sampah organik menjadi kompos yang dilakukan dari skala lingkungan hingga skala wilayah; • mensosialisasikan, memonitor dan mengevaluasi secara berkelanjutan sistem pengolahan sampah terpadu. h) Strategi pengembangan prasarana pengolah limbah untuk pengendalian dan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga, meliputi : • mensyaratkan bagi in dustri besar dan menengah untuk mengelola limbah yang dihasilkan secara swadaya; • mengadakan pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap proses pengolahan limbah industri besar dan menengah; • mengembangkan instalasi pengolah limbah industri kecil dan industri rumah tangga secara komunal di beberapa lokasi sesuai dengan kebutuhan; • mengembangkan sistem pengolahan limbah rumah tangga kawasan perkotaan secara komunal dan terpadu oleh pihak ketiga (off site); • mengembangkan beberapa instalasi pengolah limb ah rumah tangga di beberapa kawasan perkotaan padat penduduk; • mengembangkan instalasi pengolah limbah tinja yang digunakan untuk pelayanan wilayah. i) Strategi pengembangan prasarana drainase untuk peningkatan fungsi jaringan induk dan jaringan drainase buat an sesuai dengan daya dukung daerah tangkapan airnya, meliputi : • menjaga daya tampung sungal; • mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar sungai; • merencanakan sistem drainase kawasan sesuai dengan batasan daerah tangkapan airnya; j) Strategi pengembangan fasilitas sosial untuk peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas sosial serta sesua i dengan jangkauan pelayanannya, meliputi: • mempertahankan fasilita s sosial yang ada serta secara teknis cukup layak keberadaannya; • mengembangkan fasilitas baru sesuai dengan standard pelayanannya. • mengembangkan fasilitas sosial dengan jangkauan pelayanan wilayah pada PKL; • mengembangkan fasilitas sosial dengan jangkaua n pelayanan kecamatan pada PPK, dan PPL. k) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan hutan lindung, meliputi : • menetapkan dan menjabarkan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata R uang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, khususnya tentang kawasan lindung; • menetapkan kawasan hutan lindung sesuai dengan kriteria teknisnya; • menetapkan batas kawasan hutan lindung; • melarang kegiatan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung; • melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan. I) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan yang memberikan per1indungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan resapan air, meliputi : • menetapkan deliniasi kawasan resapan air sesuai dengan kriteria teknisnya; • melarang kegiatan yang berpotensi merusak fungsi resapan air; • membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu fungsi resapan air; • melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan; m) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk perwujudan dan pengendalian kawasan lindung setempat yang berupa kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi, kawasan sekitar mata air, dan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi : • menetapkan deliniasi kawasan sesuai dengan kriteria teknisnya; • membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung kawasan; • melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan; • memberikan insentif yang memadai terhadap masyarakat pemilik lahan yang memanfaatkan lahannya sesuai dengan fungsi lindung kawasan n) Strategi pengembangan kawa san lindung untuk perwujudan dan pemeliharaan kelestarian kawasan suaka alam, pe lestarian alam dan cagar budaya, meliputi : • mempertahankan keutuhan kawasan, yaitu dengan pertindungan dan pengamanan kawasan; • melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian p emanfaatan kawasan; • memberikan insentif yang memadai terhadap masyarakat pemilik lahan yang memanfaatkan lahannya sesuai dengan fungsi lindung kawasan o) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pengendalian kawasan rawan bencana yang melip uti kawasan raw an tanah longsor, meliputi : • mengidentifikasi dan menetapkan deliniasi kawasan rawan longsor ataupun yang berpotensi terjadi longsor; • melarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana longsor; • membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang sudah ada yang berpotensi mengganggu fungsi lindung kawasan rawan tanah longsor; • melibatkan masyarakat lokal dalam pengendalian pemanfaatan kawasan bencana longsor; • mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam; • membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang meningkatkan kerawanan terjadinya bencana; • menghindarkan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana strategis pada kawasan rawan bencana. p) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi : • menetapkan deliniasi kawasan peruntukan hutan produksi sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya; • membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya lainnya yang berkembang di kawasan hutan produksi; q) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntu kan hutan rakyat, meliputi : • menetapkan deliniasi kawasan peruntukan hutan rakyat sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya; • mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya hutan rakyat dengan kegiatan pertanian lahan kering dan petem akan secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal; • memberikan insentif terhadap masyarakat lokal yang mengelola hutan rakyat secara berkelanjutan. r) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pertanian, meliputi : • menetapkan deliniasi kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya; • rnengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya pertanian lahan kering dengan kegiatan petemakan secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tarnbah masyarakat lokal; • mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya pertanian lahan basah dengan kegiatan perikanan dan peternakan secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal; • memberikan insentif terhadap masyarakat lokal yang mengelola pertanian lahan basah secara berkelanjutan. s) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan, meliputi : • menetapkan deliniasi kawasan peruntukan perikanan sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya; • membatasi kegiatan budidaya lainnya yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan mengganggu ke giatan budidaya perikanan; • mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya perikanan dengan kegiatan peternakan dan pariwisata secara terbatas, untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat lokal. t) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan da n pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan, meliputi : • menetapkan deliniasi kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya; • membatasi kegiatan industri besar dan menengah di luar kawasan peruntukan pertamban gan yang ditetapkan; • memberikan insentif terhadap kegiatan pertambangan yang berada di kawasan peruntukan industri sesuai dengan peraturan. u) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan industry, meliputi : • menetapkan deliniasi kawasan peruntukan industri sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya; • membatasi kegiatan industri besar dan menengah di luar kawasan peruntukan industri yang ditetapkan; • memberikan insentif terhadap kegiatan industri yang berada di kawasan peruntukan industri sesuai dengan peraturan . v) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi : • menetapkan deliniasi kawasan peruntukan pariwisata sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya; BAB 11114 PERUBAHAN RencanaPembangunanJanglla Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2oa..2on • mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya pariwisata dengan kegiatan lainnya secara terbatas, untuk meningkatkan daya tarik wisata; • meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata. w) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk perwujudan dan pemanfaatan kawasan peruntukan permukiman, meliputi : • menetapkan deliniasi kawasan peruntukan permukiman sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya; • melarang dan membatasi perkembangan pe rmukiman di luar kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan dengan pemberian disinsentif sesuai dengan ketentuan ; • mengembangkan sistem kasiba dan lisiba untuk merealisasikan kawasan peruntukan permukiman. x) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing, meliputi : • menetapkan kawasan strategis kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi; • mengembangkan kegiatan budidaya secara sel eftif di dalam dan di luar kawasan strategis kabupaten pengembangan ekonomi; • mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; • menciptakan iklim investasi yang k ondusif; • meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi; • mengembangkan kegiatan usaha ekonomi yang didukung oleh potensi sumber daya lokal; • mengintensifkan promosi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif; • mengelola dampak negatif dari kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan. y) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, meliputi : • mengembangkan sarana dan prasama wilayah untuk mendukung kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; • menciptakan iklim investasi yang kondusif; z) Strategi pengembanga n kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, mel estarikan keunikan bentang alam, meliputi: • menetapkan kawasan strategis kabupaten sesuai dengan daya dukung lingkungannya serta kebijakan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah; • membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya yang bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan; • membatasi pengembangan sarana dan prasarana kawasan yang dapat memicu kegiatan budidaya yang bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan; • membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis yang dilindungi; • merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten. aa) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, meliputi : • mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; • mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
3. 3.Kawasan Strategis Berdasarkan lampiran II Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011-2031, terdapat beberapa sudut kepentingan dalam penetapan kawasan strategis. Adapun penetapan kawasan strategis di Kabupaten Batang dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 2.1. d b B • Mengembangkan kawas an lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; • Turut serta menjaga dan memelihara asset -aset pertahanan/TNI.
b.PotensiPerikanan Kabupaten Batang yang sebagian wilayahnya ter1etak di tepi pantai Laut Jawa yang didukung dengan garis pantai sepanjang 38,75 km dan lebar 4 mil merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya berupa tambak (air payau) dengan potensi lahan seluas 1.429,2 ha, budidaya air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan perairan umum (sungai, waduk, sawah dan genangan air). Jenis-jenis ikan hasil penangkapan ikan di laut yang menjadi komoditas unggulan adalah ikan mata besar, ikan remang, ikan bambangan/kakap merah dan ikan bawal. Sedangkan untuk jenis perikanan budidaya adalah udang windu, vanamae, udang putih, ikan bandeng serta ikan lele. Potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan saat ini belum dapat tergarap secara optimal, hal ini dapat dilihat dari
a.PotensiPertanian Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk Kabupaten Batang. Adapun luas pemanfaatan lahan pertanian terdiri dari 22.462,41 Ha (28,48%) lahan sawah dan 56.401,75 Ha (71,52%) lahan bukan sawah. Menurut penggunaannya sebagaian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan irigasi sederhana (41,90%), kemudian lahan sawah dengan irigasi teknis (36,59%), selainnya berpengairan irigasi setengah teknis dan tadah hujan. Sedangkan lahan bukan sawah digunakan untuk tegal/ huma sebesar 37,52% yang merupakan presentase penggunaan terbesar, kemudian digunakan untuk bangunan/pekarangan, perkebunan, hutan negara, tambak/kolam dan padang rumput. Potensi sumber daya alam di sektor ini yang cukup menonjol untuk tanaman pangan adalah pa di, jagung, kacang tanah, ubi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis tanaman sayur-sayuran yang banyak diusahakan adalah bawang daun, kentang, kubis dan cabe. Sedangkan untuk buah - buahan adalah durian, rambutan, nangka, mangga, jeruk dan pisang. Untuk jenis tanaman perkebunan adalah kelapa, tebu, teh, coklat, kopi dan cengkeh.
1. 4.PotensiDaerah BAB II 118 PERUBAHAN Rencana PMnbangunanJangba Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 2012..2017 • Kirab Budaya Kirab budaya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka peringatan hari jadi Pemerintah Kabupaten Batang. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan dan mengenalkan dan melestarikan berbagai jenis budaya dan kesenian yang ada di Kabupaten Batang. Dengan dikenalnya kesenian dan kebudayaan yang ada diharapkan akan meningkatkan karakter masyarakat dan bangga dengan kearifan lokal yang ada. Dalam kirab budaya ini diikuti oleh segenap lapisan masyarakat dan lembaga swasta dan negeri, dengan menampilkan berbagai seni dan budaya di Kecamatan masing - masing, mobil hias, marching band dan lainnya dengan peserta dari para pelajar SMA,SMP,SD,para kepala desa di wilayah c, Potensi Pariwisata Kabupaten Batang yang wilayahnya terdiri dari dataran, perbukitan dan pegunungan dengan keindahan alamnya merupakan anugrah Tuhan yang patut disyukuri. Keindahan alam Kabupaten Batang merupaka n asset daerah yang sangat berharga dan merupakan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di masa mendatang. Beberapa obyek wisata di Kabupaten Batang yang saat ini cukup menonjol adalah Pantal Sigandu, Pantai Ujung Negoro, Kolam renang Bandar, Curug Genting dan Curug Gombong. Sedangkan untuk jenis agrowisata adalah Agrowisata Perkebunan Teh Pagilaran dan Agrowisata Salak Sodong, sedangkan untuk jenis wisata boga adalah madu, emping, kerupuk kulit ikan, keripik nangka, keripik pisang, buah durian, rambut an, pisang tanduk serta salak. Kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya tarik wisata di Kabupaten Batang antara lain : belum dapat dimanfaatkannya wilayah laut seluas 249,395 km2. Untuk perikanan budidaya dari potensi lahan air payau seluas 1.429,2 Ha baru dimanfaatkan seluas 292,6 Ha. Sedangkan potensi lahan budidaya air tawar seluas 300 Ha, baru dimanfaatkan seluas 16,70 Ha. Dengan melihat kondisi tersebut diatas, maka sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya masih mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan. • Rumah Makan : 78 buah • Hotel : 10 buah • Lomban Lomban adalah kegiatan pesta nelayan yang berupa lomba perahu, sebagai tradisi para nelayan Kabupaten Batang yang dilaksankan setiap tahun bertepatan dengan tanggal 1 Syawal di Sungai Sambong Desa Klidang Lor Kecamatan Batang. Kegiatan tersebut adalah merupakan perwujudan rasa syukur atas kemenangannya dalam menjalankan ibadah puasa. • Malam lum'at Kliwonan Malam Jum'at Kliwonan adalah merupakan arena keramaian berupa pasar malam di man a banyak penjual / pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Disamping itu para pengunjung juga dapat membeli berbagai makanan khas Batang dan menikmati pagelaran kesenian tradisional. Melalui kirab budaya ini diharapkan akan lebih mengenalkan budaya dan kesenian Kabupaten Ba tang ke tingkat nasional dan menambah kunjungan wisatawan yang datang. kabupaten Batang. Sepanjang rute yang dilalui para peserta kirab budaya menunjukkan berbagai atraksinya dihadapan ribuan masyarakat yang sangat antusias menyaksikan Kirab Budaya tersebut. Terna kirab budaya berganti di tiap penyelenggaraan. Diawali dengan tema Batang Batik Carnival pada tahun 2012, 1001 Bunga Carnival pada tahun 2013 dan Batang maritim Carnival pada tahun 2014. BAB 11120 PERUBAHAN RencanaPembangunanJangba Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012•20l7
e.Potensi Industri dan Perdagangan Banyaknya hasil sumber daya alam di Kabupaten Batang baik hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan sumber daya air yang cukup melimpah, sangat potens ial bagi perkembangan industri dan perdagangan. Adapun jenis-jenis industri yang ada dan potensial untuk dikembangkan di Ka bu paten Batang adalah: • Kerajinan Kulit. • Pembuatan keripik buah pisang dan buah nangka. • Pengolahan ikan. • Emping melinjo. • Pembuatan bak truk • Galangan kapal. • Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMOK) Kabupaten Batang memiliki kawasan hutan negara seluas 20.796,95 Ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi 15.316,51 Ha, kawasan hutan lindung 2.969,68 Ha, kawasan hutan konservasi 93,89 Ha dan kawasan lindung 2.416,87 Ha. Selain itu, masih terdapat hutan rakyat seluas kurang lebih 10. 771,44 Ha yang tersebar di 15 Kecamatan . Hutan ini menghasilkan berbagai jenis kayu seperti sengon, jati, dan pinus Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu di Kabupaten Batang digunakan untuk bahan baku mebel, pertukangan, bak truk, galangan kapal, kayu bakar, sedangkan limbah kayu digunakan untuk kerajinan tanga n. Adapun kayu bulat (log) maupun kayu setengah jadi dijual keluar daerah bahkan untuk jenis kayu jati dieksport ke Jepang. Disamping hasil hutan berupa kayu, dikembangkan pula budidaya aneka usaha kehutanan (non kayu) yaitu berupa budi daya lebah madu, sa rang burung wallet, persuteraan alam dan kebun bibit desa. • Rias Pengantin :122 buah • Biro perjalanan 8 buah • Arena ketangkasan : 30 buah • Jasa boga/catering : 16 buah • Karaoke : 24 buah
d.Potensi Hutan BAB II 121 PERUBAHAN Rencana PembangunanJangba Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun2012..2017 Berdasarkan data tersebut, angka ketergantungan penduduk sebesar 28,49%. Angka ketergantungan penduduk sebesar 28,49%, sehingga setiap 100 orang pendud uk usia produktif akan menanggung 29 orang penduduk non produktif. Sementara itu, jumlah penduduk menurut mata pencaharian didominasi oleh sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian lainnya) sebanyak 129,97 3 jiwa atau 17%. Sektor lain selain sektor pertanian yang banyak diminati adalah wiraswasta sebanyak 122, 718 jiwa atau 16%. Sementara itu, terdapat pula data masyarakat yang tidak bekerja mencapai 130,077 jiwa atau 17%. Selain itu, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai PNS, TNI dan Polri kurang dari 2% . : 56.416 jiwa (7,42%)Usia 65 keatas• 2.1.3. Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2013 tercatat sejumlah 760.596 jiwa, yang terdiri dari 384,777jiwa penduduk laki-laki dan 375,819 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) sebesar 102,38. Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan kelompok umur sebagai berikut : • Usia O - 14 tahun : 112.255 jiwa (14,76%) • Usia 15 - 64 tahun : 591.919 jiwa (77,82%) • Tepung Tapioka. • Madulebah BAB II 122 PERUBAHAN Rencana Pembangunan Jcmglla Menengah Daetah (RPJMD) Kabupatan Batang Tahun 2012·20l7 Sumber: Bappeda Kabupaten Batang Tahun 2014 rovmsi awa enoa an asiona a un - Tahun Kabupaten Batang Provlnsl lawa Tengah Nasional 2007 4.77* 5 59 6 28 2008 3,67 5,61 5 74 2009 3,72 5,14 4,77 201 4.97 5 84 6,22 2011 6,50 6 03 6 49 2012 5.02 6,34 6.23 2013 4.91 6,32* 6 3*
1. 1.Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Kabupaten Batang pada tahun 201 3 memiliki pertumbuhan ekonomi mencapai 4,91 %, sehingga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012 sebesar 6,5% dan 5,02%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku maupun harga konstan nilai PDRB Kabupaten Batang selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Batan g atas harga berlaku telah mencapai 6.492 milyar rupiah, naik 627 milyar rupiah dari tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah PDRB menurut harga konstan yang mencapai 2.612 milyar, naik 125 milyar rupiah dari tahun sebelumnya. Andil terbesar perekonomian Kabup aten Batang pada tahun 2012 berasal dari sektor pertanian yang menyumbang 24,38% dari total PDRB atas dasar harga berlaku disusul sektor industri pengolahan sebesar 27,53%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,14%, sektor jasa -jasa sebesar 14,22% serta sektor lainnya dibawah 10%. label 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten batang P . . J T h d N . IT h 2007 2013 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Batang selama periode tahun 2013 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan In deks Pembangunan Manusia (IPM), adalah sebagai berikut: Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraa n merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraamasyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, seni budaya dan olahraga. 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BAB 111:n PERUBAHAN Rencana Pembangunan Jangba Menengah Daerah (RPJMD) Kabupatian Batang Tahun 2012-2017 Sumber: Bappeda Kabupaten Batang Tahun 2014 PDRB Perkaoita Kabuoaten Batana Tahun 2007-2013 Tahun Haraa Berlaku 2007 7.222.549* 2008 6.213.000 2009 6.637.000 2010 7.431.000 2011 6.503.200 2012 6.492.405 2013 10.058.692
2. 3.PDRB Perkapita Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita. Rata-rata pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku, pada tahun 200 Ssebesar Rp 6.213.000,-. Kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 6.637.000, -, serta pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 7.431.000,· dan selanjutnya pada tahun 2012 turun menjadi Rp 6.492.405,- dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 10.058.692,- artinya dalam lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Batang secara signifikan. label 2.4. Sumber: Sappeda Kabupaten Satang Tahun 2014 as1ona1, awa enqa ,, an etanc a un - Tahun Kabur,aten Batana Provinsi Jawa Tenaah Nasional 2007 5.64 5,38* 6 59 2008 10 44 9 55 11.06 2009 316 3,32 2 78 2010 6,62 6 88 6,96 2011 3.01 2 86 2 87 2012 3.83 4,3 4 23
3. 2.laju Inflasi Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengar uh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi tahun 2012 sebesar 3,83% lebih tinggi dari inflasi tahun sebelumnya sebesar 3,01 %. Laju inflasi pada tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan laju inflasi di tingkat nasional dan Jawa Tengah yaitu masing-masing sebesar 2,87% dan 2,86%. label 2.3. Perkembangan Laju Inffasi Tahunan N . I J T h d b T h 2007 2013 BAB 11124 PERUBAHAN RencanaPembangunanJanglla Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 2012-2017
4. 6.Angka Kriminalitas Yang Tertangani Angka kriminalitas yang ditangani selama tahun 2013 mencapai 342 kasus, dari target sebanyak 262 kasus atau terealisasi sebesar 130,53%. Hal ini
5. 5.Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah. Pada tahun 2010, tingkat ke miskinan mengalami penurunan menjadi 14,67% dari 16,61 % pada tahun sebelumnya. Angka ini lebih rendah dari tingkat kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 16,11 %. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang pada tahun 2009 sebesar 112.169 jiwa, kemudian pada tahun 2010 turun menjadi sebesar 1 03.587 jiwa. Kondisi ini mencerminkan semakin berhasilnya upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Batang. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, daer ah perdesaan perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah agar ketimpangan tingkat kemiskinan antara daerah perdesaan dan perkotaan dapat diminimalkan.
6. 4.Indek Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembanguna n dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualias dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pen didikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan reta -rata lama sekolah; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity). Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) mencerminkan capaian ke majuan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPM Kabupaten Batang menunjukkan trend yang meningkat mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. IPM Kabupaten Batang tahun 2006 sebesar 68,4 dan pada tahun 2007 menjadi 68,6 atau mengalami peningkatan se besar 0,2. Kemudian pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 68,90 atau meningkat sebesar 0,3 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 69,84 atau mengalami peningkatan sebesar 0,94. Pada tahun 2010 meningkat menjadi 70,41 atau meningkat 0,57, pada tahun 2011 sebesar 70,84. Sedangkan pada tahun 2012 meningkat sebesar 71,41 .
7. 1.Pendidikan Pendidikan merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia secara formal. Oleh karena itu bidang pendidikan menjadi tumpuan dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan memasuki sektor- sektor lainnya. Jika dilihat kondisi bidang pendidikan pada akhir tahun 2013, komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dapa t dilihat pada ta bel berikut: Tabel 2.6. K .. 1 I h P d d kB d rk 1 . P d.d.k 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pembangunan pada fokus kejahteraan masyarakat meliputi indikator pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kepemilikan tanah, dan kesempatan kerja. Sumber:Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2014 Tabel 2.5. ' An! ka Krimina itas Tahun 2007-2013 lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Angka kriminalitas yang 160 156 175 168 222 273 342 tertanoani mengindikasikan sangat tinggi nya angka kriminalitas di Kabupaten Batang. Secara rata-rata selama tahun 2007 sampai dengan 2013 terdapat 214 kasus per tahunnya. d"d'k r h 200 7 20K. . Mkmena a ro Urusan Pen 1 1 an a un - 13 lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anoka melek huruf 80 53 82 35 83,97 88 83 99 20 99 20 99 78 Angka rata-rata lama sekolah 6,08 6,12 6,14 6,17 6,20 6,37 6,67 Angka Partisipasl Kasar: APK SD/MI/Paket A 115,82 112,89 111,34 104,70 102,10 102,05 102,30 APK SMP/MTs/Paket B 87,29 88,68 91,90 88,06 83,55 87,89 88,51 APK SMA/SMK/MA/Paket C 29,70 30,39 34,16 35,32 35,90 37,32 42,21 Angka Pendidikan yang Ditamatkan: APT SD/MI/Paket A 55,64 56,90 58,02 59,51 61,29 40,68 41,65 APT SMP/MTs/Paket B 19,36 20,01 20,23 20,76 21,38 12,89 16,06 APT SMA/SMK/MA/Paket C 8,27 8,60 8,67 8,90 9,16 7,43 8,86 Angka Partisipasi Mumi: Angka Partisipasi Mumi (APM) 95,71 93,96 92,97 98,56 86,55 90,26 90,42 SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Mumi (APM) 62,63 64,77 63,62 66,67 60,79 66,03 70,35 SMP/MTs/Paket 6 Angka Partisipasi Mumi 21,54 22,97 21,90 25,47 29,91 30,71 33,14 (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C SMP/SMPLB/SMPT/MTs berjumlah 108 sekolah dengan jumlah guru 1.885 orang dan jumlah siswa 33.287 anak, selanjutnya pada jenjang SMNMA/SMK berjumlah 48. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan da n mengurangi jumlah anak putus sekolah maka ditempuh kebijakan melalui Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Negeri se -Kabupaten Batang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan telah dilakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar SD sejumlah 21 sekolah, SMP sejumlah 9 sekolah, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD sejumlah 4 sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah SD sejumlah 39 sekolah, penambahan ruang kelas SD sejumlah 1 sekolah, SMP sejumlah 4 sekolah, pembangunan laboratorium dan ruang praktikum 4 sekolah, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas 204 ruang, SMP sejumlah 22 sekolah, pembangunan ruang kelas SMP sejumlah 14 ruang. Sementara itu, pemban gunan pendidikan pada fokus ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Angka Melek Huruf, Angka Rata -rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang Ditamatkan, dan Angka Partisipasi Murni. Sedangkan pada tahun 2013, dari target sebesar 99,8% dicapai realisasi sebesar 99,78% sehingga tingkat pencapaiannya sebesar 99,98%. Pada angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dengan rata- rata selama tahun 2007 sampai dengan 2012 adalah sebesar 6,25 tahun dan pencapaian tertinggi ada pada tahun 2013 yaitu mencapai 6,67 tahun. Target angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 adalah sebesar 6,5% dan tercapai realisasi sebesar 6,37 tahun sehingga tingkat capaiannya sebesar 98% . Sedangkan pada tahun 2013, dari target sebesar 7 tahun tercapai realisasi sebesar 6,67 tahun sehingga tingkat capaiannya sebesar 95,29%. Rata-rata Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A selama tahun 2007 sampai dengan 2013 adalah sebesar 107,314% pertahu nnya dengan pencapaian tertinggi ada pada tahun 2007 yaitu sebesar 115,82%. Jika dikaitkan dengan target Angka Partisipasi Kasar 50/MI/Paket A pada tahun 2012 adalah sebesar 103,15% dan tercapai realisasi sebesar 102,05% sehingga tingkat capaiannya sebesar 98,93%. Untuk tahun 2013 dari target sebesar 104,1 % tercapai realisasi sebesar 102,3% sehingga tingkat capaiannya sebesar 98,27%. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B mempunyai rata-rata sebesar 87,98% selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dengan pencapaian tertinggi ada pada tahun 2009 yaitu sebesar 91,9%. Target Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B pada tahun 2012 adalah sebesar 90,1 % dan terealisasi sebesar 87,89% sehingga tingkat capaiannya sebesar 97,55%. Sedangkan pada tahun 2013, dari target sebesar 92,1 % tercapai realisasi sebesar 88,51 % sehingga tingkat capaiannya sebesar 96,10%. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C mengalami peni ngkatan dan mempunyai rata-rata sebesar 35% per tahunnya dengan pencapaian tertinggi ada pada tahun 2013 yai tu sebesar 42,21 %. Pada tahun 2012 ditargetkan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 40,03% dan tercapai realisasi PERUBAHAN RencanaPembangunanJanglla Menengah Daerah(APJMD) Kabupaten8atang TahlM 2012-20l7 BAB II 121 PERUBAHAN Re111cana Pembangunan JangllaMenengah Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 20l2·20ff
8. 2.Kesehatan Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan, pada tahun 2013 di Kabupaten Batang telah mempunyai sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari 2 buah Rumah Sakit Umum, 21 Puskesmas dan 5 di antaranya di fasilitasi dengan Rawat Inap, 44 Buah Puskesmas Pembantu, 32 Puksemas Keliling dan 177 Poliklinik Kesehatan Desa, dan 1. 215 Posyandu. Sementara itu, tenaga kesehatan yang dimiliki Kabupaten Batang meliputi: 14 dokter spesialis, 60 dokter umum, 7 dokter gigi, 441 bidan, 414 perawat, 24 perawat gigi, 25 nutrisionis, 14 sanitarian, 7 apoteker, 26 asisten apoteker, 11 tenaga kesehatan masyarakat, 14 analis kesehatan, 14 tenaga medis/ radiographer, 6 tenaga rekam medis, serta 1 fisio terapi. Dengan meningkatnya jumlah Dokter Spesialis dan sar ana prasarana lain pelayanan semakin meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari kunjungan pasien dalam dua tahun terakhir yang secara umum menunjukkan peningkatan sebagai berikut: sebesar 37,32% sehingga tingkat capaiannya sebesar 93,23%. Sedangkan pada tahun 2013 dari target sebesar 48,8% tercapai realisas i 42,21 % sehingga tingkat capaiannya sebesar 86,50%. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan untuk jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C selama tahun 2007 sampai dengan 2013 mempunyai rata-rata masing-masing sebesar 53,38%, 18,67% dan 8,5 6% per tahunnya. Capaian tertinggi untuk masing -masing angka pendidikan yang ditamatkan adalah pada tahun 2011 untuk jenjang SD/MI/Paket A yaitu sebesar 61,29%; pada tahun 2011 untuk jenjang SMP/MTs/Paket B yaitu sebesar dan pada tahun 2011 untuk jenjang S MA/SMK/MA/Paket C yaitu sebesar 9, 16%. Pada Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Pak et B dan SMA/SMK/MA/Paket C selama tahun 2007 sampai dengan 2013 mempunyai rata-rata masing-masing sebesar 92,63%, 64,98% dan 26,52% per tahunnya. Capaian tertinggi untuk masing-masing angka partisipasi murni adalah pada tahun 2010 untuk SD/MI/Paket A yaitu sebesar 98,56%, pada tahun 2013 untuk jenjang SMP/MTs/Paket B yaitu sebesar 70,35% dan pada tahun 2013 untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket C yaitu s ebesar 33,14%. BAB 11129 PERUBAHAN Rencana PembangunanJangbaMeneugah Da.-ah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 2012•2017 Data yang berkaitan dengan inventarisir tanah Pemda pada tahun 2011, 2012 dan 2013 adalah belum tersedia datanya. Adapun kewenangan bidang pertanahan sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan, ada 9 (sembilan) kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah yai tu:
9. 1.pemberian ijin lokasi;
10. 2.penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
11. 3.penyelesaian sengketa tanah garapan:
12. 4.penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangu nan; • : 15 bidang : 29 bidang Masih dalam proses Belum bersertifikat •
13. 3.KepemilikanTanah Bidang pertanahan adalah merupakan bidang yang cukup sensitif terutama dalam hal penguasaan hak atas tanah. Untuk itu tanah -tanah aset pemerintah daerah harus dikelola dengan sebaik -baiknya sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Sampai dengan akhir tah un 2010 telah terinventarisir tanah Pem kab sejumlah 707 bidang yang terdir dari: • Telah bersertifikat : 663 bidang Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2014 Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa selama tahun 2007 sampai dengan 2013 terjadi peningkatan pada kinerja makro urusan kesehatan yaitu Angka usia harapan hidup meningkat, da ri 69,3 di tahun 2007 menjadi 70,57 di tahun 2013; presentase balita gizi buruk meningkat dari 0,81 di tahun 2008 menjadi 1,42 di tahun 2013. Adapun angka kelangsungan hidup bayi menurun secara kumulatif, dari 985,21 di tahun 2007 menjadi 985,15 di tahun 2013. Kineria Makro Urusan Kesehatan Tahun 2007 -2013 lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Angka kelangsungan hidup 985,21 978,70 983,28 982,90 982,70 986,86 985,15 bavi Angka usia harapan hidup 69,3 69,66 69,88 70,11 70,48 70,48 70,57 Persentase balita gizi buruk 0,81 0,81 0,81 0,85 0,91 1,07 1,42 Tabel 2.8. BAB 11130 PERUBAHAN Rencana PembangunanJanglNI Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 20l2-2017
14. 1.Kebudayaan Jumlah dan jenis kesenian yang ada di Kabupaten Batang seluruhnya ada 372 jenis, yang terbina/tertangani baru mencapai 95 jenis kesenian atau 25,51 %, hal ini terjadi karena ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain keterbatasan mobilitas dan tenaga khusus belum memadai, sedangkan benda cagar budaya dan situs kepurbakalaan sebanyak 304 (tiga ratus empat) akan tetapi penanganannya baru mencapai 158 atau 51,97%, hal ini terjadi karena belum terbentuknya pamong budaya yang ada di kecamat an-kecamatan.
15. 2.Pemudadan Olah Raga Kondisi umum yang berkaitan dengan bidang keolahragaan di Kabupaten Batang dapat dilihat dari jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Adapun jumlah klub olahraga pada tahun 2013 mencapai 235 sedangkan 2.2.3. Fokus 5eni dan Budaya Pembangunan pada fokus seni dan budaya meliputi indikator jumlah dan jenis kesenian dan gedung o lahraga. Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Tahun 2014 4748 20132007 2008 2009 2010 2011 2012 lndlkator Tahun Rasio Penduduk
16. 4.Kesempatan Kerja Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Batang antara lain bisa dilihat dari indikator rasio penduduk yang bekerja. Selama tahun 2007 s/d 2013, rasio penduduk yang bekerja mengalami kondisi yang fluktuatif, yaitu masing -masing sebesar 67,39 di tahun 2007; 65,74 di tahun 2008; 64,08 di tahun 2009; 67,95% di tahun 2010; 67,17 di tahun 2011; 47,48 di tahun 2012 dan di tahun 2013 sebesar 47,48.
17. 5.penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, sert a ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
18. 6.penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
19. 7.pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
20. 8.pemberian izin membuka tanah;
21. 9.perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota; Angka partisipasi 957,14 939,62 929,66 925,62 865,47 902,60 904,20 sekolah (SD/Ml dan SHP/MTs) Rasio ketersediaan 626,25 647,74 636,24 666,68 607,91 660,30 703,50 sekolah/penduduk usia sekolah (SD/Ml dan SMP/MTs) Rasio guru/murid 60,93 60,86 60,08 58,63 57,75 60,21 60,02 {SD/Ml dan SMP/MTs) Rasio guru/murid per 483,92 535,69 569,78 595,34 616,15 618,15 619,14 kelas rata-rata (SD dan SMP) Pendidikan Menengah: Angka partisipasi 215,35 229,67 218,99 254,75 299,03 307,10 331,40
22. 1.Pendidikan Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan selama tahun 2007-2013 secara keseluruhan dapat dikatakan meningkat. Adapun secara rinci kinerja makro urusan ini d a pat dilihat pad a tabel berikut : label 2.11. kro ddk h 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM Kondisi umum pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu yang mencakup layanan urusan wajib dan pilihan. Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Tahun 2014 Kinena a ro Urusan O a • aca a un 20 - 13 lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah klub olahraaa 200 200 220 220 200 200 235 Jumlah gedung olahraga 4 4 4 4 4 4 4 Kabupaten Batang memiliki 4 Gedung Olahraga . Jumlah klub olahraga mengalami peningkatan selama tahun 2008 sampai dengan 2010 yaitu sebanyak 20 klub olahraga kemudian menurun pada tahun 2011 dan 2012 sebanyak 20 klub olahraga serta meningkat pada tahun 2013 sebanyak 35 klub olahraga. Tabel 2.10. . M k I h R T h 07 20 BAB II In PERUBAHAN Rancana Pembangunan JangllCIMenengah Da.ah (RPJMD) Kabupaten8atang Tahun2012·:lOl7 Sumber: Dinas Pendidlkan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Tahun 2014 Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada jenjang pendidikan dasar, APS jenjang pendidikan SD/sederajat dan SMP/ sederajat selama tahun 2007 sampai dengan 2013 mempunyai rata -rata sebesar 917,76 per tahunnya dan selama tahun 2012 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,6. Sementara itu, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah mempunyai rata-rata per tahun sebesar 649,8 selama tahun 2007 sampai dengan 2013 dan mengalami peningkatan sebesar 43,2 selama tahun 2012 sampai dengan 2013; rasio Guru/Muridmempunyai rata-rata per tahun sebesar 59, 783 selama tahun 2007 sampai dengan 2013 dan mengalami penurunan sebesar 0,19 selama tahun 2012 sampai dengan 2013 serta rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTsmempunyai rata -rata per tahun sebesar 576,88 selama tahun 2007 sampai dengan 2013 serta mengalami peningkatan sebesar 0,99 selama tahun 2012 sampai dengan 2013. Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah, angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan sebesar 24, 3 selama tahun 2012 sampai d engan 2013 dan mempunyai rata -rata per tahun sebesar 265,18 selama tahun 2007 sampai dengan 2013; Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah mengalami peningkatan sebesar 1,0 3 selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dan mempunyai rata-rata per tahun sebesar 746,8 selama tahun 2007 sampai dengan 2013; Rasia guru terhadap murid mengalami penurunan sebesar lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 sekolah Rasio guru terhadap 8,39 8,57 8,52 9,61 9,47 11,64 11,87 mu rid Rasio ketersediaan 745,59 720,71 752,61 852,99 672,36 741,15 742,18 sekolah terhadap oenduduk usia sekolah Rasio guru terhadap 2,40 2,28 2,05 1,99 1,99 1,80 1,75 murid per kelas reta- rata (SMU) Penduduk yang berusia 80,53 82,35 83,97 88,83 99,20 99,20 99,78 > 15 Tahun meJek huruf Ctidak buta aksara) Angka Putus Sekolah: Angka Putus Sekolah 0,17 0,18 0,17 0,22 0,22 0,15 0,17 (APS) SD/Ml Angka Putus Sekolah 0,96 0,83 1,14 0,78 0,50 0,66 0,49 (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah 1,29 1,24 1,13 0,83 0,78 0,63 0,46 (APS) SMA/SMK/MA BAB 11133 PERUBAHAN Rencana Pembangunan JangllaMenengah Daenlh (RPJMD) Kabupaten8atang Tahun 20l2•20l7 0,05 selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dan mempunyai rata -rata per tahun sebesar 2,0371 selama tahun 2007 sampai dengan 2013 ; sedangkan penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) mengalami peningkatan sebesar 0, 58 selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dan mempunyai rata-rata per tahun sebesar 90,551 % selama tahun 2007 sampai dengan 2013. Selain itu, Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI mengalami peningkatan sebesar 0,02 % selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dan mempunyai rata-rata per tahun sebesar 0,1829% selama tahun 2007 sampai dengan 2013; pada jenjang SMP/MTs mengalami penurunan sebesar 0,17% selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dan mempunyai rata -rata per tahun sebesar 0, 7657% selama tahun 2007 sampai dengan 2013 serta jenjang SMNSMK/MA mengalami penurunan 0,17% selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dan mempunyai rata-rata per tahun sebesar 0,9086% selama tahun 2007 sampai dengan 2013.
23. 2.Kesehatan Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Batang bisa dilihat dengan beberapa indikator pelayanan kesehatan, seperti Angka Kematian lbu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup, Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup, Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia (6 -24 bulan ) keluarga miskin, Keluarga sadar gizi, P enemuan kasus TBC BTA positif (CDR), Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/Cure), Incident rate DBD, Penderita DBD yang ditangani, CFR/Angka kematian DBD, CFR/Angka kematian Diare, Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati, Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS, Prevalensi penderita kusta, Penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) dan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia balita.
24. 2013.Adapun indikator yang mengalami peningkatan diantaranya adalah Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup yaitu meningkat sebesar 1,71; Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup yaitu meningkat sebesar 3,4; Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cakupan masyarakat miskin 100 100 100 100 100 100 100 yang mempunyai jaminan oelavanan kesehatan Cakupan pelayanan 27,11 * 32,53* 24,26 45,02 68,94 68,99 69,11 k.esehatan usia lamut Prevalensi kekurangan gizi 12,65* 12,66 12,67 12,76 13,14 12,36 11,83 (Qizi buruk dan Qizi kurana) Cakupan Puskesmas 23,81 23,81 23,81 23,81 23,81 23,81 23,81 Tera kreditasi Cakupan pelayanan gawat 100 100 100 100 100 100 100 darurat JeveJ 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabuoaten Jam buka pelayanan gawat na na na na na 100 100 darurat Waktu tanggap pelayanan na na na na na 185 185 dokter di gawat darurat Kematian pasien kurang < na na na na na 90,90 111,00 24 iam Kematian pasien > 48 jam na na na na na 53,33 61,58 Cakupan rumah tangga 55,75 55,98 59,12 67,59 69,54 74,13 82,63 berperilaku hidup bersih dan sehat konfuncan Ibu hamil K4 78,45 79.16 92.78 90 95 89,37 93.93 93,66 pelayanan nifas 83 83.32 93.60 93 74 93,88 99 95 95.34 neonatus dengan komplikasi 16,12 33,01 29,04 36,72 58,98 100,05 107,99 vanq dltancani Pelavanan Anak Balita 85,58 98.82 84.33 99.50 80.23 83.98 8317 Pemberian makanan 100,00 100 100 100 100 2,53 3,19 pendamping ASI pada analc usia 6-24 bl miskin Penjaringan kesehatan siswa 61,91 62,60 98,60 99,00 100 100,00 99,40 SO dan setinakat peserta KB aktif 79,18 79 86 79.30 79,22 78 62 83 03 81 OB penemuan dan penanganan 19,79* 31,50 13,62 13,80 20,12 25,13 14,59 pendenta penyakit Pneumonia penemuan dan penanganan 49,12* 31,20 76,63 46,77 57,17 39,06 43,91 penderita oenvakit Diare Cakupan desa/kelurahan 100 100 100 Tidak 100 100 100 rnengalami KLB yang ada KLB dilakukan penyelidikan eoidemiolooi <24 tam Cakupan pelayanan 49,05* 47,90* 50,14* 49,04 47,89 50,13 51,60 kesehatan dasar masyarakat mi skin BAB II 136 PERUBAHAN Rencana Pembangunan Jangba Mene11gah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batane Tahun 2012-2on Cakupan pemberian makana n pendamping ASI pada anak usia (6-24 bulan ) keluarga miskin yaitu meningkat sebesar 0,0066; Keluarga sadar gizi yaitu meningkat sebesar 0,0655; Incident rate DBD yaitu meningkat sebesar 5,8/10.000; Prevalensi penderita kusta yaitu meningkat sebesar 0,18/ 10.000; Penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) yaitu meningkat sebesar 0,0343% dan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia balita yaitu meningkat sebesar 0,0066%. Sedangkan beberapa indikator yang mengalami penurunan yaitu antara lain Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup yaitu menurun sebesar 76,98; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yaitu menurun sebesar 0,0469; Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR) yaitu menurun sebesar 0,0469; Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/Cure) yaitu menurun sebesar 0,0456; serta CFR/Angka kematian DBD yaitu menurun sebesar 0,0122. Selama tahun 2007 sampai dengan 2013, rata -rata per tahun untuk indikator urusan kesehatan yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup dengan rata-rata sebesar 158; Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup dengan rata-rata sebesar 17; Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup dengan rata-rata sebesar 20; Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan dengan rata-rata sebesar 97,46%; Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dengan rata -rata sebesar 73,58%; Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usla (6 -24 bulan ) keluarga miskin dengan rata-rata sebesar 72,25%; Keluarga sadar gizi dengan rata-rata sebesar 21,04%; Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR) dengan rata - rata sebesar73,58%; Kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/Cure) dengan rata-rata sebesar 92,1 %; Incident rate DBD dengan rata-rata sebesar 6,18/10.000; Penderita DBD yang ditangani dengan rata-rata sebesar 100%; CFR/Angka kematian DBD dengan rata-rata sebesar 1,6731 %; Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diobati dengan rata-rata sebesar 100%; Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dengan rata-rata sebesar 100%; Prevalensi penderita kusta dengan rata-rata sebesar 0,6071/10.000; Penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) dengan reta-rata sebesar 89,96% dan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia balita dengan rata-rata sebesar 72,25%.
25. 3.PekerjaanUmum Salah satu infrastruktur pembangunan yang sangat umum adalah penyediaan prasarana transportasi berupa Jalan dan Jembatan, agar pelaksanaan barang dan jasa berjalan dengan lancar. Hal tersebut dapat terwujud apabila pelaksanaan perbaikan Jal an dan Je mbatan dilakukan secar a efisien dengan mengutamakan aksesibilitas yang tinggi dan teratur.Adapun kinerja makro urusan Pekerjaan Umum ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio rumah layak huni, drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan Jingkungan pemukiman. Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) indikator kinerja makro urusan Pekerjaan U mum yang mengalami penurunan selama tahun 2012 sampai dengan 2013 , yaitu luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan lingkungan pemukiman yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 3.853 m 2 dan 4,852%. Sedangkan beberapa indikator yang lain mengalami peningkatan selama tahun 2012 sampai dengan 2013 yaitu antara lain persentase rumah tinggal bersanitasi meningkat sebesar 7,97%; rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk meningkat sebesar 0,0314%; rasio rumah layak huni meningkat sebesar 0,227%; dan drainase dalam kondisi baikjpembuangan aliran air tidak tersumbat meningkat sebesar 0,018%. Jika dilihat rata-rata pencapaian indikator kinerja makro urusan Pekerjaan Umum per tahunnya selama tahun 2007 sampai dengan 2013 ada lah menunjukkan kondisi rata -rata persentase rumah tinggal bersanitasi adalah sebesar 53,934%; rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah sebesar 0,1714%; rasio rumah layak huni adalah sebesar 0,2288%; drainase dalam kondisi baik/pemb uangan aliran air tidak tersumbat adalah sebesar 32,85%; luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah sebesar S. 768,8 m2 dan lingkungan pemukiman adalah sebesar 13,287%. BAB 111• PERUBAHAN Rencana PembangunanJcmgbaMene11gahDaenlh (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 20l2•2.0l'J
26. 4.Perumahan Pembangunan perumahan dan permukiman akan mengikutsertakan banyak aspek karena harus ditakukan datam suatu kerangka perencanaan pembangunan terpadu dengan sektor-sektor lain. Perubahan sosial ekonomi yang dapat membawa dampak berubahnya kondisi perumahan dimana perubahan kebutuhan perumahan dan permukiman tidak pernah menurun sementara di sisi lain tidak Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Tahun 2014 Tabel 2.13. kk uK'mena Ma ro rusan Pe ertaan Umum Tahun 2007-2013 lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Proporsi panjang jaringan 48 48 48 48 48 48 49 jalan dalam kondisi baik Persentase rumah tinggal 52,88 50,08 49,28 48,02 45,29 46,20 86,03 bersanitasi Rasio tempat pembuangan 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,14 0,16 sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 0,19 Panjang Jalan Kaoopaten 55 58 60 64 47 36 36,5 Dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam) Orainase dalam kondisi baik/ 33,89 33,79 33,69 33,48 33,00 31,05 31,05 pembuangan aliran air tidak tersumbat Luas irigasi Kabupaten dalam 26 48 65,00 59,27 59,27 42,78 59,26 kondisi baik Lingkungan Pemukiman 10,9 10,9 10,9 10,9 13,13 18,139 18,139 Panjang Jalan Desa Dalam na na na 45 45 45 so Kondisi Baik Tersedianya air irigasi untuk na na na 89,60 89,82 95,64 95,88 pertanian rakyat pada sistem irigasi vanq sudah ada Tersedianya jalan yang na na na 0,00 0,00 0,00 0,00 mengh u bungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabuoaten/kota T ersedianya jalan yang na na na 100 100 100 100 memudahkan masyarakat perindividu melakukan oertalanan Tersedianya jalan yang na na na 27,78 33,33 36,22 38,44 menjamin pengguna jalan berkendara dencan selamat Tersedianya jalan yang na na na 27,78 33,33 36,22 38,44 menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nvaman Tersedianya jalan yang na na na 0 0 0 0 menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan keceoatan rencana BAB II IJ9 PERUBAHAN Rencana Pembangunan JanglNI M811811gahDaerah (RPJMD) Kabupaten8atang Tahun 2012•2017 Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM Kabupaten Batang Tahun 2014 T h 2007 2013kKinerja Ma ro Urusan Penataan Ruano a un - lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Luas Ruang Tert,uka Hijau 11,75* 11,75* 11,74 11,74 0,39 2,99 3,58 Publik per Satuan Luas Wilavah ber HPL/HGB (ha) Ketaatan terhadap RTRW 95 95 95 95 95 95 95 label 2.15.
27. 5.PenataanRuang Urusan penataan ruang merupakan bagian dari bidang keciptakaryaan. Pembangunan sarana dan prasarana keciptakaryaan di Kabupaten Batang mencakup pembangunan, pemeliharaan infrastruktur un tuk pelayanan umum, gedung-gedung pemerintah, penyediaan dan pengelolaan air bersih, sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman serta sarana prasarana perumahan permukiman agar fasilitas umum tersebut dapat dinikmati/difungsikan oleh masyarakat d engan optimal. Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dalam kurun waktu 1 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar O ,59 Ha serta Ketaatan terhadap RTRW tetap pada angka 95%. Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang dan PDAM Kabupaten Batang Tahun 2014 inena a rusan eruma an Ta un 7- 1 lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rumah tangga pengguna air 57,31 59,88 67,51 45,45 57,31 68,51 68,50 bersih Rumah tangga pengguna 91,72 92,01 92,95 93,48 93,75 94,00 93,60 Jistrik Rumah tangga ber-Sanitasi 52,88 50,08 49,28 48,02 45,29 45,96 46,50 Lingkungan pemukiman 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,41 0,25 kumuh Rumah layak huni 79,84 63,98 56,34 55,91 55,98 75,70 82,05 diikuti dengan bertambahnya persediaan perumahan dan permukiman secara proporsi on al. Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kondisi rumah tangga pengguna air bersih meng alami penurunan sebesar 0,01 %; rumah tangga pengguna listrik meng alami penurunan sebesar 0,40%; rumah tangga ber-sanitasi mengalami peningkatan sebesar 0,54%; serta rumah layak huni mengalami peningkatan sebesar 6,35 %. label 2.14. K . M kro U P h h 200 20 3 BAB II 140 PERUBAHAN Rencana Pembangunan Janglta Mene1111Gh Daerah (RPJMD) ICobupatan 8otang TolHm 20Q•2017
28. 7.Perhubungan Kabupaten Batang merupakan Kabupaten termuda di antara kabupaten - kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi w ilavan yang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan di Kabupaten Batang merupakan tantangan tersendiri di sektor transportasi merupakan bagian integral dart kegiatan dan distribusi, dengan demikian mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pembangunan Nasional, baik sebagai penunjang maupun perangsang pertumbuhan ekonomi dan berbagai sektor pembangunan lainnya. Kinerja makro urusan Perhubungan antara lain bisa dilihat dari indikator jumlah arus penumpang angkutan umum, rasi o ijin trayek, jumlah uji kir angkutan Sumber: Bappeda Kabupaten Batang Tahun 2014 Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada tah un 2007 sampai dengan 2013, BAPPEDA Kabupaten Batang telah memiliki dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan PERDA, dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKAD A, dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, serta Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD mencapai 100%. Kineria a Urusan Perencanaan em anaunan Ta un 2007 - lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2103 Tersedianya dokumen Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada perencanaan RPJPD yg telah ditetaokan dan PERDA Tersedianya Dokumen Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Perencanaan : RPJM D yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Perencanaan : RKPD yg telah ditetaokan den PERKADA Penjabaran Program RPJMD 100 100 100 100 100 100 100 kedalam RKPD
29. 6.PerencanaanPembangunan Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, dan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD. label 2.16. M kro P b h 2013 BAB II 141 PERUBAHAN Rencana Pembangunan Janglla Menengah Daerah (RPJMD) Kabupat:ea Batang Tahun 2012.·2017 Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2014 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama tahun 2010 sampai dengan 2011 telah terjadi penurunan jumlah arus penump ang angkutan umum sebesar 211.309 orang atau menurun sebesar 1,37%. Kemudian selama tahun 2011 sampai dengan 2012 terdapat p enurunan jumlah arus penumpang sebesar 293.036 orang atau menurun sebesar 1,93%. Sedangkan selama tahun 2012 sampai dengan 2013 terdapat kenaikan jumlah arus penumpang sebesar 523 orang atau naik sebesar 0,0035%. merja a rusan e u unqan a un 07-2013 lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah arus lS.421.343 15.210.034 15.421.344 15.421.342 15.210.033 14.916.997 14.917.520 penumpang angkutan umum Rasio ijin 62 62 62 62 62 62 60 travek Jumlah uji 610 610 612 610 610 612 614 kir angkutan um um Pelabuhan 1 1 1 1 1 1 1 Laut Pelabuhan 6 6 6 6 6 6 6 Lokal Terminal 1 1 1 1 1 1 1 Tvoe B Terminal 8 8 8 8 9 9 9 Tvoe c Angkutan 72 72 72 72 72 72 70 darat Kepemilikan 622 622 622 622 622 622 622 KIR angkutan um um Lama 65 65 65 65 65 65 65 pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit) Bia ya 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 pengujian kelayakan angkutan umum umum, pelabuhan laut, pelabuhan lokal, terminal type B, terminal type C, angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), dan biaya pengujian kelayakan angkutan umum. Tabel 2.17. K. . M km U P rn b T h 20 BAB II 142 PERUBAHAN Rencana Pembangunan JangllCI MenetlllClh Damah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 2012·20l7 Pada rasio ijin trayek selama tahun 2010 sampai dengan 2012 menunjukkan jumlah yang tetap yaitu sebesar 62%, sedangkan selama tahun 2012 sampai dengan 2013 terdapat penurunan sebesar 2%. Jumlah uji kir angkutan umum selama tahun 2010 sampe dengan 2011 telah dilaksanakan sebanyak 610 kali dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 612 kali di tahun 2012 serta meningkat menjadi 614 kali di tahun 2013 . Selama tahun 2010 sampai dengan 2013 terdapat 1 pelabuhan laut, 6 pelabuhan lokal, 1 terminal type B dan terminal type C berjumlah 8 terminal pada tahun 2010 serta meningkat menjadi 9 terminal di tahun 2011 sampai dengan 2013. Jumlah angkutan darat sebanyak 72 unit pada tahun 2010 sampai dengan 2012 dan menurun menjadi 70 unit pada tahun 2013. Terdapat 622 kepemilikan KIR angkutan umum dengan lama penguji an kelayakan angkutan umum (KIR) selama 65 menit pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Sedangkan biaya pengujian kelayakan angkutan umum sebesar Rp 31.000 selama tahun 2010 sampai dengan 2013. Dalam rangka mendukung kelancaran transportasi di Kabupaten Batan g telah diadakan sarana dan prasarana, antara lain 1) Jalan, berupa jalan nasional dan jalan provinsi/kabupaten dengan kelas jalan yaitu kelas II dan III; 2) Fasilitas Lalu Lintas, berupa pemasangan sarana perlengkapan jalan di jalan- jalan yang ada di Kabu paten Batang (Jalan Kabupaten, Jalan Pro vinsi, jalan Negara). Sarana perlengkapan jalan yang dimiliki berupa Rambu Lalu Lintas, Gazon, RPPJ, Marka Jalan, Deliniator, Traffic Light, Lampu Kedip, Peralatan PDPS, Palang Pintu POPS palang perlintasan, Portal P erlintasan Sebidang, Rambu Kaea, Guard Rail, Papan Nama Jalan, Periferial Interface, Countdown Timer, Led Display Traffic Cone, Pipa Corne, dan Papan tambahan peringatan dan petunjuk untuk keamanan; 3) Fasilitas Transportasi, berupa sarana fisik (terminal angkutan penumpang pedesaaan, pangkalan truk dan pos jaga polisi), angkutan (angkutan dalam trayek (24 jalur) dan angkutan tidak dalam trayek (5 jalur)); 4) Fasilitas Pengamanan/SAR berupa penunjang pengamanan pantai I SAR wisata pantai, berupa Gedung Pos Pengamatan Angkatan Laut dan Perahu Karet/Mesin; dan 5) Fasilitas Pelayanan di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang berfungsi untuk mengetahui kelaikan jalan kendaraan yang bersangkutan guna menunjang keselamatan lalu lintas di jalan . BAB 11143 PERUBAHAN Rencana Pembangunan JanglKI Ment11111C1h Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 20l2•20ff
30. 9.Pertanahan Bidang pertanahan adalah merupakan bidang yang cukup sensitif terutama dalam hal penguasaan hak atas tanah. Untuk itu tanah -tanah aset pemerintah daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Kinerja makro urusan Pertanahan antara lain bisa dilihat dari indikator persentase pemohon sertifikat dan Prona (Program Nasional). Pada kurun waktu 1 tahun terakhir, persentase pemoho n sertifikat adalah sebesar 100% sedangkan pencapaian Prona (Program Nasional) adalah juga sebesar 100%. Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Tahun 2014 Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketa hui bahwa selama tahun 2010 sampai dengan 2011, Persentase penanganan sampa h mengalami penurunan sebesar 8,16%; Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) (unit) mengalami peningkatan sebesar 28 unit; Jumlah daya tampung TPS (m3) mengalami peningkatan signifikan sebesar 1001,83 m3; serta Rasio TPS per penduduk mengalami penurunan sebesar 0, 01. men a a ro Urusan Li no unaan H1 up Ta un - 1 Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Persentase penanganan 58.81 58.56 58.56 60,00 51,84 58,39* 58,26* samoah Jumlah tempat pembuangan 94 94 94 94 122 122 122 samoah ITPS) (unit) Jumlah daya tampung TPS 129,92 129,92 129,92 135,17 137,00 138,21 * 140,15* fm3) Rasio TPS per penduduk 0,18 0,18 0,18 0,17 0,16 0,18* 0,18*
31. 8.UngkunganHidup Kabupaten Batang yang terletak di Pantai Utara Pulau Jawa merupakan salah satu kabupaten termuda di Jawa Tengah. Berbagai kegiatan/pembangunan yang sangat kompleks menimbulkan konsekuensi adanya berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air, tan ah, dan udara. Kinerja makro urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Persentase penanganan sampah, Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) (unit), Jumlah daya tampung TPS (m3), dan Rasio TPS per penduduk. Tabel 2.18. K" . M k . k id h 2007 20 3 BAB II 144 PERUBAHAN Rencana Pembangunan JanglNI Menengah Dcwah (RPJMD) Kabupaten 8atang Tahun 20l2·20ff merja a ro rusan eoen u u an an a a an IOI a un - Imlikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rasio penduduk berKTP per 0,79 0,75 0,76 0,76 0,81 0,85 0,85 satuan oendudu k Rasio bayi berakte kelahiran 0,32 0,39 0,35 0,29 0,45 0,66 0,73 Rasio pasangan berakte 0,96 0,97 0,96 0,97 0,96 1 1 nikah Kepemilikan KTP 79 75 76 76. 81 85 85
32. 10.Kependudukan dan Catatan Sipil Pernbangunan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Tertib administrasi kepend udukan mengacu pada 3 hal sebagai berikut:
a.Tertib database kependudukan yang akurat di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat;
b.Tertib Nomor Induk Kependudukan, diarahkan pada setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK dan tidak ada lagi NIK ganda;
c.Tertib dokumen kependudukan, diarahkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang bertaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk. Tabel 2.20. K. . M k U K d d k d C t t s ·1 T h 2007 2013 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Tahun 2014 Adapun kewenangan bidang pertanahan sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Per tanahan, ada 9 (sembiran) kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah yaitu:a) Pemberian ijin lokasi; b) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; c) Penyelesaian sengketa tanah garapan; d) Penyelesaian rnasalah ganti rugi dan s antunan tanah untuk pernbangunan; e) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimurn dan tanah absente; f) Penetapan dan penyelesaian masalah tanah kosong; g) Pemberian ijin membuka tanah; dan h) Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten. Tabel 2.19. P rt h T h 2007 2013K' . Mk Umen a a ro rusan e ana an a un - lmlikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Persentase pemohon 100 100 100 100 100 100 100 sertifikat Prona (Program Nasional) 100 100 100 100 100 100 100 BAB II 145 PERUBAHAN RencanaPembcmgunanJangllaMenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 20l2.. 2017 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BatangTahun 2014 Di bidang pelayanan akta ketahiran pada Desember tahun 2012 mulai dilakukan uji coba pelayanan akte kelahiran 1 hari jadi. Sehingga pada tahun 2013 pelayanan akte kelahiran selesai dalam waktu 1 hari. Pelaksanaan program nasional KTP Elektronik di Kabupaten Batang telah mulai dilaksanakan pada tanggal 13 September 2011, dan sampai dengan 31 Desember 2012 capaian realisasi dari pelaksanaan program e -KTP tersebut adalah telah berhasil direkam data penduduk wajib e-KTP sejumlah 460.439 orang dari 492.372 orang wajib e - KTP atau 93,51 %. Sedangkan e-KTP yang telah jadi sebanyak 403.421 keping atau 87,6% dan pada tanggal 6 November 2012 mulai didistribusikan k epada penduduk wajib KTP. Rata-rata pencapaian indikator makro urusan Kependudukan dan Catatan Sipil selama tahun 2007 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mempunyai rata-rata 79% per tahun; Rasio bayi berakte kelahiran mempunyai rata-rata 45% per tahun; Rasio pasangan berakte nikah mempunyai rata -rata 97,4% per tahun; Kepemilikan KTP mempunyai rata-rata 79,57% per tahun; Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mempunyai rata-rata 271,429; kemudian belum ada ketersediaan database kependudukan skala provinsi per tahunnya dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah mencapai 100%. Jumlah KTP yang diterbitkan per tahun lndlkator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kepemilikan akta kelahiran 225 230 235 265 295 318 332 oer 1000 oenduduk Ketersediaan database Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak kependudukan skala ada ada ada ada ada ada ada orovinsi Penerapan KTP Nasional sudah sudah sudah sudah sudah 100 100 berbasis NIK ]umlah KTP yang diternitkan 37.122 45.377 49.249 64.964 89.508 460.439 33.329 oertahun Rasio Akta Kematian 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005 0,005 Ketersediaan database ada ada ada ada ada ada ada kependudukan skala kabuoaten Cakupan penerbitan Kartu 79 75 76 76 81 85 85 Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Penerbitan Akta 32 39 35 29 48 66 73 Kelahiran Cakupan Penerbitan Kartu 89 89 89 90 90 90 91 Keluaraa cakupan Penerbitan Kutipan 0,2 0,2 0,2 0,3 0,38 0,48 0,5 Akta Kematian BAB II 146 PERUBAHAN Rancana PembangunanJangllaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 8atang Tahun 2012-2017 hdKineria Makro Urusan Pember avaan dan Perlindunqan Anak Ta un 2007-2013 Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Persentase partisipasi 2,01 2,004 1,83 3,17 2,06 2,02 1,94 perempuan di lembaga oemerintah Partisipasi perernpuan di 61.853 63.262 91.497 124.018 175.196 178.409 181.058 lembaaa swasta Rasia KORT 0.002 0.003 0.003 0.004 0.016 0.00 0.00 Persentase jumlah 0 0 0 0 0 0 0 tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan 63.122 64.556 93.202 124.991 178.887 182.086 184.642 keria oerempuan Penyefesaian pengaduan 100 100 100 100 100 100 100 perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan cakupan perempuan dan na na na 100 100 46 74 anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan teroadu cakupan perempuan dan na na na 100 100 46 74 anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan tenatih di Puskesmas mamou tatalaksana
1. 11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sasaran Pembangunan Nasional saat ini diantaranya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Indek Pembangunan Gender (IPG) yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang serta makin kuatnya jati diri dan karakter bangsa. Pencapaian sasaran tersebut salah satunya ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH}, serta meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak. Adapun kinerja makro urusan ini d apat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.21. mempunyai rata-rata 111,43 buah, rasio akta kematian mempunyai rata -rata sebesar 0,00329%, caku pan penerbitan akta kelahiran mempunyai rata -rata sebesar 46%, cakupan penerbitan kartu keluarga mempunyai rata -rata sebesar 89, 71 % serta cakupan penerbitan kutipan akta kematian mempunyai rata -rata sebesar 0,323%. BAB 11147 PERU BAH AN Renc:anaPembcmgunanJangba MenengahDaerah(RPJMD) KabupatenBatang Tahun 2012·201'1 Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang Tahun2014 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2007 sampai dengan 2013 terdapat rata-rata persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 2,1477 %; kemudian terdapat rata-rata partisipasi perempuan di lembaga swasta sebesar 125.042 orang. Sementara itu, rasio KORT mempunyai rata-rata sebesar 0,004%, partisipasi angkatan kerja perempuan mempunyai rata-rata sebesar 127.355 orang serta rata-rata penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan tetap pada angka 100%, kemudian cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pen anganan pengaduan oleh petugas ter1atih di dalam unit pelayanan terpadu mempunyai rata -rata sebesar 80%, dan lncllkator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit: cakupan layanan na na na 0 0 0 0 rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial ter1atih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan teroadu cakupan layanan na na na 0 0 0 0 bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan teroadu cakupan penegakan na na na 100 100 46 74 hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cakupan perempuan dan na na na 0 0 0 0 anak korban kekerasan yang mendapatkan lavanan bantuan hukum cakupan fayanan na na na 0 0 0 0 pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan cakupan layanan na na na 0 0 0 0 reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan BAB II 148 PERUBAHAN Rencana Pembangunan JanglNI Menengah Daerah (RPJMD) Kabupatenllatcmg Tahun20l2-2017 lnclikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata jumlah 0,2522 0,2592 0,2547 0,2577 0,2522 0,253 0,2513 anak oer keluarqa Rasio akseptor KB 80 3419 79,863 79,3374 79,2246 80,3419 83,49 80,8549 cakupan peserta KB 125,964 117,837 119,878 122,505 125,964 133,942 131,618 aktif Keluarga Pra 128,023 130,158 128,738 126,244 128,023 127,848 125,287 Sejahtera dan Keluaraa Seiahtera I Rata-rata jumlah 3,5108 3,6511 3,6003 3,5452 3,5108 3,49 3,4333 JIWA per kepala keluaraa Cakupan Pasangan na na na 2,7 2,85 4,258 163,086 Usia Subur(PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun Cakupan sasaran na na na 79,2 80,3 133,942 163,975 Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif Cakupan PUS yang na na na 11,70 10,50 13,631 163,086 ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Cakupan anggota na na na 67,3 80,1 22,262 30,466 Bina Keluarga Balita {BKB) ber-KB cakupan PUS peserta na na na 82,4 81 16,190 n,o84 KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber·KB
2. 12.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pemb angunan dan ketahanan nasional serta mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Tabel 2.22. Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2007-2013 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit mempunyai rata-rata sebesar 80%.
3. 13.Sosial Kinerja makro urusan Sosial ter1ihat dari beberapa indikator antara lain sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yg memperoleh bantuan sosial, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosi al (PMKS (jiwa). Pada tahun 2008 terdapat 8 unit sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi dan mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 terdapat 9 unit sarana sosial seperti panti asuha n, panti jompo dan panti rehabilitasi. PMKS yang memperoleh bantuan soslal pada tahun 2009 adalah sebanyak 461 orang kemudian meningkat menjadi 490 orang pada tahun 2010 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 13.813 orang. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah sebanyak 66 orang pada tahun 2009 kemudian meningkat menjadi 667 orang pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 850 orang pada tahun 2012 dan mengalami penurunan menjadi 441 orang pada Indlkator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ratio Penyuluh na na na 0,35 0,31 248 87 KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan Ratio petugas na na na 1,02 1,02 248 253 Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBO cakupan penyediaan na na na 0 0 0 0 alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masvarakat cakupan penyediaan na na na 100 100 248 248 Informasi Data Mikro Kefoarga di setiap desa BAB lllso PERUBAHAN Rencana P••tbantlunan Janella Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012·20l7 mena a ro rusan e enaqa enaan a un - lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Angka partisipasi angkatan na na na na 451.467 339.516 339.516 keria Angka sengketa pengusaha- na na na na 13 1 2 oekeria oer tahun Tingkat partisipasi angkatan na na na na 75,39 68,71 68,71 keria (%) K. . Mk U
4. 14.Ketenagakerjaan Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Batang terlihat dari beberapa indikator yaitu Angka partisipasi an gkatan kerja, Angka sengketa pengusaha -pekerja per tahun, lingkat partisipasi angkatan kerja, Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, dan Keselamatan dan perlindungan. Adapun kinerja makro urusan ini terlihat pada tabel berikut: label 2.24. K t k . T h 2007 2013 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Tahun2014 kKineria Ma ro Urusan Sosiaf Tahun 2007-2013 Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sarana sosial seperti panti 8 8 9 9 9 9 9 asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh 468* 475* 461 490 524 7168* 13.813 bantuan sosial Penanganan penyandang 605* 615* 666 667 674 850 441 masalah kesejahteraan sosial Jumlah penyandang 22.530* 22.362* 22.699 22.699 22.025 295.219 295.219 masalah kesejahteraan sosial (PMKS)(iiwa) Tabel 2.23. tahun 2013. Jumlah penyandang masalah kesejahteraa n sosial (PMKS) di tahun 2009 dan 2010 adalah sebanyak 22.699 jiwa serta pada tahun 2012 dan 2013 adalah sebanyak 295.219 jiwa. Pelayanan terhadap Penyandang permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Berda sarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap penanganan dan pelayanan terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Batang. Pelayanan terhadap PMKS adalah menghubungkan PMKS dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta memberikan rujukan terhadap sumber -sumber yang ada diluar Kabupaten Batang. Kemudian UKM non BPR/ LKM dan jumlah BPR/ LKM baru dihitung pada tahun 2012 dan 2013, dengan jumlah rnasing -masing adalah tidak terdapat UKM non BPR/ LM serta 3 BPR/ LKM Kineria Makro Urusan Kooerasi. Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2007-2013 lnclibtor Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Persentase koperasi aktif 63.50 75.00 75.00 76.00 77.00 70 70 99 Jumlah UKM non BPR/LKM na na na na na 0 0 Jumlah BPR/LKM na na na na na 3 3 Usaha Mikro dan Kecil 100.327 100.327 99.974 100.072 100.912 88,139 88,299 Jumlah UKM (unit) 10.128 10.228 10.309 10.404 10.808 10.516 10.776
5. 15.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kinerja makro urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terlihat dari beberapa indikator yaitu persentase koperasi aktif dan usaha mikro dan kecil. Perkembangan koperasi di Kabupaten Batang dari tahun ke tahun selalu menunjukan peningkatan. Hal ini terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.25. Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Tahun 2014 Berdasarkan tabel di atas, selama tahun 2012 sampai dengan 2013 dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pada indikator angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun yang meningkat menj adi 2 sengketa pada tahun 2013 serta tingkat pengangguran mencapai terbuka meningkat sebesar 0,69%. Beberapa indikator yang menurun antara lain adalah pencari kerja yang ditempatkan menurun sebesar 8% serta keselamatan dan perlindungan menurun sebesar 45 orang. Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pencari kerja yang na na na na 50 31 23 ditemoatkan (%) Tingkat pengangguran na na na na 6,5 2,18 2,87 terbuka Keselamatan dan na na na na 115 224 179 oertindunaan BAB II 152 PERUBAHAN RencanaPembangunanJangbaMenenr,ah Dawah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 20l2•2011 Sumber: Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang Tahun 2014 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 626 perusahaan, namun menurun pada tahun 2013 menjadi 508 perusahaan, dengna rata rata perusahaan baru per tahun sebanyak 533,5 perusahaan. Demikian hafnya dengan Jumfah penyerapan tenaga kerja dengan rata rata serapan tiap tahunnya sebanyak 1.701,25 orang per tahun, dan pada tahun 2012 dengan serapan paling tinggi sebanyak 2.520 orang. Hal ini sejalan dengan jumlah realisasi nilai investasi dengan rata rata tiap tahun 123,30 Milyar rupuah yang terus mengalami peningkatan sejalan dengan jumlah ijin usaha yang diterbitkan dengan rata rata ijin sebanyak 2. 790 ijin, dengan ijin terbanyak ditahun 2013 sebanyak 3.240 ijin.
6. 17.Kebudayaan Kinerja makro urusan Kebudayaan di Kabupaten Batang antara lain bisa dilihat dari indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya dan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Kineria Makro Urusan Penanaman Modaf Tahun 2007-2013 lndlkator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 lumlah perusahaan baru yang na na na 500 500 626 508 belinvestasi di Kab. Batana Jumlah penyerapan tenaga na na na 1.000 1.000 2.520 2.285 keria Jumlah realisasi nilai investasi na na na 102,6 108 132 150,61 Jumlah ijin usaha yang na na na 2.500 2.600 2.820 3.240 diterbitkan Tabel 2.26.
7. 16.Penanaman Modal Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perijinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijnan Terpadu Kabupaten Batang, ada 16 jenis ijin yang dilimpahkan penandatangana nnya, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan. Kinerja makro urusan Penanaman Modal antara lain bisa dilihat dari tabel berikut : BAB 11153 PERUBAHAN RencanaPembangunanJanella Menengah Daerah(RPJMD) KabupatenBatang Tahun 2012•20l7 Sumber: Oinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupatren Batang Tahun 2014 Berdasarkan tabel di atas ter1ihat bahwa rata -rata per tahun kinerja makro urusan Kepemudaan dan Olahraga selama tahun 2007 sampai dengan 2013 T h 2 0 2013 label 2.28. d d I hkKiner]a Ma ro Urusan Kepemu aan an O a raga a un 0 7 - lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Ornanisasi Pemuda 10 10 10 10 10 10 10 Jumlah Oruanisasl Olahraaa 25 25 25 25 25 25 27 Jumlah KeCJiatan Keoemudaan 2 2 1 3 3 2 3 Jumlah Keaiatan Olahraaa 2 2 3 3 3 2 7 Jumlah Laoanaan Olahraaa 3 3 3 3 3 3 6 Sumber: Dmas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batang Tahun 2014 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2008 terlaksana sebanyak 10 kali kemudian pada tahun 2009 sebanyak 15 kali serta pada tahun 2010 sebanyak 15 kali. Sedangkan rata-rata benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan per tahun selama tahun 2007 sampai dengan 2013 adalah se banyak 299,5 benda cagar budaya dengan pencapaian terbanyak ada pada tahun 2011 yaitu sebanyak 307 benda cagar budaya.
8. 18.Kepemudaan dan Olahraga Kinerja makro urusan Pemuda dan Olahraga di KabupatenBatang antara lain bisa dilihat dari indikator Jumlah Organisasi Pemuda, Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Kegiatan Kepemudaan, Jumlah Kegiatan Olahraga, dan Jumlah Kegiatan Olahraga. Kineria Makro Urusan Kebudavaan Tahun 2007 - 2013 lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Penyelenggaraan festival seni 10 10 15 12 12 12 12 dan budava Sarana penyelenggaraan seni 1 1 1 1 1 1 1 dan budava Benda, Situs dan Kawasan 289 289 304 304 307 309 312 Cagar Budaya yang dilestarikan Kajian seni na na na 3 1 5 10 Gelar seni na na na 3 4 3 4 Misi kesenian na na na 2 2 2 3 Sumber daya manusla na na na 2 4 4 7 kesenian Tempat (kesenian) na na na 0 0 0 0 Organisasi (kesenian) na na na 2 2 2 2 label 2.27. BAB 11154 PERUBAHAN RencanaPembangunanJangba Menengah Daerah (RPJMD) Kabupcd:an Batang Tahun 20l2•20l7
9. 20.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kinerja makro urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa ian dan Persandian ter1ihat dari beberapa indikator antara lain jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk, rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan dan jumlah demo. Berdasarkan tabel di bawah ini terlihat bahwa jumlah demo pada tahun 2012 adalah seban yak 7 kali dan meningkat menjadi 10 kali pada tahun 2013. Sedangkan jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk selama tahun 2007 sampai dengan 201 3 menunjukkan rerata 0, 77. Kemudian rasio Pos Siskamling per jumlah Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang Tahun 2014 Tabel 2.29. Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Oalam Negeri Tahun 2007-2013 Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kegiatan pembinaan terhadap 3 4 2 2 7 5 5 LSM. Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik 2 2 2 2 3 1 1 daerah lumlah kasus konflik SARA 0 0 0 0 0 0 0 menunjukkan bahwa Jumlah Organisasi Pemuda mempunyai rata-rata sebanyak 10 organisasi per tahun; Jumlah Organisasi Olahraga mempunyai rata-rata sebanyak 25 organisasi per tahun; Jumlah Kegiatan Kepemudaan mempunyai rata-rata sebanyak 2 kali per tahun; Jumlah Kegiatan Olahraga mempunyai rata- rata sebanyak 3 kali per tahun dan Jumlah Lapangan Olahraga sebanyak 3 lapangan olahraga.
10. 19.Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja makro urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain bisa dilihat dari indikator kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daer ah. Selama tahun 2012 dan 2013, telah terealisasi kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sebanyak 5 kali. Sedangkan kegiatan pembinaan politik daerah baru terlaksana sebanyak 1 kali pada tahun 2012 dan 2013. Secara rata -rata selama tahun 2007 sampa i dengan 2013 terlaksana kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sebanyak 4 kali per tahun serta kegiatan pembinaan politik daerah rata -rata terlaksana sebanyak 1,85 kali per tahun. - Beras 1109.358,64 116.055,29 ll06.937,67 ~13.608,55 98.863,34 155.870 164.330 -JaQUn<l 31.577,04 51294,80 42822,.24 40.034,40 41.216,80 42.973 49.769 -Kedelai 17,00 8,67 21,25 6,21 73,10 58,19 78,73 Produksi hasil temak: -Daging (kg) na na na na na 9.198.399 9.588.099
11. 21.Ketahanan Pangan Pembangunan Ketahanan Pangan memiliki peranan yang sangat penting terhadap kehidupan bangsa didalam melaksanakan pembangunan nasional karena keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan pangan adalah sebagai sentral kehidupan untuk dapat terciptanya manusia berkualitas yang akan melaksanakan perannya didalam pembangunan. Pembangunan ketahanan pangan memilik i aspekyang luas tidak hanya menyangkut sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan akan tetapi juga menyangkut bagaimana pangan berproduksi secara berkelanjutan dalam jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, aman ,merata dan harga terjangkau oleh masyaraka t sehingga menjadikan bangsa yang berdaulat penuh dinegaranya dengan kemandirian pangannya. Hal ini menjadi tujuan dalam Pembangunan Ketahanan Pangan, untuk mencapainya tentu perlu keterlibatan semua yang terkait didalam pelaksanaan pembangunan .Kinerja makro urusan Ketahanan Pangan bisa dilihat dari tabel berikut : Tabel 2.31. h h Sumber: Berbagai SKPO Kabupaten Batang Tahun 2014 erang at aera ., Kepegawa1an an Persan ian ahun 2007-2013 lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Unmas 7.599 9.674 7.601 7.601 9.974 8.9375 4.700 Jumlah Linmas per Jumlah 0,75 0,96 0,76 0,76 0,99 0,75 0,47 10.000 Penduduk Jumlah Pos Kamling 817 817 968 1.312 1.534 1.668 1.193 Rasio Pos Siskamling per 3,29 3,29 3,90 5,29 6,18 5,30 4,81 iumlah desa/kelurahan (248) Jumlah demo 2 2 3 4 6 7 10 label 2.30. Kinerja Makro Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, P kD h . d d T desa/kelurahan selama tahun 2007 sampai deng an 2013 menunjukkan rerata 4,58. BAB 11156 PERUBAHAN Rmna Pembangunan Jangba M•ne1111Gh Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Tahun 2014 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator ketersediaan pangan mengalami peningkatan selama tahun 2012 sampai dengan 2013, diantaranya adalah ketersediaan pangan padi meningkat sebesar 8.460 ton dan ketersediaan pagan jagung juga mengalami peningkatan sebesar 6. 796 ton. Sementara itu, produksi hasiJ temak juga mengalami peningkatan, di antaranya produksi daging mengingkat 389. 70 0 kg, produksi telur meningkat sebesar 2.583.120 kg; serta produksi susu menurun sebesar 1.616 liter. Secara rata -rata per tahun, selama tahun 2007 sampai dengan 2013 ketersediaan pangan utama (padi) mempunyai rata-rata sebesar 123.574,78 ton per tahun; ketersediaan pangan utama (jagung) mempunyai rata -rata sebesar 41.114,05 ton per tahun dan ketersediaan pangan utama (kedelai) mempunyai rata -rata sebesar 25,25 ton per tahun. Inclikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -Telur (kg) na na na na na 4.182.577 6.765.697 -Susu (liter) na na na na na 105.500 103.884 Persentase Ketersediaan na na 76 78 83 80 80 Infonnasi Pasokan, Harga dan Akses Panoan Persentase Harga realisasi na na Na Na 82 82 80 dan pasokan pangan komoditas oilihan Cadangan Pangan Daerah na na Na Na 3 4.17 6.50 Ketersediaan energi dan na na orotein oer kaoita - Energi per kapita na na 1,750 1,800 2,000 2,271 7,042 - Protein per kapita na na 66 70 70 262 195 Skar Pola Pangan Harapan na na 79 80 80 83.10 83 {PPH} daerah Penguatan cadangan na na Na Na 3 4.17 6.50 oangan Stabilitas harga dan na na 69 70 82 82 80 oasokan oanaan Pengawasan dan na na 78 80 80 100 100 pembinaan keamanan oanaan Penanganan Daerah na na 6 13 31 47 50 Rawan Panaan BAB II 157 PE RUB.AH.AN Rencana Pembangunan JangllCI Menangah Daerah (RPJMD) Kabupaten 8atang Tahun 20l2·2017 Sumber: Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Tahun 2014 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata -rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2012 adalah sebesar 4,83% dan mengalami peningkatan menjadi 5,00% atau meningkat sebesar 0,17% pada tahun 2013. Rata -rata jumlah kelompok binaan PKK adalah sebesar 8,47% pada tahun 2012 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 8,06% atau menurun sebesar 0,41 % di tahun 2013. Jumlah LSM pada tahun 2012 adalah sebanyak 86 LSM dan meningkat menjadi 98 LSM atau meningkat sebesar 12 LSM pada tahu n 2013. Jumlah LPM Berprestasi adalah sebanyak 1 LPM pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 3 LPM atau meningkat sebesar 2 LPM pada tahun 2013. Jumlah PKK Aktif adalah sebanyak 29,03% pada tahun 2012 serta meningkat menjadi 34,27% atau meningkat sebesar 5,24% pada tahun 2013. Jumlah Posyandu Aktif adalah sebanyak 46,45% di tahun 2012 serta meningkat menjadi 93,60 atau meningkat sebesar 47,15% di tahun 2013. merta a Urusan Pem e avaan Masvarakat Desa Tahun 2007-2013 lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata jumlah kelompok na na na na na 4,83 5,00 binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok na na na na na 8,47 8,06 binaan PKK Jumlah LSM na na na na na 86 98 LPM berprestasi na na na na na 1 3 PKK aktif na na na na na 29,03 34,27 Posyandu aktif na na na na na 46,45 93,60 Swadaya Masyarakat na na na na na 1,96 2,00 terhadap Program oemberdavaan masvarakat Pemeliharaan Pasca na na na na na 29,17 41,66 Program pemberdayaan masvarakat b rdM kroK Tabel 2.32.
12. 22.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja makro urusan Pemberdayaan Masyarakat D esa antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata -rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), rata -rata jumlah kelompok binaan PKK, jumlah LSM, jumlah LPM, PKK aktif, Posyandu aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. BAB lllsa PERUBAHAN Rencana Pembangunan Jangba Menenvah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bata,19 Tahun 20l2-20l7
13. 25.Komunikasi dan Informatika Kinerja makro urusan Komunikasi dan Informatika antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator ya itu jumlah jaringan komunikasi dan web site milik pemda. Selama 1 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah jaringan komunikasi sebanyak 23 unit jaringan komunikasi sedangkan website milik pemerintah Sumber: Kantor Kearsipan Kabupaten Batang Tahun 2014 Kineria Ma ro rusan Kearsioan a un 07-201 Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pengelolaan arslp secara na na na na na SS 57 baku Peningkatan SDM pengelola na na na na na 3,34 3,45 kearsioan
14. 24.Kearsipan Kinerja makro urusan Kearsipan bisa dilihat dari indikator yaitu pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SOM pengelola kearsipan. Selama 1 tahun terakhir terdapat peningkatan pengelolaan arsip secara baku sebesar 2%. Sedangkan indikator peningkatan SOM pengelola kearsipan naik sebesar 0,11%. Tabel 2.34. k U T h 20 3 Sumber: BPSKabupaten Batang tahun 2007- 2013 3 Tabel 2.33 . . k Th 20K. . MI< Umen a a ro rusan Statisti a un 07-201 Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Buku •Kabupaten dalam Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada angka" Buku "PDRB Kabupaten• Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
15. 23.statistik Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik digambarkan dengan keberadaan/terbitnya dokumen -dokurnen Buku Kabupaten Batang Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Batang setiap tahunnya. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan. Pada tahun 2012, Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat mencapai 1,96% dan mening kat menjadi 2,00% atau meningkat sebesar 0,04% pada tahun 2013. Sedangkan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat telah mencapai 29,17% di tahun 2012 serta meningkat menjadi 41,66% atau meningkat sebesar 12,49% di tahun 2013.
16. 26.Perpustakaan Kinerja makro urusan Perpustakaan antara fain bisa dilhat dari beberapa indikator yaitu jumlah perpustakaan, jumlah pe ngunjung perpustakaan per tahun serta koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Selama tahun 2007 sampai dengan 2013 terdapat rata -rata per tahun untuk indikator jumlah Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2014 kKinena Ma ro Urusan Komun ikasi dan Informatika Tahun 200 7-2013 lndikator Tahon 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah jaringan komunikasi na na na na na 25 48 Jumlah surat kabar 5 5 5 5 5 6 12 nasional/lokal Jumlah penyiaran radio{TV 3 3 3 3 4 4 4 lokal Web site milik pemerintah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada daerah -- --~--- ----·-·-----··· ·-·- ·- •--·-·- t-- ----- .. Pameran/ ekspo 1 0 0 0 0 1 1 Pelaksanaan diseminasi dan na na na na 12 12 12 pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti maja\ah, radio, dan televisi Pelaksanaan diseminasi dan na na na na setiap setiap senap pendistribusian informasi hari hari hari nasional melalui media baru seperti website (media onlinel Pelaksanaan diseminasi dan na na na na 0 0 1 pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti oertumukan rakvat Pelaksanaan diseminasi dan na na na na 0 0 0 pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarva Pelaksanaan diseminasi dan na na na na 12 12 12 pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, broser, soanduk dan ba\iho Cakupan pengembangan dan na na na na 0 0 273,33 pemberdayaan kelompoJc informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%) daerah sudah ada sejak tahun 2007. Kemudian, Kabupaten Batang te lah melaksanakan 3 kali pameran/ ekspo selama kurun waktu 7 tahun terakhir. label 2.35.
17. 1.Pertanian Kabupaten Batang ditinjau dari keadaan s umber daya alam dan sumber daya manusia sangat potensial dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di bidang pertanian. Dengan kondisi topografi dan jenis tanah yang beragam memberikan beragam pula pilihan jenis komoditas pertanian yang dapat dikembangkan. Adapun kinerja makro urusan ini dapat dilihat pada tabel berikut: label 2.37. K. . M k U P rt . T h 2007 2013 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Sumber: Kantor Perpustakaan Kabupaten Batang Tahun 2014 men a a ro rusan erousta aanTa un -2 1 lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumtah oeroustakaan 1 1 l l l l 1 Jumlah pengunjung 50.504 49.504 88.957 106.182 85.501 11.457 205.302 oeroustakaan oer tahun Koleksi buku yang tersedia 21.238 22.348 26.512 28.963 44.921 46.271 49.713 di oeroustakaan daerah pengunjung perpustakaan per tahun adalah sebesar 85.344 orang dan rata -rata koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah sebesar 34.281 buku. Pada tahun 2012 sampai dengan 2013 terdapat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun sebesar 193.845 orang sedangkan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan peningkatan sebesar 3.442 buku. label 2.36. K" M k U P k h 2007 0 3 BAB II 1a1 PERUBAHAN Rencana Pembangunan Janglla Mene11gah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tah1n1 20l2•20ff
18. 3.Energidan SumberDaya Mineral Kinerja makro urusan ESDM antara lain bisa dilihat dari indikator pertambangan tanpa ijin dan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Selama tahun 2012 sampai dengan 2013 terdapat penurunan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB yaitu dari 5,28% menjadi 1,33% atau menurun sebesar 3,95%. Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang Tahun 2014 meria a ro rusan e u anan a un - lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rehabilitasi hutan dan lahan 16,00 15,37 14,28 14,10 13,83 18,05 7,46 kritis Kerusakan Kawasan Hutan 26.63 22,15 22.04 19.22 16 51 18 29 14 41 K" . M k U
19. 2.Kehutanan Kinerja makro urusan Kehutanan bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rehabilitasi hutan dan lahan kritis, kerusakan kawasan hutan/lahan kritis, penebangan hutan serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. label 2.38. K h t T h 2007 2013 Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten Batang Tahun 2014 lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnva Der hektar Jumlah Kelompok Tani Binaan 777 792 807 821 852 866 870 PopulasiHewanternak - Sapi perah 81 76 74 50 65 50 167 - Saoi ootona 14759 16554 17850 17992 24,037 25,895 16,927 - Kerbau 3468 2621 2870 2288 2,246 2,270 1,373 - Kambing 59084 57682 62899 64860 66,658 67,659 75,659 - Domba 32159 29098 33078 21102 22,102 23,102 29,102 - Ayam buras 602100 604134 634838 503404 554,404 564,404 567,772 -Ayam ras 2990920 5231640 6430900 3062488 2,747.0SS 3,717,085 11,212,585 - Itik 82710 105537 113703 87720 144,542 97,720 106,945 cakupan Bina Kelompok 32 34 35 37 39 43 47 Peternak (%) Ketersediaan Lahan Temak 71.17 72.62 74.10 75.62 77.16 78.70 80.28 (ha) Penyakit temak yang tertangani : - Jumlah ternak yang disuntik 500 650 650 398 600 1600 4017 - Persentase pengobatan 3.39 3.93 3.64 2.21 2.50 2.32 23.50 (terhadap total pooulasi saol) BAB II 162 PERUBAHAN RenccmaPembangunan Jcmglla....._..h l>am'ah (RPJMD) Kabupatan Batcmg Tahun 20l2-2017 2013h label 2.41. d kkKineria Ma ro Urusan Ke autan an Peri anan Ta un 2007- lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Produksiperikanan: Produksi perikanan Tangkap 18.455 22.854 23.296 27.005 27.545 30.548 32.716 (ton) Produksiperikanan 729 768 792 910 1.152.3 1.283,2 1.796,1 Budidava (ton) Tingkat Konsumsi ikan 12 13 13 14 14 14 24.17 Cakupan blna kelompok nelavan: Cakupan bina kelompok na na 2 5 12 40 49 TanokaD (Kelom1>ok) s, Kelautan dan Perikanan Kinerja makro urusan Kelautan dan Perikanan antara lain bisa dilihat pada tabel berikut : Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batang tahun 2007 - 2013 Kineria Makro Urusan Pariwisata Tahun 2007-2013 lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kunjungan wisata 421.312* 422.296* 420.328* 424.265 416.391 426.495 430.123 Tingkat Kunjungan 31.046 25.290 29.618 30.502 29.404 31.000 31.700 Hotel Obyek Wisata yang 5 5 s 5 5 3 5 ditanoani Jumlah objek 3 3 3 3 3 3 s wisata yg dikelola oihak swasta Daya dukung 5 5 5 5 5 5 5 kelompok sadar wisata (kelomcok) Jumlah usaha 5 5 5 5 5 5 5 pariwisata label 2.40.
20. 4.Pariwisata Kinerja makro urusan Pariwisata bisa dilihat dari beberapa indikat or yaitu kunjungan wisata, tingkat kunjungan hotel, obyek wisata yang ditangani, jumlah obyek wisata yang dikelola pihak swasta, daya dukung kelompok sadar wisata dan jumlah usaha pariwisata. Sumber: Dmas Qpta Karya, Tata Ruang dan ESDM Kabupaten Batang Tahun 2014 label 2.39. k hKineria Ma ro Urusan ESDM Ta un 200 7-2013 Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kontribusi sektor na na na na na 5,28 1,33 pertambangan terhadap PDRB BAB 11163 Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Tahun 2014 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) selama tahun 2007 sempai dengan 2013 menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 16,23% di tahun 2007 menjadi 16,19% di tahun 2013. Kontribusi sektor Perdagangan PERU BAH AN Rencana Pembangunan Janglla Menengah Da..ah (RPJMD) Kabupaten 8atang Tahun 2012•20ff mena Ma ro rusan er aoangan a un 7- Indibtor Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kontribusi sektor 16.23 15.99 16.00 15.85 15.89 16.19 16.19 Perdagangan terhadap PDRB (ADHBo/o) Kontribusi sektor 16.65 16.49 16.61 16.66 16.76 17.14 16.65 Perdagangan terhadap PDRB {ADHK'ffil Ekspor Bersih Perdagangan 19.374. 18.47 21.56 36.191. 37.580. 48.175. 215.159.438,6 dalam US $/ Rp 667,05 6.620 3.205 182,94 945,45 517,70 7 (rupiah) 7 .146. 23 Cakupan bina kelompok 254 254 254 267 254 326 442 oedacanc/useha infonnal
21. 6.Perdagangan Kinerja makro urusan Perdagangan antara lain bisa dilihat dari indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan serta cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Tabel 2.42. K" k U P d T h 200 2013 Sumber: Dmas Kelautan dan Penkanan Kabupaten Batang Tahun 2014 Produksi perikanan tangkap menunjukkan adanya kenaikan yaitu dari 18.455 ton di tahun 2007 menjadi 32. 716 ton di tahun 2013. Kemudian produksi perikanan budidaya juga menunjukkan peningkatan dari 729 ton di tahun 2007 menjadi 1.796,1 ton di tahun 2013. Cakupan bina kelompok tangkap menunjukkan peningkatan dari 2 kelompok pada tahun 2009 menjadi 49 kelompok di tahun 2013. Cakupan bina kelompok budidaya juga menunj ukkan peningkatan dari 22 kelompok di tahun 2007 menjadi 70 kelompok di tahun
22. 2013.Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan menunjukkan penurunan dari 17 kelompok di tahun 2012 menjadi 14 kelompok di tahun 2013. Kemudian, pengelolaan Konservas i di Kabupaten Batang baru didirikan pada tahun 2012, kemudian di tahun berikutnya telah dikelola secara minimum Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cakupan bina kelompok 22 30 32 35 42 85 70 Budidava (Kelornpok) Cakupan bina kelompok na na na na na 17 14 Pengolah dan Pemasar Perikanan (Poldahsarl Tingkat Pengelolaan na na na na na didirikan Dikelola Konservasi secara minimum BAB 11164 PERUBAHAN Rencana Pembangunan Jangba Menengah Damah (RPJMD) Kcmupaten 8atang TalNm20l2 ..20ff
23. 8.Ketransmigrasian Dalam bidang ketransmigrasian, berdasark an Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 195 ayat (1) dinyatakan bahwa Sumber: Dinas Pelindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Tahun 2014 Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB selama tahun 2007 sampai dengan 2013 menunjukkan kecenderungan menurun yaitu dari 27,73 % di tahun 2007 menjadi 26 ,02% di tahun 2013. Demikian pula k ontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADH K juga menunjukkan penurunan yaitu dari 28,33% di tahun 2007 menjadi 27,53% di tahun 2013. Cakupan bina kelompok pengrajin menunjukkan peningkatan yaitu dari 178 kelompok di tahun 2007 menjadi 215 kelompok di tahun 2013. Sedangkan jumlah unit usaha sentra industri juga menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari 210 unit di tahun 2007 menjadi 216 unit di tahun 2013. Tabel 2.43. k d hKineria Ma ro Urusan In ustn Ta un 2007-2013 Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kontribusi sektor 27.73 26.42 25.85 25.11 25.12 25,61 26,02 Perindustrian terhadap PDRB ADHB {%) Kontribusi sektor 28.33 28.33 27.14 27.33 27.49 27,62 27,53 Perindustrian terhadap PDRB ADHK (%) Pertumbuhan Industri. 9.963 10.05 10128 10226 10.309 10.404 10488 cakupan bina kelompok 178 199 188 200 207 210 215 oenaraiin Jumlah Unit usaha sentra 210 213 216 216 220 212 216 industri <Unit)
24. 7.Perindustrian Kinerja makro urusan Industri antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, kontribusi industrl rumah tangga terhadap PDRB sektor industri, pertumbuhan industri serta jum lah kelompok pengrajin. terhadap PDRB (ADHK) menunjukkan angka yang relatif stabil pada besaran 16,65%. Ekspor Bersih Perdagangan selama tahun 2007 sampai dengan 20 13 menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu dari 19.374.667,057 US$ di tahun 2007 menjadi 215.159.438,67 US$ di tahun 2013. Sedangkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal menunjukkan peningkatan dari 254 kelompok di tahun 2007 menjadi 442 kel ompok di tahun 2013. BAB 11165 PERUBAHAN Rencana Pembangunan Jangba Mene1111Gh Daerah (RPJMD) KabupotenBatang Tahun 2012·20ff "Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan". Banyaknya transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2010 sebanyak 10 keluarga atau sekitar 33 jiwa. Adapun kebijakan bidang ketransmigrasian diarahkan pada memberikan inforrnasi kepada calo n transmigran. Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. Sumber : BPS Kabupaten Batang Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2007-2013 lndikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 NTP na na na na 96,71 100,32 104,88
25. 1.Pertanian Urusan pertanian dalam Fokus ini dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. NTP ini baru mulai dihitungkan pada tahun 2012. Selama tahun 2012 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa nilai tukar petani naik dari 100,32 menjadi 104,88. label 2.44. 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2.4. ASPEKDAYA SAING DAERAH Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, poten si unggulan daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. BAB 11167 PERUBAHAN Rencana Pembangunan JangllCIMenengah Da.ah (RPJMO) Kabupaten Batang Tahun 2012·2017 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang 2007 - 2013 Pada tahun 2012, ditargetkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 0,012 dan tercapai realisasi sebesar 0,016 sehingga tingkat capaiannya sebesar 13 3,33%. Sedangkan pada tahun 2013, ditargetkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 0,014 dan tercapai reaUsasi sebesar 0,018 sehingga tingkat capaiannya sebesar 128,57%. Selama tahun 2012 s/d 2013 terdapat kenaikan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 0,002. Untuk jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 16.057.360 orang dan tercapai realisasi sebanyak 10.540.112 orang sehingga tingkat capaiannya sebesar 70%. Pada tahun 2013, target yang ditetapkan untuk jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah sebanyak 14.917.680 orang dan tercapai realisasi sebanyak 10.442.376 orang sehingga tingkat capaiannya sebesar 70%. Selama tahun 2012 s/d 2013 terdapat penurunan jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum sebanyak 97.736 orang. Kondisi ini sama dengan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal selama tahun 2012 dan 2013.
26. 2.Penataan Wilayah Penataan wilayah di Kabupaten Batang bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu serta mengadakan pengawasan pemanfaatan Ruang dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Ungkungan. Indikator Penataan Ruang pada fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur antara lain bisa dilihat dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, dan luas wilayah perkotaan. Tabel 2.45. Aksesibilitas Daerah tahun 2007 - 2013 Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rasio panjang jalan per na na na na na 0,016 0,018 iumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang na na na na na 10.540.112 10.442.376 teranal<ut anQkutan umum Jumlah orang melalui na na na na na 10.540.112 10.442.376 terminal ner tahun
27. 1.Aksesibilitas Daerah Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas d aerah dapat diukur dengan indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal. Untuk indikator wilayah produktif, pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 81,45% dan tercapai realisasi 79,85% sehingga tingkat capaiannya sebesar 98,04%. Sedangkan pada tahun 2013, ditargetkan wilayah produktif sebesar 83,08% dan tercapai realisasi sebesar 79,85% sehingga tingk at capaiannya sebesar 96,12%. Selama tahun 2012 s/d 2013 terdapat kondisi yang tetap pada pencapaian realisasi wilayah produktif yaitu sebesar 79,85%. Pada indikator luas wilayah industri, pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 1,51% dan tercapai realisasi sebesar 1,49% sehingga tingkat capaiannya sebesar 98, 70%. Sedangkan pada tahun 2013, ditargetkan luas wilayah industri adalah sebesar 1,54% dan tercapai realisasi sebesar 1,51 % sehingga tingkat capaiannya sebesar 98,07%. Selama tahun 2012 s/d 2013 terdapat p eningkatan luas wilayah industri sebesar 0,02%. Kemudian untuk luas wilayah kebanjiran, pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 0, 11 % dan tercapai realisasi sebesar 0, 10% sehingga tingkat capaiannya sebesar 92,76%. Sedangkan pada tahun 2013, ditargetkan luas wilayah kebanjiran adalah sebesar 0,11 % dan tercapai realisasi sebesar 0,11 % sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%. Selama tahun 2012 s/d 2013 terdapat kenaikan luas wilayah kebanjiran sebesar 0,01 %. label 2.46. P t w·1 h T h 2007 20 3ena aan I ava a un - 1 Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ketaatan terhadap RTRW na na na na na 95 95 Luas wiJayah produktif na na na na na 79,85 79,85 Luas wilayah industri na na na na na 1,49 1,51 Luas wilayah kebanjiran na na na na na 0,10 0,11 Luas wilayah kekeringan na na na na na na na luas wilayah perkotaan na na na na na 14,38 14,38 BAB II 169 PERUBAHAN Rencana PembangunanJanglla Manengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2oa-2on Sumber: PDAM Kabupaten Batang Tahun 2014 Terdapat 11 (sebelas) sumber mata air yang dikelola oleh PDAM yaitu Sidosari, Combrang, Blambangan, Banyu Temumpang, Semaren, Karang Ampel, Kanoman, Sipragak, Sigandulan, Slincat, Sijajurang, Kalinongko, Sidandang/Tuk Songo, Lebak, Tlogorejo, Gedad/Ci trosono, Kalimas dan Nglimut. Pada tahun 2012 debet air dari 11 sumber mata air tersebut adalah 2.955 liter/detik dengan kapasitas yang dimanfaatkan oleh PDAM sebesar 881 liter/detik. Jumlah pelanggan PDAM mengalami peningkatan dari 39.034 orang di tahun 2009 menjadi 40.229 orang di tahun 2010, kemudian menjadi meningkat menjadi 42.339 di tahun 2011 serta meningkat lagi menjadi 44.913 di tahun 2012.
28. 4.Fasilitas Ustrik Kemajuan pembangunan segala bidang di Kabupaten Batang, menuntut penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Lima tahun terakhir a una en a anq a un - Tahun Jumlah Pelanaaan 2007 39.350* 2008 39.666* 2009 39.034 2010 40.299 2011 42.339 2012 44.913 2013 46.566 Tabel 2.47. Banyaknya Pelanggan Air Bersih dan Jaringan Pipa K b t B t T h 2007 2013
29. 3.Ketersediaan Air Bersih Pengembangan infrastruktur air bersih dilakukan oleh PDAM Kabupaten Batang sebagai Sadan Usaha Milik Daerah (BUM D), yang selalu dituntut meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Kualitas air bersih yang digunakan oleh PDAM sebagai sumber air baku relatif aman atau memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari Departemen Kesehatan, khususnya Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/90. Untuk indikator luas wilayah perkotaan, pada tahun 20 12 ditargetkan sebesar 14,67% dan tercapai realisasi sebesar 14,38% sehingga tingkat capaiannya sebesar 98,04%. Sedangkan pada tahun 2013, luas wilayah perkotaan ditargetkan sebesar 14,96% dan tercapai realisasi sebesar 14,38% sehingga tingkat capaiannya sebesar 96,12%. Selama tahun 2012 s/d 2013 terdapat kondisi yang tetap pada luas wilayah perkotaan yaitu sebesar 14,38%.
30. 5.KetersediaanFasilitas Perdagangandan Jasa Sampai dengan tahun 2013, di Kabupaten Ba tang terdapat 61 jenis bank dan cabangya, 5 perusahaan asuransi dan cabangnya, 80 restoran dan 9 penginapan/hotel. Sumber: PLN Cabang Batang Tahun 2014 Sebagian besar pemanfaatan listrik di Kabupaten Batang adalah untuk keper1uan rumah tangga, kemudian untuk keperluan sosial, untuk keperluan usaha, keperluan pemerintah dan keper1uan industri. a una en a enc a un - Tahun Jumlah Pelanaaan PemakaianListrik {KwHl Nilal Yana Disalurkan (Rpl 2007* 263.158 380.471.976 223.856.401.111 2008* 267.144 365. 771.140 214.136.448.796 2009 259.172 395.172.812 233.576.353.427 2010 275.116 336.369.469 194.696.544.166 2011 231.473 455.888.225 293.440.103.508 2012 253.867 468.170.138 306.737.248.151 2013* 242.670 462.029.181 300.088.675.829 menunjukkan kebutuhan jaringan listrik bagi masyarakat Kabupaten Batang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya pertambahan pemasangan, baik bagi perumahan, perkantoran maupun industri. Tabet 2.48. Banyaknya Petanggan Usmk, Kwh dan Nilai Disalurkan K b t B t T h 2007 2013 B.AB II 171 PERUBAHAN RencanaPembangunanJangllllMenengahDaerah (RPJMD) Kabupaqn Batang Tohun 2012·20l7 5umber: Oinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Tahun 2014 Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat dart lulusan 51/52/53, pada tahun 2012 telah ditargetkan sebanyak 1.151 lulusan dan tercapai sebanyak 583 orang sehingga tingkat capaiannya sebesar 50,65%. Untuk tahun 2013, ditargetkan lulusan 51/52/53 sebanyak 1.266 orang dan tercapai 586 orang sehingga tingkat Fo us umber Dava Manusia Ta un 2007 - 2 1 Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rasio lulusan 51/52/53 568* 571* 574* 577* 580* 583 586 RasJo ketergantungan 54.94 54.9 54.91 54.89* 54.87* 54.86* 54.84* 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SOM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SOM diarahkan agar benar -benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin da n profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya sain g daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan pendu duk. Tabel 2.50. k S h O 3 Sumber: berbagai SKPD Kabupaten Batang Tahun 2007 - 2013 Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anglea kriminatitas 175 168 222 232 242 273 342 Jumlah demo 2 2 3 4 6 7 10 Selama tahun 2007 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa angka kriminalitas mempunyai kecenderungan yang meningkat yaitu sebanyak 175 kasus di tahun 2007 dan meningkat menjadi 342 k asus di tahun 2013. Jumlah demo selama tahun 2007 sampai dengan 2013 menunjukkan kenaikan yaitu dari 2 kasus demo di tahun 2007 menjadi 10 kasus demo di tahun 2013. Tabel 2.49. Fokus Iklim Berinvestasi tahun 2007 - 2013 BAB 11172 PERUBAHAN Rencana Pembangunan Jangba Menengah Daerah (RPJMD) l(aiN,paten 8atang Tahun 20l2 ..20l7 capaiannya sebesar 46,29%. Selama tahun 2012 sampai dengan 2013 terdapat kenaikan jumlah lulusan 51/52/53 sebanyak 3 orang. Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan arah sasaran semakin meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Batang melaksanakan pengelolaan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja. Yang dimaksud anggaran berbasis kinerja adalah alokasi dan perkembangan anggaran didasarkan sasaran pembangunan dan capaian kinerja yang sudah berjalan. Penyusunan estimasi dan kajian capaian anggaran pada RPJ MD Kabupaten Batang Tahun 2014-2019, dimaksudkan untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis proyeksi keuangan ke depan. Analisis kinerja keuangan dilaksanakan terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah Kabupaten Batang didasarkan pada Lampi ran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dari pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ; Belanja (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung); serta Pembiayaan Daerah. Sedangkan Neraca Daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi Aset Pemerintah Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran tentang kebijakan dan capaian kinerja serta proyeksi ke periode yang akan datang. Kebijakan merupakan garis besar yang direncanakan akan dijalani atau ditetapkan untuk ditepati dalam kurun waktu pelaksanaan rencana strategis Kabupaten Batang. Kinerja capaian menggambarkan berbagai hasil pelaksanaan kebijakan yang dicapai pada tiap-tiap tahun baik berupa capaian lebih, capaian kurang, beserta perkembangannya. UIIR GU•IUN NIIGILOLAAIIIIIAIIUII DA-IH IDI'& -&NGIC& NNDIN&IN BAB Ill 11 PERUBAHAN RencanaPembangunanJangbaManengahDaerah(RPJMD) KabupatenBatang Tahun 200·2017 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Keuangan Daerah adalah ha k dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja. Analisis kinerja keuangan Tahun 2008 -2013, dimaksudkan untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis proyeksi keuangan ke depan. Analisis kinerja keuangan dilaksanakan terhadap kinerja pelaksanaan APBD da n neraca daerah Kabupaten Batang . Keuangan Daerah Kabupaten Batang dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah, serta peraturan perundang -undangan lain yang terkait. Kinerja pelaksanaan APBD kabupaten Batang Tahun 2008 -2013, digambarkan berdasarkan pendapa tan, belanja, dan pembiayaan daerah, sebagai berikut:
a.Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Analisls Pendapatan Daerah akan dilihat dari tingkat pertumbuhan yang berhasil dicapai sebagai gambaran capai an kinerja pada suatu periode tertentu. Sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010, maka periodenya ada\ah 3 (tiga) tahun, namun demikian agar diperoleh gambaran yang lebih baik pada Tabel 3.1 Daerah, Kondisi Kewajiban Pemerintah Daerah dan Kondisi Ekuitas Dana tersedia. BAB 11112 PERU BAH.AN Re11cana Pembangunan Jangba Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2011 berikut disajikan tingkat pertumbuhan dalam rentang waktu 6 (enam) tahun. Menurut Permendagri tersebut, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Berikut ini disajikan gambaran trend perkembangan Pendapatan Kabu paten Batang dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun. 0 z c • i ::::, ~$ ........... ui d - C>.... ""? ...; ...... ..... °' "° ....,....: ....,; ..... Ill,., ... 0 '"'... 1 ""0C> C> qo CJ O O C> CJ O a- oo U'l N ~ ,0 ,... ~ '° ,q-..... "'.... ""..,.; ..... .... Ill .....a, •0 0 N::::, ..0 E ::::, ~ QJ a... IU -4,,J e I IQ -4,,J IU er::: IU (IJ a:. c: IU 0 .... ....... ID O in 00 ,0 ..... ,.,"" CD ~ ... "": Cl!! ,0 ........ i - .,., - '° '° °'..; ,0 "'! ..... .... O Ill o IO O Cit g~ "" ... "' "" N ..... ~ :: - ..;.... ,0 0 0 0 ci lft 9! ... ....., 0 ... ,0 ""0 ...; "' -...: -N "' u, IQ u, - ~-1 x: ~l-~l---l--4~~-f-~~~--.~~-l--4~~~~1-- .....-4~~-+---tl--+--4---1 .... ~ • a, l"I IU 0 -0 N CJ g g 0 0..., ,q- ..... ... 0 N 0 ~ ..... .... 0 OI .. ... gg C> C> ~o ..... C> O O:? ~~ N ,o ~~.,., C> C> 0 0 C> C> 00 ~~ MN ,0 °'ID e-, -;;. ~ ,0 N ... 0 N - - - ci:r.---<lr.---4-~~--4-~~~~~-4-~~-4-~~-+-~~+--+~+-~~~--4-~~--4---4 a:: - .. #- -$ N ,0 ~,o - .. .., .... # # ID a, ...q • N... . ... PERUBAHAN RencanaPembangunanJangllaMenengah Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun2012-2017 Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pendapatan Kabupaten Batang selama 7 (tujuh) tahun laju perkembangannya adalah 6%. Perkembangan PAD selama kurun waktu tersebut mencapai 8%, dengan kinerja perkembangan ter tinggi ada pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan yang besarnya 22%, dan urutan kedua adalah Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang besarnya laju perkembangan adalah 12%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang telah berhasil mengembangkan sumber pendapatan lain di luar Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua sumber pendapatan ini secara ·tradisional memang merupakan sumber PAD yang terbesar dan dominan. Dengan berhasil dikembangkannya sumber P AD lain, maka Pemerintah Kabupaten Batang telah berhasil melakukan diversifikasi pendapatan. Sumber pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan provinsi laju perkembangannya adalah sebesar 4%. Laju perkembangan 4% yang lebih kecil dari laju perkembangan PAD sebesar 8% mencerminkan kemajuan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Batang Kondisi pencapaian tersebut karena didukung dengan arah kebijakan pendapatan daerah, yaitu : 7654321 ··-···..,...-··-·-' ---· LAIN-LAIN PENDAPATAN OAf RAH YANG SAH 300.000.000.000 200.000.000.000 100.000.000.000
1. 600.000. 000. 000
2. 500.000. 000. 000 400.000.000.000 -PENDAPATAN TRANSFFR 700.000.000.000
3. 800.000. 000. 000 -PENDAPATAN ASU DAE RAH /.. soo.ooc.couooo
4. 1.000.000.000.000 Gambar 3.1 Perkembangan Komponen Pendapa tan di Ka bu paten Batang selama tu iuh tahun terakhir BAB 11116 PERUBAHAN RencanaPembangunanJangbaMenengah Daerah(RPJMD) KalNQMlten 8atang Tahun 20l2•2017
a.Penerimaan PAD yang bersumber dari peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
b.Peningkatan Dana Perimbangan yang bersumber dari : 1) Peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak; 2) Peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; 3) Peningkatan alokasi DAU; 4) Konfirmasi dengan Pemerintah Pusat terkait alokasi dana lain (OAK, Dana Penyesuaian dan Dana Insentif Daerah/DID). Kebijakan tersebut juga didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta penyempurnaan prasarana dan sarana.
b.Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan pembela njaan pada periode Tahun 2007-2013 dilakukan melalui analisis belanja daerah. Adapun kebijakan Belanja Daerah Tahun 2007-2013 adalah sebagai berikut 1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang diang garkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi : a) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesu ai dengan ketentuan Perundangundangan; b) Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya; c) Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual pro duksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak; d) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerlntah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; BAB 11117 PERUBAHAN Rencana PembangunanJangbaMenengah Daerah(RPJMD) KabupatenBatang Tahun2012·2017 e) Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai polltik; f) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota; g) Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada kabupaten/kota; h) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti p enanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. 2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi : a) Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS; b) Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bah an pakai habis, bahan material, jasa kantor, sew a alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya; c) Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat -alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-atat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain -lain. Belanja Daerah adalah pengeluaran untuk memenuhi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang diperuntukkan pembiayaan gaji pegawai dan berbagai aktivitas pengelolaan pemerintahan Kabupaten Batang.Belanja langsung berupa pembiayaan yang dikeluarkan untuk memenuhi pengadaan barang modal dan jasa untuk keperluan pembangunan ataupun investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten BAB Ill ls PERUBAHAN Rencana Pembangunan Janglla Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 20'2·2017 Kinerja realisasi belanja terhadap total belanja dapat dikatakan mengalami perbaikan, dalam pengertian ini yang dimaksud adalah bahwa belanja terhadap total anggaran secara berangsur-angsur berhasil ditekan dari sebesar 66,86% pada tahun 2011 menjadi 65, 76% pada tahun 2012, dan kembali menurun lebih kecil menjadi 62,01 % pada tahun 2013. Penurunan ini terjadi karena berhasil ditekannya belanja tidak langsung dari 56,30% pada tahun 2011 dan menjadi 51,31 % pada tahun 2013. Apabila ditinjau dari aspek pembangunan, da n investasi yang dilakukan, maka penghematan atau penekanan belanja tidak langsung berhasil meningkatkan belanja langsung yang merupakan belanja modal dan belanja pembangunan ataupun pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Batang. Belanja langsung Kabupaten Batang telah berhasil ditingkatkan pada tahun 2011 sebesar 33,14% menjadi 34,24% pada tahun 2012, dan kembali meningkat menjadi 37,99% pada tahun 2013. Secara akumulatif, peningkatan belanja langsung Pemmerintah Kabupaten Batang adalah meningkat sebesar 7,13% dan peningkatan terbesarnya dicapai oleh belanja modal yang meningkat sebesar 13,88%. Sumber: DPPKAD Kabupaten Batang, 2014 ronorsi ea isast e an a er a ao ota e snta Ka upaten Batanq No Ureian 2011 2012 2013 R.ata-rata Pertumbuhan 2 BEL.ANJA BEL.ANJA TIDAK LANGSUNG 66.8611/D 65,76% 62,010/o -3,67% Belania PeQawai 56 30% 56 42% 51 31% -4,43% Belania sunaa 0.01% 0 01% 001% -31,93% Befan1a Subsidi 0 00% 0.00% 0.00% Belania Hibah 319% 3.99% 2,48% -6 37% Bantuan Sosial 110% 1.02% 4,69% 176 72% Bantuan Keuanaan 6.09% 0.00% 345% Belania Tak Terduqa 016% 0.09% 0,08% -23 84% Belanja Bantuan Keuangan 0,00% 4,23% 0,00% Kel)ada Desa BEL.ANJA LANGSUNG 33.14% 34.24% 37,99% 7,13% Belania Peqawai 5.84% 5 64% 6.29% 4 04% Belania BaranQ 16.24% 13.77% 17.81% 7 07% Belania Modal 11.06% 14.83% 13.89% 13,88% JUMLAH BELANJA 100.000/o 100.000/o 100,0011/D 0,000/o b p Batang. Berikut ini dalam Tabel 3.2 disajikan proporsi {%) realisasi belanja terhadap anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Batang secara total. label 3.2 "R r ·s, ia Terhad T 181 BAB 11119 PERUBAHAN Rancana Pembangunan Jangba Menengah Daaah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 20l2•20ff Kabupaten Batana Rerata No. Uraian 2011 2012 2013 Pertum buhan 2 BELANJA 796.248.255.493 900.205.033.365 1.067.412.675.201 15,82~ BELANJA TIDAK 532.358.814,240 591.981.64 7.379 661,905.860.907 11,51~ 2.1 LANGSUNG Belania Peaawai 448.323.046.452 507.933.399.316 547 .648.556.006 10,56% Belania Bunoa 101.678.326 82.530.764 62.958.879 -21,27% Belania Subsidi - - - Belania Hibah 25.389.362.750 35.935.641.250 26.446.874.000 7,57% Bantuan Sosial 8.766.946.152 9.154.307 .249 50.049.360.230 225,57% Bantuan Keuanaan 48.528.685.000 - 36.807.350.952 -11,84% Belania Tak terduca 1.249.095.560 765.998.200 890.760.840 -11,19% Belanja Bantuan - 38.109.770.600 - Keuanaan KeDada Desa 2.2 BELANJA LANGSUNG 263.889.441.253 308.223,385.986 405.506.814,294 24,181M:i Belanja Peaawai 46.538.598.799 so.778.323.514 67.174.322.026 20,701M:i - Honorarium PNS 19.033.761.364 15.137.230.010 20. 734.693.768 8,25% - Honorarium Non PNS 23.475.153.225 22.365.363.018 26.154.202.708 6,11% - Uanci Lembur 744.635.500 1.099.796.000 1.534.440.750 43,61% - Belanja Biasiswa - - - #DIV/0! Pendidikan PNS - Belanja Kursus 3.285 .048.710 1.780.985.500 1.772.045.050 -23,14% Pelatihan Bintek - Belania Peaawai BWD - 10.394.948.986 16.524.639.750 - - 454.300.000 Belania Barano 129.308.569.815 123.964.577.623 190.109.518.494 24,HIM:i - Bahan Pakai Habis 34.849.039.291 9.739.409.769 13.308.408.226 -17,70% - Bahan Material 26.253.098.177 17 .973.679.550 26.983.606.772 9,30% - Jasa Kantor 16.842.463.339 21.529.337.556 23.723.657.792 19,01% - Premi Asuransi 1.226.465.513 1.238.437. 375 725.074.400 -20,24% - Perawatan Kendaraan 6.859.742.276 7.490.300.190 8.887.024.416 13,92% Bermotor - Cetak dan 5.858.589.693 6.729.960.761 8.039.945.699 17,17% Penaaandaan - Sewa 2.371.016.228 1.954.420.573 3.516.493.561 31,18% - Makan Minum 7.841.556.745 4.947 .632.370 7 .407.872.650 6,41% - Pakaian 1.658.789.700 1.744.940.655 2.456.552.215 22,99% label 3.3. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kajian tentang belanja langsung menurut Permendagri 54 tahun 2010 juga mencermati proporsi beban tetap yang harus ditutup atau dipenuhi dari belanja langsung. Beban tetap yang dikaji antara lain proporsi pemenuhan kebutuhan pegawai, pengeluaran bunga, subsidi dan hibah, bantuan social, bantuan keuangan dan lainnya. Berikut ini pada Tabel 3.3 disajikan perkembangan berbagai pengeluaran tidak langsung tersebut dan rinc iannya untuk melihat bagaimana pola pengeluaran belanja tidak langsung tetap yang terjadi dalam anggaran belanja Kabupaten Batang. Penyebab lain yang signifikan adalah adanya peningkatan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggaran DPRD serta KOH dan WKDH yang meningkat sebesar 43,65%. Selain pengeluaran yang sifatnya gaji dan tunjangan meningkat, pengeluaran tidak langsung Pemerintah Kabupaten Batang meningkat secara tajam pada belanja bantuan social yang meningkat sebes ar 225,57%, dan juga belanja pemungutan pajak daerah yang meningkat 29,93%. Disisi lain Pemerintah kabupaten Batang juga berhasil menghemat belanja bunga sebesar ·21,27% dan belanja bantuan keuangan sebesar 11,84%; dan belanja Sumber: OPPKAD Kabupaten Batang, 2014 Rerata No. Uraian 2011 2012 2013 Pertum buhan - Perialanan 11.625.812.447 12.603.104.136 14.535.521.106 11,87% - Blj Kursus, 502.340.300 2.075.763.500 2.182.219.250 159,17% Pelath,sosialisasi, Bintek - Pemeliharaan 9.596.670.281 20.010.065.408 35.935.892. 023 94,05% - Jasa Konsultasi 2.394.117.575 1.076.354.235 5.063.143.325 157,68% - Survey dan 377.759.550 192.327.250 363.654.800 20,00% Penyusunan Design Enaineerina - Belanja Barang dan - 12.853.342. 795 21. 777.585.689 #DIV/0! Jasa BLUD - Belanja Barang Yang 1.051.108.700 1.805.501.500 15.202.866.570 406,90% Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiaa Belania Modal 88.042.272.639 133.480.484.&49 148.222.973.774 31,llCVo - Belanja Tanah 486.762.950 3.011.698.550 587.065.800 219,11% - Belanja Peralatan dan 28.026.464.788 34.414. 713.846 36.424.978.584 14,32% Mes in - Belanja Gedung dan 21.909.607.735 61.530.138.417 59.684.602.403 88,92% Banaunan - Belanja Jalan irigasi 26.737 .241.935 29.874.695.825 48.759.821.697 37,47% dan Bangunan - Belanja Aset Tetap 10.882.195.231 3.915.692.300 682.813.600 -73,29% Lainnva - selama Aset Lainnva - 733.545.911 2.083 .691. 690 #DIV/0! JUMLAH BEL.ANJA 796.248.255.493 900.205.033.365 1.067.-412.675.201 15,82CMl BAB Ill In PERUBAHAN Rencana Pembangunan Janglla Menesagah Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun2012·20l7 Belanja langsung yang meningkat secara signifikan adalah belanja langsung pegawai terutama uang lembur yang meningkat sebesa r 43,61 % dalam kurun waktu 2011-2013. Belanja barang sebagai cerminan belanja pembangunan meningkat sebesar 24,61 %. Peningkatan ini dipicu oleh peningkatan belanja Kursus, Pelatihan dan Bintek yanh meningkat sebe sar 159,17% dan belanja jasa konsultasi yang meningkat sebesar 157,68%. Belanja yang bersifat pembangunan fisik meningkat secara signifikan pada belanja gedung dan bangunan sebesar 88,91 % dan belanja pada jalan dan irigasi sebesar 37 ,47%. Peningkatan pada belanja fisik ini diimbangi penurunan pada asset tetap lainnya sebesar - 73,29%. Jadi secara komulatif belanja fisik untuk pembangunan hanya meningkat sedikit dalam kurun waktu bersangkutan. Hal ini mencerminkan bahwa belanja langsung Pemerintah Kabupaten Batang masih bersifat pengeluaran managerial pemerintahan. 321 200.000 000.000
1. 400.000. 000. 000 -oeJanja Tidak Langsung -------- 600.000.000.000
2. 1.200.000.000.000 Belanja Langsung 800.000. 000.000 1.000.000.000.000 Gambar3.2 Perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Kabupaten Batang selama tiga tahun terkhir tak terduga sebesar 11,19%, semuanya dalam kurun waktu yang sama yaitu tahun 2011-2013. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah N omor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Oaerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Pemerintah Daerah Kabupa ten Batang selama kurun waktu Tahun 2009 - 2013 yang telah di audit dapat dilihat pada Tabel 3.4 BAB Ill 113 0 0 C> 0 0 ~ C? <=? C) C> \D - 0 N N \D ...... C>VN 0,-._0000 \0 '° c:i oei- °'...., \DOV N \D 00 V LO (1\ LOl'.,....;N,._: ....... er, ..... ,.., ..,. ..... 00 (J\ ........ C> C) C) O C? q ..,. \D ...t-,..._..,. _ ~ ..... ~ ff;~ g ....,. LO - °' r-.i =LO 00 00 =-- ..,; ..... 0 0 oo LO ~ Pl,.... ........... C> • LO .... \D,.... . co C) • 0\ 0...,.,... . N ....... . "° "° C>C> 0 CC> qqqqq \DNO"<l"N ow C> 0\ ...... o '° qoo ~ \DVONO\ \Dl'-C>C>N LO\D NM 0\ r-.ir--::.,....;r--:: ...... -4V--t..,.....V CON \D .,....; oei- ,..; O C)C) C) C) C> -............. ..,. C> ......C) .-I LO C1\ a:i 00 '°tD V LO .......... 00 = LO C"'l..... ...,. ....... .... co 000 C) C> C) . LO.,... o, ,..., Pl CX) \D Pl 00 oej- C1' N 00 LO \D ..r:q ...... c;n N Pl \DC) ..... NOO 00 ...; ci &ri tD LO -0 ...., ..... -e- C> c:, c, qqet LO00 N ...... ...,. 111 \D ........... \0 \D .,....; C> ..,. ...,. \D LO M t.n LO oei- o ........ -Ln 00 .-I ci.,....; ¢ ..,. l.l'l '°,..., ..... ..,. C) OC> 000 ..,...... N '° CD C"'l ........ '°" C"'l LO ¢ Pl LO ..,. \D In N C> ~ ....; .... co .... C) C) '° Ill '° °'C) C) \D ..,.NV C) 0 a, q q q ......... In Pl C) (J\ ~ .....N M M W M....+l'- V tD LO MM'° CD CD M CX) Pl - 00 c:i »o 00 N -e- LON LO O 000 q LO 1,1') °' "' Nco (1\ Pl ..... a> ..... 00 '° ....., CD O O O'I CO 00 QO (J\ Pl LO C) N \D N V a:i r..i "CO LO (J\ LON LO 00 CO ~ en ~ "'C>- . o C) • NO """" • N CJ'I • = en00 .., ...... .,i C> 0 qo c:, -.. LO O a, UI en ..... . ..,.,- co UI ·mC) • ~i r-.i "? N oo qo o~ Oo 00 co • Mm ""..,•N QO • \D co Ln "°lft C) 0 ~~ Oc, Oc, C) 0 ~GD ""'"'00 N \Om LO '° "' 00 oc, LO " °' .., ~:s ........ . $~ ........ "'! N C0..,. ,.. ....... -..; - .... C>O C> 0 a, -. O UI N UI N co cn ~i..,. . \D CD Nl'fl NN ......... lft ..-4 'C>C>C> c:, c:, C) C> NO Pl co C> ~ C) q ""co C> CD "<t" C> r--, °' \0 -.i LO en N CO _. LO C) C> C) C) C) 0 - Ln coC) co Pl C) r-, Pl - ¢ \D00 \D Pl r-, Ln (J\ U"I ,...; 0\ LO V Pl \D Pl Pl C> .... Ln N ....... C) C) C) C) C) C) C) C) C) e>oooqqqoo c:,.-,NNC>...,.C>OO \D'<l"..,.\DLOQ>C>.-.c;n '<l"\0.-i_.,-....,-....c:,Na;> LO '° oei- .,....; ci oo ci a:i vi l'-LONLOOQOO.-.c;n OCOCD'<l"LONNlllN 0\ ci 0\ c:i a- r-.i °' oei- oo l"'lO-VN\000..-t c;n COLO LO q r-,. <:> 0 C)C) 00 0 o q q q oq q C) \D _.. 00 00 00 C> I'- LO LO CO I'- Pl O l'-l"'l..,...,._\00 ...; ,..: r.i ....; °' r.i o ..,.\O,...._l"'l .... (J\C> ,-..\0\DLO,-.....,.CO M '° LO M ..o c:i a:i<l0....,.\0,-....'<l"O'IN l'-00 NNOO oei- .,....;LOa:i Pl .............. ..... en 0 0 N .., ... 2 m c m - - - • - ID c ID MC> Lil '° I I 00 C> 0 C> 00 .,, ID C> 0 '° cn OI lft CJ! C? ~'° ~o q 0 0 qo '""! N 0 0 "'! ""? ~ ~ ID.,...., M • 0 0, ...... 0 C> C>---. .... N CD ID '° M P'I OI, \ON ID N 00 C1\ 0 0 ...... '° ID C> 0, v......... .......... N '° : 0I.I") r-, • IO -e- (1\ '° ON ..... GO I.fl ~ v N CD ... «1 (Tl ,.., ...: «1 OC> 0 "' cn • vi '° "' ..... ,:.; ai 0\ ,:.; ,,, CD N ..... v v- 0 CD ....... .. C> ..... ..... I.I") ..,,. '° I.I") := I.I") "": CJ! I.I") I.I") ....., 0 °' I.I") r-: ..... "' ..... lft OI ..t -: .... "! rJ t"'i O? t"'i ..... "?0 ....., O'I I.I") ... N ....... CD N N • N N N ...... CD CD v ..... I.I") ID \0 lft .. '° v m v ... N O'I O'I M N '° ....... ...... I.I") a:, OI ..... MO N • Ill oo oo N Ill t"') '° GD • Ill N ..... CD ~ ..; o. ci;! ..,,. N ....... ..... o .,, ... ..t ... ... N Ill ..i ,..; C> C> C> °' . • C> C> C> C> C> Ct Ct '° C> 0 fO an Ctl -q q q C! q q q q oo "! N q C) "'! '° "? O! 0\ ..... N °' C) C> 0 C> CD mi ..... N C> t"') .,, Ln Ill 0C) 0 CD - C> C> g C> an Ill '° '° 0 CD : C> 0 lft ~ ...... ~ N en C> N II'? IO CD Ln C! '""! "": • ... Ln l'"1 Ln CD ..j ci 0 0 N • ...: '° Ln N rwi ID '° ci N ll") 0 v 00 I.I") 0 ll") 00 ..... 0 CD ~ '°~ '""! Cit? N Cit? a"? U") (X) CD IO '° U'> ,-... GO N ~ Ill ... '° -: ·O ... rJ ...... N '° lft 0 v N ....... ,..; I.I") t"') t"') M • Ln N C> 00 ~ '° U'l Ln ....... N Ill '° '° \00 0 '° '°N t"') "' r--, ..... .......... 0 ..... t"') "' v 0 "'0\ '° .,.; a:, " ~ "? . lft .... OI..,,. . C> ..,,. vi GD "' .. ~..... ... "'.... "',..; ..i C> C> 0 0 C> 0 0 C> 0 • 0 lft '° C) C> '° ..... ... ..... C> C> q C!, C> 0. 0 q q C!. ~ N q C> "'! °' O! ~ ci N en (X) a:, v .... 0 C> 0 0 0 ,..; -e- Lil ... r--, ..... °' en C> N ... 0\ OI 0 0 0 0 lft '° r-, 0 .... '° '° 0 • 0\ N C> .... ln Ill N C! q N CD Lil t"') '° .,, 0\ OI .,, , ..... 0\ CD ..... co ii\ ..; r-, 0 0 ...: ... '° ..... O'I rwi rJ ,..; '° N ..... M cn Ln U'l C> 0 0 ..... ..... - " C! ....... C> ~ VI °' (1\ Ln Ln 0 "' Ln ..... v °' ..... ..... '° i ... "" ,....: "! ai t"'i ,....: q N 0 q a5 "':' GI? 2 N '° °' ...... C> 0 ..... C> .... C) ..... 00 '° an ... '° ....., 0, "' '° GO ... ;l ..... C> ..... °' en 0 '° - '° ...... cn GO 11'1 '° Ill N ....., ..j ... rJ ~ GO GO ..... ... In ..... 00 v ... N ui ,... ,..; w '° pt IIO °' GO O! ..... ... 0 C> C> 0 C> 0 C> C> 0 .,, ....., I C> ,,, CD • " ~ ; ; 0 q C! C> C> C?, C! (1\ q O? II'? "? "? 0 CD : 0 C> 0 ,., '° ....... ..... N ..... 0 '° ... QO ln C> .,, l"'I QO ,.0 "' cn °' P'I....., M N .,, an lft N C> N CD QC) ~ Ill ...... ... ..... ..j ....... cn °' ....., ..,; '° ci vi c:ii ..j v ~ v ~ "''° co cn ..... N U'l QC) ...... ....., 0 "": 0\ ll'1 ... ...... ... ll'I ~ ..... l'f'I ..... '° ...... ~ "' .... 00 lft N 0 ... ..j rJ ..... 0 ~ QC) '° ..... ..... ....., ..... co QC) ..... Ln ~ en 0 ... ....... '° ID ..... '° '° GO Ill 0 ""': ,., ~ 0 ..... CD 0 N ..... ,,, CD '° 0 11"1 ..... rJ O! N GI! ..... GO 0 CID en '° ....... .,, N • ... ... '° "' ..... .,, '°..... ... C> C> C> 0 ' I C) C) 0 ,,, .... 0 I .... Ln Ill en 0 C> ~ 0 q C> ~ "! Pl q "'! ~ "? O?. . ci a;'..... N CJ C> C> 0 In CJ en CJ 0 en cn 0 00 N Ln C) In '° C> ...... "' '° '° en C> CD ~ ..... Pl 0 "' - "' v ~ ....., "" ..... 0 v N • '° ci '° ci v 00 N ,..; ..; cn 1.1'1 11"1 ....., I.I") v ..... ,., ...... en cn a, ""': 0 ..... CD CD '° Lil CJ! N ~ ..... en 0 00 "'.: OI 'ID In "? ... ..... cn ....... ....., • "' ,....., 00 ,..; ....., 0 00 i ....... .,, ....., \D 00 ..... ....... P'I '°N Lil v "' ..,,. OI ,,, N '° N .,.-4 ..... rJ ci ...... Cl'II ... ... M .... ,..., Ctl Ln ....... • "' ... ... \D ... .... In '°..... ... "'0 3,: 11.: ~ c z IO Ill .,c 16 0 ..,, ::::, I z z ·- 11,1 cc:: .::::: a. a.Q.J cu ~ w c Q. ~ 11.: O> ~ : z ~OU I Q.J ~ I~ c :.::; Ill z c c c:: z IG Q) 0 - c:: w .... c:: w ~ ... ::..::: z E ~ z z OU z z 8 .,c ;3 ~ E .,c c: ~ :g - .,c 11,1 0 OU c .,c -~ .,c a:: c: OU A. .c:: ..,, A. ..,, '5 - L. Q.J z )- a: ~ ,0 c:: .c:: 0, cu c: ~ Q. z c z ~ z z...... ~
3. 0..,c <( a: c "O a: z E c Q z ~ m c:: c .= .= c ::, c:: c c c "O ~ ~ u, c - ::5 '° OU ti z '5 3 - u, ,,, c:: ..!!! ~ "iii j z a.. - z OU - - -g "jij :z:::..., c "'~ ... ~ OU ::::, ;3 ~ '- m ;3 OU ~ .,c ;3 ; ; .,c .,c "' 0 c ~ :::::, c .a ~ c: ... ~ ! t- z c ·- ~ ·;:: ~ t- t- ,0 "' ±:! ~ :it ..,, cu z z en ... ~ z c a::: cu Ill ... u:::::, .c:: .,c .,c ~ l!) ..., z z c 0. ... c: z c :s ~ en c £ ~ '° Ill) Ill) ... Q.J ~ !:.!::::, c: z ~ c I c :1 ~.c:: Q.J OU c 0 0 ~ .t:. c ~ Ci OU ~ c:: c c .. Q. ..... ~ .. 0. c: ~ 3 c: ~ OU g {!!. ~ ,a 0 c 0 :z: Ill) Ill) .... "' ::c m :c OU .::. ::c ::c - - Ce ::c - :c ~ ~ ,0 Q.J c j u j .c. g j j ~ ~ -~·c c: c j ~ c: j j"jij "' 0 i ·s E .fl .... _, OU m .fl <( !>,! OU t- Q.J cu ~ ~ O> cu ~ ~ ~ - - ...... :E :E ... {!!. .fl cu :::::, "' -!2 :E :E ,o E :E :::::, :E :E :, :, c a: ::c :z::: ::c :::, ;:§ OU :::, en ::::, ::..::: <( :::, :::, Ill 11,1 d:I Cl.I ::::, 11,1 ::::, :::, 11.: ~ ...,. 0 ...,. .,c a: ...,. ...,. !1111: !1111: a. ...,. ::.Iii: ...,. ...,. ... Ill - - - m 4 • - - - .... Q) .s:::J E ::::, ti) C) - ID 1- P4 N ID C) - 0, I I 0 UI C) CC? Lil <D ~ ...... ~~ en ... I'! ~. N CZ) M . M M CD -e- P4 N\O ,,,., ... .. .. Lil en en en ..... .......... N P4 N,..._ ~ M Ln - ~ ...,. -e- CJ'! N 00 .. .... CID 00 co ,..._ ..... e» r-: ...;. 0\ .... Pi viLil ...,. -e- N cn co C) ... ID -e- N r-, CID <D "'! M II\ N 0 en P4 .-..i 00 °' .... ,..._ .,, cn .,, c, ...., N ,..._ ...... Ln M 0 ..i ..N °' N M .... CZ) ..... CZ) \D VI ..... <D 0, C) LI"> \D ..,. .,, .. en °' ~ N 0 r-:i 00 N C! pt CD '° c:i ...,. -'<T ...... ...... c::i ID ..,.., ...... UI .,; in...... ..... .....~ ..... ... O pt ... N .., lft .,, ,.. NN 0 c» c, C> 1.:0 ;! _, en C> - In • • en 0 0 0 C> q ..... q q II\ "! ~ ~ ~ . LO \D ...... CZ) ...... cn Ch °' CZ) LO ID ID .... ~ ,..._ ...,. C> 0 M ...... Lil C> 0 pt IDcn ID N r-, ,.... ":: "'! ID ..-J; N In GI!-: ~ M 00 co in ...... co """' ,.. ,..:: .... II\ N 0 ...., ...... ...... '° \D ..... CJ'! N co ...,. Ln '° C> ID C> \D UI .... '°... r"i ~ N ... 0 .-..i ~ "'II;: "° ... 2 ....... ..... ....,; CD Ln tti. '° M Ln ,..._ ID ...... ....... ....... ID ... LI'? CJ'! ~ ...... 0 "": CZ) ...... C> ID ID c, ..... ..... co -e- en '° '° N l,O N ±. ,..._ '° -M ....... '° Lil - ....; CD ,..; ....... .. ...... CD N ... pt .-..i ... ... .., N roi roi C> s C> 0 1- .. U"I 0 0 ;:::.- .. c::, 0 CID .,, C) C) C> \D "':. ...,. q q "! q C! ~ "'II;: ~ LO a, Ii ...,. ID -e- Ln pt (X) C) r..:- .,, v .. pt 0P'I ..... M °' ,..._ ... CZ) ..... C) fl'I °' °' .. .,, ....... \D Ln a, \D a, ...,. "'! \D Lil ..... pt °' 00 CJ'! '° U'l "! ... GO I.._ ...,. C) 0 ,..._ '° ...: ,..._ ,... .,; ..icn 00 ID cn M v C) N a, an .... .... C) C) N ~ (X) .. ":: ID C) ,..._ N Ln °' 1ID ... i ... ~ ~ °' .... r-, ID "! ff! "!0 CIO ..... .-..i ui C) - ..... • ,...._ N M """' ID N M cn ....... co 0 ..... ..... = en r-, ~ Lil .. r-, ...... CD \D IO cn 5; ... .,,j "" ..... Cl ~ U'l .-4 .... Cl!...... !i ..... - N a C) ..... .. U"I ..... '° N ... an ..... ..... ~ IO CD CD pt ...... CD en O! ..i ....; ... C) C) 0 C) ,..... ..... Ln 0 C) - ..... 0 0 .. .,, C> q q ~ M UI Ln 0 q co Cl! 0 ~ "! ~. cn '° 0 l,O M en ...,. ,-... C> 0 ,...r .... 00 CD N ... a, M a:> a:> '° CD - Ln .. CIO • 0 .... 00 ID I") ,..._ M ,..._ Ln N cn Ln LI'? ... ..... 11"1 .,, .... CID 0 N I") i i '° Q'I ID ~ m ....,; ,.; vi tti. 0 0 ...... ...... °' - M ,..._ ..... ...... 00 ID cn ...... Ln q r"I OI ....... .... 0 11"1 pt ....,; '° ,..._ N ,-..: N UI N .... ... 2 co cn '° .... cn ..... tti. ..... .... ,..;U'l ...,. P'I Ln 00 M CD CD C) CD ...... ..... cn M '° ,..._ cn ,..._ ID .... CD 0 0 0 0\ °' 0 .. ....,; ..,.:; .e 'I? c-,; • °' CD..... ~co 0 P'I P'I en roi .... •0 ,.,, '° .... ..... pt ..... lft 1ID 1ID .... ..i .... 0 C) C> C) 1..- '° P'I 0 0 - CID I I .. ""0 q q q v IO Ln q ~ U'l GI! I'! I'!""? 0 In \D °' U"> ....... LO 0 c::, 0 .. In UI 00 ..... R M en ... N ...... Ln ,.... '° ID Lil C) ":: 0 .. M ":: P'I '° 0 .. CD a:i d ID Ln M ID 0 ~ ..i ,q- ID .-..i • .,; 0Ln ..... ..... an en 0 co °' N ~ P'I ID lft 0 ":: CJ'! ..... .-4 '° ID g d ... ....,; ID .... .. ID U'l C) ,.,, m U'I ...,. r"i c::i = ..II\ CTI 0 cn ...., CZ) ....... cn N ...,. ...... q "": 00 UI C) M ...,. ..... 0 ... ~ ...,. ...... I~ • ....,; ~ ~ .... lft ... U'l ui M ...,. - '° .... .. -ID II'! ..... .. .. ..... .,, '° ID ....; ....; ..i c z c c c "' ro c::a.... ro .... c ~ '° - z.:,,c >- (I) ~ c en ro 0, "' c ~.0 "' c ~ .0 c ~ E IU E t; "' z ...... c5 ...., ~ c "O ::IIc: (U "in c: (U .... a ~ro Q. z ~ Q. > :.ii: = m ~ .... ~ = :5 ;; ....... .:,,c z z fl) ,c ::, Ill ::, g ....... a, ~ ~ ... ...... c c u z z c c ; > c c "' IU c c ~,c ::, c ~ ~ ::, z 0 ...... c z - z z z ~ IO c: c cc II.I E E E cc cc c E c ,c z ~ ro "' Cl > ~c Cl g Cl c::a = "O IU .:,,c IO IO IO tO :,, g g j -~ ~ z "" «i «i .~ -!!l en c «i en en "O .... "O "O "O "O c ~ u ,:, ~ E ...... ~ l9 !!? ~ ,c c: c c ~~ ,c c: ;.:2 ~ '5 z "' ftJ IO '5 ftJ z ~c 0.. ::, ,c = ~ ~ ::, ~ ::, ::, !9 c c CJ :.ii: Cl "iii "iii 1ii O\~ :.Iii: ·.;; ~ :.ii: = c .... ; ro "' cc Ill !9 Ill .... :g ~ ~ ~ U) ... "t; '° "' U) :c "" ::c Ill ::c ::c ::c IO c c c Q.) 0 ~ Q.) >-.,..:. i! (U ~ "O IO IQ IO =5 t:; >c > IO CJ :5 > j j :5___. c "O "O c :§ .!2 c c cc ...... -=U) a, a a tO :I[ ::II i:5 ci '° "' :I[ ::, i5 2: :I[ :I[ Q.. c ::::, :.Iii: oc 0 ....... ::::, :.: ::, ::::, ::IIru ~ ., w Q.. .t:::. ...,. ... ., ., ...,. • - PERUBAHAN RenccmaPembangunanJangba Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batcmg Tahun 2012-2017 Sedangkan untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Batang, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Batang 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.5. (I) ..0 E ::::, c.n ::.e ::.e ::.e ~ ,..... \0 C> C> 00 0 0 0 q I";. Ll"I ~ N .... Ll"I r-, °' . . v c::, N N v °' C) N °'Lrl q v ~ 00 Ll"I 00 °'. c:,' .... ~00 v c:, 00 "' ....... OQ M M .... r-, Lrl Ll"I N 0 ....... ....... N ....... N °' °'Lrl '°\0 C) C> ,..... ....... N ....... ::.e ::.e ::.e ::.e C> 00 00 M 00 0 0 0 0 ~ ~ co ~ r-, 00 " N N . . 00 \0 ...... ...... Ll"I .... C> N C> M M \0 N ~ \0 C> °' c::, . . 0 ' M co()C) r-, C) O' r-.i,.. M \0 Ll"I ... M C) M v 0 M I"") -e- M N (J\ .... v C> M "'CJ\ M C> -M Ll"I .... .... C> N I ::.e ::.e ::.e ::.e C) " r-, \0 0 0\ D 0 0 0 Ll"I N v ~ q C) 'ii \D " 0\ °' . . . .... N M M .... M 00 C> N 0 .~ 0 co ....... ....... v C> " C> N ~ . . N Ll"I M ,,-t c: C) 0 0 ,....., 00 ::, - ... N C) In M 00 co \0 ..c. ~ .... Ll"I v C) C> ro 0...... N r,J M O' - M v c: .... C) CD fU c .... .... ...... IllIO ~ ,..... .... co M c: M QJ ...... ~ ::.e ::.e ::.e ::.e " \D C> °' <""') Ll"I 0 0 0 Q ~ I";. C) r-, CJ\ " :::, Ll"I .... v v . . . .0 Ll"I N ...... ....... N N 0\ .... C> .... ro \0 C> .... ....... N Ll"I °' °'~ . . 0 . ...... a, M M (J'I (J'I C> .x: ()C) N \D N .B 0 " 00 \D r--, c: .... °' 00 v r-, "i:: 0 N C> Q) N Ll"I (J\ E N \D Q) Ll"I C> Q... -c ~ c: IO :::, ::.e ::.e ::.e ::.e " r-, C> \0 \D Ll"I Q) 0 0 0 0 q r-, Ll"I ....... ~ r-, ~ \D - '° \D . . . \0 .... CJ\ °' v a, N Ll"I C) ....... 0 ~ "": C) C) ()C) -e- N \0 "iii 0 . C> v r-, ro °' \0 0 C> ~ \D C> Ll"I 00 0 N N N v Ul 0 00 \0 C) N :!2? N .... ...... .... Ll"I ro " N c: 00 r-, <( \D co "io c: co
a.-0 ...... c: ro 0 ro -0 :.E
a.ro c: IO O' ro -~ l'O -0 ro .s::::. Cl c "O c.... ro c Q) "O 0 OJ co Q) co "ii -0 ...... Ul co Q) ...... IO :::, C'
a..... Ill = c, .s: 0:: c: Q) =o L... c, a.. Cl.I tit c: .... ltl c: Q) .c... co (lJ L... ...... co .... ~ (ft ~ ...... ...... :::, ::, ::::, u, ...... cu ~ ii :::, O' (ft E a: :::, E J! L. ::c Q... - IO .::.t. - c: ~ => ·5. => z ii :2 u u :a ni .B c: c: c: ... ...... IO ro ro ro fO co c ::s ~ 6 > ...... QJ :::::, > ...... .... ...... ...... ,.__ ...... c O U') ::c ~ !ti ro ~ IO ro ro .Ill: 0 I- <( .... ...... ..c. '- ...... .... ::i 0 0 0 I :::, I IO I :::, I "iii "iii In o- "iii c ro Cl ro L... co e ro ·- IO ...... '- ...... Q) ...... ...... 0 ro ~ 0 U) ...... co 0 co Q) ro ro QJ ro ·;; a: ·.;; ro o ~ "ii a: Q... ~ ro a: a.. a: a: I- -0 ... ... ftJ ~ ~ ~ • -c • - - - Cl' - PERUBAHAN Rencana PembangunanJangllaMenengah Daerah (RPJMD) Kallupatan.Batang Tahun20D ..20l7 Berdasarka n tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Ukuditas yang digunakan dalam analisis yaitu:
1. 1.Rasio Lancar Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2013 adalah sebesar 1. 718,54. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Batang sebesar 1.718,54 kali lebih.
2. 2.Rasio Quick Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, Rasia Quick pada Tahun 2013 adalah sebesar 1.584,005. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Batang dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik. Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:
3. 1.Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang . Besar Rasia Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2013 sebesar 0,427%, . Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat k ecil.
4. 2.Rasio Hutang Terhadap Modal Rasia Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada Tahun 2013 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Batang sebesar 0,4290/o. Hal ini menunjukkan bahwa nllai total hutang berada di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Batang , semakin mandili dan tidak tergantung pada hutang. Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, bel anja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daer ah, maka dilakukan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Rasio aktivitas merupakan perbandingan antara pendapatan daerah dengan pengeluaran pada satu periode tertentu untuk mengukur tingkat efisiensi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata -rata umur persediaan. Rata -rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama (hari) yang diperlukan untuk melunasi piutang (mengubah) menjadi kas. Sedangkan rata -rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama (hari) dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Berdasarkan Tabel 3.5 Rasio Rata-rata Umur Piutang Tahun 2013 sebesar 4,07 Hal ini menunjukkan bahwa piutang yang dimiliki oleh Kabupaten Batang cenderung meningkat yang berdampak pa da meningkatnya pendapatan daerah. Rata-rata umur persediaan Tahun 2013 sebesar 182,5 hari, hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mencukupi input berupa persediaan yang dimasukkan untuk menghasilkan output pelayanan publik dalam satu tahun relatif bai k.
a.Belanja Langsung : Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal.
b.Belanja Tidak Langsung : Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga. Belanja Daerah Kabupaten Batang selama kurun waktu tujuh tahun (2007-2013) cenderung mengalami peningkatan, baik belanja langsung maupun tidak langsung. Secara proporsional, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam str uktur belanja tidak langsung terdapat belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan bagi hasil dengan persentase yang relatif besar. Kajian tentang Belanja Daerah menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 juga mendalami berapa besarnya kebutuhan apara tur daerah yang harus dipenuhi tiap tahunnya. Hal ini dikaji karena akan menunjukkan jumlah yang harus disediakan secara tetap tiap tahunnya, atau berapa besar beban tetap pemerintah Kabupaten Batang tiap tahunnya. Berikut ini dalam Tabel 3.6 disajikan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Batang . label 3.6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kb B BAB 111122 PERUBAHAN Rencana Pembangunan JanglNI Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 8atcmg Tah... 2012•20ff BKb Tabel 3.7 kbdPengeluaran Waji an Mengi at serta Prioritas Utama a upaten atana RerataPer- No Uraian 2011 2012 2013 tumbuhan {%} 1 BEL.ANJA TIDAK LANGSUNG 532.358.814,240 591.981.647 ,379 661.905.860.907 11.51% 1.1 __ , __ ._ - . 448.323.046.452 507.9.J.J •.1'9.316 547.648.556.006 10,HIM, - Gaii dan Tunianqan PNS 375.292.399.210 405.549.754.990 418.442.804.803 5,62% - Tambahan Penahasilan PNS 70.295.712.000 96.864.912.180 125.355.823.340 3360% - Belanja Penerimaan Lainnya 1.421.400.000 2.655.400.000 2.668.000.000 43,65% Pimpinan dan Anggota DPRD serta KOH/WKDH - Biaya Pemungutan Pajak 1.313.535.242 2.863.332.146 1.181.927.863 29,63% Daerah 3.2.2. Analisis Pembiayaan Analisls Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun -tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutu p defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun -tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya pada dalam tata pemerintahan Pemerintah kabupaten, pemerintah daerah kabuoaten Batang juga memiliki rencana prioritas sesuai yang dijanjikan dalam janji politis saat pemilihan kepala daerah. Rencana prioritas juga berfungsi sebagai suatu yang akan dilak sanakan dalam mewujudkan visi dan misi pimpinan daerah terpilih, serta mengatasi permasalahan isyu strategis daerah. Belanja wajib dan mengikat merupakan belanja yang hars dikeluarkan Pemerintah terkait dengan kewajlban sebagai penyelenggara pemerintahan m aupun pemenuhan kebutuhan aparatur dan karena kewajiban yang harus dipenuhinya. Data yang ada pada Tabel 3.6 menunjukkan bahwa beban tetap aparatur merupakan proporsi terbesar pengeluaran belanja pegawai. Semua tahun dalam periode 2011 - 2013 menunjukkan bahwa 99,6% belanja aparatu r digunakan untuk memenuhi kebutuhan aparatur. BAB 111123 PERUBAHAN Rencana Pembangunan Janglla M..... IIIClh Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 20l2·'2017 Renda Per- No Uraian 2011 2012 2013 tumbuhan (~) 1.1 Belania Bunaa 101.678.326 82.530.764 62.958.879 ·2127-A, 1.2 Belania SUbsidi - - - 1.3 Belania Hibah 25.389.362,750 35.935.641,250 26.446.874.000 7,57'9 1.4 Bantuan Sosial 8. 766.946.152 9.154.307.249 50.049.360.230 225.57'9 1.5 Bantuan Keuanaan 48,528.685.000 - 36.807 .350.952 1.6 Belania Tak Terduaa 1.249.095.560 765.998.200 890.760.840 -11.19% 1.7 Belanja Bantuan Keuangan - 38.109.770.600 - K-daDesa 2 BEL.ANJA LANGSUNG 263.889.441.253 308.223.385,986 405.506.814.294 24,18~ 2.1 Belanta Peaawai 46,538,598.799 50.778.323,514 67,174.322.026 20,70~ - Honorarium PNS 19.033.761.364 15.137.230.010 20.734.693. 768 8..25% - Honorarium Non PNS 23.475.153.225 22.365.363.018 26.154.202. 708 611% - Uano lembur 744.635.500 1.099.796.000 1.534.440.7so 4361% - Belanja Biasiswa Pendidikan - - . ! PNS - Belanja Kursus Pelatihan 3.285.048.710 1.780.985.500 1. 772.045.050 -23,14% Bintek - Belania Peoawai BLUD - 10.394.948.986 16.524.639.750 - - 454.300.000 2.2 Belanta Barana 129.308,569.815 123.964.577.623 190.109.518.494 24,61~ - Bahan Pakai Habis 34.849.039.291 9.739.409.769 13.308.408.226 -1770% - Bahan Material 26.253.098.177 17.973.679.550 26.983.606.772 9,30% - Jasa Kantor 16.842.463.339 21.529.337.556 23. 723.657.792 19,01% • Premi Asuransi 1.226.465.513 1.238.437 .375 725.074.400 -20.24% - Perawatan Kendaraan 6.859.742.276 7.490.300.190 8.887.024.416 13,92% Bermotor - Cetak dan PenQQandaan 5.858.589.693 6.729.960.761 8.039.945.699 1717% - Sewa 2.371.016.228 1.954.420.573 3.516.493.561 3118% - Makan Minum 7 .841.556.745 4.947 .632.370 7.407.872.650 6.41% - Pakaian 1.658.789.700 1.744.940.655 2.456.552.215 22.99% - Perialanan 11.625.812.447 12.603.104.136 14.535.521.106 11.87% - Blj KW5US, Pelath,sosialisasi, 502.340.300 2. 075. 763.500 2.182.219.250 159,17% Bintek - Pemeliharaan 9.596.670.281 20.010.065.408 35.935.892.023 9405% - Jasa Konsultasi 2.394.117 .575 1.076.354.235 5.063.143.325 157,68% • Survey dan Penyusunan 377.759.550 192.327.250 363.654.800 20,00% Desion Enoineerino - Belanja Barang dan Jasa - 12.853.342.795 21.777 .585 .689 45,64% Bl.LID - Belanja Barang Yang Akan 1.051.108.700 1.805.501.500 15.202.866.570 406,90% Diserahkan Kepada Masvarakat/Pihak Ketiaa 2.3 Belanta Modal 88.042.272.639 133.AB0.484.849 149.222.971.n4 31.33~ - Belania Tanah 486.762.950 3.011.698.550 587.065.800 21911% - Belania Peralatan dan Mesin 28.026.464.788 34.414.713.846 36.424.978.584 1432% - Belanja Gedung dan 21.909.607.735 61.530.138.417 59.684.602.403 88,92% Banaunan • Belanja lalan irigasi dan 26.737.241.935 29.874.695.825 48.759.821.697 37,47% Banaunan - Belan,a AsetTetao Lalnnva 10.882.195.231 3.915.692.300 682.813.600 -73 29% - Belania Aset Lainnva - 733.545.911 2.083.691.690 3 PENGELUARAN 1.677.564.767 7.963.908.218 5.053.462.944 169,09'9 PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana cadanaan - - - Penyertaan Modal Pemerintah 812.000.000 6.298.000.000 1.797.000.000 302,07% Daerah (lnvestasi) Pembayaran Pokok Pinjaman 162.506.562 162.506.562 162.506.562 0,00% Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokolc. Pinjaman - - - Oalam Negeri • Pemerintah Daerah Lainnva BAB 111124 PERUBAHAN Rencana Pembangunan JanglNI Mel18119GhDaerah (RPJMD) Kabupaten llatang Tahun 2012-2017 Belanja untuk meningkatkan k emampuan pemerintahan dan juga investasi nampak meningkat signifikan pada belanja modal yang meningkat sebesar 31,33%. Peningkatan ini dipicu oleh pengadaan tanah yang meningkat sebesar 219,11 % dan belanja gedung dan bangunan yang meningkat sebesar 88,92%. Belanja pembangunan yang juga merupakan prioritas pelayanan kesejahteraan dan juga kemajuan wilayah diwujudkan dalam pembangunan jalan dan irigasi yang meningkat sebesar 3 7,47%. Secara garis besar belanja wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Batang antara lain belan ja tidak langsung dalam hal kepegawaian. Peningkatan belanja peawai ini meningkat sebesar 10,56% pada kurun waktu 2011 - 2013, peningkatan belanja wajib didominasi oleh pengeluaran untuk legislatef yang meningkat 43,65% dan tambahan penghasilan PNS meningk at sebesar 33,60%. Belanja yang mengikat Pemerintah Daerah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi sebagian dapat ditekan antara lain belanja bunga -21,27%. Dalam hal bantan social sebagai suatu kewajiban mengikat pemerintah untuk menjalankan fungsi menseja hterakan masyarakat peningkatannya sangat signifikan yaitu sebesar 225,5 7%; belanja barang dan jasa untuk BLUD (Kesehatan RSUD) meningkat sebesar 45,64%, belanja survey dan penyusunan Design Engineering meningkat 45,64%. Dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan kekayaan daerah dan juga untuk memperoleh PAD, maka belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 406,90% dalam kurunwaktu 2011 - 2013. Sumber: DPPKAD Kabupaten Batang, 2014 Rena Per- No Uraian 2011 2012 2013 tumbuhan ('Mt) Pembayaran Pokok Pinjaman - - - Dalam Negeri - Lembaga Keuanaan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman - - - Dalam Negeri - lembaga Keuanaan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman - - - Dalam NHieri - Obliaasi Pembayaran Pokok Pinjaman 703.058.205 1.503.401.656 3.093.956.382 109,82% Dalam Neoeri - Lairmva Pemberian PinJaman Kepada - - - Perusahaan Neaara Pemberian Pinjaman Kepada - - - Perusahaan Daerah Pemberian Piniaman Oaerah - - - TOTAL 797.925.820.260 908.168.941.583 1.072.466.138.145 15.95'111 BAB 111125 PERUBAHAN Renccma Pembangunan Jangba Mene11gah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012·2.0l7 Penutuo Defisit Riil AnQQaran Kabu oaten BatanQ NO Uraian 2011 2012 2013 (Rp} (Rp} (RD\
1. 1.Realisasi Pendapatan 820.066.813.501 933.943.656.710 1.086.627.383.076 Daerah Dikuranai realisasi:
2. 2.Belania Daerah 796.248.255.493 900.205.033.365 1.067.412.675.201
3. 3.Pengeluaran 1.677.564. 767 7 .963.908.218 5.053.462.944 Pembiavaan Daerah A Surplus (Defisit) 22.140.993.241 25.774.715.127 14.161.244.931 riil Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiavaan:
4. 4.Sisa Lebih 81. 758. 700 .893 103.934.094.134 132.531.957.261 Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnva
5. 5.Pencairan Dana - 2.800.000.000 - cadangan
6. 6.Hasil Penjualan - ~ - Kekayaan Daerah YanQ di Pisahkan
7. 7.Penerimaan Pinjaman Daerah
8. 8.Penerimaan Kembali 34.400.000 23.148.000 456.561 Pemberian Pinjaman Daerah
9. 9.Penerimaan Piutang Oaerah 8 Total Realisasi 81.793.100.893 106. 757 .242.134 132.532.413.822 Penerimaan Belanja prioritas antara lain sesuai dengan upaya pe merintahan yang bersih, efektif dan efisien maka kualitas aparatur pemerintah ditingkatkan. Anggaran belanja yang dialokasikan dan direalisir meningkat sebesar 159,1 7% selama kurun waktu 2011-2013. Pengeluaran prioritas sebagai suatu usaha untuk mendukung kemajuan pemerintahan dap at dialokasikan pada belanja penyertaan modal pemerintah yang meningkat sebesar 302.0 7% Kebijakan anggaran juga terkait dengan kebijakan atau stratgi untuk menutup defisit ataupun memanfaatkan surplus anggaran, dan ata u kebijakan untuk memperbesar SiLPA atau menjaga stabilitas anggaran. Pada tabel 3.8 ini disajikan perkembangan pendapatan, belanja, surplus dan defisit serta kebijakan anggaran yang tercermin dalam penerimaan pembiayaan dan pengeluaran anggaran. Tabel 3.8 BAB 111126 PERUBAHAN Rencana Pembangunan Janglla Menengah Daerah (RPJMD) Habupaten Batang Tahun ~-2017 3.2.3. Kebijakan Anggaran Kebijakan anggaran juga terkait dengan bebragai upaya untuk memanfaatkan atau bahkan menggunakan dana yang ada untuk menutup defisit yang mungkin terjadi. Kebijakan anggaran di Kabupaten Batang yang bersifat hati-hati memang selalu menghasilkan surplus atau penerimaan riel pendapatan Jebih besar dari pengeluaran. Berikut ini dalam Tabel 3. 9 disajikan perkembangan SiLPA dan pemanfaatannya sel ama periode amatan 2011-2013. Rp. 103.934.094.134,-. 2011, meningkat pada tahunterakhirdan103.934.094.134,-Rp. sebesar menjadi menjadi yaitu lagi 2013 meningkatselalu maka pada tahun berjalan (tahunPenerimaan yang selalu meningkat ini berkenaan) diperoleh SiLPA yang Rp. 103.934.094.134,- pada tahun Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa peningkatan anggaran pendapatan yang lebih besar dari perkembangan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan surplus. Surplus riil pada tahun 2011 mencapai 22.140.993.241, meningkat menjadi 25.774.715.127 pada tahun 2012, tetapi menurun menjadi 14.161.244.931 pada tahun 2013. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan manajemen pembiayaan yang berhati -hati, maka diperoleh total realisasi penerimaan pembiayaan daerah yang selalu meningakat yaitu Rp. 81.793.100.893,· pada tahun 2011, meningkat menjadi Rp. 106.757.242.134,- pada tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi Rp. 132.532.413.822 pada tahun 2013. Akibat dari capaian kinerja realisasi Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014 NO Uraian 2011 2012 2013 {Rp} (Rp) (RD} Pembiayaan Daerah A-B Sisa lebih 103.934.094.134 132.531.957.261 146.693.658.753 pembiavaan anggaran tahun berkenaan BAB lllln PERUBAHAN ReucanaPembangunanJangba Menengah Daerah(RPJMD) KabupatenBatang Tahun2012·20l7 Sumber : DPPKAD Kabupaten Batang, 2014 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan, selal u meningkat. Merujuk pada data dalam Tabel 3. 9 di atas dapat diketahui bahwa peningkatan itu berasal dari perkembangan SILPA ditambah dengan berbagai penerimaan. Pada tahun 2012 SILPA berasal dari SSILPA tahun sebelumnya Rp.103.934.094.134,- ditambah pencairan dana Rp. 2.800.000.000,- dan penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 23.148.000,-. Pada tahun 2013 SILPA berasal dari SILPA tahun sebelumnya Rp. 132.531.957.261,- ditambah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 456.561,-. Peningkatan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah mengalami penurunan yang signifikan dari Rp. 23.148.000,- menjadi hanya Rp. 456.561 Dengan merujuk pada Permendagrl 54 tahun 2010, maka analisis terhadap Kajian kebijakan anggaran secara lengkap dapat di analisis dengan mencermati berbagai data yang disusun pada format Tabel 3.10 yang formatnya berasal dari Permendagri 54 tahun 2010 sebagai format acuan kajian kebijakan keuangan daerah. Komoosisi Penutuo Defisit Riil Anaaaran Kabupaten Batana Proporsi dari total defisit rill No. Uraian 2011 2012 2013 (%) (%) (%}
10. 1.Sisa Lebih Perhitungan 81. 758. 700.893 103.934.094.134 132.531.957.261 Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnva
11. 2.Pencairan Dana - 2.800.000.000 - Cadanoan
12. 3.Hasil Penjualan - - - Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
13. 4.Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
14. 5.Penerimaan Kembali - 23.148.000 456.561 Pemberian Pinjaman Daerah
15. 6.Penerimaan Piutang Daerah
16. 7.Sisa lebih pembiayaan 103.934.094.134 132.531.957.261 146.693.658. 753 anggaran tahun berkenaan Tabel 3.9 BAB 111128 L.. G) .0 E ::::, (/') v ...... 0 N cii c: .B ru co c: a, ~ CL ::::, .0 ru ~ 0 ~ 0... 0... 0 a.. .c: Li ...J 0 ... cwi <( 1 ,a .... - .,, ~ .,,. ~ ..,. * 0 ... ... N 0 J! i ........ ao ... .... a\ ui ,... ...:- c.. ..c - .,, - ..,. I.. ::, I~ J! e ~-E ., A. -;;F. ;F. -;;F. ~ ~.. 0 'C c C) N \0 C> C) • a. C) co °' '° ....... ,:, ~ 0 ...... U'\- v- ,...;- ~iii 0 °' °' N ..... ...... '¢ f"l °' v \0 LO .., ....., ....... U'\ '° "..... "; "? ~ N ex, 0 00 ...... °' ....... r..: N LO r-,. \0 f"1 0 \0 ~U? ...... ,.... ....; N CO N ..;. A °' c:, ..,.. 00 .... • \0 Ln U') 0 N \D ....; -; '° 0\ v v N M ..... ..... ..... ...... O' c: 2 ro co -;;F. -;;F. ~ -;;F. -;;F. .:: c Q c: C) N U') '° \0 QJ .;~ <:? ~ M N ...,. ,t.J '¢- Ln ~ 0 f"l ...... ~iii C) \0 ..... ..... N ::::, ..... U') ro ~ ..... U') M C) Lt') C: N '° - .... 0 -e- N u, \0 ~ M ,0 ..... r-.i ("') L..0 ...... en C) g N ll'l v -e- Cl N ~ C! ..... r-, \0 ..... C) 00 ..... 00 c A. M N C) C) M • U"? "; "; ~ ...... N v ...... 00 M c: .., ex, ...... ..... ....... ~ ...... \0 c: :J ~ .... QJ # ;F. -:§!. -:§!. ~ .::: c Q 0 0 C) co - 00 M .. a. Cl .... U"I ..... N "'O _, ....... 11) QJ ~iii ro !:2 ...,. ..... ll'l C) co ..... ....... M <J'I Cl C) ..... ..... 0 ~ ~ 0 II) ~ ..j, en \0 C) a:i IQ (1\ N 0 M l.O !:2 C) C) °' u, U') ro a. -e- u, '° C> co cu ail: M U') N e- ..... ~ ...... C) N 00 M ci ("') ai M C) \0 ...... ..... N ..... ..... ::::, fO 0 fO . fO c,, c: £ O'l ..... ~ ~ IU c ,0 .!!! QJ c "O IU ... .:,,t. ::::, c: c: c: >- "2 .:,,/. s: cu IU '° s: '° '° '°IU IU cu '° QJ .c:. ..... E E E~ ·- ~ c: ..Cl o..- c Ill ·.:: ·.:: ·;:: IU .s: c: IU .:,,t. IU .! QJ QJ cu "O '° "O '° ::!!: c: c: c: c: c ..... ~ :::> 8 (U CU IU IO IO C: IO ~
a.o. ..... E ~
1. 0.IU u, ::::, c: c: (LI O'I cu ...,... c: c: IU c: IO ~ 0.. QJ c: .:,,t. c: "ii IU...J IO IU .c:. c: c: QJ ~ vi :::, ::::, c: :::, IO C'I-- ~ fO IU II) -g c: fO IU "O QJ c .c:. 0. ..Cl 0.. cu cu - ..Cl - ..... m ·- IU ..... '° E EE E a. o..-rv cu' o.. E IU E .!!! IU ·c .!!! c: .c:. ,u ..Cl 3: E~ "g :f.~ .,, ·- ::::, (LI CU ·- IU _.:,,,: G.I IU 41 ...... a.. a.. .!!! .,, ti) '° ~ .,, ..Cl ~ 0 .....:; ......; f"1 -.i- II\ \0 r..: z ID c ID - - - PERUBAHAN Rencana PembangunanJanglNI Manengah Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 20l2-20l7 3.3. KERANGKAPENDANAAN 3.3.1. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Melihat capaian kinerja pen dapatan daerah Tahun 2007-2013, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya -upaya untuk dapat mencapainya. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama Tahun 2014-2017, yaitu sebagai berikut:
a.Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b.Penyesuaian Tarif Pajak dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak tertentu;
c.Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
d.Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM Aparatur;
e.Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak;
f.Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;
g.Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
h.Meningkatkan kontribusi BUMD; Kajian atas data yang ada dalam Tabel 3.10 menunjukkan bahwa klnerja pemerintah kabupaten Batang mengalami peningkatanya ng besar. Tahun 2011 Pelampauan penerimaan PAD disbanding sebelumnya (2010) besarnya 58% dan pelampauan PAD tahun 2012 besamya Rp.84.720.049.515 atau meningkat 63,92% dibanding tahun 2011. Pelampauan atas penerimaan PAD ini selalu meningkat, hingga tahun 2013 menjadi Rp.143.502.571.339, - atau juga meningkat sebesar 97,82% disbanding tahun 2012. Secara total pelampuan PAD kurun waktu 2011 - 2013 mencapai 55,11 %. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten batang dilihat Pelampauan penerimaan d ana perimbangan meningkat pesat, perkembangannya pada kurun waktu 2011 - 2013 mencapai 12,81 %. Pelampauan penerimaan lain -lain pendapatan daerah yang sah juga meningkat secara signifikan sebesar 4 7,12% selama kurun waktu 2011-2013. BAB 111 IJO PERUBAHAN RencanaPembangunanJanglla Mene11gahDaerah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 20l2·20ff
i.Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan. Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dan inflas i, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 - 2018 disusun dengan asumsi :
a.Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan mendasarkan rata -rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Tahun 2011-2013;
b.Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dihitung mendasarkan kenaikan rata-rata Tahun 2011-2013 dikurangi dengan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB P2);
c.Dana Alokasi Umum dan Dana Penyesuaian yang menyangkut kebijakan pusat Dari Tabel 3.11 dapat dilihat proyeksi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan akan mengalami peningkatan PAD rata -rata sebesar 15,99 % per tahun, terutama pada pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Selain itu peningkatan PAD dilakukan dengan meningkatkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan melalui peningkatan kinerja SUMO, serta lain -lain PAD sesuai dengan standar dan acuan yang ditentukan. Sedangkan untuk DAU dan OAK belum dapat diprediksi karena berkaitan dengan kinerja daerah. Selanjutnya informasi alokasi DAU dan OAK untuk tahun berikutnya baru akan disampaikan pada akhir tahun. Sesuai dengan ketentuan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, jenis pendapatan asli daerah terdapat perubahan, yaitu jenis pajak daerah menjadi 5 (lima) jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Ken daraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Selanjutnya untuk retribusi daerah telah ditentukan jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk leb Ih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya kepada ka bupaten/kota. .... ... ..... ....; ... N ..; .... ..... Q) .0 ..s: E ..... ::::, ....; (/) 0 z z z es A. A. cc Cl Cl zz Ill ...
a.a. ... ~ .; ... ,0 ; Clo ..: i U) # 0 0 0 ,0 ,0 ... .... ... ... ,.; ... a, ...;: ... N 8 C> ....; ..... N ;t CD ..;. '° - C> C> gg .«; d O' 0 a:, '° r-.i '°~~ NN "" In "' -.... c:, ....; N.,., ..... :8 r-.i M .... ~.,, ... 0 ,.; N N ..: ;e g co ..... co al c: G,1 ..... ~ :l .L> ~1--~-+--i~l---4---4--~-4~~.,_ ....~_..--.__Jl--~-4---+-~--i~~+-~~ =s c ro ..... ~ co ... ... '° ci N 0 "' ... N ...; .... "' 0 0 ~~ .... C> U) ....Cl) ...,. M ll\ ... Cl) - ....r-i ¢" N II\ ..... N ... ,0 "' '° ..... ..... .,, C> c:, "' '° . 0 ~ N .. ... CII .... .... 0 :'!; .., CZ) GD .... i "' "'0 ~ ..... - ...., GI! Ln '° "? - ..... M 0 .,; ..;. 0, ..; ..; ... '° 0 ..; ,..:: 0 M \0 \0 ..... .... ..... .... ..... ~ .,., c:, - CD .... '<;! ..... '<;! ..... .... '<;! ..... ~ .... N -0 .... r-.i .., .,, .,.; !S °' - - ~ c:, a, C> ,,,; (Tl C> 0 0m ~ ..... ..... .... m c:, C> ..... - .... CII .... GD - "' .., ~ ~ "':: .,, CJ? CZ) "'.... CII ... Ln ..; ci ....; .. CD N C> ~ - ..;. ci 0 .; c::i i.n .... - i.n c::i ..... - '° 0, CD CD ID N '° ..... .... a) Ill ..... N ,0 N a, .... c .... ID 0 .., C> C> - ..... I! .... m C> ,0 . '° C> c:, .. '° 0 ... ..... - CZ) 0\ c:, ;i \0 N '°.... ... Ln .... a:, i.n .... a, '° ,.,., Ln - 0, ...; .... r-.i ..; ..; '° ...; ....; °' ....; .; C> .... ... Ln c:, .., a:, ..... 0\ 0 Ln Cl) - '° CD II\ "':! ...... ...... .., ~ <D .... .... "' a:, CJ?a, .... ..;. .... ci ..;. ., ....: '° ...; .... C> OD .... ,..; "' 0 0 .... 0 ..... ..... C> N .,, .... ..... 0, .0 .... 0 '° a, "" N .,, N "' U') .,, °' ..... .... .... ... ,0 co .,; co ....; N u5 u5 ,...: .... °' ,..:: ,..:: 0 °' ,,i ...,. .... N 0 ..... '° .,.. : .... ..... "',.. .,, .... ... ,0 .... N ~ .... • ... ... PERUBAHAN Renca11a Pembangunan Jangba Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenBatan9 Tahun 2012-20IT 3.3.2. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut:
a.Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Batang selama 5 (lima) ta hun ke depan;
b.Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
c.Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
d.Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui as pirasi masyarakat dalam Musrenbang;
e.Mengedepankan program -program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
f.Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsu ngan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat; Proyeksi Belanja kedepan merupakan usaha untuk memperkirakan kebutuhan yang perlu diantisipasi berapa dana yang perlu disediakan. Proyeksi ini juga perlu untuk menentukan target PAD dan kebijakan pembiayaan di mas a depan. Proyeksi kebutuhan belanja Kabupaten Batang di masa depan disajikan pada tabel berikut ini: BAB 111133 - g i - ... (I) Ll E :::J (I) .... .. ~ C) . c 0 0 C> .... UJ 0 0 .... ,0 .. 0 C> CJ 0 0 ... - ..... a, :... a, ~ C? C? C! 0 C) .. "" ..... 0 .... ,:;. .., \0 0 CJ ci ci .... ...; co .,; N ..... .... 0 0 C) 0 en ...... UJ ....... ~ ..... N 0 0 0 0 .... ...... C! N ,0 a:. co ci ci ci ci .... ... 0 ..,; N C) 0 .., ,... ..... C) ..... CJ C> CJ C) ~ ...... ..... .... ... ,0 ...... .... C? C! 0 0 ,0 .... '° N 0 Cl Cl "' ..... "' ci ....; a, ci ..; ..; ... N iii m ..... N ..... ..,. 10 °' 0 UJ q a, ... a, In ..,. N ,0 ,0 GI .... ,0 .... ..... N .. g 0 . 0 0 C) 0 • 0 .... "' ,:...,, Cl 0 0 0 C> C) .... C> \I) a, ..,, .. ..,. C> 0 0 0 0 ... UJ ..,. 0 '°ri .... .,; ... ci c:i C> ci .... ,.; ,..: ci ... co ..... 0 0 Cl 0 c::, rl "' ,J ! N UJ .... 0 C! C? 0 .... ..,., 0 UJ G! .,; co C> C> .... ....; ....; ....; '° 0 0 10 ... .... ... .., Ill 0 0 0 C> ..... "' ~ 10.... OI ...... .... C? Cl 0 0 .... 0 UJ 0 N ~ Ln ci .... .... .,; co a, N cn Vl 0 ,.; "' N ..... ..,. .. a, "' N Cl! N ,0 ..... s ,.., N ,0 "' • ,0 ... ..... • N ..... 0 . 0 0 C) C) ,0 ... \0 a, - - .... - c:, C> c:, C> 0 Cl ... ..,. ""'II! Go! cn C? 0 C> c:, 0 .... UJ "' 0 In C' ~ '° ci ci ci ci a Ln ....; "" ,0 ... 0 .... 0 0 0 0 '° cn CIO .... c - .. a, N 0 0 0 C? : cn 0 ..... '° 411! s 00 co ci ci ci 00 ..... ,..:: "' "' 0 fD ""......, .... "' '° .... 0 0 0 0 0 a, "' ... ro 0 .... N "! "" C? 0 0 0 - ..... ..a: q en CD q 0 ...... "' ci .... ..... ci .,. cn ,0 N .... .... cn N .... .... tli co .... c:o N c • GI UJ CD .... - = ~ ... ... 11'11 .... ...... ~ :::) ..0 . ro ,0 a, ..... 0 CJ 0 N 0 ... ~ a, "' .... ~ ... °' "' 0 0 C> -a:. 0 ... ..,. cn •,0 .... N 0 0 C? 0 .... "' en o« ... iii Iii ::t '° \0 0 a:i ci 0 .,; .,; .j- °'IO ..... 0 0 N C> .., cn .., .... E CD - ,., N - .... C> 0 ..... "'? ..... ..... .... .... 0 .j- a:i \0 ,..:: '° ci .... co ,,:f a, ..; N ... a, ..... IO .... ,_ "' "' ...... C> C> ... ... ... iii...., 0 ... ... ..... .... .... ..a: cn 0 3 '° ... .., => N .... ,0 ....; co N .... ...,; .,; ....; co N ,.; ...: "' N ..,. ..,. lft ...... C> ..... ~II) N ,0 '° 11'11 .... ... IU ... ..... ... ... .; .........., ..... ·c 0 ·c: a.. ..... ..... #, "#- .f!. ';fl. ;I!. '# ;/!. .f!. .f!. "# -s. ! .f!. ro ..c .,_ ..,. '° .... ..,. '° ..... 0 0 .... 0 .... ..... ~ :J ..... U\ Ln M cn ..... Gr.?. 0 co .... cn UJ N ... .A c ,.., ..,., ....- '° .... ..... N 0 0 "'' ~- M ..... ?A E ... - - - "-: ..,. .... "f N .... ..,. ..... ..c . - ';':J ..... ..... ..... IO ~ ·o .... ..... .., (J\ . c:, 0 ..... c:, .. "' ..,. ..,. "'c Cl Cl 0 ..... c:, ..... ..... ..,. °' ..... "' ..... ..... .... °' 0 "" 0 N a, a, .... 0 ~ ..... CD (1J iii Q \0 <IO ..; ci ci ci .... .... CD ..; ,..:: Ill ..... ..... "' "' .., N ... ..... 0 ... ,0 ..... a, "'? .... .., ..... .... .... ..... a, ..... ~ ,0 CD "" .... .., .,; ,..:: ci CD ~ cn ....; «i .... .... iii ..,. '° ~ ..,. C> "' ..; :::: N -0 .... Cl '° C? CCI a, ~ .... N N N '"t a, ,..:: .,; 0 .,; ,..:: ci co ~..... ... ..,. N .,.. ..... iii \0 ~ ::!:.,0 ID .,., Cl ~ ,0 .... .... {JI --z c: ... :a c: B "'... vt ... ... 0 0 0, a. ... .:::- z z: ;;; c: :::, c .... ~ "'... ..0 ... ~ ... j .;; :::, ... ~ 0, z VI ,c 0 ... :..: .B :::, :, c: ~ - llC Ul :..: -- c ~ vt ... c l c: c -c: ~ 0 ,ii "D Ill ,c 0 ... '6 ... ... .;; ~ z 31: 0, e c c,, ·;;; ~ .a .a c "'6. j c .;; • i:: ... ... 1 ... e... 0, c ..0 c c: .. ... "D - ..0 -a lil' =- z c ... :::, :::, i: ... ... 0.. I= c ... 0 VI ... 0.. al .,.. al '° 0.. c: ... 0.. al ::E :, c z ... . $!, ... ... "' ... ... "' "' z "' ... .!2, ..J J ~ ·2 c: 'E' ·;;:: ·2 ·2 -a "D '2 ~ ·2 p c: A ... ... ... ... .l!! ... ... .!9 ... ... ... ~ a:: Ill CL Ill "ii "ii Ji Ji cu Ji ... 0 "ii Ill Ji "ii .... :, IO m al OCI CD "'6. :..: al m (D CD Ill 0 ~ ""! .... "'": .,.. "'1 ~ - .... .... z ... .... - ....; .... ....; ... .... ..... "" ....; ""..... N ...,; .... ...,; N .... N ...,; .... N .... "' c IU -0 ..0 "iu 3: en c IU >- c IU IU >- IU :0 N E QJ .... a.. Pi c u IO '- .a IU J ftl ciit- c,, c Cl.I a.. c IO "'O IO c IO Cl.I '°·u; ~ cu >- e a.. - - - PERUBAHAN Rencana PembangunanJangba Menengah Daerah (RPJMD) Kabupat:,enBatang Tahun 2012.-20ff 3.3.3. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Proyeksi pembiayaan daerah di masa yang akan datang dari sisi penerimaan yaitu menggunakan perkiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dan peneri maan dari pinjaman daerah, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban, serta membentuk dana cadangan dari sisi pengeluaran. Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut: Berdasarkan angka data tahun 2013 dan estimasi trend perkembangan yang telah dialami atau terjadi pada periode sebelumnya maka diestimasi angka trend perkembangan ke depan. Dengan dasar dua variable tersebut maka disusunlah prpyeksi kebutuhan anggaran ke depan. cu .c E :::, ti') • ,c • : • . . . 0 . . 0 0 . ... 0 CZ> 0 0 C> •N N 0 0 0 "! .; ..; ...:: ....: c:i..,., 0 0 ... ... C> 0 Ln C) ... 0 .,.; "' "' c:i "' "" (J\ ..i .., 0 ..i "" a, '° ,0 ... "' ... ,0 a; ~ ..... 0 ... : '° 0 .., N .... ,0 ,., ,..., 0 . . 0 . . 0 0 . ,., 0 ,0 .,, 0 0 c:, 0 ,0 .., ..... 0 Ci! 0 c:, ... '° ..; c:i ....: ci ,:i..., 0 ... 0 0.., ~ C! 0 ..... c:, N ,0 "' ... .; a, 0 .... .... c:i '°'° "' 0 .,, c:, "' ..,., 0 ID .... .,., a, .... ... "" .,; s ...; • 0 ,:i. '° '° N ... ... • CZ> . . . 0 c:, . C> 0 • • ... "' 0 0 0 0 ... ,0 .,, 0 C! 0 c:, ~ ..; ...; ...:: C> ....: c:i ....,, 0 c:, c:, ,0 ao 0 0 .,., 0 "' • "" "' ci .... ci "! ,.; N ,... 0 ~ c:, ... 0 "' N °' ,0 0 "'? ... ... °' ....: ... ..; N N c: 0 ...:: ..... .; ,:i. IQ ... ..... ID 4-J ca al c: (U 4-J ~ . . . . . ::, .., .... "' c:, 0 ..... • I ... .,., ... C> c:, ..... ... .0 ... ..... .... C) C! .... ~IO .; a; ..; ci ...... ..; ~ ILl c:, C) .,, ... '° '° C> ..... .... a, .c: 'C! ...; • ...: .... CZ) ..... «I .. ... a, -: 0 oQ a, ... a, '° ,0 N ... N ... L... ... 'I! ..; ,0 .,.; "" 0 cu 0 '° .. .; .; IQ .... ... .... ... ... ... c: ,0 ~ «I ' - ;II. # # # # ;/!. # # # # # # # E z; .,. ..... ...... c:, c:, C) ~ 0 ..... .... N '° ..-, '° cu .:, - ..., ..... ~ c:, C> C> c:, ..... CID .,., "° ... .a .,..- ....:- C> 0 c, -e c, CZ)- ....- ~ ...... ~ ~ E c ... ... .,., ... ...... e ~z; .... .... in j!. ... ~ 0 .... N .... . . .... i . c:, N N ' • ... 0... ... '° '° C) '° CZ> ... ... -? N .,., ~ c:, .,., .... GI! ~...: ..; d ..; ..; ... ..... .,., c:, c:, "' 0 ... CJ? ..., ,0 c:, ..... "" ... ... .. ... ,..:. ..... "" a, '°... .... ...; "° ...; M .... "" ~ a, ... Ln ... "'": C! ... a, ... ... ..... 0 ... ... .., '°0 ,.. .., iii ...:: ,0 .... .., .... ... ... ... ... ... c: ... e c: z z ... := c: ... ... .., .c - :CJ z ~ g >- e .::: ... .;; .. .c c .... ~ 0, ... ~ e := !i .... S3 c: E c "' E ... 1ii "' -"" ~z :c c :> ... 0 ... "'CJ ., c ;! z ~ - c "' .... 1111 ~ > B Cl E ... c 1111 3. -.; c c a.. s. e a: ~..D ... "' ~ c: .... ... s. c ... -.:;, E ;;; ... "' .c .:,/. ~ ... c c ... .a (II ~ S3 .a.. c ;;; e ~ E ... ,0 IL c: ... E .c ... .e? z 1111 11111: ::e "' i? e z Cl ~ .... £ ... z z t!! .... = "' ::> i? z zc: ..: .:,/. .... c :E 0 § :::t ~ j := .... "' ... "' a:a.. 0, c: c: :! "' c: c :c""CII 0 .... c: .c e !" ! ,<;:. 0, c "' ... :::> ... :I c c % :;:; c: "' "' c ... % 1:: ~ ~ ... "' ... = GJ cC I! E E "' ... = <= >- -c E .8 .: .2l ... 1' ~1111 ... --' c B .::: ~ " ~ ~ S3 • :s z ... ... "' .... ~ z ... E E E E :IE.c c c: c c ... ... ... ~ ... ~ ... .... "' ... c ... ~ .... "' "' .. ... -.a.. .a.. iii a.. a.. "- a: .a.. a a.. a. a.. a.. a. .a.. ... 0 - N ..... ""= ... N ...., .... ""=z .... ... ...; ....; - N ~ ...; N ..... N .., "" "" ,.; ...; ...; "" .... "" "" ...; ...; - - - PERUBAHAN Rencana Pembangunan Janglla Mene1111ah Daerah (RPJMD) Kabupaten8atang Tahun 2012·20l7 Dari proyeksi Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah ditampilkan diatas, maka dapat dilihat pula proyeksi program prioritas yang masuk dalam komponen belanja langsung. Proyeksi program prioritas dan SKPD pemangku disampaikan dalam tabel berikut lnl. BAB 111138 N0 z 0 0 C> ci C> C! CJ c:, ...., ,.,, N II) l9 c 0 .::: a.. ii • # .f!. .f!. # .f!. .f!. .f!. # "#- "#- # # "#- .f!. # .f!. .f!. .f!. # - c ID ..... ...., ,., ...,., N <D Ill ...., N • ..... ..,. N IO co .... 00 ID 0 "" "1. C) N ..... \D ..,._ 0 C) =, 0 C) C) =, .... ..,. ....... "1. lft .... • rwi" ....., 0 ...:- ...;- ,...; C> 0 c C) 0 c c C> rwi" ..... ..... c, 0 • ..,. .. 0 C) C) 0 c, c:, C> 0 c, C) 0 C) c, C) 0 C> C) C> 0 z 0 C) C) N 0 C) ..... 0 0 C) 0 0 C) c, 0 C) C> C> 0 0 C! C! Gl 0 C) a, 0 C> C! 0 C> 0 0 q c, C! C! 0 ::, ... 0 C) 0 '° ci ci ui 0 0 C) 0 ci ci ci 0 C> 0 C> 0 %: ... 0 C> C> Ill C> C> Ln 0 C) 0 0 0 C> 0 ~ '° C) C> 0 C> C! C! C! "! C) CJ C> C! C! -e- C) C! = 0 0 ci UI 0 ci ci q ci a) ci q N s CJ ui C) C> .,, 0 0 C> "'...... Ln "' C> 111 C) a, 0 .,.., C) 0 3 -e- 0 Ln 0 ~ ..,. ..... "'? C! a, Gl ..,. N UI ....... '° ..., .,.. C> r-: 0
a.N "? '° ,0 "! "" .-.i ID at ...:.; c:, ....... 0 ' c:, Ill ai "' 0 "' ..,. ..... ...... N Ill ..... "'4 ! • .,,. .f!. .,,. .f!. ;;I?. .f!. .,,. .f!. # ;;I?. .f!. .,,. ;;I?. .f!. .f!. .,,. c .., ...., ,0 a, ,.... s a ...., ,.. N N ,.. ....... 00 "' .... ~ C?.. q ,0 ...., " CJ_ 0 q =, 0 ...., .... ...._ lft ftS "<¥- ..... ..... ..... ... 0 c::, .,; C> 0 C) 0 c::, C) ""° C> 0 OI 'I, -ftl 0 CJ 0 C) C> 0 0 C) 0 C> 0 0 C) CJ C) 8 - 0 0 N C) 0 N 0 CJ 0 C) 0 0 C) 0 CJ 0 C) 0 ~ C? ~ q ~ 0 C> 0 0 ~ C) C! 0 - g ci ...:.; C> C> ...... C> g ci ci 0 C> ci C> 0.... c, - .... 0 "' C> 0 Ln 0 C) C) 0 0 Q 0 0 0 0 0 C> Gl ...,. C! .,.. C! 0 c, c:, ~ "! "' C! C> 0 • N 0 ci .,; ,..; C> ...., ci 0 ci C> ...,. C) .-.i 0Ln ...,. CJ co 0 c, Ln C) ID ..... C) ...,., lft "<¥ N M C! -e- 0 .,.. Ill a, ...., IO "? C) ..,. 0 ,c Q, ..,. • "<¥ C) a) lft N 0 N ci °' ,0 1111: ,.. ,.._ M ...:.; ,.. N ..... ai • .... Ill .... • -c • iii .. ;f! ;f! ;f! '# ';/! # "#- "#- "#- ;f! # #. ';/! ';/! -;I! # ';/! ;f! .ft ';/! ';/! # ';/! ;f! ';/! - c" ..,. '° - II"> ...... °' c, - ...... M .... ao M co - 0 - .... .... - ..,. N 0, '° ..,. {!. c:, c:, -e- 0 qo C> c:, c:, qN c:, ......._ q q ...c:, c:, c:, c:, =, N C> c:, C) .. 0 0 0 0 c:, c;o 0 0 c:, c;o c:, c:, c:, r:;o 0 0 0 c:, 0 0 0 0 'ii '$. • c:, c:, c:, 0 C) g c:, c:, c:, C> g c:, c:, c:, c:, s C> c:, 0 0 0 0 c:, C> c:, c:, c:, c, 0 0 c:, C> C> C) C> C> C) C> C> c:, c:, c:, 0 0 C> c:, C> C> q C! 0 c:, C! 0 C> c:, c:, ~ c, 0 C! c:, 0 Ct c:, 0 C> c:, Cl! v Ln c:, .... ci C> c:, g ci g ci ci ci ci ci ci c:, ci g ci ci ci ci ci .,, cxi ,....: ci - c:, c:, c:, c:, C> C> C> 0 0 c:, C> 0 C> 0 C> c:, 0 c:, .,, ..,. In In 0 c:, q c:, 0 q C! q q q q 0 q C> q c:, 0 C> C> C> C> q 0 "! "'? -e- N c::i c:, ci lft In c:, C> c:, c:, v5 C> '° lrl an ui ci C> II> c:, c:, ....: ao c:, cxi C> C> c, c:, 0 ao M C> II"> C> ...... 00 ...... II> c, ...... II> C> ...... C> M '° q c:, 0 0, IO ...... -e- ao "" -:i:: "': "! .... .... N ..... M N co ..... LI? LI? '°0. .... ...... °' .,, IO .... .... .... .... .... .... .... a:: ..:; ..; ..:; ..; iii .. "#- # #- # ';/! # ';/! #- #- # ..,. .ft #- # #- # ';/! # #- # #- # .ft #- #- - c" ..,. ...... '° '° ...... IO an .... ...... M 0 0, M ao .... ca .... C) - .... ..... N 0, '° ...,. {!. c:, c:, ..,. 0 =, .... C> 0 0 =, "" c:, .... C> q 0 C> C) C) C> =, N c:, c:, c:, .!! 0 0 0 0 c:, 0 0 0 0 c:, 0 0 0 0 C) 0 0 0 0 0 c:, 0 0 0 0 ...,. m c:, C> C> g c:, 0 c:, c:, C> c:, 0 c:, C> c:, c:, 0 C> C> C> c:, c:, 0 c:, C> c:, z c:, c:, c:, c:, ~ C> 0 c:, c:, 8 C> C> c:, c:, 0 c:, 0 0 0 C> 0 C> C> C> q q q C! C> c:, c:, c:, q C> q q C> 0 C> c:, c:, C> 0 0 q q q ::> 10 C> C> C> 0 ci 0 ci ci ci C> 0 ci C> C> ci 0 ci ci ci ci C> 0 C> C> c:, :s:: ... C> c:, c:, 0 0 0 C> c:, C> C> 0 0 C> c:, c, 0 C> 0 c, C> C> ~ ao U'I c, c 0 C> q q 0 C> C! q q q q 0 C> C> q C> C! q q q q C> '° ...... c:, ... N c::i c:, C> ui II> C> c:, II> C> ..:; ci '° c:, an C> lrl c:, c:, ci • '° ,....: an 0 c:, 0 C> lft 11'1 .... ...... C> ~ N .... ...... lft C> ...... C> C> 11'1 °' N '° '° q c:, 0 0, • ...... N ..... .... ..... «! """"! .... N ...... M ..... '° ~ M "'? II> 0. °' Pl ....; u, ~ ....; a:: .... ...... ,.. ..; .... .... .... .... ..... Pl • IG #- .F- 'S ';/! # # ';/! 'S .F- ';!!. # 'S "#- ';!!. ';!!. # ';/! -$. ';!!. 'S .F- ..,. ';!!. -$. .F- c' ..,. M .... 0, °' ..,, II> .... .... ..,. .., lrl M ....... .... • .... C> ....... ....... M ... 0, '° ..,. 1> q q lrl C) q ... q C> c:, q N C> - C> q 0 C> C> C> C> q N C> 0 q .... ..!! c:, c:, C> C> C> 0 c:, 0 0 c:, 0 0 0 0 C> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C> ..,. .. ID C> C> C> ~ 0 0 0 C> 0 C> 0 C> C> 0 0 0 0 C> C> C> C> 0 c:, 0 c:, c:, C> C> c:, 0 c:, c:, 0 c:, 0 C> C> C> c:, u, "' C> C> c:, C> ~ C> C> C> "' q C> C> q 0 C> c, C> C> 0 C> C> C> C> N N C> C> q C> C> q C> ... C> c::i ci 0 C> ~ ci C> C> C> c:i c::i ci ci ci • °' C> C> C> c::i 0 ci c:, ci 0 C> c:, C> g C> C> C> C> c:, g C> c:, c:, C) ~ - C> C> ...... c:, ~ C> c:, c:, N q q C> q q q q c:, C> C> q q -:i:: q q .... °' q 0 q C> C> ci ui II\ c:, C> C> c::i '° c::i '° C> C> ...... II\ c:, ,...: ,..; '° 11'1 C> C> c:, 0 ....... 0 Ln QO "' c:, c:, 0() ,...., '° ... CJ' fYl ..,. N v ... M ....... C>
1. 0.II\ v q .... """! DO '° .... .... """! II) .... "': 0, .... .... ...... ...... - ..,. ... ~ """"! .... ICII: ,-.. ~ - 0 - uz - q °" - -... ,.. ..., .... ,.. c c ... ... c: c ::, ::, c ... .c .s:::, .s:::, ::, CII CII .,, "C' .s:::, .,,.; .,,.; c: G> E .... .... c ::, iij :,,,:: cu cu • c .s:::, ::, 0. a.. cu ~ "' • .... .Ill ~ 0, ~ .... -- -- .. ,u "'... c c: .... i c G> v, c
2. 0.... .!!:! :::, ,0 ::, 0. c {!!... <11 ·c c t:! 0, .s:::, c" ..x - ..2 c ~ cu • ... u «J ~ ,0 ... :! 1! "'c ~ :::, ~ .!!l c.. c c:: t:! .c .c .B A. ... IQ ~ cu {!!. .,, A. G> c ... g .fl .c QJ a.. 0. ... ~ :~... -0 i .e ,u 0 c -- t:! c E .c E E "' ::, ·2 ·a, c CJ' • c ... :'= IQ ~-0 c QJ c: :! Q) .. I .B c 0 I.'? 'V ... --"' ::,:::, ~ IQ • ..... ... .=::
a.::, .,, Kl ... .. c ... cu 0 IU ... ...... c .s:::, &! e "C' l .,, QJ c c a.. C\ c 0 "' "' ... ... "in > c .c 0. e I c:: ! c: c: I! ... ..,.. t t:! ..,.. a., c ... ::..:: QJ "' c IO .)ti. m ~ <LJ ..>,< ... a.. ::..:: ... "' ti :it {!!. .c c c ~ G> ::, ·;;; E :I ... 0. Ill a.. -0 QJ a.. IO c A. B ~ IU a.. c IU c: c ..c lo.:: ii !.'? c 'a c c > z. - e a.. c ... ,3 ±:! ... .B - ~ c c IU "' c" .., 0 .., "ii; ~ IU IO c ,3 "'Cl ..>,< "' c Q. g, ~ ~ -0 ... <11 ::, >- c .c ,u
1. 0.E ~ ~ .Ill .c ... 0. "' '6 cu E c "' ~ .. "' "' 0. c .... I.'? "Cl ... • C\ 1 a.. "' EA. .... 0 ~ -3 • ID .c :I c 'o C\ QJ c c: "' "C" .c ...... ~ ,0 ..>,< -~ A, "j ... :!? c: ! "' c c A E ~ ~ "S "iii .:J :tl 'iii ~ .c -S ~ .B ~ QJ "' .. c, cu c c c c ~ QI a.. c: c c G> g, ... ::, CII Cl) IU -"' ::, c c "' .,, c:,, • E • a.. :c ..... cu .., {!. c I.'? Q. ::c • ... ::,,:: :>('. IU 'a c - ::::.: -0 ... IO z-c >- c: .Ill ,:, c ... c c IU c .., ~ c ~ -0 c c: ... IO .., :I "C c fl ..... ... ;;; c ... "jij' c: c m "' cu c: .B ,0 Cl t! .s:::, 'V IO ... ,0 .:! ..... cu cu c .s::. IO ::J :::, c ..... c:: • ... "' ,0 cu Q. ,0 IU "'c: E i s c .;;,,{. -"' ..x ±:! .)ti. m -"' IO Ill "' E -0 -0 ~ c ..x ..x ::, Cl.I c:,, ~ c ..... e c e -"" .0 8, I c, c: g, :ii :i ~ :25 c cu G> ,0 ... CJI c, 0, E II) c c IU ~ -0 ::..:: a.. Q. -0 a.. Ji >- c c: c c: I. c:: ·-= ·2 .c: 'a "ii= c E ~ ,0 ·2 c :::; QJ <LJ & ! cu a., cf ~ c cu IU cf QJ c c c: c: c: i £ G> a., a.. Q. ::! D.. 0. IJ a. 3: Q. :. .B .B .B IU .B Q. a.. E E E E A. IO IO ... .c ... E EE E E E E E E E -"" -"' .)ti. ... .)ti. E ~ ... ~ • ~ • ~ ~ ... ... • "' IO ... ... • Cl 0, 0, c, CJ> • I.'? ~ ~.... Ill J .... .... • .... ..... ... ... Ill c c c Ill .E •c, 0, 0, ,:: l l e .,. e .E e O> e .,. = c "E c g ,:: O> a> ee e e ai ai e e e c: ai e e Q Q If. Ill G> cu QJ a.. a.. a. a. Q. a. a.. D.. a.. a.. a. Q. a.. a.. a.. Q. a.. 0 .... GD °' 0 .... z .... .... - - - In -~ ,. . .... -~ID c • - - - PERUBAHAN RencanaPembangunanJanella Menengah Daerah(RPIMD) KabupatenBatang Tahun20l2-20l7 4.1.1. Permasalahan Penataan dan Pembinaan Birokrasi
2. 1.Urusan PerencanaanPembangunan,beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Adanya aspirasi masyarakat yang belum tertampung di tingkat kabupaten; 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Permasalahan pokok pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Batang pada tahun 2012 sampai dengan 2017 secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 ( empat) bidang permasalahan yaitu permasalahan penataan dan pembinaan birokrasi; permasalahan iklim investasi yang berkorelasi pada pengembangan ekonomi, peningakatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah; permasalahan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; dan permasalahan kualitas sumber daya masyarakat dalam pembangunan. Secara rinci uraian permasalah tersebut dapat dijabarkan dalam berbagai urusan wajib dan pilihan s ebagai berikut: Isu strategis merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Hal ini perlu menjadi perhatian sebab isu strategis memiliki dampak bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datan g. Isu strategis sangat pen ting, karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari isu-lsu. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beber apa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci sep erti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Identifikasi isu strategis secara tipikal harus mel alui serangkaian proses berjenjang yang harus dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan selama jangka waktu 5 tahun.
b.Belum optimalnya proses dan mekani sme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel;
c.Terbatasnya sumber daya manusia perencana baik dari kualitas maupun kuantitas
1. 2.Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Masih rendahnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; masih rendahnya kegiatan pembinaan politik daerah
b.Menurunnya kegiatan pembinaan politik daerah
1. 3.Urusan otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admlnistrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Masih tingginya angka kriminalitas yang tertangani dan cenderung meningkat;
b.Masih rendahnya jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk ;
c.Meningkatnya jumlah demo yang terjadi selama 5 tahun terakhir
1. 4.Urusan Komunikasi dan Informatika, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Minimnya jumlah pameran/ ekspo yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Batang
b.Belum optimalnya pemanfaatan Web site milik pemerintah daerah;
c.Masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi tentang kegiatan pemerintah daerah
1. 5.Urusan Kearsipan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Belum optimalnya pengelolaan Arsip daerah;
b.Minimnya SOM pengelola kearsipan
1. 6.Urusan Statistik, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Kurangnya sinkronisasi data pemerintahan dan pembangunan antar SKPD dan pemerintah daerah
b.Keterlambatan ketersediaan data penunjang pemerintahan dan pembangunan BAB IV 12 PERUBAHAN RencanaPembangunanJangllaMenengah Daerah(RPJMD) Kcmu,,aten 8atang Tahun 2012-20l7
c.Kurang optimalnya pembinaan terhadap petani/ petemak
1. 5.Urusan Kehutanan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Perlunya peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
b.Kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan, pemulihan, pemeliharaan dan pemberdayaan sumber daya alam dan hutan. menu run 4.1.2. Permasalahan Iklim Investasi yang berkorelasi pada Pengembangan Ekonomi, Peningkatan Lapangan Kerja, dan PeningkatanPendapatanDaerah.
1. 1.Urusan Koperasidan Usaha Kecil Menengah,beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Masih rendahnya jumlah koperasi aktif;
b.Masih rendahnya jumlah Usaha Mikro dan Kecil
1. 2.Urusan PenanamanModal, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Rendahnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
b.Rendahnya jumlah dan nilai investasi berskala nasi onal/PMDN;
c.Kurangnya promosi potensi dan peluang investasi Kabupaten Batang di tingkat Nasional
1. 3.UrusanKetahananPangan,beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Perlunya peningkatan ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan
b.Perlunya peningkatan cadangan Pangan Daerah
c.Belum optimalnya upaya-upaya penganekaragaman dan pengamanan pang an
d.Periunya stabilitas harga dan pasokan pangan
1. 4.Urusan Pertanian, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Masih rendahnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya;
b.Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (%) cenderung BAB IV 13 PERUBAHAN RencanaPembangunanJangba Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten8atang Tahun 20l2.-2017
1. 6.Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB cenderung menurun
b.Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber -sumber energi terbarukan
1. 7.Urusan Pariwisata, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Menurunnya tingkat kunjungan hotel
b.Terbatasnya anggaran untuk peningkatan sarana pra sarana di obyek wisata
1. 8.Urusan Kelautan dan Perikanan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan pada masyarakat;
b.Menurunnya kondisi lingkungan wilayah pesisir karena abrasi dan anomali iklim global/kondisi perairan;
c.Tingkat kapasitas SDM masyarakat pesisir/nelayan yang masih rendah;
d.Rendahnya dukungan J bantuan permodalan dari perbankan terhadap pelaku usaha perikanan.
1. 9.Urusan Perdagangan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK) cenderung mengalami penurunan
b.Belum optimalnya upaya pembinaan kelompok pedagang/usaha informal;
c.Belum tersedianya sarana prasaran a perdagangan yang memadai
1. 10.Urusan Perindustrian, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya:
a.Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB (ADHK) cenderung mengalami penurunan
b.kurang padunya pengembangan industri dengan kelestarian dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan BAB IV 14 PERUBAHAN RencanaPembangunanJangbaMenengah Daerah(RPJMD) KabupatenBatang Tahun 20l2-201'1 4.1.4. Permasalahan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan 4.1.3. Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat
1. 1.Urusan Pekerjaan Umum, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruk tur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan;
b.rendahnya rasio rumah layak huni;
c.Menurunnya jumlah Drainase dalam kondisi bail</ pembuangan aliran air tidak tersumbat
1. 2.Urusan Perumahan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.masih terdapat lingkungan permukiman yang kurang layak
b.menurunnya presentase rumah tangga ber-Sanitasi
1. 3.Urusan Penataan Ruang, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.masih minimnya jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Batang;
b.belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian tata ruang daerah
1. 4.Urusan Perhubungan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Menurunnya jumlah arus penumpang angkutan umum
b.Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan, seperti pelabuhan laut, pelabuhan lokal, dan terminal
1. 5.Urusan LingkunganHidup, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.belum optimalnya upaya penanganan sampah;
b.perlunya peningkatan daya tamping TPS
c.Rendahnya rasio TPS per penduduk
1. 6.Urusan Pertanahan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya : belum optimalnya pengelolaan administrasi pertanahan BAB IV Is PERUBAHAN RencanaPembangunanJangllaMenengah Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 2092..2on
2. 1.Urusan Pendidikan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.masih rendah nya angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan SD/ MI/ Paket A, SMP/ MTs/ Paket B, dan SMA/ SMK/ MA/ Paket C
b.masih rendahnya rasio guru per mu rid;
1. 2.Urusan Kesehatan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Meningkatanya presentase balita gizi buruk
b.Masih rendahnya jumlah dokter spesialis dan dokter gigi
c.Perlunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan,
1. 3.Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Rendahnya Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
b.Rendahnya Rasio bayi berakte kelahiran
c.Jumlah KTP yang diterbitkan per tahun cenderung menurun
1. 4.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Masih rendahnya persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
b.Masih rendahnya pemahaman terhadap gender dan perlindungan anak;
1. 5.Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Menurunnya rasio akseptor KB
b.kurangnya jumlah penyuluh Keluarga Berencana
1. 6.Urusan Sosial, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.masih rendahnya upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
b.perlunya peningkatan Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
1. 7.Urusan Ketenagakerjaan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja; BAB IVl6 PERUBAHAN Rencana Pembangunan Jcmgba Menet119Gh Daerah(RPJMD) KolN,pat8n 8atang Tahun 2012·20l7
1. 8.Urusan Kebudayaan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Minimnya jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
b.Per1unya peningkatan sarana penyelenggaraan seni dan budaya
c.Optimalisasi pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
1. 9.UrusanPemudadan Olahraga,beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.masih terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan;
b.minimnya jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga
1. 10.UrusanPemberdayaanMasyarakatdan Desa, beberapa perm asalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Per1unya peningkatan jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
b.Menurunnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
c.Masih rendahnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
1. 11.Urusan Perpustakaan, beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya :
a.Masih rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan
b.Perlunya peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
1. 12.Urusan Ketransmigrasian,beberapa permasalahan di dalam urusan ini diantaranya : minimnya pengetahuan masyarakat mengenai program transmigrasi
b.adanya sengketa pengusaha-pekerja yang terjadi tiap tahunnya;
c.masih rendahnhya presentase pencari kerja yang ditempatkan BAB IV 17 PERUBAHAN Rencana Pembangunan JcmgllCIMeneugah Daerah (RPJMD) KablapcaNn Batang Tahun 20Q•'2017 4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur Dan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat
1. 1.Peningkatan dan Revitalisasi infrastruktur daerah untuk meningkatkan perekonomian. 4.2.2. Isu Strategis Iklim Investasi Yang Berkorelasi Pada Pengembangan Ekonomi, Peningakatan Lapangan Kerja Dan Peningkatan Pendapatan Daerah
2. 1.Peningkatan ekonomi daerah melalui penguatan peran Koperasi dan UKM dalam usaha perdagangan, dan orientasi kebijakan industri yang pro growth, pro poor, pro job dan pro environment.
3. 2.Peningkatan hasil produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan berbasis pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. 4.2.1. Isu Strategis Penataan Dan Pembinaan Birokrasi
4. 1.Reformasi birokrasi yang menyeluruh dalam 8 area perubahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
5. 2.Reformasi pelayan publik untuk mewujudkan pelayanan prima dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
6. 3.Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. 4.2. ISU STRATEGIS Berdasarkan permasalahan -permasalahan yang dihadapi Kabupaten Batang pada periode Tahun 2007-2011, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Batang pembangunan 5 (lima) tahun kedepan tahun 2012-2017, yaitu:
7. 1.Peningkatan dan Pemerataan derajat kesejahteraan sosial masyarakat.
8. 2.Peningkatan peran serta perempuan, dan kepemudaan dalam pembangunan, disamping optimalisasi sarana dan prasarana olahraga di daerah.
9. 3.Optimalisasi dan pengembangan sarana kesehatan sehing ga mampu dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat.
10. 4.Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam partisipasi pembangunan.
11. 5.Redesain sistem pendidikan dari wajib belajar sembilan tahun menjadi rintisan wajib belajar dua belas tahun yang mendorong kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat dengan biaya terjangkau tanpa mengesampingkan kualitas pendidikan.
12. 2.Pengembangan wilayah pemukiman yang layak huni dengan memperhatikan pola pemanfaatan lahan terhadap norma -norma yang ditetapkan dalam perencanaan tata ruang . Adapun makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Batang tersebut, maka diberikan pengertian tentang terjemahan dan batasan operasionalnya, yaitu: "TERWUJUDNYAPEMERINTAHANYANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN PROFESIONAL, UNTUK PENGUATAN EKONOMIDAERAH, DAN PENCAPAIAN KESEJAHTERAANMASYARAKAT BATANG" 5.1. VISI Undang-Undang Nomor 25 Ta hun 2004 tentang Sistem P erencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Visi dan Misi yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang kemudian menjadi dokumen negara dan pada dasarnya merupakan idealis me dan pemikiran calon kepala daerah terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat serta rumusan perbaikan kedepan bagi Kabupaten Batang. Sehingga, dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 ini, rumusan Visi dan Misi yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 tidak akan berubah, karena merupakan janji politik kepada masyarakat Batang. Visi Bupati dan Wakil Bupati Batang periode Tahun 2012-2017 yaitu: IDV VUI, IIUl, TDJIAIIDAii S.UIIAII BAB V 11 PERUBAHAN Rencana PembangunanJangllaMene119ahDam-ah (APJMD) KabupatenBatang Tahlm 20l2•20ff • PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN, DAN PROFESIONAL Mengandung pengertian bahwa pemerintahan harus bersih dari praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat, memiliki rancang bangun organisasi dan sistem kinerja yang efektif dalam mencapai tujuan, efisien dalam menggunakan anggaran, serta professional dan ramah dalam melayani masyarakat. • PEREKONOMIANDAERAH YANG KUAT Mengandung pengertian bahwa Kabupaten Batang harus memiliki kemampuan untuk membangun daerah secara mandiri, dimana pemerintah daerah dan masyarakat mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah upaya yang sungguh - sungguh untuk mengembangkan potensi perekonomian daerah dan menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin bagi para putra daerah. • MASYARAKATYANG SEJAHTERA Mengandung arti suatu keadaan dimana masyarakat memiliki kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, tercukupi kebutuhan dasar pokok, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Usaha akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pengusaha lokal untuk berusaha dan berkegiatan ekonomi yang sehat untuk menarik kelompok -kelompok masyarakat lainnya. Harus diingat bahwa kemajuan -kemajuan yang ingin diraih tidak hanya berkaitan dengan kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, melainkan juga kemajuan dengan dimensi batin, mental, dan spiritual. Masyarakat diarahkan supaya memiliki dan mempraktekkan sikap keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. Usaha juga diarahkan untuk budaya dan peradaban masyarakat agar bisa meningkatkan keteraturan mengikuti perkembangan zaman namun tetap menjunjung tinggi kebudayaan asli dan budaya-budaya positif yang telah ada sehingga identitas Kabupaten Batang tetap terjaga. "MENUJUJAWA TENGAH SEJAHTERADAN BERDIKARI" Hboten Korupsi Hboten Ngapusi Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewu judkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Provinsi Jawa Tenga h Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Demikian halnya dengan rujukan arah visi pembangunan pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 dimana seperti dimuat dalam RPJPN 2005-2025 yang merupakan tahap III RPJMN III memuat visi "Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SOM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Dimana rumusan tersebut dibagi dalam delapan arah kebijakan utama yaitu:
13. 1.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
14. 2.Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan
15. 3.Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan
16. 4.Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim
17. 5.Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
18. 6.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.
19. 7.Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
20. 8.Penegakan kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional, serta Pere epatan Pengembangan Ekonomi Kelautan BAB VIJ PERUBAHAN Rencano Pembangunan Ja...- Mene1119C1h Daerah (APJMD) Kabupatan Batang Tahun 2012..2on 5.2. MISI Misi merupakan rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam mencapai visi. Rumusan misi dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 ini merupakan penjabaran atas visi "Terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, profesional, untuk penguatan ekonomi daerah, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang". Ada pun Misi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 adalah:
21. 1.Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.
22. 2.Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung usaha pengembangan ekonom i yang berorientasi pada pening katan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
23. 3.Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
24. 4.Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Misi tersebut juga sejalan dengan misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018 yaitu:
25. 1.Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Kamo, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
26. 2.Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran .
27. 3.Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi".
28. 4.Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
29. 5.Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Ba nyak.
30. 6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
31. 2.Mewujudkan pelayan publik yang prima dengan standar layanan ya ng baik, cepat dan transparan, serta penguatan lnovasi Daerah dengan indikator sasaran:
a.Jumlah penyiaran radio/lV lokal
b.Web site milik pemerintah daerah
1. 3.Mewujudkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, dengan sasaran:
a.Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP,
b.Kegiatan pembinaan politik daerah
c.Jumlah LSM
1. 1.Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, baik, bersih, transparan dan adil, Dengan indikator sasaran:
a.Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
b.Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
c.Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 5.3.1. Tujuan Misi I 5.3. TUJUAN DAN SASARAN Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksana an Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud an.
1. 7.Meningkatkan lnfrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan . BAB VIS PERUBAHAN Rencana Pembcmgunan Jan1llaMelNIIIIIClhDaerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun2012·2017
2. 4.Meningkatkan perekonomian berbasis masyarakat melalui koperasi dan sektor kebudayaan dan pariwisata , dengan sasaran:
a.Persentase koperasi aktif
b.Usaha Mikro dan Kecil
c.Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB
d.Obyek Wisata yang ditangani
e.Penyelenggaraan festival seni dan budaya
1. 3.Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan mewuju dkan ketahanan pangan daerah , dengan sasaran:
a.Nilai tukar petani
b.Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (%)
c.Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
d.Populasi Hewan ternak
e.Produksi perikanan Tangkap
f.Produksi perikanan Budidaya
g.Ketersediaan pangan utama
1. 2.Pengembangan Perdagangan dan Industri yang berwawasan lingkungan berkelanjutan, dengan sasaran:
a.Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PORB (ADHB%)
b.Ekspor Bersih Perdagangan
c.Pertumbuhan Industri
d.Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%),
e.Persentase penanganan sampah .
1. 1.Mengembangkan perekonomian daerah dan peningkatan Investasi daerah yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja, d engan sasaran:
a.Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang
b.Jumlah penyerapan tenaga kerja
c.Jumlah realisasi nilai investasi
d.Jumlah ijin usaha yang diterbitkan 5.3.2. Tujuan Misi II BAB Vl6 PERUBAHAN Renc:anaP9mbangunan,-...a Mwgah DCNl'Clh (RPJMD) Kabupaten BatClng Tahun 20tl•20ff
1. 2.Meningkatkan kualitas dan peran perempuan, kepemudaan, dan keolahragaan dalam aspek kehidupan masyarakat, dengan sasaran:
a.Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ,
b.Jumlah kegiatan kepemudaan,
1. 1.Peningkatan kualitas kependudukan dan kesejahteraan sosial , dengan sasaran:
a.Penanganan/ pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial ,
b.PMKS yg memperoleh bantuan sosial ,
c.Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I ,
d.Cakupan peserta KB aktif,
e.Kepemilikan KTP
f.Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 5.3.4. Tujuan Misi IV
1. 3.Pengembangan dan pemerataan sarana perh ubungan dan transportasi publik, dengan sasaran:
a.Rasia ijin trayek
b.Jumlah Pelabuhan Laut/Udara{ferminal Bis,
c.Rasia panjang jalan per jumlah kendaraan (Jumlah Kendaraan)
1. 2.Pengembangan wilayah pemukiman penduduk dan perumahan layak huni , dengan sasaran:
a.Rumah tangga pengguna air bersih
b.Rumah layak huni
c.Rumah tangga bersanitasi.
1. 1.Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung aktivitas perekonomian daerah, dengan sasaran:
a.Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
b.Ketaatan terhadap RTRW,
c.Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB,
d.Luas irigasi dalam kondisi baik 5.3.3. Tujuan Misi III BAB V 17 PERUBAHAN RencanaPembangunanJangllCI Menengah DCNl'Clh (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 20l2~20ff Selengkapnya, keterkaitan antara visi misi, tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 dijelaskan pada tabel berikut:
1. 5.Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dengan standar layanan prima, dengan sasaran:
a.APM/ APK PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK,
b.Guru yang memenuhi kual ifikasi 51/D-IV PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK,
c.Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun ,
d.Pengelolaan arsip secara baku,
1. 4.Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam partisipasi pembangunan, dengan sasaran:
a.Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM),
b.Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK,
a.Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 k elahiran hidup,
b.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1 .000 kelahiran hidup,
1. 3.Meningkatkan derajat kesehata n dan kualitas hidup masyarakat, d engan sasaran:
c.Jumlah kegiatan olahraga. ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~1-~-IO.;:;_~-.C~.....;U;:_~~~~+-'°.;:;_...C=:.~~~~IO;:_~~.Cl=:;._:;U~ t- o c: IO ..... IO Ill c: QJ ... ~ ::, N ....-f c: IO "O U) IO E L.. 0 ~ (/) ....I c.. IO "O IO x: L.... QJ ..... c: -IO (ft :!::::!- ~:E L.... QJ ... <U ~ :> • c • 0 z - U) -> - U) -::E r::: -~ c: ro ~ Q) Cl. c: fO "C c: IQ O'I c: c: c: :g, m IQ ro ro "5 "'O 3: . .....,, ZL...roc: ,c~~..!2 ::, c: QJ ~ ""'ro..c'- ::, O'I O'I Q) ... c: c:"° IQ IQ c: .c >- IQ E ·- o a, b c: Ol U) ::J c: ::::, ...::-: QJ "C O'I a.. c: c: ....... := ............--.. a, ro .c ...................... ..c u "C ........ ro N N 0 - .... Q) .0 .s: IU cu ~ C) C> C) c: IU ~ ::, -0 ::, -0 c: CIJ a.- Q) -~ ;:.: UJ 0 VI c: IU ~ ~ c: ..c CU IU........ ....., IU CIJ _::io:: VI en cu c..::.t:. ·c c: cu cu 0.. -0 -~ CIJ .0 .c:. c: IU .... 0 z -en -> c: IU x: :;) ....... ::, ....... .0 IU.... Cl) ::a! en ::a! IU - .... :E IU IU >->- c: UJ ..c: IU ~ E c: .... CIJ IU
a.UJ .._ IU ~-0 z ~ - :::, ... = 0 z - (ft .... > - en .... :E z c ::::, ""' ::::, ._ ..-....-....-.. ..C IU ..0 CV O'I CV ..0 E ..!!!.ii=: 0 s - Q z .... 1-. z ~ I N - PERU BAH.AN RelllCCIIICI Pembangunan JangllCI MenetlflClhDaerah (RPJMD) KabupaNn Batang Tahun 2012·20ff 5.4.1. Tahap Pertama "PENGUATAN FONDASI PEMERINTAHAN (Tahun 2012-2014) Tahap penguatan fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang didukung birokrasi yang bersih dan professional dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pelayanan publik yang prima . Pembangunan diarahkan pada pembinaan birokrasi pemerintahan, peningkatan pendayagunaan aparatur yang efektif dan efisien yang berkinerja tinggi t serta mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima demi terciptanya kepuasan ken yamanan dan ketentraman masyarakat. Urusan yang menjadi fokus prioritas adalah : (1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm inistrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian, (2) Urusan Perencanaan Pembangunan, (3) Urusan Statistik, (4) Urusan Komun ikasi dan Informatika, dan (5) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Tahapan pertama pembangunan dengan tema Penguatan Fondasi Pemerintahan memiliki tema dan prioritas tahunan yang menjadi fokus pembangunan daerah yaitu:
a.Tahun 2012 "KONSOUDASI DAN INTEGRASI" Tahun 2012 merupakan tahun transisi kepemimpinan di Kabupaten Batang, sehingga diperlukan penguatan dan konsolidasi internal yang meliputi penguatan sumber daya aparatur, dan penguatan pemahaman dan integrasi perencanaan daerah. Urusan yang menjadi prioritas ditahun ini adalah Urusan Perencanaan Pembangunan. Program prioritas diantaranya adalah Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan.
b.Tahun 2013 "BIROKRASI BERSIH DAN PROFESIONAL" Tahun 2013 dengan tema Birokrasi Bersih dan Pro fesional yang diwujudkan melalui program yang berfokus pada pengembangan SDM baik kualitas maupun kuantitas aparatur, dan daya dukung organisasi dilingkungan 5.4. PENTAHAPAN PEMBANGUNAN Pentahapan Pembangunan yang dimaksudkan adalah adanya penekanan fokus perhatian pada 3 (tiga) segmentasi periode pembangunan jangka menengah meliputi BAB V 114 PERUBAHAN Rwana Pembangunan Ja119lla Mene1111ah Daetah (RPJMD) KabupatenBatung Tahun 20l2•20l7 5.4.2. Tahap Kedua "PENGUATAN EKONOMI DAN DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR" (Tahun 2015) Tahap kedua diharapkan dapat memberikan penguatan pada perekonomian daerah, sehingga kebijakan diarahkan pada penciptaan ikli m investasi daerah yang didukung oleh birokrasi pemerintahan yang respo nsif dengan pengelolaan dan pemanfaatn sumber daya daerah dengan makslmal (perdagangan industri, kelautan perikanan, pertanian, dan kehutanan) dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru dan ketahanan pangan daera h. Sela in itu k ebijakan juga diarahkan pada pengembangan dan peningkatan daya dukung infrastruktur jalan, jembatan, irigasi yang mendukung perkembangan perekonomian daerah dengan konektifitas antar daerah yang baik. Adapaun urusan yang menjadi fokus prioritas adalah: (1) Urusan Penanaman Modal, (2) Urusan Ketenagakerjaan, (3) Urusan Perindustrian, (4) Urusan Perdagangan, (S) Urusan Lingkungan Hidup,

(6)Urusan Pertanian, (7) Urusan Kehutanan, (8) Urusan Kelautan dan Perikanan,
(9)Urusan Ketahanan Pangan, ( 10) Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah , pemerintah Kabupaten Batang, sehingga terwujud birokrasi yang bersih dan profesional. Urusan yang menjadi prioritas ditahun ini adalah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian. Program prioritas diantaranya adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
1. c.Tahun 2014 "PELAYANAN PUBUK PRIMAn Tahun 2014 dengan tema Pelayanan Publik Prima yang dlwujudkan melalui program yang berfokus pada upaya menciptakan pelayanan publik bagi masyarakat Batang yang prima sehingga tercipta kepuasan keny amanan dan ketentraman masyarakat. Urusan yang menjadi prioritas ditahun ini adalah Urusan Komunikasi dan Informatika, dan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Program prioritas diantaranya adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
(9)Urusan Pendidikan, (10) Urusan Perpustakaan, dan (11) Urusan Kearsipan. Tahapan ketiga pembangunan dengan tema "Perwujudan Masyarakat Batang Sejahtera• memiliki tema dan prioritas tahunan yang menjadi fokus pembangunan daerah yaitu:
1. a.Tahun 2016 "MASYARAKAT BATANG BERKUALITAS" Tahun 2016 dengan tema Masyarakat Batang Berkualitas yang diwujudkan melalui program yang berfokus pada upaya menciptakan masyarakat Batang yang berkualitas.
(11)Urusan Kebudayaan, (12) Urusan Pariwisata, (13) Urusan Pekerjaan Umum,
(14)Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, (15) Urusan Penataan Ruang, (16) Urusan Pertanahan, (17) Urusan Perumahan, dan (18) Urusan Perhubungan. Tahapan kedua pembangunan dengan tema "Penguatan Ekonomi Dan Daya Dukung Infrastruktur" memiliki tema dan prioritas tahunan yang menjadi fokus pembangunan daerah yaitu Tahun 2015 dengan tema "EKONOMI DAN DAYA SAING" dimana program diprioritaskan pada penguatan ekonomi, iklim investasi serta daya dukung infrakstruktur. Urusan yang menjadi prioritas ditahun ini adalah Urusan Urusan Penanaman Modal, Urusan Perindustrian dan Urusan Pekerjaan Umum. Dimana program prioritas diantaranya adalah Program Peningkatan lklim Investasi dan Realisasi lnvestasi; Program Pengembangan Sentra -Sentra lndustri Potensial dan Program Pembangunan lnfrastruktur.
1. b.Tahun 2017 nMASYARAKAT BATANG SEJAHTERA" Tahun 2017 dengan tema Masyarakat Batang Sejahtera yang diwujudkan melalui program yang berfokus pada upaya mewujudkan masyaraka t Batang yang sejahtera dan turut serta dalam pembangunan. Urusan yang menjadi prioritas ditahun ini adalah Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Per1indungan Anak, serta Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Adapun program prioritas ditahun ini diantaranya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Strategi merupakan langkah -langkah yang berisikan program -program indikatif untuk rnewujudkan visi dan rnisi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pernbangunan daerah ( strategy focussed- management). Rurnusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya di perjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk rnengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strat egi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (Tahun 2012 -2017) disajikan pada tabel berikut: Nall IIUIIGI DAii lUII IDQAUN BAB VI II 0 z ..-4 ·.;; ..... "iii cu ro ..c '- O'I c: -= z ~ c: ID~ --g ,c 0 ro..... >- Cl m ::::, zs c: ..c c: ""' c: a, - m ::::, c: m-o ..::,e. "'O ~ m .L: - :.:::; c:.::,,t. RJ co In ID"'O ..... c: "i:: ..... -~·§ -~ 2l ro CL ::J(l,Ja,.::tl:. In ~ E ...... ro c: a, Q.l e ~ to ~ 0. CL~ ..... ..... N c: - m c: ::> m >- • ta "'i> c 0. ..... • Q) ..c c: m "'O .L; 'iii._ 41 ..c ~ IO ..0 OI c: IO >- c: ltl .L; ltl ..... c ·c Q) E a, 0. IO >- c IQ' ..... 0. ·e Q) ..... . E Cl> "'O c IU......, ro ~ O'I c: :.::; cu :::, E Q) In :s .iii ca '- ~ e zs c: m lO c: zs E Q) 0. c: ro "'O c: co m ..... RJ c: cu a. c: ro IU E~ O'I ·c: c: 0. RJ Cl ..c c: E m Q) >- 0, ~ c: zsQ) ~ ::::, .. 0. - -en -:E ..- ..--. ,0 .c ...--. IO ..- ..0 0 ZN -~ Ill 5 Iii ...--. ..c '- :::, ~ IO a. IO ....... u---IO .C 0 z ..... cn IO .0 .......... -.. IQ .0 ..c:. IO L... QJ IO -0 c: J9 co 0.. co "O c: QJ c.. c: ~ .:::.t. en c: c a, a. c: co -0 ~ co ~ IO L... ru ~ co E ,...., co-u ,....... co-.0 E ~ c: co .:::.t. co ~ c.. ·u c:: QJ ::i:: .:.:; - - V) -:E "in !9 c: a, ·c e QJ ..c cn c: ,a >- .E 0 c: 0 ...=-: QJ c: IO cn c: tO ..c E cn c: a, c.. en c: ::::, ...=-: ::, -0 c: QJ E c: co -0 .:::.t. "jij .0 cn c: IO >- "in J9 Ill QJ > c: 1/l co ::::, • 0 z c: (0 O'I c: IO c.. :> •,c m 0....-1 z c: IQ ~"O co~ >-:::::, co "O =::::, 3: "'O c: c: IQ 8 O"I c: c: ID ID ..o E E·- cu~ C'I ::::, c: E CU CV Q.. a. ,-... IO ,-... "'O ......... ..--.. ..0 u .!:: (tJ '°c: ::::, C'I O"I c: cu Q. co Ol en c: IU ..... ~.c e·~ ::::, Cl) 0::: .0 ,-... l'O c ~ Ctl........ c: ro cn c: ·c -~~ O'I l'O c:..c IQ ·- ·- V) s -s o..C: "in~ a E C.. IO e '"iii Q.. "O --- .... en .... s:: c: IO c: ::::, C'I c IO ..c E cu Q.. c l'O ..llol:: ..... IO ~ C'I c: c: (V :E: E 0 c: 0 ~ cu c co ..... ,0 ~ cn c: ·2 cu Cl. cn c: l'O........ c: ::::, c: cu E ~ ::, ..... c ::, .... ::::, ..... ~ ::::, ti: co J:: c: - .... IQ V) ,a "O c: IO .s: ::::, ...... ::, ..c cu ~ IQ >- c: :E ::::, c: cu Cl. .... .s c: IQ "O .s: co L.. cu tU "O - ·2 ::::, .s:::. z~ C ro ::::, >- ..... ro ::::, c: t,- ro x: ro E ::, L. a, c.. .... " l&I 5 ... .,, c: cu E sa ::::, E a, c.. 0 l_z-1~~L(Y")~~~~~-' c co E cu >- c: - ... 0 z ..... z c ::, "" ~ -- ---'° ..0 u--..0 ,-.. IO c IV c :::, O'I c IO ..0 E Q) c.. E ~ cu ,:, - :p ~ m - • 0 z - ..--..ta ..c at 0 ... ~ - a z I~ z ~ I -..c-ta ........ (11-"'C c: ta ~ .. ~ C\ c: ·c cu E .s= ta 0 "iii .B U) ~ 0.. --c :> • c • --..cu-ta - 0 Z1.n :> m c m 0 - PERU BAH AN Re11cana Pmlbangunan JangllaMenei111gah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012•2017 7.1.1. Kebijakan Umum Misi Pertama Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi pertama "Mengembangkan penataan dan pem binaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima ", maka Kebijakan umum memberikan gambaran strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasio nal dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:
  1. 1.Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkr it, operasional dan fokus;
  2. 2.Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor -faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
  3. 3.Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertent angan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Dengan rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat mera ngkai program-program prioritas yang inherent. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Batang menurut masing-masing misi adalah sebagai berikut: 7.1 KEBIJAKAN UNUM Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Batang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Batang berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. aun mqAUN 111111 DAii ltlOGIDI NIIIAIIUIWI DAll&H BAB VII 11 PERUBAHAN RencanaPembcmgunan lan9INI Menengah Daetah (RPJMD) KabupatenBatang Ta._. 2012•20l1
  4. 1.Urusan Penanaman Modal
  5. 2.Urusan Ketenagakerjaan
  6. 3.Urusan Perindustrian
  7. 4.Urusan Perdagangan
  8. 5.Urusan Lingkungan Hidup
  9. 6.Urusan Pertania n
  10. 7.Urusan Kehutanan
  11. 8.Urusan Kelautan dan Perikanan
  12. 9.Urusan Ketahanan Pangan
  13. 10.Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
  14. 11.Urusan Kebudayaan 7.1.2. Kebijakan Umum Misi Kedua Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi kedua " Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung peng embangan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah ", maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada penciptaan iklim investasi daerah yang didukung oleh bi rokrasi pemerintahan yang responsif dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah dengan maksimal (perdagangan industri, kelautan, perikanan, pertanian, dan kehutanan) dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingk ungan sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru dan ketahanan pangan daerah. Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi Kedua adalah: dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada pembinaan birokrasi pemerintahan, peningkatan pendayagunaan aparatur yang efektif da n efisien yang berkinerja tinggi, serta mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima demi terciptanya kepuasan kenyam anan dan ketentraman masyarakat. Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi Pertama adalah:
  15. 1.Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administr asi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah & Persandian.
  16. 2.Urusan Perencanaan Pembangunan
  17. 3.Urusan Komunikasi dan Informatika
  18. 4.Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  19. 5.Urusan Statistik BAB VII 12 PERU BAH AN Rencana PembcrnguncmJcmgllCI MenMgah DcNrah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-20n 7.1.4. Kebijakan Umum Misi Keempat Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi keempat "'Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpart isipasi aktif dalam pembangunan", maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada peningkatan derajat dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Batang dari aspek pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan anak, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batang. Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi Keempat adalah:
  20. 1.Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
  21. 2.Urusan Sosial
  22. 3.Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera
  23. 4.Urusan Ketransmigrasian
  24. 5.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  25. 6.Urusan Kepemudaan dan Olahraga
  26. 7.Urusan Kesehatan
  27. 8.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  28. 9.Urusan Pendidikan 7.1.3. Kebijakan Umum Misi Ketiga Dalam rangka mengemban pelaksanaan misi ketiga " Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat", maka dirumuskan kebijakan umum yang diarahkan pada pengembangan dan peningkatan daya dukung infrastruktur jalan, jembatan, irigasi yang mendukung perkembangan perekonomian daerah dengan konektifitas antar daerah yang baik. Urusan yang mendukung pelaksanaan Misi Ketiga adalah:
  29. 1.Urusan Pekerjaan Umum
  30. 2.Urusan Energi dan Sumber Daya Alam
  31. 3.Urusan Penataan Ruang
  32. 4.Urusan Pertanahan
  33. 5.Urusan Perumahan
  34. 6.Urusan Perhubungan
  35. 12.Urusan Pariwisata BAB VII 13 PERUBAHAN Rencana Pembcmgunan Janglla Menet19Gh Daerah(RPJMD) Kabupatan Batang Tahun 2oa-2on 7.2.1.1. Program Pembangunan Misi I
  36. 1.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
  37. 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
  38. 3.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
  39. 4.Program Peningkatan Pelayanan KOH/ WKDH,
  40. 5.Program Perencanaan Pembangunan Daerah ,
  41. 6.Program Penataan dan Pengendalian Program Pem bangunan,
  42. 7.Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur,
  43. 8.Program Pengembangan Data/Informasi,
  44. 9.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa,
  45. 10.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik , 7 .2.1 Program Pembangunan Daerah Menurut Misi 7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Setelah menetapkan kebijakan umum maka langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah Kabupaten Batang. Tahap ini sang at penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari p erumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Perumusan program pembangunan daerah merupakan inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisika n tujuan startegis dalam S (lima) tahun. Program pembangunan daerah Kabupaten Batang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Batang yang berisi program prioritas yang bersifat strategis. Program pembangunan daerah Kabupaten Batang sebagai berikut:
  46. 10.Urusan Perpustakaan
  47. 11.Urusan Kearsipan BAB VII 14 PERUBAHAN Rencana PembcmgunanJanglla MeM119e1h Daelah (RPJMD) KabupatimBatang Tahun 20l2•20l7 7 .2.1.2. Program Pembangunan Misi II
  48. 1.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,
  49. 2.Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ,
  50. 3.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ,
  51. 4.Program Peningkatan Kesempatan Kerja ,
  52. 5.Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ,
  53. 6.Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  54. 7.Program Pengembangan Sentra -Sentra Industri Potensial,
  55. 8.Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan lntemasional ,
  56. 9.Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,
  57. 10.Program Peningkatan etisiensi perdaga ngan dalam negeri
  58. 11.Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
  59. 12.Program Per1indungan dan Konservasi SDA,
  60. 13.Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ,
  61. 14.Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan,
  62. 15.Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Per kebunan Lapangan,
  63. 16.Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan ,
  64. 17.Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan ,
  65. 18.Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap,
  66. 19.Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya
  67. 20.Program Pemberdayaan Masyarakat Da lam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
  68. 21.Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan ,
  69. 22.Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,
  70. 23.Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan,
  71. 24.Program Peningkatan Ketahanan Pangan ,
  72. 25.Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak
  73. 26.Peningkatan Produksi Hasil Petemakan
  74. 11.Program Fasilitasi Peningkatan SOM Bidang Komun ikasi dan Informasi,
  75. 12.Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ,
  76. 13.Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan,
  77. 14.Program Peningkatan Kehidupan Beragama .
  78. 15.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BAB VII IS PERUBAHAN Rel11mna Pembcmgunan Janglla........... Dasah (RPJMD} Kabupaten Batm1111 Tahun 20l2·20l1 7.2.1.4.Program Pembangunan Misi IV
  79. 1.Program Penataan Administrasi Kependudukan,
  80. 2.Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,
  81. 3.Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
  82. 4.Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
  83. 5.Program Keluarga Berencana, 7.2.1.3. Program Pembangunan Misi III
  84. 1.Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,
  85. 2.Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Iri gasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya,
  86. 3.Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,
  87. 4.Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong,
  88. 5.Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong,
  89. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan ,
  90. 7.Program Perencanaan Tata Ruang,
  91. 8.Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ,
  92. 9.Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tan ah,
  93. 10.Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan,
  94. 11.Program Lingkungan Sehat Perumahan,
  95. 12.Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan,
  96. 13.Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan ,
  97. 14.Program Peningkatan Pelayanan Angkutan,
  98. 15.Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ ,
  99. 16.Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas .
  100. 27.Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah,
  101. 28.Program Peningkatan Kualitas Kelemba gaan Koperasi,
  102. 29.Program Pengelolaan Kekayaan Budaya,
  103. 30.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,
  104. 31.Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 7 .2.2 Program Pembangunan Daerah Menurut Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
  105. 6.Program Pelayanan Kontrasepsi ,
  106. 7.Program pengembangan kawasan transmigrasi,
  107. 8.Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan,
  108. 9.Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempu an,
  109. 10.Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan ,
  110. 11.Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga t
  111. 12.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga ,
  112. 13.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan,
  113. 14.Program Upaya Kesehatan Masyarakat,
  114. 15.Program Pengadaan, Peningkatan S arana dan Prasarana Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata,
  115. 16.Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak ,
  116. 17.Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan ,
  117. 18.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa,
  118. 19.Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ,
  119. 20.Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan,
  120. 21.Program Pendidikan Anak Usia Dini,
  121. 22.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ,
  122. 23.Program Pendidikan Menengah,
  123. 24.Program Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus,
  124. 25.Program Pendidikan Non Formal,
  125. 26.Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ,
  126. 27.Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan ,
  127. 28.Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan,
  128. 29.Program Manajemen Pelayana n Pendidikan. IC.ebijakan, Rencana Mltigasi Alternatif Rekomendasi danProaram
  129. 1.Proaram PembangunanMisi I Peningkatan Sarana Kegiatan yang Peningkatan sarana dan Prasarana dilakukan untuk dan prasarana Aparatur peningkatan sarana aparatur dilakukan dan prasarana melalui pembiayaan aparatur dilakukan yang proporsional secara proporsional untuk pelayanan dalam kerangka mayarakat peningkatan pelayanan kepada masvarakat Perencanaan Perencanaan Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah pembangunan daerah kualitas pembangunan dilakukan dengan perencanaan daerah dilakukan prinsip saling melalui dengan prinsip keterkaitan antara perencanaan keterkaitan, wilayah hulu dan hilir, partisipatif, keseimbangan dan prinsip metode dan data keadilan keseimbangan/pemera serta informasi taan antara nilai yang didukung kearifan local social oleh sumber budaya dan daya dan mekanisme pasar peralatan serta serta prinsip keadilan mekanisme antarkelompok memadai masvarakat Tabel 7.1 Mitigasi dan/ atau Altematif serta Rekomendasi dalam Perbaikan Kebijakan, Rencana dan Program Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 Tidak terkecuali penyusunan Perubahan RPJM Kabupaten Batang yang juga harus mengacu pada KLHS. Hasil Kajian KLHS tersebu t, maka dirumuskan mitigasi dan/atau alternatif yang dapat diajukan sebagai pertimbangan dalam kerangka mengurangi atau meniadakan dampak atas pembangunan berkelanjutan dimaksud. Berdasarkan rumusan mitigasi dan/atau alternatif selanjutnya disusun rekomendasi untuk penyempurnaan atau perbaikan kebijakan, rencana dan Program (KRP). Proses perumusan rekomendasi tersebut merupakan langkah akhir dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Batang. Hasil rumusan rekomendas i dijadikan sebagai dasar untuk penyempumaan KRP. Oalam konteks Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 rumusan rekomendasi diintegrasikan dalam penyempurnaan Raperda Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 untuk kemudian menjadi Perda. Berikut ini hasil rumusan Rekomendasi KRP untuk Perubahan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017. BAB VIiia PERUB.AH.AN RencanaPembangunanJcmglla MewlgClh Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012·2017 No. Kebijakan, Rencana Mitigasi Alternatif Rekomendasi dan ProGram Penataan dan Tindakan Penguatan Penataan dan Pengendalian pengendalian ekonomi pengendalian Program dilakukan dengan masyarakat program Pembangunan penegakan aturan sebagai sumber pembangunan secara persuasif altematif dilalrukan dengan Pemberian penegakan aturan kompensasi/insentif dan pemberian dan disinsentif secara insentif /disinsentif proporsional serta penguatan ekonomi masvarakat Pengembangan Penguatan kapasitas Pengembangan Data/lnformasi masyarakat melalui data/informasi peningkatan kualitas dilakukan melalui pendidikan, peningkatan kualitas aksesibilitas dan aksesbilitas infrastruktur infrastruktur, SOM pendukung Penyiapan perangkat kelembagaan yang mendukung sistem kelembagaan/ oranata sosial Pengembangan Penguatan kapasitas Pengembangan Komunikasi, masyarakat melalui data/informasi Informasi dan Media peningkatan kualitas dilakukan melalui Massa pendidikan, peningkatan kualitas aksesibilitas dan aksesbilitas infrastruktur infrastruktur, SOM pendukung Penyiapan perangkat kelembagaan yang mendukung sistem kelembagaan/ oranata sosial Peningkatan Kualitas Penguatan kapasitas Pengembangan Pelayanan Informasi masyarakat melalui data/i nformasi Publik peningkatan kualitas dilakukan melalui pendidikan, peningkatan kualitas aksesibilitas dan aksesbilitas infrastru ktur infrastruktur, SDM pendukung Penyiapan perangkat kelembagaan yang mendukung sistem kelembagaan/ oranata sosia/ Fasilitasi Peningkatan Penguatan kapasitas Pengembangan SDM Bidang masyarakat melalui data/informasi Komunikasi dan peningkatan kualitas dilakukan melalui Infonnasi pendidikan, peningkatan kualitas aksesibilitas dan aksesbilitas infrastru ktur infrastruktur, SDM pendukung Penyiapan perangkat kelembagaan yang mendukung sistem kelembagaan/ oranata sosial Pemeliharaan Dengan penegakan Pemberdayaan Pemeliharaan Kantrarltibmas da11 aturan secara social ekonomi ka11tribmas dan Penceaahan Tindak oersuasif masvarakat oenceaahan tindak BAB Vlll9 PEAUBAHAN Rencana Pembanguncm JC11111lla........ ah Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 20l2·2017 No, Kebijakan,Rencana Mitigasi Altematif Rekomendasi dan Proaram Kriminal criminal dilakukan dengan penegakan aturan hokum bersama dengan pemeberdayaan masvarakat
  130. 2.Proaram Pembanaunan Misi II Peningkatan Promosi Pengenaaan Pengaturan Peningkatan promosi dan Kerjasama persyaratan umum mengenai arahan dan kerjasama Investasi AMDAL, UKL, UPL pengembangan investasi dilakukan dalam pelaksanaan pada wilayah dengan pengenaan kegiatan yang didorong persyaratan umum pertumbuhannya pembangunan dan dengan arahan ketentuan skala, pengembangan lokasi wilayah disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang ada Peningkatan Iklim Pengenaaan Pengaturan Peningkatan iklim Investasi dan persyaratan umum mengenai arahan investasi dan Realisasi Investasi AMDAL, UKL, UPL pengembangan realisasi investasi dalam pelaksanaan pada wilayah dilakukan dengan kegiatan yang didorong pengenaan pertumbuhannya persyaratan umum dengan pembangunan dan ketentuan skala, arahan lokasi pengembangan disesuaikan wifayah menu rut ketentuan peraturan yang ada Peningkatan Promosi Pengenaaan Pengaturan Peningkatan promosi dan Kerjasama persyaratan umum mengenai arahan dan kerja sama Investasi AMDAL, UKL, UPL pengembangan investasi dilakukan dalam pelaksanaan pada wilayah dengan pengenaan kegiatan yang didorong persyaratan umum pertumbu hannya pembangunan dan dengan arahan ketentuan skala, pengembangan lokast wilayah disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang ada Pengemba nga n Mewajibkan sentra Pengemba nga n Pengembangan Sentra-Sentra industry melakukan sentra industry sentra-sentra Industri Potensial pemeliharaan pada wilayah industri potensial lingkungan dan yang dekat dilakukan dengan dilakukan dalam satu dengan bahan pemeliharaan system kelola yang baku lingkungan terintegrasi dalam berbentuk kawasan bentuk kawasan dan dekat dengan industri bahan baku BAB VII 110 PERU BAH AN Rencano PembangunanJcmglla Menengoh Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 2012-2017 No. Kebijakan, Rencana Mitigasi Altematif Rekomendasi dan Proaram Peningkatan Kewajiban Pengembangan Peningkatan kerja Kerjasama menggunakan tenaga infrastruktur sama perdagangan Perdagangan kerja lokal dalam berbasis intemasionat Intemasional proses produksi peningkatan dilakukan dengan (padat karya) daya saing memanfaatkan Kewajiban penarapan daerah pada potensi local, SNI pada produk kawasan menerapkan SNI impor tertinggal dan peningkatan Pengembangan daya saing dan peningkatan ·kuaUtas sumber dava manusia Peningkatan Kewajiban Pengembangan Peningkatan Kemampuan menggunakantenaga dan peningkatan kemampuan Teknologi lndustri kerja lokal dalam kualitas sumber teknologi industri proses produlcsi daya manusia dilalcukan dengan (padat karya) pemanfaatan Penggunaan ekonomi local dan tekonotogi ramah ramah lingkungan lingkungan Perfindungan dan Pemberdayaan Diversifi kasi Perlindungan dan Konservasi SDA masyarakat sekitar usaha dan konservasi SDA kawasan konservasi kerjasama dilakukan dengan pemanfaatan pendekatan kawasan pemberdayaan masyarakat dan diversitikasi usafla Peningkatan Produksi Teknik konservasi Mengenakan Peningkatan Pertanian/Perkebunan yang memperbanyak insentif ekonomi produksi pertanian/ tutupan lahan dan bagi aktvitas perkebunan dengan memperkuat yang teknfk konservasi, perakaran prokonservasi pengenaan insentifI Mengenakan disinsentif ekonomi disinsentif ekonomi bagi masyarakat yang tidak melakukan tindakan konservasi pada ta hap praproduksi, produksi dan oascaoroduksi Perlindungan dan Pemberdayaan Mengenakan Perlindungan dan Konservasi masyarakat sekitar insentif ekonomi konservasi sumber Sumberdaya Hutan kawasan konservasi bagi aktvitas daya hutan yang dilakukan dengan prokonservasi pendekatan Mengenakan pemberdayaan disinsentif masyarakat dan ekonomi bagi pengenaan masyarakat yang insentif/disi nsentif tidak melakukan tindakan BAB VII In PERU BAH AN Rencona Pembcmguncm Janglla Mewlgelh Do.ah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 2012-20l7 No. Kebijakan, Rencana Mitlgasi Altematif Rekomendasi dan Proaram konservasi pada ta hap praproduksi, produksi dan oascacrodulcsi Rehabilitasi Hutan Pemberdayaan Mengenakan Rehabilitasi hutan dan Lahan masyarakat sekitar insentif ekonomi dan lahan dilakukan kawasan konservasi bagi aktvitas melalui yang pemberdayaan prokonservasi masyarakat dan pengenaan Mengenakan insentif/disinsentif disinsentif serta diversifikasi ekonomi bagi usaha masyarakat yang tidak melakukan tindakan lronservasf pada ta hap praproduksi, produksi dan pascaproduksi Diversifikasi usaha dan kerjasama pemanfaatan kawasan Pengembangan dan Zonasi penangkapan Diversifikasi Pengembangan dan Pengelolaan berdasarkan klasifikasi usaha perikanan pengelolaan Peril<anan Tangkap perahu, modal usaha untuk menahan perikanan tangkap Ketentuan laju peningkatan dilakukan dengan penggunaan alat pelaku ekonomi memperhatikan di peralran yang zonasi penangkapan sudah kelebihan dan diversifikasi kapasltas usaha Pengembangan dan Zonasi perikanan Penerapan Pengembangan dan Pengelolaan budidaya dengan konsep pengelolaan Perikanan Budidaya penggunaan teknologi minapolitan perikanan budidaya produksi untuk dilakukan dengan menciptakan nilai system zonasi dan tam bah konsep minapolitan perikanan budidava Pemberdayaan Penguatan pranata Pemberdayaan Masyarakat Dalam social melalui masyarakat dalam Pengawasan Dan pembuatan aturan- pengeawasan dan Pengendalian aturan (pengaturan) pengendalian Sumberdaya Kelautan yang melibatkan sumber daya Dan Perikanan masyarakat secara luas sehingga efektif kelautan dan dilaksanakan perikanan melalui penguatan pranata social yang melibatkan masyarakat BAB VII 112 PERUBAHAN R•ICClna Pembangunan JCllltllla MeM11111C1h Daelah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2oa-20n No. Kebijakan, Rencana Mltigasi Altematif Rekomendasi dan Proaram setempat Peningkatan lntensifikasi dan Diversifi kasi Peningkatan Ketahanan Pangan ekstensifikasi pertanian ketahanan pangan pertanian melalui tanaman pangan dilalcukan melalui periindungan/ zonasi untuk intensifikasi dan lahan pertanian men i ngkatkan ekstensifikasi serta pangan berkelanjutan nilai tambah rehabilitasi yang diperkuat dengan insentif pertanian, system informasi lahan pertanian, pemberdayaan petani dan pembiayaan oertanian Pengelolaan Pengembangan Pemberian Pengelolaan Kekayaan Budaya budaya dilalcukan kompensasi dan l<ekayaan budaya dengan dilandasi insentif bagi dilakukan dengan prinsip integrasi dalam masyarakat dan keseimbangan system aktvitas pelaku pelestari antara upaya ekonomi yang dinamis budaya pelestarian dalam berkembang situasi yang dinam is/berubah Pengemba nga n Pengembangan Pengembangan Pengembangan Oestinasi Pariwisata promosi, pemasaran, wisata destinasi pariwisata penataan alternative dilakukan dengan kelembagaan, berbasis pola wisata infrastrulctur dari daya kekayaan alternative yang tarik wisata yang sumber daya memperhatikan dikembangkan pada alam dan daya dukung dan suatu destinasi budaya local daya tampung memperhatikan daya lingkungan duk.ung dan daya tarnounq linukunaan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pemasaran Pariwisata promosi, pemasaran wisata pemasaran yang memperhatikan alternative pariwisata dilakukan daya dukung dan daya berbasis dengan pola wisata tamping lingkungan kekayaan alternative yang daya tarik wisata sumber daya memperhatikan alam dan budaya daya dukung dan local daya tampung ' linakunaan
  131. 3.Proaram Pembanaunan Misi III Pembangunan Jalan Membangun Mengubah trase Pembangunan jalan dan Jembatan model/konstruksi jalan jalan dan lokasi dan jembatan yang meminimalkan jembatan dilakukan dengan penggunaan lahan disesuaikan memperhatikan saw ah dengan kondisi kelestarian lahan Membangun fisik, social pertanian pangan, konstruksi jalan yang lingkungan dan kesatuan social tetap menyatukan masyarakat di suatu komunitas sekitarnya masyarakat agar tidak teroisah Pengembangan dan Membangun Mengubah trase Pengembangan dan Penaelolaan Jarinaan model/konstruksi dan lokasi oenqelolaan BAB VII 11, PERUB.AH.AN RencanaPembangunonJangltaMe1•1119ahDwah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 2012-2017 No. Kebijakan, Rencana Mitigasi Altematlf Rekomendasi clan Proaram Irigasi, Rawa dan jaringan irigasi, rawa disesuaikan jatringan irigasi, Jaringan Pengairan dan jaringan dengan kondisi rawa dan jaringan lainnya pengairan lainnya lingkungan pengairan lainnya yang meminimalkan dilakukan dengan kerusakan meminimalkan kenekaragaman hayati kerusakan keanekaraga man havati Pengemba nga n Pengembangan Zonasi kawasan Pengembangan Wilayah Strategis dan kawasan cepat cepat tumbuh wilayah strategis Cepat Tumbuh tumbuh dilandasi dengan dan cepat tumbuh upaya untuk memperhatikan dilakuan dengan menggerakkan daya dukung dan memperhatikan kawasan di sekitamya day a tampung inegrasi antara secara integrative lingkungan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan dengan wilayah pinggiran Pengembangan kawasan cepat tumbuh dilakukan dengan memperhatikan insentif dan disinsentif kawasan Pembangunan Pembangunan Menyusun Pembangunan Saluran drainase/gorong- masterplan saluran drainase Drainase/Gorong- gorong dilakukan satu drainase memperhatikan Gorong kesatuan dengan perkotaan masterplan drainase pembangunan yang ada jaringan ialan Pembangunan Pembangunan Relokasi orang Pembangunan Turap/Talud/Bronjong tura p/talud/bronjong terkena dampak turap/talud/bronjon dilakukan satu g dilakukan satu kesatuan dengan kesatuan dengan pembangunan pembangunan jaringan lainnya dalam jaringan lainnya kerangka dalam kerangka pengendalian bencana pengendalian (banjir/tanah longsor) bencana (banjir/tanah lonasor1 Pembinaan dan Zonasi wilayah Mengenakan Pembinaan dan Pengawasan Bidang pertambangan insentif ekonomi pengawasan bidang Pertambangan bagiaktvitas pertambangan Pemberdayaan yang dilakukan dengan masyarakat sekitar prokonservasi prinsip zonasi dan kawasan pemberdayaan serta pertambangan Mengenakan mekanisme disinsentif insentif/disinsentif ekonomi bagi masyarakat yang tidak melakukan tindakan konservasi pada ta hap pra produksi, produksi dan oascaoroduksi BAB VII 114 PERUBAHAN Rencana Pembanguncm JcmglNaMenengah Do.ah (APJMD) KabupatenBatang Tahun 2012·20ff No. Kebijakan, Rencana Mitigasi Alternatif Rekomendasi danProaram Diversifikasi usaha dan kerjasama pemanfaatan kawasan oertambanaan Perencanaan Tata Penyelenggaraan Peningkatan Perencanaan tata Ruang penataan ruang kualitas ruang dilakukan berupa pengaturan, perencanaan dengan pola pembinaan, melalui penyelenggaraan pelaksanaan dan perencanaan yang bersifat pengawasan secara partisi pat if, menerus, terus menerus pada metode dan data komprehensif perangkat daerah serta informasi maupun masyarakat yang didukung oleh sumber daya dan peralatan serta mekanisme memadai Pengendalian Penerapan peraturan Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang zonasi secara ekonomi pemanfaatan ruang proporsiona I, masyarakat dilakukan dengan transparan dan terkena dampak penerapan partisipatif pengendalian peraturan zonasi pemanf a atan secara proporsional Tindakan ruang pengendalian dilakukan dengan penegakan aturan secara persuasif Pemberian kompensasi/i nsentif dan disinsentif secara orooorsional Penataan Tindakan Penguatan Penataan Penguasaan, pengendalian ekonomi penguasaan, Pemilikan, dilakukan dengan masyarakat pemilikan dan Penggunaan dan penegakan aturan terkena dampak penggunaan dan Pemanfaatan Tanah secara persuasif pengendalian pemanfaatan tanah pemanfaatan dilakukan dengan Pemberian ruang ketentuan atunm kompensasi/insentif yang ber1aku dan dan disinsentif secara penguatan ekonomi proporsional bagi masyarakat/ orang terkena dampak oembanounan Penyelesaian Konflik- Tindakan Penguatan Penyelesaian Konflik Pertanahan pengendalian ekonomi konflik-konflik dilakukan dengan masyarakat pertanahan penegakan aturan terkena dampak dilakukan dengan secara persuasif pengendalian penegakan hokum yang konsisten dan Pemberian Permukiman pemberian kom nf!nsasi/insentif kembali baai komeoensasi serta BAB VII 11s PE RUB.AH.AN Re111ca1,a Pembcmgunan Janglla Menengah Doerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012·2017 No. Kebijakan,Rencana Mitlgasi Altematif Rekomendasi dan Proaram dan disinsentif secara orang terkena penguatan ekonomi proporsional dampak dan permukiman kembali Pembangunan Membangun Mengubah spek Pembangunan prasarana dan sarana model/lconstruksi prasarana dan prasarana dan perhubungan prasarana dan sarana sarana sarana perhubungan perhubungan yang perhubungan dengan konstruksi meminimalkan disesuaik:an yang meminimalkan penggunaan lahan dengan kondisi penggunaanlahan sawah fisik, social produktif dan Membangun lingkungan perubahan konstruksi prasarana spesifikasi dan sarana perhubungan yang tetap menyatukan suatu komunitas masyarakat agar tidak teroisah Peningkatan Peningkatan upaya Pengenaan pajak Peningkatan Pelayanan Angkutan pengendalian jalan pelayanan angkutan k:erusakan jalan dilakukan dengan dengan pengawasan peningkatan moda kendaraan pengendalian secara berkala, kerusakan jalan dan pembatasan pendekatan pajak tonaseaktivasi jembatan timbang dan sistem kelolanva
  132. 4.Proaram Pembanaunan Misi IV Pemberdayaan Fakir Penguatan peraturan Pelibatan tokoh Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas yang bersifat agama dan tolcoh mislcin, l<omunita Adat Terpencil (KAT) affirmative policy bagi masyarakat adat terpencil serta dan Penyandang fakir miskin, dalam PMKS dilakukan Masalan komunitas adat pembinaan dan dengan kebijak:an Kesejahteraan Sosial terpencil dan komunikasi keberpi haka n (PMKS) Lainnya penyandang masalah dengan melibatkan kesejahteraan sosial tokoh agama dan untuk beraktivitas masyarakat Pemberian jaminan social bagi fakir miskin, komunitas adat terpencif dan penyandang masalah keseiahteraan sosial Keluarga Berencana Pelibatan tokoh Peningkatan agama dan tokoh keluarga berencana masyarakat dilakuan dengan dalam pelibatan tokoh pembinaan dan agam dan tokoh komunikasi masvarakat Pelayanan Pengaturan dalam Pelayanan Kontrasepsi peredaran dengan kontrasepsi memperhatikan dilakukan melalui ketentuan nonna peredaran yang masvarakat nonnative Peninglcatan Peran Penguatan peraturan Pelibatan tok.oh Peninglcatan peran Serta dan Kesetaraan vana bersifat aaama dan tokoh serta dan BAB VII 11a PERUBAHAN Rel1CC1na Pembangunan Jcmgllo Menen1ah Doerah (APJMD) KabupatenBatang Tahun 2012·2017 No. Kebijakan, Rencana Mitigasi Alternatlf Rekomendasl dan Proanm Jender dalam affirmative policy bagi masyarakat kesetaraan jender Pembangunan perempuan untuk dalam dalam beraktivitas pembinaan dan pembangunan komunikasi dilakukan melalui kebijakan keberpihakan dengan meibatkan semua komoonen Peningkatan Kualitas Penguatan peraturan Pelibatan tokoh Peningkatan kualitas Hidup Dan yang bersifat agama dan tokoh hidup dan Perlindungan affirmative policy bagi masyarakat pertindungan Perempuan perempuan untuk dalam perempuan beraktivitas pembinaan dan dilakukan melalui komunikasi kebijakan Peningkatan keberpihakan ketrampilan dan dengan meibatkan diversifikasi usaha semua kornnonen Peningkatan Peran Penguatan peraturan Pelibatan tolcoh Peningkatan peran Serta Kepemudaan yang bersifat agama dan tokoh serta kepemudaan affirmative policy bagi masyarakat melalui kebijakan pemuda untuk da\am keberpihakan beraktivitas pembinaan dan dengan meibatkan komunikasi semua komponen Peningkatan ketramoilan Peningkatan Sarana Pengadaan dan Peningkatan sarana dan Prasarana pembangunan dan prasaran olah Olahraga dilakukan pada lokasi raga berpedoman yang sesuai menurut pada tata ruang tata ruanc Pengadaan, Pengadaan dan Pengadaan, Peningkatan Sarana pembangunan peningkatan sarana dan Prasarana Rumah dilakukan pada lokasi dan prasarana Sakit/Rumah Sakit yang sesuai menurut berpedoman pada Jiwa/Rumah Sakit tata ruang tata ruang Pa ru-Paru/Ru mah Sakit Mata Peningkatan Peningkatan program Peningkatan Peningkatan Partisipasi padat karya inovasi partisipasi Masyarakat dalam masyarakat dalam Membangun Desa membangun desa melalui peningkatan program padat karva dan inovasi Peningkatan Diversifikasi usaha Pembukaan Peningkatan Keberdayaan untuk meningkatkan akses modal, keberdayaan Masyarakat nilai tambah akses pasar, masyarakat Perdesaan akses teknologi perdesaan dilakukan bagi produk dengan diversifikasi unggulan desa usaha dan pembukaan akses untuk produk oerdesaan Pendidikan Menengah Pemetaan kebutuhan Jaminan social Pendidikan sekolah sesuai untuk dapat menengah dilakukan rentang kendali meraih dengan pemetaan pelayanan pendidilcan pendidikan kebutuhan berbasis rnenenaah rentano kendali BAB VII In PERUBAHAN AetKallCI Pembangunan JangllaMenengah Daerah(RPJMD) Kabupatim Batang Tahun20'2·2017 Berdasakan analsis KLHS tersebut di atas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae rah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 tidak dimaksudkan untuk mengevatusi kinerja petaksanaan RPJMO tersebut, tetapi untuk melakukan kajian guna memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam Review RPJMD Kabupaten Batang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Secara lebih spesifik, KLHS dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Batang memenuhi prinsip saling ketergantungan (interdependency), prinsip keseimbangan ( equilibrium), dan prinsip keadilan Uustice). · Sumber: Analisis Penyusun KLHS, 2014 No. Kebijakan, Rencana Mitlgasi Altemattf Rekomendasi dan Program pelayanan oembanaunan Pendidikan Luar Pemetaan sekolah Jaminan social Pendidikan luar Biasa/Pendid i kan berkebutuhan khusus untuk dapat bias/pendidikan Khusus meraih lchusus dila lcul<an pendidikan melalui pemetaan berkebutuhan kebutuhan berbasis khusus rentang k.endali pelayanan oembanaunan BAB VII 118 PERUBAHAN 119ncana P91nbcmguncm JangllCIM.,..19ah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 20tl~ Pada bab ini akan disajikan uraian hubungan urusan yang dilaksanakan berbasis misi dengan SKPD terkait dengan program yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut. Pad a bab ini, disajik an pula pencapaian target indikator kinerja pad a akhir periode perencanaan (2017) yang dibandingkan dengan pencapaian indikator target pada awal periode perencanaan (2012). Adapun indikasi rencana progranm prioritas dirumuskan secara lebih sistematis disertai informasi tentang indikator tahunan dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana tercantum dalam matriks berikut ini: Indikator kinerja daerah secar a teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capain kinerja program terhadap tingkat c apaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Batang periode tahun 2012 - 2017. Ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Kewajiban pemerintah daerah adalah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah pusat. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntab el. Oleh karena itu indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan umum, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Ketiga aspek indikator kinerja daerah Kabupaten Batang yang disusun menurut urusan dirumuskan seca ra sistematis dan dituangkan dalam Matriks yang digunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut adalah sebagai berikut: ua11 -IDAII IIIDIUTN IOIIIIJADARIN BAB IX 11 L.........L... "'.. ~ --~ ... &; 51 ci ... ... ~T O o .... "' ~T• 0 ~ ... In.., ..:., c ~ j .. 2.,. i ] .c l r .-"'., ,.; "' .... N g Ii I~ I• I< s ci .- I~ i~ 0 In ~ § .c {! I" ~ .. "' Ii 1, I~ I• : :«. I: I• It\ ... .. "' 0 0 ,.; "' j ii! I ;; s l : - 1, 0 In ui I: I~ "' 0It\ .... .. d -"'g '~ le It 1, I, .. .... 0 0 0 ui 0, I < 0 0 :::: I~ I~ 0 0 ui 2 0 "'ci 0 .... ui ! " 0 Ill 0 0 0 ui 0, s ~ "' "'a a U) Ill E E l,j ~j i I i i i l i i I § - ~- I : ~ ~ : : : ~ i:i ~ 2 2 2 2 2 " " "" " " "" "" " i !;$ l5 l5 l5 0 a ~ l5 !1! !1! Ill Ill "' "' "'a 0 Q Q c a a a .. c c i !i i c c I !: I! .. ~ ~ -'!: ~! ~ 2i 2i JS JS t • e :. e ;. e H ii i :i h ~~ ~.x ~~ .z ~ .z ~ .z ~ .z ~ .z ~ J~ E ii ~: ~i .0 = Bi .0 = .0 :,i .,,:ii i E fj • ii'.! ]i'O ~.! ~.! we! rf :J:C :J:C ,::c :J:c ,::c ,::c ~ E~ E~ E; E~ E~ E~ !!':!!' !!':!! ~~! :!"' I . .., f:!! '. t ll l~; n. ~~- n. ~"l!!1 I--,_ I- o..l o..l 0..:. t "- .r 0 "' Q 0 0 0 t., :!.: 0 ~ ! ... 0 .., 0 ..i "' ,0 0 ~;: ... ,.. ... !j .. .. II! !; ... 0 ... 0 ... 0 0 s 8 1 0 ,.. .... 0 0 ...; ... ..; 0 ~ ..; ii 2 "' 111 ... .. ,_ ,_ ... ... ~ ~ 0 • ... g~ ... q 0 ..; ~ .. ~ ,..: ~.. ;: "' g "' ., " .......... ... ... 0 ... 0 ... ~ ~ :; 0 ,.. «> ~ q "' ..; "' • ~ ;: °' .., "' .,, ... ... i ... i ... ~ ~ 0 :; .... 0 ,.. "! "' 0 ... :ti ... "' ... s .,. .... N ... ... ... "' ... 0 ~ 0 "! 0 0 :;:: 0 .. " N i q "' ..; ! rl I• ;: ;;: R ............ 0 ... 0 ... "' q § " " 0 N 0 "' ... q "' ~ ..; ,..: s "' ... ... ... "' .... -1- !l "' .... ;: ... ~ "' 0 ::-: ~ ~ ... ~ r;; ~ on "' s .... .. IO i c ii! r " ;..._ ....... j ~ ~ .., ;f # ;f ., # ... ID !! I fl ~ ... ~ j .. ! I i . t "... 0 i .l! .c ct i i 1!! c~.c . ~ 11 • ! :.l! -e .., I ,: ,: • i 0 ; j.l " ":) f 5 i 0 ~ ~~ ~ ~ • .0 " "' ... 2 2 ~ ..c :, a If .. 1.:, " :, • ;;; \!) I! g, !i ""' " " ! 0 .c .c .: .. .2 il 0 0 i .. i .,. -p -p .. :, 'ii sc " " fl" :e Ii lj I ""... .'t ~ .. al u .,;..._ I- I-; " 0 I " "' 1!I! .. "' "' .. ..; ~ ~ ,lo .. 0 N ! J ,; I ~j ... ~ 1..c ••.... . •Cl • l ii! j ! i I !.i [~ ~ :!.~ ~ ... ... ::: 0 ~ "' - : ~ . ::.... ... .... "' .... ~ '.,; ! s: .; '3. ~ d d t ,.: ~ ~ 1 • ..; "' "' 0, i\ ~: 11 j l:l'il :11:1 ;f "J! ~ 'if. 'ii ;I ;#! ;#! 1:1.11 l.!''il I ~ c I~o a:: c. j] .3 .. ::£ u ! • .. ;;; u, I " ;;; c~ :, ll ii i .; ~! ... L~ r c: : f ~ i'!I 0 ~;... .. i ~ ! Q rl, 11 ~; i c a:: .. ! -a 1 i~ J! 0 x ... " 'E Ii~ 1 " "' "' i x ~ 1... ~ii~ "' "'! ~ .c .c a:: ~ ~ I £ 1: l ! i c i~ c j .!I "' 2 ll l ~ c c J! "'lj ·-.., c • l '1 i 5 :2 & i i .x :x :x '5 ~:, Ji] .., i!"' .. !l ,i " .2 c ~ l~ i 3 :, .. • " ~ i • = • E 5 j i .c f.i~ " x :l'.!I ~ ll J! ! llQ !2 .li :u J! .. :; ~]Ii i! ' i .. .. .. >- ,i !1 .,t -'!~ c 1: c c c 2 ; ... < ... ... .. .x ,; "' .. "' ' ,; '. 13l• D "'"' I• I• i 1, Ir ... I• .... ,. ... - I~ le ... .... d -.. .... "' ... .... .; ... • I~ -.... .; "' ........ d ... .... d ... "': ... ... ... ... .; ... '1 I< z :0 ..... i!~ ~ ;~ :i ! ~ a.! I .ct-- . ~ t~§ ~~ ~ i ~ ~ ~ ~. ~ ~ s ~ (! 2 2 2 ::. ! ~ " i " " " " ~ ~ r ~ ~ ;; ;; ;; ~ s Ji jg a "' "' "' a aa E 0 0 a ~i .. Q Q c"' i ~ ] i ~ ] ~ .. ~ t .. c c :, c ~ c c c f I i .!I . ... - .!! .!I ~ ~c :i5 :i5 :! :i5 ii :i5 :i5. • D x j x x :. e ii ... li E li E H H I( lj ; .. lj j lj j ~-'! " ~.x ~.it ,z~ ,Z:. J! ,z~ ,z~ ,z ~ ;z~ ,z ~ 11:l ~ D :li D ., !! .,.:x D :X D :II ,,:I .,, :x go~ ~2] ~2] .., ~2] ~2] ~2] v2l ~.! ccc l ~c ~c ~ ~c ;r " ;r " ~" l!i j !! j l j I E~ el E el E~ ·E E~ E~ .. " .. " 11 • 'O 1 f); J t!'t . " 1!" .. " ~~- Iii u. n. u. l-g. no..li o..ll il ~ ~ u[~ s 0 s ~ '.:'! - c "' 0 [~ ~ [~ s d ~ 0 .. d0 d ,.: d d le s: i ~ Ii~ ~ ~ ~ ... ~ ~; I, Ii I~~ [~ 8 s .... .... .... 0 I! "' ~ !U !a ::; .... .... "': .... "' .. ~ .... ~ 0 ai ... - d ci "' ... l~ ~ [.; .; 1, - . ~ "' "' "' "' "' "',..;"',.; .. ,.; I 0 i ::, • I e • ! • "., 0 g ci ~ v 0 8 ci -"'y # .. N :11 0 "' f "' s 0 ! A t.., if. 0 0 .; "' if. : ... ' ... l "'...., f. ... 1, s 0 ~ ;:. v 0 g ci 9 ~ . :a "z B Ill ... l B Ill w "z B ID "z B . I ::i Ill " "z z ff B' 1ll 1ll " "z z B' B' :a ::: " "z z s a ID fil " "z z B' B I• I § ~ z B' ::] "z 5 0 0 ; -d v s 0 ~ ~ v 8 0 $ v 0 0 0 $ v 0 .,. # g & 8 ~ A ~ v fil "z 5 :a "'z B' ID "z B 0 ! 0 ~ 0 v ! 00 0 v .., s 0 v ! g 0 v ! 0 0 0 v .,. .,. " 0g O 0 " 0 v Kl Ki "' "'z z 6 5 I .. • I .... ID "'z ff 0 ! v ! v ! v ! v ID "z 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~N~~~N~~~N~·~~";__--4N~·'---+NC:...~~N~·~-+N~·~-4'-N~·~~ j I U) U) ID Kl VI ID U) ID "' ~ ~ "' "' "' "' ~w w "' w 0 ~ 0 0 0 " " "' "' "' "' "' "' VI VI VI VI VI U) VI s z z z z z z z z x: x: x: x: x: z: :,: z: 5 B B' B' 5 0 B B ,a '° ,a ... .. ., ... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 • 12 .,:: .,:: .,:: .c E2 e2 e2 ... c -- c ...:- c c c E2 c - c i:: ;:: .. "' .. -a l I c., c" ~ ~: ~,. s« ~~ ~: ~-~ ..... ""' :~~i i~~3 !~Ii i~~~ !~~i c-2' c:~• ;EJ Jj n " ;. " .. .. .. -= .. .= ~ i ~! ~ ~ct ,:; '"c ~~: gi s lcc ! c •,ll,ll:,: ., .. .i1,lH g~,ll,h g~.ll-'li li:!c,i:z: i~:! : ~: :, f ~ : ~,:: .c - )hp i Oc a ~c ... ... •c .. c "' ::~.c~~ if!£i~ ~ :!--=ft E" ~£ .. E h ~~ .. !.ii)~! &.ll ~ ~,ll g~ ~ .. t~f j, .3. ~1 !] l! >- .. ill ~g.,i ~.ll ~ ,,JI ;Jij ,,.,; UI~ E cc !j 1~a:U! Cc it:..c i~ tt: ~ er:~ E, E E 1.r~ l!~ .H .. ~f jj:~.c ff .. ,it ~ca:.~s::. l'ff,."'e l' .r .r l' E ~j ~ ij E c 3: E E~~.!=, ei:!H E i;E~!.!" .. CJll!;::;j 2 ·-:, E~!-!2 s s a is~ ~ E E E !!:!° f ~r:1;~ • CJIL...., L. ~ CJI L. .... ~ Jf1i2 ~· !'e: !! j !!) !! t~~~}t~:iin· cs...-- tli tl:! l".j fH!: l~{;;~ ft sn f Ii fi... : ... : ~~a..tli~ ... : E.,;:. a.. a.. ; CL o..l.t,lll. .. : 11 -,. -,. -,. .... "! "' 0 ~ ., 0 ::: ' s: z: -,. .... ] 0 0 ':l ... ~ ... "' ~ 0 "' "' l ... • ... ~ 0 ~ ~ - :i ~ .. ,,; ... "'., ... "' "' f Iii f' ..:1 I- ., f, .... "! "' 0 ~ ~ 0 "' l 8: z: ' "'0 0 ... ~ "' "' 0 i .... ~ e ~ ~ .... .... ! ,-:: "' g :;i ~ ::i ... Ii "' "' # # # "! ~ N .... .... ., ~ "' ., $ ~ t 1#1 0 0 ':l "' ~ .. .... ~ ., 0 s s !!i ~ ... ~ ,-:: ... ~,,; "' ~ I• .. .... S- if/. S- "' "' .... 0 VI # 0 ... ; I!! s: ; .. 0 0 ':l ... ~ ... .. .... "' 8 ! ~ 0 "' s ~ 0 ~ ~ ,-:: ... ... :ii N .., ~ :;: ~ l if/. -,. I- "' ~ "' "' ~ ., "' ... l ;,; ~ .,. "'~ .... 0 1 i 0 ~ ::: ~ "' N "' ~ ti ~ "' .... ... .. Cl.... N i ;f. ,_ ;f. N "' "' ... .. ' ~ "' -,. N (I\ .,, ~.,; .... .... .... ... := "'0 § ':l ~ i ,-:: 0 ~ ~ ... i.... N :;: 1, ... N if/. I ;f. .... ~ ") $ .. ! 8 "' ;f. ill ~ -,. ~..... ... 0 g ::: .. :;! ~ 0 .. .... ;,; ~ ... "' .... =i N I• .. .. N "' ... !Ji ~ .,, .... ::l ~ l; ... ;f. § =i ., ! .... ;f. "' ~ .... ... i= ... 0 i "' "'..; .,; ~ .. ~ .. .. ,,; '::' ... ; "1 "' t 11 j ;f. 'if. ;f. ;f. if/. ;f. N N ;f. E E E E ;i: ;i: " "' "' " ~, ... ... I :, ... iII c J " ~ ;z E I H ~ :, i •:, 0 " I ] .. ]'} J ;;; 3~ 2 z 8 g c ! ;; .. -0 c c• c 0 I c l c ~ .!C! 0 E ~ c D .. •c .. 2 0 0 ~ .!! .!! .!!. z .. e, )j 0 i.. i g_ s 0 l j I ~ J E E ,: c ... !~ .!! ~ & .. I .., & 2 & c • I! 2 ~ ei .. ~ i "' .. .. & .. :, c I c :, c ~ ;;; E 3: c i .! ~ .. ~ ! !:. ~I!. 1 ~ Q t! ~ _g .. '=- . :is i c ! ~c Q .. : c c !1 c w ~i .!! .. t ii ,:; . .!! I 'C & L . ; "' f i i! i I " ~ .!! St ... ..... i :. Ii:: c..!! i 0:, 0:, 0 ;i ! ~ ~ J] "'; & .; -0"' -0" " ,:; c "' D:, .2 J 0 0 I • • i ?ii :, ~i :, .. ~ Ji i jJ .. ? p:,, c ,;. .H j 3~ ,H! /2 ~ 3 ~ 8! .=: ~ ~ .., ... "' ... :;; .. :?: .. .., ... .... .... ... 0 ::: "'! .., .., ,.., ~ "! z ... N ... ... ... ... ... ..; "' ..; ,,; ..; "' ..; ,,; Ir j ::E: ::E: ::E: E .. ~ ~ ~ ~ g c c ~ 0 ~ ~ .. .. ~ ~j :a lll "'j 0 IU 0 0 Ill Ill Ill Ill "' "" "" "" >< "' "' Ill Ill Ill Ill ' 2'. 2'. i .I 2'. ::E: c s t t t i 2'. 2'. 2'. 1 1., .. .. .. ~ .. "' "'0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 8 8 8 8 ~ c c c c c: c ~ .!I • . .!I .!Ic c c: li li li :!!: ,::_:, ii: .! E ~ c ;;; jE~ ~E~ ;E~!! !! .. ~ ~e ! ~~ ~ :::: ~ E...., I ,!I ,!I ~ ~ ~ ~ ~ e ~ - I!" ~ e ~ - I! c ... c .c c• c .~- ~ ~[: i l~ ~1[:c: c c c c c ,,i • s: .l! ce il ~~, f:.lf ~ ~I!.. .. .. ... .. .. o:!. .. 0 .... ~ ~c c c § § § c c E c s o c .c ~ 0. .! ~ D. 2 s ~ :5 ' :I " " . . :I. j ~c ~c= :I c - i~j f~J .. "' "' .. l!' .. go ! ~ !!' ..0 !!'~} go~ l E j, Ii Ii I! e cc E c'" c~ ~ lj 1 ~ i..r :, u Jjr !cl. ! c:l !c .a cl ! c:l.,, I jj .. .t = .. li'i l.i): E !! ~: E_::-.... 1~~c c l' ,i ~l'; ;:] ;:] l~ .r1 if!1 .t'.35 ef!El ~ Eo E ES E' el~ EE aZ i ii1 EE- I!; .. - e e :! .. - " ~~~ ~ .!I :0 !!.!:) t!'~~ l ti l'! i tli ~~ .. li li fl lJ lJ l! ~ n £; ~ c .c lH! .ht li:, fH;.... ... a.O ... ,, .. !! :: :: ' 51 0 Iii: N "' N ! - t; ;f. # ;f. ., ., "' 0 - N "'.;. ¢ ... ... ... i 0 0 ... 0 § ~ ~ (i ... ~ "' .... ~ ... ... .., f'. ... Iii· Ji :;: .... .,. ! 0 0 8 ~ N ! # ;f. # ;f. ;f. #... ... ~ N "' ~ ! :JI ... ~ es 0 ..; s I 0 0 0 0 N 0 0 0 0 "' ~ .... ~ ~ ~ ~ ~ &I &I # I ~ ~ 8 ~ - # ,; # # # # # #N ... ~ 2 ... ... ..; 0 0 .... • 0 0 g ~ 0 0 .... 0 0 0 C! " ... ,,; N .. c:i g ..; "' ., ., Ii ... .., ::;: "' "' ... ... .... ., .. 0 0 ~ ~ "' ;I. "' :f: ;f. ;f. ~ ;f. .,. ~ "' ... "' "' 0 0 ~ "' ... ... ... ~ 0 ... ... 0 0 0 0 ... i 0 0 0 ~ 0 I! I "' "' ... ~ 0 0 ,,; ,,; ::;: ::;: ... "' ... :: ... .,. ~ 0 0 ... .., ~ t N f # # :.,. # ;f. "' ... .. - - .. ... ... 0 ... ... ... " 0 0 ~ 0 0 0 0 0,_ ~ 0 0 0 0 g 0 ti; Cl ...
2. i.§ 6 6 g I• ... ::;: ... "' ... ;f. "' 5\ 5\ :;: ~ ~ ! "' ., ., f ., ., ., "' "' ~ "' ~ ~ .. ... ... ; 0 0 " 0 0 0 0 ::: "' .. C! 0 0 0 0 "' 0 ci ci ,,; ,,; 1! ... ... ,., ::;: ~ ::;: .... .... ,., .., t ~ 0 0 0 ,_ ~ ! :It ;f. ., ;f. l ;f. ;f. "' "! .... ' N g 0 0 g ... 11! ... ... "' • ; 0 ci ~ =i 0 0 ~ N "' r;;, "' 0 ~ ci ~.., ~ ::;: N .., ,., ;f. 5: ~ c:, ... ... ~ ~ ::: ;f. ., # ;f. ;f. ;f. !.1 "' ... "' N ... .,; .,; ~ N • • ,,; ci 0 '.'.i 0 0 0 ;1. • • ~ ~ ~ N .. :;; :;; • l sz,, 11 1 E E E ~ E E ;f. ;f. ;f. ;f. ;f. ;f. ;f. ;f. ., .., .., >< "' >< "' >< ,i ! [ c • 1! .,, ! ! j; .lt c j "' :a §J I ~ e 1 E c "O .lt c: ~f f ! I ~ r: .c-= cc: iifi ! fl., .«,. e3E ~l!I ai 'i ""' .ii •c Ill ! " a 1! :,i - ... i~ c E E !! c .. 'i;~ c' M ! a j c !~ ~~ ~; .. c. . ! E ~ j .. 1: Mi ~ !! ~~ E .lt c ... > • .lt .. :i}~ c: -;l o-l!: o" "O o":, i c a "' c c e Oc f!c.c c t c c .. .,. :, '2. l.! c 3! ce f! !2 I .. ! l§ j:, .c ~.2: i~ " .... ~ ~l i oc ii "'E ci ;~ ~! e ,, c: ~ l e~ :, :£ l!I c~ ~H !!' :. :. .c .c E "~ i.U ii ~&? ;1 ~ 2 .. c .!! .... l .... .!!..9 ~.,c: !~1 c li 2 -xCJ .!! i i !c -"' ~3 ii •~-" ~i c ~~ ..... c i ~ ~: Ji ~ s e li tH > c .. ,.. c : E" s li 0 ~ e :! c .. c .. "O c .. !!' J ~; !!' .. !!' i l!I.'! 2 c - ?- a ~§, !! I! I .!! c,;.: a ; .. :I a !i 1·· 1~3 j ll j E l 1:11 0 il Ju ,..- ) g_ J {!.c' ;;; Q ii Fu~ ~ .1l . c F !!I F ii F.fja: :l ::;: ... ~ .... ;'!; "' :e ~ ~ ~ i ~ -... ..; ..; ..; ..; ..; ..; ..; ..; .... ..; i f;l ! :E ls :E :E :E :E :E g :E :E !2 !2 !2 2 !2 0 0 0 0 0 c 0 0 z z z z z .. .. .. ~ i i i i i J "' "' l3 l3 "' "' Ill "' "' "' 0 0 0Ill Ill .. w ... ... Ill .. \:! ~ li! ~ 0 ~ "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" r ... r r ! ~ "" e E E E E E E ! E E "" E a ~ .. .., .. "'~ .... :::, ::, ::, :::, ::, IIC 8 ls ls ls 8 8 8 8 8 ls 8 8 ., IP :,: J:: J:: J:: :,: • z z z ~ z z i5 i:i 0 i5 0 c c: c .. c .l! .l! c .l!; ! c: i .. I J ~ ~ i J I! A l!I ~ ! ! i c: li c li c: • ,._ li c:... ... I. .. .. t =~ ~~ i; ; :! '3! ~ ::! :e:,. :,. :,. :,. :,. .... .... .... .... .... ll c c c c c = : c c c"' cs= :· c .. c: .. ~~ :~ ; C• ; ; ; :: ~ : :: .. : !! .. !! ~2 "':i f . .. u ~; !J"l> l!I" .... l! :K 5-g .. .. .. .. I c: c c ~ ~ ~ ~~ §, ti .l! c h !J ~ I!! .l!c § s ~ !I !I e l!'! ~ E ~E l!'! ~ ,g ic: &- .D .. 0 ,. .,. i c c: c ! ! !' cc: c .. l!' l!' .. !! !! !! !! !! I !! ; s Hj !~1 ~i: ~c:"' j i~ .:! c.: c Htjl c c .r .r .r .r ,r .r .r .r 5 .r § .r ' It!: .r ~: .r ~ .r ':::, zr :::, :::, :::, e e· E E e e e E ~! IJ !J ll e El!' El!' e E E& ~, ~,i e2 E ~! E2 e, E !. !! !! !! e !! Jj fj jj !! ~~ e s !! l !! 0 !!t !!= !!l l] •o I l l Ir l I, l n lE f, ll!' ll l: I:; li n t go "- .. .. .. .. o.l ..t .. :. ;f. ;f. ;f. ;f. ;f. ' 0 N 3 2 .... ~ ~ ~ • ;f. "' :il ::: - .., - s :g 2 I.I 2 "' 0 ~ ... 0 .. 0 0 0 <> .,;; <> .: ~ .... ... 0 :1 ,0 "'0 "' .. .. .. ~
3. i.'" r;i :li ~ "' "' "' "' CD f, '° iZ ll ... i'- ;f. I'- ::l l ': 0 "' .... s .... ~ " . i ;I "' ~ ::: - ,0 - s :ii 0 :;: "?. : 0 i " ... ;; "' 5 ::: 0 0 0 ~ ~ .. 0 "! "'... "' "' sN "' i i "' '° ... , , ii' "' ;I ~ ~ :!: .., 0 .... : f f ~ ;I f .... 0 - "' - 0 - ~... ... ~ .... "' "!. H .., ... 0 "' "' ~ .. 0 t "" 0 ~ '.1" .. ... .... .... - s 1 "' .. ... ,0 ..: .... ~ II- -.f: "' 11- "' ~ .., 0 2 M r;; i " .. 11- "' "' "' - "' - "' :i -... 0 "' 0 ... ... .., .... ~ ~ 0 "' ... -.... 0 .,.. <> .... ~ i .. c5 ~ ~ s .... "' .. .,; "" "'... ... "" i ;f. # ;f. "' :!; ! 0 ... .... 2 ... "' .. .. ~ ;f. s .... !!! - "' - "' "' ::: 0 .... ' "' 2 ~ '.'l 0 "' :ll :ll ... 0 ... "' "' "'.... "' 0 "' 0 : ~ ~ t .. "'.. .,; i' .,, # ::l ! ... 0 .... ~ - ~ .. .. .. i # :e 5l ~ - .., - ... 0 .... ~ 2 "' "! ~ .., " .., .... ... :i: .. ~ 0 .,; 0 ! .. ... 0 .... "' ., .... ., "' - ;: ... ;t .... I~ ; 5 i .... # # II- "' ' ~ "' .... "' - ::: .. • :i .. ;f. :: .... .... ~ ,0 - "' "' .... "' ., "' .. ~ 0 ... i i ,0 ; .... .... :8 g f 0 ..; .,; ~ ! 0 ... .... 2 ti. .... i -::· ~ ~ ;f. # # ;f. ~ "' ... ., "' .. .. " ~ # 0 "" s ~ ., - "' ... ::: u "' .. "': ::: N .... : : "' ... ... ... ... "' ~ "' ... ci ~ ! ... ~ ... "' "' "' ... N ~ - ..: :Ii ..; .,; .... .... .... "' ... .,.. 0 a; ~ ~'. 11 ...__ l .. ., i .c .c "' ,:. i ;f. I ;I ;I .,, .,, # ;I # .,, I ;fl 'ii' c: .,,. c ~ i .. .. ~ :, il :, :, " .D s, s, "' --- !;: cl E ! c :! ~i::i E ~..:, c cf j I ~ . ~ E. h... "' ~ ;, "c: 1! e :, .. i .:, fl. t,o ... § Q ~ e (1 ~i c« :i" :, ! .. ! j ~~ ;I: er 0 .. E ~ :I'. :, ..... .. .. c c c & " &c i .. c i c § c . .. c c c Ii ig ~ .. :i ! ~ ~ l!' ~ c: ".l! !I ~ "' E ~ p i 11 ~ Q. E j ';; ~ !!' l2 :, "C e ~ i g ! ~ s i! l .. ' ~ ~ .t ~ 1! :," e :, ~ 3 3 .. i .. 1! & ... c f c ~ I! "':I . .. " !. .c Q. .!: ,. {! ! .g u ~.l! !. c ; ;;; " 0 0 .. .,. ....., "' ,._ :2 .. i i ! .c .c . " ; "' .t:. .. c t l!' 8' l!' c ! l!' ! I .. I I! "'"' ,. .. c ~ .& :, ... u .., ~ >C !J l!I !J .. .. .. j c > ,._ ; c .. ~! I! 's' ~ ! & c e !!' j i ~ Jii .. c i l! "' :, . ~ j "i .! ~ :S .c l'. ~ ~ E.c s;. :, i j J l< " Jl li c j • c E e E ... "' .. .. j .. • .fl I .!1 .!! !!... 3 .. " 3 i E i l "' Iii "' .; ; l ti! ti ti! c il c :t :t .... « t ~ , . ·, ~ I-! :I • :i c rl N .... 11 I~ "' i .. rl N ... ... "' ~ ... • N .... ! l ": 0 - N .... ... .... i .,; .,; .,; .,; .,; .,; II ,,; ,,; ,6 ,..: ,..: ,..: 1, ,..: .... z ..; ..; ..; ..; ..; .. .. .. • ,,; ,.; ,.; .. ;; N .. .. a .. I p ! I ~j . " n ,! i ii I l I ... 0 . j .. "' 0 0 ~ "' .. .... ... .. - .... .. ... ;; c 1 E.. i i l E .!! ;; I "; I i -.. 0 "'... 0 ;f. 0 .. .. ..."'0"'.. 0 0 ... " "' .. ~ ci .. •..."' "'0 0 f.., ~ 0 0 "' " 0 "' .,., ., ... 0 ~ 0 0... .. i ... .. 0 "'.... 0 :fl g ... 0 e 0 0 - .. I .. .. t .. .. t .. i e = j ID ID ID ... ., .. .. ID ID ID .. ID ID ID ~ "') ID ID ... 0 i " i 1f " I l " 1f i f if l i "' l ol 1 ... 1 1 "' a a a a :; z z .. ... • .. 1', 8 "' • .. s 3 s .. E. ! .. .. .. .. 1 . g_ i ::!! ::!! ,: l c: c c c :! a- I! ~ ... .. . Ill e c I .. .. ~ .. .. ~ ~ ll :, :, e ~ 0£ 0£ ~ e c ~l ~i ~ti "c ~3 ~ ~ ! e c c l 3 '- e .. ID .. .., c<= .. "' .. ~ ~ ! I! f! I! s-1:: I! c ... ,!g 0 ;~ ~i ..,!c .. co co ,I ,I ,I ,I ,I ,.::c::c ,I ~ g_ "' iiI •c l! c J!!§ J!! c J!! c .z Vl c"' - :> ':, ~-6 ~~ 11 ~ .. ><-"C "'E CE c it~-0 ,-o .. .. .. .. - :! l! .. &o &~ .. E~ E 0£ .. ~ 0£ a,£ 0£ E' E' E' "' ~ ~ ... ~ i c .. ~ ... i: i 1!"' !! c "C c "C c "C c "C c "C ; .. .. .. >"' •.e! ~" I!. 1!. cl. er l!, :, :, j j i:! ~.5 ec: ~ ~ ~ ~ c O z~ 1- l .r c .r c .r if'~ .r .r c: ' if'& E '3 it n:i El; E~ JI _.,. E El E o. E§E-:l; E s ~ E ~ E E>-F. E E E ~ 1 E~ I! ""E !! a.E I! 0. l!a. I! a. I I! I! I! I! ,II E I! e ~ I! I! Ej ej rl! ril! l:!l li. l:!!J f t t r t f fi! l I! .. ~ U, f ft¥ l. r~i l!i fj, a..:i:l a..:t: a..l'. ... 0.. ... ... a..l ~! ! ' # ,. .,_ s ,0 ~ ~ 1f. 1f. .,_ ,. 1f. 1f. # # ;ft ~ 1f.N 5\ ~ 0 11 "'!. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 i.... ~ ~ 0 .... "' " " d 2 d le ... s ...; .., .... .. 2 .... f. 5i!i Ii 1f. ., ;ft ,. ., ~ ! "' ~ a, ;I! ,. .,, ;ft 1f. .,, .,, ~ ,, ~ .,_ .... .... .... 0 lil lil s ~ .. ...; 0 "! :l 0 0 0 0 ~ ~.... ... .. t 0 ... " ~ ci 0 0 <. ~ ,.; .. .... :: .... "'Ir " , , ., f ., :'; l ;s .... I ,It I ., ., ., ., I I ::: I "' lil 0 0 ") 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 :!l .... "' "' 2 "' f .. "' 0 :;i .,; " ,0 "' 2 :.i 2 I, "' ..; .... .. .., " ;f. ,II. ;f. 1f. ;F. ~ -.;: N .... "' ;f. ;ft ;f. ;ft if. ,. ;f. ., ., .... ., ... ~ "' ~ ~ 0 lil fil 0 ~ ;; ::! ,.; 0 "! .... 0 0 0 0 0 0 "' "' :: 0 ... .,; " • "' 2 ci 2 ... lo .c :: ~ ...; .. ,.. "' ,.. ... !I ;f. ;ft .,. ;ft # .! ! i Q ~ # 1f. ! ,. ;ft ,. # ;f. ;I. ~ ;I. .... ~ 0 0 0 0 : ,.; 0 0 "! "! 0 2 0 0 0 .. "' .... ~ .. ; 0 ..,; ... .... "' i ci 2 .,, ~ ,.; "' .... ., ... 1i ;f. f if. # :1; f "' ~ .. ;f. ! ;ft ,. 1f. ! ~ 1f. # 2 ;f. ... ... 0 0 0 ... "'!. ,.; .... .... ... 0 g 0 "! ~ ci ci ,0 ... 2 "' i i< ~ .... ... ,.; "' .. ci " .,, 1f. ,. .,_ # 5 .,_ .... .. t ! 1f. .,_ # 1f. ! # .,,. If. "' .,,. .... .... 0 i Q 0 0 ~ ::i "!. ~ ...; "' .. 0 ... "' N 0 § "'...; "' ... ,..; "' 2 N le "' ,..; .. .; .. ci i ::'.! ~ !1 .,. If. ., :!; 1f. ; ! l "' ~ :!; # .,_ .,_ .,, .,. ,, .,. .,. "' ~... "'0 ~ Q 0 "'!. "!. ..; "! ~ a, .. ;;; N 0 0 .. "' .., " .,; ~ ::: "' 1, ci "' "' ,..; .. .; .. ci .. !:: ~ ii "i; 5i!i1 11 J j.,. "' 0 ~ "'.., If. .,. 1f. ..,. g c if. ;f. .,. # .,. ;f. # ;f. ;I c c g g => g • fi# • 0 .. .. c "' :5 c H c :t ~ I i i i "' " .s c I :it :it >- .,. 1! c !. ~!~c e' .. ; .. c 1t •~ct! ,. E _ I! iii' :, j .. "''" ~-0 0, c j iill .; i. ~~ u i .. i ~ Ill " ~; . ,: ,...: 0 ~ ~~J~ Zi .ii . .., .. ! rel! o! ec•> ... c c"' : ;;; " i "''"" 1i 2 h i;: c ,::, zt.,. ~ ~ .: :, ::, I.. o=>' ' E• c- .. D i.~!i ~i 3.i ~i .. ~=j """' '°;;; .a ! E c il • i i J: h .! l::"' l~ .., :, ":I., 1:'. :a cD • "" ~ ;! ,e-o ., .. 3..... .!:.OC~ H :, ~l Ge.,. oa. ~i i~~~. ~ , ... l, . ".!! c 0. I t;!§ .c. ~ (; ~~ u ! l .. i ! ~~ . " l! c u i~ -~ .<: q C.>< ID j ~! ;! .:ii "' I~ t:l • 15 g f E c,;,"" ~ !~ i "' fr :~ liiii' ;a.,. E .!! ~ :ir-t ii' 0. I"'! . " .... .. l1 ~1 lt .rl .!!-" I~! l~H .. c .. c: "" ~ i ~j i a >< ;! i l! 1: & c .£ & 'Q c .. c: .. • l "' I Ul ~ t z: c ,_,: E I" ij I :I ~~ 2:, = a' - .. G ~.!'a=o .. " .. " c ll "'c ~,: :> c:, c 2' ~ 0. . i &cc& !~.; !i _; ~ ,: :, ID "'"' &! &~ !~~c § .! ... ;; ~1 :jf :s- >~ i!l §i E c,~ Q c 11: c:, ci':_ c i~ 11 c:~ £ c• c• ~ ... &'=~ i?li !e &e .i .. ! JJ jj !- a .. - l ;a 3. .. &"' .. " • :I "'C" 1i. it •o :, :>D ail O if jj :, ~ "e c& \:! ~i!Ji i!Ui ii ii :i ... .,.~ .,.~ .,..,. ~a ~ " <JI .,_ j" "~ <Jf ~~ l ~ " ~ ~ ... • 1 .... .., ... "' "' ... .. ~ ~ " !'! :'; ';'! ii ... N ~ :, Ir~ ~ ~ ~ ~ "' ., l ~ i ~ ... ... ~ ! N d d d d ~ !'.! " ~ " ~ ... ..; .. .. "' "' "' "' "' "' 1 z 2: z z z z ... ... at "' .. "' "' ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ l l l l Ii: Ii: Ii: Ii: < < : i i ~ Ii: Ii Ii: 5 Ii " ... ... : z a a a ... ... .... ... "' ! ~ ·~ t i l l l ::, ::, ::, 0 z z ~ ~ ~ l t ! !!i 31 d) "'.. 1S 1'I " "' ... ... ... ... ~ ~llC z ill z z z 5 a 0 • "' "' ~ !!l II) a 0 0 a a . c c ~: ~~ I !j J J IC .. Ii ; .. . ll c !t .~ § E E § f g § § i ~ ~ I ,t J ,ts; ,.i .. " ! iE" 'ii :ii :; h c :, ~: ll li li :li ll ~- ~l tt n J! J!~ JE "', -; ! jl ;:; -;;; ~; ; 'ii ~s " "' .. ! - .. c~ ;j c c c ~l Jj it "!I cc i= l!I_ j- :, .. i, l l!I: . .; = ti '! i I, . .. J.i .!!1 .!! 1i .!11 .!!- . l 1? c ~;; .. J i! l!'! ~J i5 0 i5 ~ ,~ Om: ~: -5~ • & • !!, I ii!' c ~~ ~c CC cc ;H £c -c Ji l!' l!' li, .. J, c .. Ce c: .. c l ~; ,t ..- .. , :1 ! .t' ~ .r: f:I ~il ,t D .r D .f u .r .r ,t E~ !iJ II Ill I HJ E Ef E;;;: ~r E;;; E '"] E;;;' ~ I] ll 11 11 I! ~ .!: f I! h I! J! l!j I! I l!j ..!! l! ~ ~ l, fl l ~, l!'i l!'i l c i l~ it lf l> ... !'i ... _ « s IL ,S .... ;f. ~ ~ ;f. ~ ;f. N :!; ;f. "' i "' • R 0 8 0 ~ ~ M 0 i.l "' "' ~ ~ 0 ~ "'0 ... v\ "' v\ 0 .. ... ~ rt ~ ~ "'... ~ ., "' ... • .... :,: i• .... "' ~ .. ... f, ii J I~ l ~ 1 :t; ~ ;f. ... ;f. ;f. 0 M ~ ~ M ~ 0 t 0 :::: M 0 ": 0 :, 0 0 N N v\ 5l "' ~ ... ! 0 ! "' .., ., "' .. •0 ., .. ; • :l .. .... i "' ! i $' # ~ # ~ ., ! "' N § l~ ;! ~ ~ N 0 !:J M ~~ "' ~N :;-i 0 co i ~ "' .., .... ~ N In ... ,,; ; 0 "'.. N '.'.) ~ ,.: If. .., .., If. .., If. M -J'. # ~ N 8 ~ ~ i 0 8 " g "' ~ ;"!;.., ... ... .. 0 ::: M "' "' I!: "' "' 0 " "' N "!. q "' q ~ .., ... "' .., ... 'j 0 ... M ... ~ !'.:N ~ ,.: ;f. "' ~ ., ; ., i ' !; :;;: "' § p~ ... 0 l ;f. g ~ M ~... ... v\ 0 0 0 ..; N ..; 0 " "' ..; "' "' " .. "' ... a ... ! M ...... ... .. :::N .,; ., 0 ... ;f. ... ;f. "' :!; # "' N 8 ! ~ .. 0 0 "' 0 ~ M ~... ::! ..; "' ... ~ 0 0 "' 0 "' :1 N 5l ..; "' "' 0 "' q ~ ~ .., .. .... "' a, .. .,; ci ~ "'.. ... ~ .,; ., "' "' ;f: "' ;f: "' ;I l 0 .. g I = ll! ~ 0 ; 0 ~ - ... ~ .... "' ..; 3 0 0 0 :i! 0 N :<! 0 0 0 ! ~ ... .. ... "' .. ... ,.. ,.. Ii N ~ !)' l!l ... /I. i?l ;f: "' ., - ~ ... - ~ "' ~ 0 .. 0 ~ - ... .., ..; t. ,.. "' 0 ~ :: .. 0 o, 0 N 0 :i: ~ a, ~ i ! .. ~ ,., .. ... ... ... 0 ..; N - ~ "' j'; ~ ~i 11 j l l .. .c ~ "' "' "' .. ~ .c ~ ,: c .. I ;f: # :n: :1 c c .. ,i ~ g g g :, g # c c c g :, oil.. "' ::, "' "' "' .. "' .. g i i :«' ~ ~ . "• :, l I ~ - ;;; l ,, c 5 i f i I .; ! c c c ~ ~ ~ c z: i f H ~ . . ! It ' c ~ .,, 5~ ' .. . ;;; ! .. B f ! c D ~ p ' c z E ~ c i :, go ~ .. "' !l • j c :i i! :, i"' .i .. >c i ! .. 5 I i1 ' ' ' ! tl ,, j z oil 2!! .;; ,i c ~ ~ a c: 2, . :, .. c l[ ~ "- .z .z tl go :! i .. c :! i j I j ~ .., e :!! .c :!ii .. f~~ & .. !. !i ~ .0 c ,.. " .,. ' "' 1: 2! .5 c ! i ~§ l l ~ ~ c ' ~2 1l:I & 1! " "' i ~ ii ... ; .. ' ~ I .: j .. c ~ "' .. " 1~ s !. Ji .; ''6 I II c ii i ,,. i go ; e • I<' ;; i u ,. :, [ ~1 t :! .,. J ~i !_ & ! c .,. c c :;. & . ,: ,,. l .. • a :,i ? i: _f CCL :, c :i e 1 I!! "I •c .c i ~ J := z j:Z ~~ ,- .c ~ ~ "' .c i ":I jj, .!! 'c i .. !! .... jj .. f ~• • ,: " Ea E~ l E l f .,. .,.:, .. 1 1! ! • !!c ~~ c : ~! ,U ~! ~ ~ > lJ ~ .l : < "' E • • ... - "' ,., • "' ... N c M N 1: ... "' - "' .... • I "' "'..; • 1 ::i I ! :!; :!; :!; :!; ! ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ... ... ::; j ~ - M :t : .. ,.; .. .. " .. N ... .... N 1 I ... .., 0 0 ~ ... .. ..... ... l•I• CD .. ..I ,._ ... g~: ~.,... I i i D .. IC 1, - t } - .,. .. . ": ... .. N N ;;; " .... ...,.. - ... ....., ... CD CD.. 0.,. ... Ii'. D C'! ~ .. .. N N ;- .. c -& ~ .e •Co._ ll:c E :! .... ~i... ,. I• I• I~ I 0 ... N ... ... 0 ! 0 N f 0 I : 1 1--4---.-ll l t--+-- ....1 i I t : l ill I a .. I I I ,,. ... .... ... .., ... .....0 ... "' .. .., ... I• I• ... ,,. II II\ II\ ~! f 5! I I J I e = j "' II) "' "' "' Ill z z.. ... .. ... .. .. ..0 0 "' 0 51 0 0 .. c ) ... ... < < ~ c .. c 0 0 ... ~f f :c I :c :c ~ :c l I iii e .:t "' "' 1:5 a: a: .. "' ~ !:' ~ "' :i- :l'i... ... i i "'IOI < .\ ~ < " .,. • "' .. e e ; j c c . . j 1' ; e ! u c~ c~ E ~ - - l. l. . !j ... ... .. ... .... ... ;- ;- c I! j e j c I! t~i j E j c \" "'" .. ., l1 c .!& c .!& 1' i :, . :, . 111- .3- .l!" .l!i l! .. .: = .l! ~ E; d! r~ .. & i~ ~i o.!! i! 1H o• p &'i: fj c;C c. c. Hi elf. c: lij c" c" ""' It~ H 1 &:; :1 .r i .r: l .r i .r i It il E c E'" Ea ~i Ea E& ~~ ee ee E ~~ .. .. p !! e fE I! E • £ .£ !!~ .c ~ !1 UJ ~! fl ~~ 1:i lil l=.i lf lt u l=. 1~ l ::! ... " ... t ... "' ... 0 "' "' ., "' § ., .,_ ~ ~ "! m ~1 "'2 .. 3 - 0 ~ c c "' ...; 2 .. ... f. iii r 0 "' "' :g "' .,_ ;I. .,_ • ~ "' m.., .... N 2 "' 0 8 2 c c .,; 2 .. ... g ~ "' 18 s # # if .If f .. .. - .. § °' .. i. .. - "' i 0 s "' .. "' f. "ii ii .. -3 .., ~.., 2 " ,.: 2 0 .. ... ... ...,. 2 ... ,1 § "' "' .. 0 ' l I' . .. .. g:.., 2 ::i ::i ... "' 2 .., "' ,.; I, s ~ .... .. .. ! t ., .. ~ :;; :::... ... ::i... ... ..;... 2 Ii 0 ,... "' :! ... ! e # i i l:l .... 2 ... .. "' ..; ... 2 1, IJ s ,... .... :s J:: .,_ # I' .. .. .... .... ... "' 0 ,.. ::i ::i :;,; ... '.': Ii \ill 11 j ~ • ' ;f 'if! # ;F,. i " ~ c I "" t c c; ... I~ c c 2' ii .. I J . ~ J... ::. c ~ ".c .. :ii .,, .. i t :i " ca .. z c c .,,_ H i .c :ii I .. .. &c il « " I! • :ii ~ E i E !l !! E 0 e ! o~ 0 -· .!! i i & g_ 1 •• • .l!i:. ~ ""'!! ... c e .c !. c b .it :EC .. ,3 .. j _g i i ~ .. :£ .. ;; ~ 0 i !>-C i "'" EE ... w c i ;?.,f ~ .... Ill : c 5 ~ .. :£ ;,. :, j:I z S> "'c it:~ i ii " i~ ~D • & c 'l! ; 0ic .c ; .... c i i ... .. •! :, " • i Ji 1 j E !! > ie .. i! ,. l ... ... i l f !Jc #. ~ t J~ JI ,g ,g • 0 ... ,.. ... ... .... "! ... I ~ 1 ~ "'.. i ... ... s ~ .... .... "' "" "" ~ ..; ! ~ .. 0 N "' .... "' .... "" N "' N .... z .. .. .; ,.; .; N .. .. .. .. 0 ~ : 2 c :, ! I ~I n ! • iii I ! I .. 0 ..; "'... "' 'fJ .. .. c s 0 N - ... "' "' I• s ......0.., ... ... 2 0 ... ... "' .... x :: ::: 0 "' .., .., z ! "' I I .... i ... .. D N .:. .. ~ ! j ,I I ~j -~ h ~1 i ii ! ] e ! I s ~.., 0 ~ ... "' !! 3, 8 "' ~ M ..; 0 0 ~ "' "'... N 0 0 ~ 0 0 "' ~ 8 8 CD ~ "'... "'... "' "' ~ ,,; - "'.... g .... ... 1! N.., ~ .. 0 M "' "' N .. ~ "' "'g ... N., ; "' "' .... "'g ! "'.., ... ... ~ "' "'0 ,.; i 1 g ..; N "' "'< c z z s I; 8 0 ., N g 1-0--1- ~ 15.c •c ~ .. "' 0 "'"'... 00 ... 0 "'... 00..,0 .... 0.., "'... 0 "'.., 0 "',., ....., ... "' "' ,0 "' ! "' ..,E ::, E ! . si ' Q 0 c::. go ! I IJ ... ... ·:! ~: i I' !l I .. ~ l ~::, :;; 0 t E j "' i e = .... "'~ l Si ii ,~,... ... ,~ "'... .. .. "' "' 0 3 ... "' "' '"' R ,. 0 ..,... .. 0 "' 0 0 ~.., "' "' .... ... ..; ... ,..... 0 ,.,. ... 0 !::; ... "' I•I• I J 12 z ; :, ::r:: ~ 0 0 ~.., I I PERUBAHAN Rencana Pmlbangunan JanglNI Menengah Dcwah (RPJMD) KabupatenBatang Tahun 2012·20'7 10.2 KAIDAH PELAKSANAAN Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Me nengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 ini merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah Tahunan, dan Perencanaan peng anggaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPD) Kabupaten Batang untuk tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017 . Sehubungan 10.1 PEDOMAN TRANSISI Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2017 (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017) sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017 serta mengingat waktu bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Langsung Tahun 2017 untuk menyusun RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, maka RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembang unan khususnya pada program -program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat sampai dengan tersusunnya kemb ali RPJMD untuk masa berikutnya. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang 2012-2017 merupakan revisi dokumen RPJMD sebelumnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025. RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang memuat visi dan misi Bupati Batang Tahun 2012-2017 serta merupakan perencanaan yang berkesinambungan dari RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2005·2025.
  1. 1.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Batang dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 dengan melakukan akselerasi pencapaian target sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.
  2. 2.Bupati Batang, dalam menjalankan tugas penye lenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
  3. 3.Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 pada setiap tahunnya.
  4. 4.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD Kabupaten Batang serta menjamin konsistensinya. S. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 ke dalam Renstra SKPD Kabupaten Batang.
  5. 6.Dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah secara spasial.
  6. 7.Evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Batang 2012-2017 akan dilakukan pada setiap tahunnya dengan mengacu pada indikator kinerja makro (misi-urusan) dan mikro (urusan-program).

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…