DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, amksud, tujuan dan ruang lingkup, tempat dan jenis pemakaman, pengelolaan, penyediaan dan penyerahan tempat pemakaman, penataan dan penggunaan tanah makam, pemakaman jenazah, pemindahan penggalian jenazah, pembangunan dan pemeliharaan, perizinan, krematorium, kelembagaan, larangan, retribusi, ketentuan pidana, pembinaan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN NOMOR 2. TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN BATANG BUPATI BATANG PROVINS! JAWA TENGAH 2 PENGEWLAANTENTANG

Menetapkan

Menetapkan · PERATURAN DAE.RAH PEMAKAMAN. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBATANG dan BUPATI BATANG Dengan Persetujuan Bersama Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum {Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244., Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakbir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.a:han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
12.Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Norn.or 9 Tahuri 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman. 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerab. ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemeri.ntahan Daerab. yang memimp.in pelaksanaan urusan pemerintahsn yang menjadi kewenangan daerah omnom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 5# Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD daJam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pemakaman yang menjadi kewenangan Daerah
6.Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang metiputi pengelolaan tanah untuk pemakaman, perijinan pemakarnan, penataan dan pemeliharaan makam.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Iainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daemh dengan nama dan dalam bentuk: apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi ma:ssa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8.Perijinan Pemakaman adalah ijin yang dikeluarkan oleh Bupati di Bidang Pemakaman yang terdiri dari: Ijin penggunaan tanah .makam, Ijm penggunaan tanah makam tumpangan, Daftar ulang (heregistrasi) penggunaan tanah makam, ljin pemasangan plakat, Ijin mengangkut jenazah ke luar kota, Ijin pengabuan (kremasi), Ijin tahan jenazah (setiap dua puluh empat] jam, ljin gali dan pemindahan jenazah, Ijin usaha .atau kegiatan pelayanan pemakaman, ljin usaha pengabuan, Ijin Pengelolaan tempat pemakarnan bukan unrum.
9.ljin Penggunaan Tanah Makam (IPrM) adalah ijin yang diberikan Bupati untuk mempergunakan Tanah Pemakaman Umum (TPU) untuk Pemerintah Daerah sebagai tempat menguburkan jenazah/kerangka jenazah untukjangka waktu tertentu.
10.ljin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan adalah ijin yang diberikan Bupati untuk penguburan jenazah di atas makam yang tidak diperpanjang ijin masa berlakunya atau atas dasar permintaan dari pihak keluarga atau ahli waris. l L ljin Daftar Ulang [Heregistrasi] Penggunaan Tanah Maka.madalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk memperpanjang rr.asa berlakn Ijin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12.Ijin Pemasangan Plakat adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk me.ma.sang plakat atau tanda nisan untukjangka waktu tertentu.
13.ljin Mengangkut Jenazah ke luar kota adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk mengangkut atau membawa jenazah ke luar kota..
14.ljin Pengabuan [Kremasi] adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk pemhakaran dan pengabuan mayat/ jenazah sesuai dengan aspek sosia1 budaya dan keagamaan.
15.ljin Tahan Jenazah (setiap dua puluh empat jam) adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk pelayanan tahan jenazah di rumah duka.
16.ijin Gali dan Pemindahan -Jenazah adalah ijin yang cliberikan oleh Bupati untuk menggali makam serta kemudian memindahkan jenazah at.as permintaan ahli waris untuk dipindahkan ke tempat yang disediakan oleh pihak keluarga atau ahli warisnya.
17.ljin Usaha atau Kegiatan Pelayanan Pemakaman adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Sosial, Yayasan atau. Keagamaan untuk mengelola tempat pemakaman.
18.fjiin Usaha .Pengabuan adaTab ijin yang d!berikan oleh Bupa.ti. kepada. Badan Sosial atau Keagamaan untuk mengelola tempat pengabuan {kremasi). 19~ ljin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Sosial, Yayasan atau Keaptnaan untuk. mengelola tempat pem.akaman bukan umum.
20.Petugas Dinas yang berwenang adalah Petugas Dinas yang ditunjuk oleh Bupati Batang untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Bidang Pemakaman.
21.Tempat Pernakaroan adaJah Areal Tanah yang disediakan untu.k Tempat Pemakaman Jenazah/Kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan Agama dan Golongan yang merupakan kekayaan Daerah.
22.Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang clisediakan untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang merupakan .kekayaa.n daera.h dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang.
23.Tempat Pemakaman Bukan Umum ada1ah areal tanah yang disediakan untuk keperluan _pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Kea.g;,maan.
24.Ternpat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
25.Rumah Susun/Rumah Toko/Rumah Kantor adalah Bangunan bertingkat yang peruntukannya sebagai lingkungan perumahan/tempat tingg~l.
26.Perusahaan adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan, Badan Hukum atau Badan Usaha.
27.Blok Tanah Makam adalah bagian-bagian dari Tempat Pemakaman Um.um yang terdiri dari petak-petak makam.
28.Petak Tanah Makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di Tempat Pemakaman Umum.
29.Plakat Makam adalah nisan yang terbuat dari beton. 30_ Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan jenasah dalam tanah makam yang masih berisi jenazah.
31.Pemakaman Ulang adalah cara memakamkan yang dilakukan pada satu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir.
32.Jenazah_adalahjasad/orang meninggal dunia secara medis.
33.Jenazah Orang Terlantar adalah orang meninggal dunia tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
34.Orang Tidak Mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan setempat. 5

BAB I

KETENTIJAN UMUM 4

Pasal 5

Ruanglingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tempat dan jenis-jenis pemakaman. b, pengelolaan tempat pemakaman yang meliputi ketentuan mengenai p.enyediaan tan.ah makam, cara penyediaan tanah makam, penyerahan tanah makam. c, pemberian dan pembatalan hak pakai atas tanah untuk lokasi t.empat pemakaman. cl penutupan dan pemindahan lokasi tempat peroakaroaIL
e.tempat ·pemakama:n khueus.
f.krematorium.

Pasal 4

1\tjuan ditetapkannya Peramran Da.erah ini adaJah: a, Un1:.uk mendayagunakan sumber daya alam yang bernpa tanab untu.k keperluan makam.

b.Untuk mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan rnakam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan lreagmnaan_
c.Untuk meningkatkan peran serta dan korrtribuei masyarakat daiam pengelolaan pemakaman .daerah dalam bentuk pembayaran retribusi.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai Pedoman dalam pengelolaan tempat pemakaman.

35.Krematorium adalah tempat pembakaran jenaza.h, dan atau kerangka jenazah. ,
36.Tempat Pemakaman Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium untuk menyimpan abu jenazah setelah dtiak'"Ukan perabuan jenazah [kremasi].
37.Rumah Duka adalah tern pat penitipan jenaza.h sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau perabuan jenazah (kremasi). 6 Pasa.18

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum,
(2)Setiap ·pernsahaan yang bergerak dibidang pernroaban setelah mendapat ijin lokasi dan sebelum diterbitkan site plan serta Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib menyediakan lahan Tempat Pemakaman Umum untuk penghuni/warga perumahan tersebut. (3} Penyediaan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaima.na dimaksud pada ayat (2)~ seluas 2% (dua perseratus] dari Iuas lahan yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.
(4)Untuk perusahaan yang telah dan akan membangun perumahan dalam bentu:k rumah susun, maka untuk 1ahan Tempat Pemakarnan Umum wajib menyediakan lahan seluas 2°/o (dua perseratus) dari luas lahan mtambah mas Iantai tambahannya, {5} Penyediaan 1ahan untuk 'keperluan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didahulukan dari fasilitas sosial lainnya dengan menyerahkan bukti pemilikan tanab yang asli {SPH, AJB atau sertifikat ) kepada Bupati melalui mstansi Pengelola Aset Daerah. {6) Perangkat Dae-rah yang berwenang menerbitkan ijin sebagairnana dimaksud ayat {2) dilarang menerbitkan site plan dan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum perusahaan perumahan mendapatkan

Pasal 7

(1)Te;mpat Pemakaman Umum cUkelolaoleh Pemerintah Daerah.
(2)Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat sosial, keagamaan dan atau kelompok masyarakat.
(3)Tempat Pemakaman Khusus dikelola oleh Pemerintah Daerah, (4} Tempat Penyimpanan Abu Jeoazab dikelola oleh Badan Hukwn atau kdmnpok masyarakat.
(2)Setiap orang yang meninggal di Wilayah Kabupaten Batang harus dimakamkan di Tempat Pemakaman sesuai dengan ketentuan apma dan kepercayaan yang dianut. (3} Berdasarkan fungsinya, jenis Tempat Pemakaman terdiri dari:
1. a.Tempat Pemakaman Umum;
2. b.Tempat Pemakaman Bukan Umum; c, Tempat Pemakaman Khusus; dan
3. d.Tempat Penyimpanan Abu Jenazah. .Pa.sal 6 (l} Tempat Pemakaman merupakan Areal Tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman Jenazah/Kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa m_embedakan Agama dan Golongan. (21 Lahan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat {l) harus dalam bentuk kavling siap bangun dan dilengkapi -plang nama, jalan masuk dan saluran pembuangan air. (3} Laban Tempat Pemakaman Umum yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) ditetapkan sebagai aset/kekayaan daerah yang 7

BAB III

TEMPATDAN JENIS PEMAKAMAN .Pasal 12 (1} Penyeraban laban untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Pemerintah Daerah, dilaksanakan pada waktu mengajukan siteplan.

Pasal 11

Penenraan lokasi Tempat Pemakaman Umum ditetapkan oleh Bupati dengan dasar pertimbangan Tim Koordinasi Penyediaan Tempat Pemakaman sebagaimana tercantum dalam Pasa.18 ayat(5).

Pasal 10

(1)Bagi perusahaan yang membangun dengan luas areal 25 Ha (dua puluh Hrna hektar) ke atas, maka penyediaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman harus disediakan sendiri pada lokasi perumahan tersebut. {2J Bagi perumahan yang membangun dengan luas areal kurang dari 25 (dua pul:uh lima hektar], .maka. penyediaao lahannya dapat dilaknkan bersama-sama dengan perusahaan yang lokasinya berdekatan,
(3)Apabila harga tanah di lahan tempat pemakaman yang disecliakan lebih rmzrah daripada lahan perurnahan, rnaka selisih harganya dapat dipergunakan untuk fasilitas tempat pemakaman tersebut,
(4)Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menyediakan laban untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah dengan biaya keseluruhan yang cliperlukan, dibebankan atau ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. (5} Untuk menkoordinasikan pengadaan area/lokasi Tempat Pemakaman Umu~ Bupati dapat membentuk tim koordinasi penyediaan tempat pemakaman.

Pasal 9

Penyediaan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pa.sa.l 8 harus sesuai dengan RTRW dengan ketentuan sebagai berikut:

a.'I'idak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
b.Menghindari penggunaan tanah produktif;
c.Mempernatikan keserasian dan keselarasan Hngk.ungan hidup; d, Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; e, Mencegah penggunaan tanah yang berlebihan;
i.Tersedianyajalan menuju Tempat Pemakaman Umum. Daf:am hal tata ruang belum ada., maka penyediaan Ja.ban dilaksanakan setelah .mendapat arahan dari Bupati. {2) rekomendasi pemakaman dan penyerahan bukti kepemilikan tanah peruntukan Tern.pat Pemakaman Umum.

Pasal 17

{I] &pa.ti menetapkan lokasi untuk Tempat Pemakarnan Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umurn, Tempat Pemakaman K.husus, Krematorium, tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka dengan memperhatikan RTRW. {2} Bupati dapat menetapkan penutupan dan perubahan -perunt.ukan Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Khusus dan K.rematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah. (3J Dalam hal adanya nilai-nilai sosial agama yang ada pada tanah makam, maka pemanfaatan perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan urutan prioritas seba.gai berikut;

a.Untuk memenuhi semua kebutuhan akan tanah makam dan pembangunan prasarana dan sarana tanah pemakaman umum selengkapnya;
b.Untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan agama; 8

Pasal 16

(1)Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan pendaya.gunaan tanah pemakaman, Bupati dapat menetapkan zona pemakaman disetiap :Krcamatan clan atau beberapa Kecamatan dengan memperbatik:an RT.RW Kabupaten Batang.
(2)Penetapan zonasi wilayah pemakaman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…