DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peratran Daerah ini mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah, industri unggulan daerah, RPIK, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATANG TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
6.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
7.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.
8.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
10.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.
11.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten BatangTahun 2021-2041, yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten BatangTahun 2021-2041.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini antara lain:

a.sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; 3
b.mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan Daerah; dan
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan IndustriUnggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini antara lain:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanannasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini antara lain:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK 2021-2041;
d.pelaksanaan dan pembiayaan;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.pelaporan; dan
g.lampiran.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
2. b.penyediaan infrastruktur Industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah yang diperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
7. g.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan:
1. a.infrastruktur Industri; dan
2. b.infrastruktur penunjang. 4
(2)Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
1. a.fasilitas energi dan kelistrikan;
2. b.fasilitas telekomunikasi;
3. c.fasilitas sumber daya air;
4. d.sanitasi;dan
5. e.fasilitas transportasi.
(3)Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.perumahan;
2. b.pendidikan dan pelatihan;
3. c.penelitian dan pengembangan;
4. d.kesehatan;
5. e.pemadam kebakaran; dan
6. f.tempat pembuangan sampah.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan yaitu:
1. a.Industri makanan;
2. b.industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
3. c.industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;
4. d.industri hulu agro;
5. e.industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer;
6. f.industri alat angkutan lainnya;
7. g.industri furnitur;
8. h.industri tekstil; dan
9. i.Industri pakaian jadi.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia Daerah dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
(3)Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan:
1. a.tahap I periode 2021-2025;
2. b.tahap II periode 2026-2030; dan
3. c.tahap III periode 2031-2041.

BAB IV

RPIK

Pasal 9

(1)RPIK 2021-2041 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau 5 kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah; dan
2. b.strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah.
(4)Strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.strategi pembangunan Industri; dan
2. b.program pembangunan Industri.
(5)Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b meliputi:
1. a.penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Daerah;
2. b.pengembangan perwilayahan Industri;
3. c.pembangunan sumber daya Industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
5. e.pemberdayaan Industri.
(6)RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri dalam RPIK.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Industri kecil dan industri menengah.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…