DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Mei 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 214

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang dasar, fungsi dan prinsip penyelenggaraan pendidikan di daerah, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar pendidikan, hak dan kewajiban, pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, standar pelayanan minimal pendidikan daerah, pendanaan pendidikan, pengelolaan data dan informasi pendidikan, penjaminan, pembinaan dan pengawasan pendidikan, kerja sama dan kemitraan pendidikan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, sanksi pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang berkualitas dan tersedia merata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
c.bahwa dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah merupakan urusan wajib yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ); 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri E Nomor 1);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BATANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3.Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5.Daerah adalah Kabupaten Batang.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Bupati adalah Bupati Batang. 5
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
9.Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.
10.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.
11.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.
12.Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Batang.
13.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14.Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
15.Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
16.Pengelolaan pendidikan di Kabupaten Batang adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Kabupaten Batang, Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
18.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. 6
24.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
25.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26.Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
27.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
28.Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
29.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
30.Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
31.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
32.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
33.Pendidikan Khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
34.Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
35.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 7 untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
36.Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
37.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
38.Pendidikan vokasi adalah pendidikan kejuruan yang mempersiapkan perserta didik untuk dapat bekerja di bidang tertentu.
39.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
40.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
41.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
42.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
43.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
44.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
45.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
46.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
47.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
48.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
49.Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
50.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
51.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
52.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
53.Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
54.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan pendidikan. 8
55.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
56.Jam Belajar Wajib adalah jam malam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bagi peserta didik untuk belajar secara informal pada setiap malam hari sekolah di luar hari libur sekolah.
57.Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
58.Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
59.Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
60.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
61.Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di daerah.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH

Pasal 2

Pendidikan di daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan di daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 4

Prinsip pendidikan di daerah, diselenggarakan dengan:

a.Demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif.
b.Menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
c.Satu kesatuan sistem yang terbuka dan multimakna.
d.Membudayakan kebiasaan belajar sepanjang hayat.
e.Memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
f.Mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan berkarakter.
g.Memberdayakan semua komponen masyarakat.
h.Pelayanan prima pendidikan. 9

BAB III

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Jalur pendidikan yang diselenggarakan di daerah terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang saling melengkapi.
(2)Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penyelenggaraan Pendidikan Formal, terdiri dari:
  1. 1.Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal;
  2. 2.Pendidikan Dasar;
  3. 3.Pendidikan Menengah;
  4. 4.Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
  5. 5.Pendidikan Keagamaan Jalur Formal; dan
  6. 6.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
2. b.Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, terdiri dari:
  1. 1.Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal, meliputi: a) Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal; b) Pendidikan Keagamaan Jalur Nonformal; c) Lembaga Kursus dan Pelatihan; d) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; dan e) Kelompok Belajar.
  2. 2.Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal, meliputi: a) Program Pendidikan Kecakapan Hidup; b) Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; c) Program Pendidikan Kepemudaan; d) Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan; e) Program Pendidikan Keaksaraan; f) Program Pendidikan Kesetaraan.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Informal.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH

Pasal 6

(1)Pengelolaan pendidikan di daerah merupakan pengaturan kewenangan oleh Pemerintah Daerah, Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta satuan dan/atau program Pendidikan.
(2)Pengelolaan pendidikan di daerah ditujukan untuk mengatur kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.
(3)Pengelolaan satuan pendidikan di daerah bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; 10
(4)Pengelolaan satuan pendidikan di daerah berdasarkan pada prinsip:
1. a.nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
2. b.akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
4. d.transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
5. e.akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 7

(1)Pengelolaan sistem pendidikan nasional di daerah menjadi tanggungjawab Bupati.
(2)Bupati merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan di daerah sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kebijakan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
2. b.rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. c.rencana strategis pendidikan daerah;
4. d.rencana kerja pemerintah daerah;
5. e.rencana kerja dan anggaran tahunan daerah.
(4)Kebijakan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pedoman bagi:
1. a.semua jajaran pemerintah daerah;
2. b.penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
3. c.satuan dan/atau program pendidikan di daerah;
4. d.dewan pendidikan;
5. e.komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
6. f.pendidik dan tenaga kependidikan;
7. g.peserta didik;
8. h.orang tua peserta didik yang bersangkutan;
9. i.warga;
10. j.masyarakat; dan
11. k.pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah. 11

Pasal 8

(1)Pengelolaan sistem pendidikan nasional pada tingkat penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggungjawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2)Tanggungjawab penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.menyediakan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
2. b.mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional di daerah;
3. c.menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan prima pendidikan;
4. d.menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan; serta
7. g.tanggungjawab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional di daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan.
(5)Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) merupakan pedoman bagi:
1. a.penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang bersangkutan;
2. b.satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
3. c.peserta didik dan orangtua peserta didik di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
4. d.pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
5. e.lembaga reprentasi pemangku kepentingan satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
6. f.pihak lain yang terikat dengan satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan. 12

Pasal 9

(1)Pengelolaan sistem pendidikan nasional pada satuan dan/atau program pendidikan menjadi tanggungjawab satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.
(2)Tanggungjawab satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.menyediakan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
2. b.menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan prima pendidikan;
3. c.menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melakukan dan/atau menfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan;
6. f.melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
7. g.tanggungjawab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. h.khusus untuk satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah, wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik di daerah yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
(3)Satuan dan/atau program pendidikan merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan di tingkat satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional di daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kebijakan pendidikan di tingkat satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam:
1. a.Rencana Induk Strategis Sekolah;
2. b.Rencana Kerja Tahunan Sekolah;
3. c.Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS);
4. d.Peraturan Satuan/Program Pendidikan 13

Isi peraturan

Teks214PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945