DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Jalan Daerah, Penyelenggaraan Jalan Desa, Pengelompokan Jalan Daerah, Garis Sempadan, Analisis Dampak Lalu Lintas, Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan Jalan Daerah diselenggarakan dalam rangka menjamin kemudahan, kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi masyarakat pengguna Jalan, serta sebagai unsur penunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Batang;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Jalan, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel, Jalan lori, dan Jalan kabel.
7.Bagian Jalan adalah bagian Jalan yang meliputi ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan.
8.Izin adalah persetujuan dari Penyelenggara Jalan atau pemberi Izin tentang pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
9.Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari Penyelenggara Jalan tentang penggunaan ruang Pengawasan Jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan dan tidak membahayakan konstruksi Jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang Pengawasan Jalan.
10.Dispensasi adalah persetujuan dari Penyelenggara Jalan tentang penggunaan ruang manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan. 3
11.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
12.Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan Jalan.
13.Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai kewenangannya.
14.Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang- undangan Jalan.
15.Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
16.Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.
17.Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
18.Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan Pembangunan Jalan.
19.Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
20.Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
21.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
22.Status Jalan adalah pengelompokan Jalan Umum menjadi Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan kota dan Jalan Desa.
23.Jalan Daerah adalah Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa, serta Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang tidak termasuk Jalan provinsi, dan Jalan sekunder dalam kota.
24.Jalan Desa adalah Jalan lingkungan primer dan Jalan lokal primer yang tidak termasuk Jalan Kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
25.Fungsi Jalan adalah pengelompokan Jalan Umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan Jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
26.Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien berdasarkan izin Penyelenggara Jalan.
27.Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata- rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
28.Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
29.Jalan Lingkungan adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. 4
30.Kelas Jalan adalah pengelompokan Jalan Umum berdasarkan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana Jalan.
31.Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas Jalan.
32.Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu Jalan sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta Jalan.
33.Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
34.Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan Jalan atau rencana lebar Jalan.
35.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
36.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37.Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan perseorangan/kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

a.kemanfaatan;
b.keselamatan;
c.keamanan dan kenyamanan;
d.persatuan dan kesatuan;
e.efisiensi dan efektivitas;
f.keadilan;
g.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
h.keterpaduan;
i.kebersamaan dan kemitraan;
j.berkelanjutan;
k.transparansi dan akuntabilitas; dan
l.partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah dan Jalan Desa, guna menjamin kemudahan, kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi masyarakat pengguna Jalan, serta sebagai unsur penunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

a.ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan di Daerah;
b.keserasian Penyelenggaraan Jalan Daerah dan Jalan Desa yang mampu mendorong pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
c.peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
d.pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; 5
e.Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan, efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
f.partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
g.Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penyelenggaraan Jalan Daerah;
b.Penyelenggaraan Jalan Desa;
c.pengelompokan Jalan Daerah;
d.Garis Sempadan;
e.Analisis Dampak Lalu Lintas;
f.Partisipasi Masyarakat;
g.Pembiayaan; dan
h.ketentuan pidana.

BAB II

PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah.
(2)Wewenang Penyelenggaraan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan Pengawasan Jalan Daerah.

Pasal 7

(1)Pengaturan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
1. a.perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
2. b.penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Daerah;
3. c.penetapan Status Jalan Daerah; dan
4. d.penyusunan perencanaan jaringan Jalan Daerah.
(2)Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah harus memperhatikan:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.rencana tata ruang wilayah Daerah;
3. c.tataran transportasi lokal Daerah yang ada dalam sistem transportasi nasional;
4. d.rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan
5. e.implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Pasal 8

(1)Pembinaan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
1. a.pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan Daerah dan pemangku kepentingan di bidang Jalan; 6
2. b.pemberian Izin, Rekomendasi, Dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang Pengawasan Jalan sesuai kewenangan Daerah; dan
3. c.pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing.
(2)Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembangunan Jalan baru; dan
2. b.preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
(3)Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
1. a.penyusunan program;
2. b.perencanaan teknis;
3. c.pengadaan tanah;
4. d.pelaksanaan konstruksi;
5. e.pengoperasian Jalan; dan/atau
6. f.preservasi Jalan.
(4)Kegiatan Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Penyusunan program Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik berdasarkan rencana tata ruang, dengan memperhatikan pengelompokan Status Jalan.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…