DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, asas, fungsi dan tujuan, penyelenggaraan, tanggung jawab pemerintah daerah, peran serta masyarakat, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial perlu mendapat prioritas sesuai dengan yang dibutuhkan;
c.bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The 2 Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
14.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
15.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
16.Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentangPengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
18.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
19.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penang-gulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 13);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 seri E Nomor 1);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan 5 Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga - Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI KABUPATEN BATANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3.Bupati adalah Bupati Batang
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Kabupaten Batang yang bertugas dalam bidang perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD
7.Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8.Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara khususnya perempuan dan anak, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9.Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10.Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11.Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12.Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh 6 karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13.Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi social secara memadai
14.Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari permasalahan sosial.
15.Penjangkauan sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan PMKS yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan permasalahan sosial, agar perempuan dan anak tersebut memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16.Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
17.Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial
18.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19.Anak Balita terlantar adalah anak yang berusia lima tahun kebawah tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
20.Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secar wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
21.Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga terganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
22.Kesejahteraan anak adalah suatu kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
23.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
24.Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyi sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak.
25.Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaaan secar fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 7
26.Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengggangu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik dan mental.
27.Pengasuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orangtua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
28.Bantuan sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secar wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
29.Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Batang dan warga asing yang tinggal di Kabupaten Batang
30.Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesajahteraan sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi penyandang Masalah Anak; Masalah Kemiskinan; Masalah Keterlantaran; Masalah Kecacatan.

Pasal 3

Penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.anak balita terlantar
b.anak terlantar;
c.anak nakal;
d.anak jalanan;
e.anak cacat;
f.penyandang cacat;
g.lanjut usia terlantar;
h.wanita rawan sosial ekonomi;
i.keluarga fakir miskin;
j.keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni;
k.keluarga rentan;

BAB III

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berazaskan:

a.Kesetiakawanan;
b.Keadilan;
c.Kemanfaatan;
d.Keterpaduan;
e.Kemitraan;
f.Keterbukaan;
g.Akuntanbilitas; 8
h.Partisipasi;
i.Profesionalitas;
j.Berkelanjutan;dan
k.Non diskriminasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berfungsi:

a.mencegah timbul, tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial.
b.memulihkan fungsi-fungsi sosial dalam mencapai kemandirian.
c.meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial.
d.mengembangkan potensi sosial.
e.memberdayakan sumber daya sosial.
f.melindungi dari kerawanan sosial.

Pasal 6

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
b.Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
c.meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
d.meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
e.meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
(2)Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal PMKS dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
1. a.Usaha Preventif;
2. b.Usaha Represif;
3. c.Usaha Rehabilitatif;
4. d.Usaha Perlindungan dan Penunjang.

Pasal 8

Usaha Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:

a.Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
b.Bantuan Sosial; 9
c.Pemukiman lokal;
d.Peningkatan derajat kesehatan;
e.Peningkatan aksesbilitas terhadap sumber;
f.Asistensi Sosial;
g.Jaminan Sosial;
h.Pemberdayaan.

Pasal 9

(1)Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
1. a.Penjangkauan (Operasi razia);
2. b.Identifikasi;
3. c.Seleksi;
4. d.Motivasi Sosial;
5. e.Bimbingan sosial.
(2)Dalam rangka usaha penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
1. a.Rujukan ke Panti Sosial;
2. b.Pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal;
3. c.Pemberian Pelayanan kesehatan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…