DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4.Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 ); 2
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5094 );
12.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 6);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DI WILAYAH KABUPATEN BATANG. 3 Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Bupati adalah Bupati Batang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pelacuran adalah perbuatan/kegiatan seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria/banci, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan/kegiatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dilakukan di hotel/penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.
8.Pelacur adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria/banci, yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan perbuatan/kegiatan cabul atau hubungan seksual atau untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan di hotel/penginapan, restoran, tempat hiburan, lokasi pelacuran atau di tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang, barang dan/atau jasa lainnya.
9.Mucikari adalah seseorang yang menyelenggarakan usaha pelacuran.
10.Makelar cabul adalah seseorang yang bertindak sebagai perantara sehingga terjadi pelacuran dengan harapan memperoleh imbalan baik berupa uang, barang atau jasa lainnya.
11.Tamu cabul adalah seseorang atau sekelompok orang baik pria, wanita, atau waria/banci yang mengunjungi tempat/rumah pelacuran dengan maksud melakukan pelacuran.
12.Tempat atau rumah pelacuran adalah tempat atau rumah yang dipergunakan untuk kegiatan pelacuran.
13.Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan/hubungan seks.
14.Hubungan seksual adalah hubungan kelamin (biologis) antara dua jenis kelamin yang berbeda atau antara dua jenis kelamin yang sama. 4
15.Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16.Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dilarang melakukan perbuatan cabul dengan siapapun, baik di tempat umum atau di tempat yang kelihatan oleh umum.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Setiap orang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dilarang mendatangi tempat/rumah yang digunakan sebagai tempat pelacuran.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bupati berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan digunakan sebagai tempat pelacuran.
(2)Tempat-tempat yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik/pengelolanya bahwa tempat itu tidak akan digunakan lagi untuk menerima tamu dengan maksud melakukan perbuatan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tata cara penutupan dan penyegelan tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

5.Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Bupati atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang penegakan peraturan daerah berwenang melakukan razia terhadap:
1. a.Tempat/rumah yang digunakan sebagai tempat pelacuran;
2. b.Orang yang sikapnya sebagai pelacur, yang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, tempat wisata, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di wilayah daerah;
3. c.Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain di tempat umum atau di tempat-tempat yang kelihatan oleh umum; dan
4. d.Orang yang melakukan perzinahan di jalan-jalan umum, di lapangan- lapangan, tempat wisata, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat 5 hiburan, gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau di lorong- lorong jalan atau tempat-tempat lain di wilayah daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Setiap orang berkewajiban melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang, apabila mengetahui tempat di wilayah daerah yang digunakan untuk pelacuran.
(2)Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
(3)Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.

7.Pasal 20 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada Tanggal 6 Oktober 2015 Plh. BUPATI BATANG WAKIL BUPATI, ttd SOETADI Diundangkan di Batang pada tanggal 6 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd NASIHIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 4 /2015) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 6 TAHUN 2011TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DI WILAYAH KABUPATEN BATANG I. UMUM Dengan memperhatikan klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang, oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyangkut aspek azas kejelasan tujuan sehingga jelas apa yang hendak dicapai. Azas dapat dilaksanakan yaitu dengan memperhitungkan efektifitas perundangan di dalam masyarakat yang menyangkut secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Azas kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu kemanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. Azas kejelasan rumusan yaitu memberikan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Azas keadilan yaitu memberikan cerminan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, dan azas ketertiban dan kepastian hukum yaitu dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dengan demikian agar pelaksanaan penanggulangan pelacuran dapat berjalan dengan lancar perlu dilakukan perubahan-perubahan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tersebut. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011