DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Asas, Prinsip Dan Ruang Lingkup, Sasaran Penyelenggaraan TJSP, Program Dan Kegiatan TJSP, Pelaksanaan TJSP, Forum TJSP, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan TJSP, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan kewajiban hukum perusahaan yang sedang melakukan kegiatan atau usaha untuk mengantisipasi, memelihara, dan memperhatikan serta mengatasi permasalahan dampak sosial budaya, dampak ekonomi dan dampak kesehatan masyarakat akibat usaha yang dilakukannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d.bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan dapat memberikan basil yang optimal, maka kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Batang;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ~ huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusabaan di Kabupaten Batang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 1 DENGANRAHMAT TUHAN YANGMAHAESA BUPATI BATANG, PERATURANDAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR TAHUN2017 TENTANG TANGGUNGJAWABSOSIALPERUSAHAAN BUPATI BATANG PROVINSIJAWATENGAH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial clan Llngkungan Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik lndoesia Nomor 5305);
11.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 2 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Batang.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibt1ity yang selanjutnya disingkat TJSP adalah komitmen dan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat guna meningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum baik atau yang tidak berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal bergerak dalam kegiatan produksi barang clan/ atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7.Cabang perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten Batang. MEMUTUSKAN: Menetapkan · PERATURANDAERAHTENTANGTANGGUNGJAWAB SOSIALPERUSAHAAN. BABI KETENTUANUMUM DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBATANG dan BUPATIBATANG Dengan Persetujuan Bersama Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Bina Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Lingkungan;
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 4

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.terwujudnya batasan yang jelas mengenai TJSP termasuk lingkungan perusahaan dan pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.terkordinasinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.terlindunginya perusahaan agar terhindar dari praktek-praktek pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
d.meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak posistif keberadaan perusahaan bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan; dan
e.mensinergikan pelaksanaan TJSP dengan program pembangunan berkelanjutan di daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pertU.mbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud sebagai berikut:

a.memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan kebijakan dan program TJSP di daerah;
b.Mendorong Perusahaan untuk ikut berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah;
c.memberikan arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan program TJSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah;
d.memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan fasilitasi dan kordinasi serta pelaksanaan TJSP di Daerah; dan ·
e.mewujudkan pemberdayaan masyarakat setempat yang berwawasan lingkungan.
1. 8.Wilayah sasaran adalah wilayah yang menjadi target pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi masyarakat dan lingkungan atau kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan penmtukan apapun menurut ketentuan.
2. 9.Pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. IO.Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Forum TJSPL adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh perusahaan dan beberapa dan/ atau beberapa perusahaan dan unsur masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN 5

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TJSP meliputi bantuan pembiayaan penyelengggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/ atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 5

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan TJSP di Daerah meliputi:

a.kesadara.n umum;
b.kepedulian;
c.keterpaduan;
d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
e.kemandirian;
f.sensivitas;
g.keberpihakan;
h.kemitraan;
1. 1.inisiasi; J. mutualisti.k dan non-cliskriminatif; dan
k.koordinatif.

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSP berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan; r, keberlanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian; dan
1. 1.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

(1)Program TJSP meliputi:
1. a.bina lingkungan sosial;
2. b.bina lingkungan hidup;
3. c.kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
4. d.program langsung pada masyarakat;
5. e.program pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum, sosial, dan peribadatan; dan

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANO LINGKUP 6

Pasal 8

(1)Program TJSP berasal dari l(satu) perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan.
(2)Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh perusahaan dengan ketentuan:
1. a.menitikberatkan pada aspirasi masyarakat yang disampaikan ke perusahaan atau forum TJSP clan memperhatikan program TJSP yang telah dilakukan sebelumnya;
2. b.dilengkapi dengan rincian anggaran biaya disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan; dan
3. c.berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program/pelaksanaan TJSP.

Pasal 9

Umum BABV PROGRAMDANKEGIATANTJSP

Pasal 7

(1)Sasaran kegiatan TJSP adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Batang.
(2)Dalam hal wilayah kecamatan tidak terdapat perusahaan yang memiliki program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan, pemangku kepentingan dapat mengusulkan program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada perusahaan atau forum pelaksana Tanggungjawab sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan tembusan kepada Bupati.
(3)Bupati dapat menindak lanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dim.aksud pada ayat (3) melalui koordinasi perusahaan atau forum pelaksanaaan Tanggung jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan.
(4)Forum Pelaksana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten dapat melalrukan kordinasi dan sinkronisasai dengan forum Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program TJSP.

BAB IV

SASARANPENYELENGGARAANTJSP 7

Pasal 13

( 1) Program pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum, sosial clan peribadatan sebagaimana climaksud dalam pasal 9 huruf d clilaksanakan oleh perusahaan atau dapat melibatkan pihak ketiga dengan _memprioritaskan penggunaan tenaga kerja masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ramah lingkungan dan mengakomodasi kaum clifabeldan lanjut usia.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…