4.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
No. Luaslantaibangunan Koefisien
1.Bangunan dengan luas < 100 m- 0,80
2.Bangunan dengan luas 100 - 250 m- 01,00
3.Bangunan dengan luas 251-500 m- 1,25
4.Bangunan dengan luas 501-1000 ms 1,50
5.Bangunan dengan luas > 1 OOOm2 1,75
d.Koefisien No Fun nan Koefisien 1 Ban nan Perindustrian 1,50 2 1,40 3 1,10 4 1,00 5 nan Umum 0,80 6 nan Pendidikan 0,70 7 0,06
e.nan:
Tin kat ban unan Koefisien Bangunan lantai 1 1,00 Bangunan lantai 2 0,90 Bangunan lantai 3 0,80 Bangunan lantai 4 0,70 Bangunan lantai 5 0,60 Bangunan lantai 6 0,50 Ban unan lantai 7 0,40
f.Koefisienluas lantai Bangunan:
oe isien on 1s1 anzunan: No. Kondisi bangunan Koefisien
1.Perman en 1,00
2.Semi Permanen 0,75
3.Sementara 0,50
c.K fi . k di . b • [!]__.
8 No. Bangunan Nilai Tarif Kelas Bangunan Retribusi (NB) I per M2 (0,005 X NB) 1 Bangunan-bangunan memakai 308.000 1.540 tiang dari pasangan batu dengan rangka a tap dari kayu dengan dinding dari kayu atau bamboo 2 Bangunan-bangunan yang seluruhnya atau sebagian dibuat dari bahan-bahan kayu dengan 252.000 1.260 landasan dari pasangan batu Bangunan-bangunan yang 3 seluruhnya dibuat dari bahan- bah an sementara, a tau tidak dengan landasan batu (ompak) 178.000 840 atau tidak dengan landasan batu.
d.Bangunan sementara No. Bangunan Nilai Bangunan Tarif Kelas (NB)/per M2 Retribusi ro 005 x NBl
1.Bangunan yang didirikan diatas 1.204.000 5.600 pondasi keliling berdinding satu batu memakai kerangka kayu Bangunan yang didirikan diatas
2.pondasi keliling berdinding tiga 980.000 4.900 perempat batu memakai kerangka kayu Bangunan yang didirikan diatas pondasi keliling berdinding
3.setengah batu memakai kerangka 570.000 2.800 kayu
c.Bangunan semi permanen No. Bangunan Nilai Kelas Bangunan Tarif Retribusi (NB)/per M2 (0,005X NB)
1.Bangunan yang didirikan diatas Bl 1.932.000 9.660 pondasi keliling berdinding satu batu memakai kerangka beton bertulang
2.Bangunan yang didirikan diatas B2 1.680.000 8.400 pondasi keliling berdinding tiga perempat batu memakai kerangka beton bertulang
3.Bangunan yang didirikan diatas pondasi keliling berdinding B3 1.400.000 7.000 setengah batu memakai kerangka beton bertulang Bangunan yang didirikan diatas
4.pondasi keliling berdinding setengah batu memakai kerangka B4 1.540.000 7.700 baja baik kolom maupun rangka atap
b.Bangunan permanen tidak bertingkat • [!] __ .
9 LEMBARANDAERAHKABUPATENBATANGTAHUN2019 NOMOR lf NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENBATANG,PROVINSIJAWATENGAH: (4-95/2019); WIHAJI Diundangkan di Batang pada tanggal 2..- M'1 :l(}[.9 Ditetapkan di Batang pada tanggal 2. Mn :LOl9 BUPATIBATANG, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. 840 700 2.800 168.000 140.000 550.000 700.000 Pasal II
5.Ketentuan Bab II Bagian Kedua di hapus.
Perkerasan jalan untuk parkir, pekarangan, teras, selaras dan ruangjemur (untuk luasan terbangun minimal 9 m2) Jembatan jalan masuk (untuk luasan terbangun minimal 6 m2) Bangunan pagar keliling halaman dengan pasangan batu bata, besi baik tetap maupun bergerak (pintu pagar) talut, got, dan riol terbuka Pembuatan baru pondasi guna bermacam-macam alat mesin, dapur tempat corong asap, tandon air, septitank, sumur, peresapan, kolam 4 3 2 5 Bangunan-bangunan lain yang bersifat konstruksi khusus dalam perencanaannya, nilai bangunan dihitung dengan cara biaya konstruksi terse but dikalikan 0,005. 3.5001 Tarif Retribusi (0,00SX NB) Nilai Bangunan (NB)/per M2 Kelas BangunanNo. • [!]__.
e.Bangunan-bangunan sarana pendukung Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd NASIKHIN ttd 10 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENBATANGNOMOR Y- Pasal II Cukup Jelas.
Pasal I Cukup Jelas. II. PASALDEMIPASAL Dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait iklim investasi sebagaimana recanting dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 201 7 ten tang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. Pemerintah Daerah segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 ditetapkan, serta tidak melakukan pemungutan retribusi izin Gangguan karena menghambat iklim investasi di Pemerintah Kabupaten Batang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2005 tentang lzin Gangguan, perlu dicabut. Demikian pula ketentuan retribusi izin gangguan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diubah. Selanjutnya dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)agar ditambahkan lembar format persetujuan (kanan dan kiri) yang ditandatangani oleh masyarakat sekitarnya sebagai bentuk persetujuan. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBATANG NOMORl{- TAHUN2019 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATASPERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU • [!]__.