DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Mei 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, angka 16 danangka 17 dihapus; ketentuan Pasal 3 huruf b dihapus; ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 7 diubah; ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah; ketentuan BAB II Bagian Kedua dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu; Menimbang : a. bahwa guna mendukung upaya peningkatan kemudahan dalam berusaha di Kabupaten Batang dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah; BUPATIBATANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANKEDUA ATASPERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PERATURANDAERAHKABUPATENBATANG NOMOR 4' TAHUN 2019 TENTANG BUPATIBATANG PROVINS!JAWATENGAH • [!] __ . 2

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

s.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
1. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
2. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 481); 3 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
3. 1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
4. 2.Bupati adalah Bupati Batang.
5. 3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. 4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. 5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, peseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 8), diubah sebagai berikut:
8. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, angka 16 dan angka 17 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasall DAERAH TENTANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KABUPATEN BATANG NOMOR 22 TAHUN 2011 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBATANG dan BUPATIBATANG

11.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2); 4 organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Retribusi Daerah yang Selarjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya dapat disingkat IMB, adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pendirian, perubahan dan penambahan bangunan.
9.Pemutihan adalah pemberian izin terhadap bangunan yang telah didirikan dan tan pa memilikiizin.
10.Bangunan gedung adalah wujud fsik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/ atau didalam tanah dan/ a tau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11.Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian temasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan terse but.
12.Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, temasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
13.KoefisienDasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14.KoefisienLantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLBadalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
15.Koefisien Ketinggilan Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan. ditempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
16.Dihapus. 1 7. Dihapus.
18.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap. lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
19.Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi a tau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
20.Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan. terdiri dari kendaraan bermotor a tau kendaraan tidak bermotor. • [!]__. 5
21.Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
22.Kendaraan um um adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
23.Kendaraan penumpang adalah setiap kendaraan bemotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak temasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangku tan bagasi.
24.Mobil Bus adalah setiap kendaraan bemotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga mobil bus yang digunakan untuk angkutan penumpang yang memilkijarak sumbu lebih atau sama dengan 3000 (tigaribu) milimeter, walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi. 24a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut retribusi Perpanjangan IMTA,adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTAkepada pemberi kerja tenagakerja asing. 24b. Perpajangan IMTAadalah izin yang diberikim oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24c. Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Daerah. 24d. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
25.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
27.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
28.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selajutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/ atau denda.
31.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ a tau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. • [!]__. 6 oe isien e as ja an: No. Kelasjalan Koefisien
1.Jalan Negara 1,25
2.Jalan Provinsi 1,15
3.Jalan Kabu paten 1,00
4.Jalan Desa/Kelurahan 0,75

b.K fi . k I . I ·1 ahoe isien wi ay No. Wilayah Koefisien
1. 1.Bangunan di ibukota kabupaten 1,20
2. 2.Bangunan di ibukota kecamatan 1,10
3. 3.Banzunan di pedesaan 1,00
a.K fi . ( 1) Tingkat Penggunaan jasa diukur dengan rum us yang didasarkan atas faktor wilayah, kelas jalan, kondisi bangunan, guna bangunan, tingkat bangunan, dan luas lantai bangunan.

(2)Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot/ koefisien.
(3)Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 7

3.Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam peraturan ini adalah:

a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.Dihapus;
c.Retribusi izin Trayek; dan
d.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
1. 2.Ketentuan Pasal 3 huruf b dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

32.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dansubjek retribusi, penentuan besanya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
34.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
35.Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
36.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang berada di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. • [!]__. 7 No. Bangunan Nilai Tarif Kelas Bangunan Retribusi (NB} /per M2 (0,005 X NB)
1.Bangunan-bangunan yang A3 2.380.000 11.900 bertingkat berdinding satu batu kerangka beton bertulang untuk lantai I, II dan seterusnya ( 1) Struktur tarif besamya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

a.Tarif retribusi IMB sebesar 0,005 (lima perseribu) dari nilai bangunan.
b.Untuk renovasi dan rehabilitasi bangunan dikenakan retribusi IMB sebesar 50°/o (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2)Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a ditetapkan sebagi berikut:
1. a.Bangunan permanen bertingkat

Pasal 9

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: No. Luaslantaibangunan Koefisien
1.Bangunan dengan luas < 100 m- 0,80
2.Bangunan dengan luas 100 - 250 m- 01,00
3.Bangunan dengan luas 251-500 m- 1,25
4.Bangunan dengan luas 501-1000 ms 1,50
5.Bangunan dengan luas > 1 OOOm2 1,75

d.Koefisien No Fun nan Koefisien 1 Ban nan Perindustrian 1,50 2 1,40 3 1,10 4 1,00 5 nan Umum 0,80 6 nan Pendidikan 0,70 7 0,06
e.nan: Tin kat ban unan Koefisien Bangunan lantai 1 1,00 Bangunan lantai 2 0,90 Bangunan lantai 3 0,80 Bangunan lantai 4 0,70 Bangunan lantai 5 0,60 Bangunan lantai 6 0,50 Ban unan lantai 7 0,40
f.Koefisienluas lantai Bangunan: oe isien on 1s1 anzunan: No. Kondisi bangunan Koefisien
1. 1.Perman en 1,00
2. 2.Semi Permanen 0,75
3. 3.Sementara 0,50
c.K fi . k di . b • [!]__. 8 No. Bangunan Nilai Tarif Kelas Bangunan Retribusi (NB) I per M2 (0,005 X NB) 1 Bangunan-bangunan memakai 308.000 1.540 tiang dari pasangan batu dengan rangka a tap dari kayu dengan dinding dari kayu atau bamboo 2 Bangunan-bangunan yang seluruhnya atau sebagian dibuat dari bahan-bahan kayu dengan 252.000 1.260 landasan dari pasangan batu Bangunan-bangunan yang 3 seluruhnya dibuat dari bahan- bah an sementara, a tau tidak dengan landasan batu (ompak) 178.000 840 atau tidak dengan landasan batu.
d.Bangunan sementara No. Bangunan Nilai Bangunan Tarif Kelas (NB)/per M2 Retribusi ro 005 x NBl
1. 1.Bangunan yang didirikan diatas 1.204.000 5.600 pondasi keliling berdinding satu batu memakai kerangka kayu Bangunan yang didirikan diatas
2. 2.pondasi keliling berdinding tiga 980.000 4.900 perempat batu memakai kerangka kayu Bangunan yang didirikan diatas pondasi keliling berdinding
3. 3.setengah batu memakai kerangka 570.000 2.800 kayu
c.Bangunan semi permanen No. Bangunan Nilai Kelas Bangunan Tarif Retribusi (NB)/per M2 (0,005X NB)
1. 1.Bangunan yang didirikan diatas Bl 1.932.000 9.660 pondasi keliling berdinding satu batu memakai kerangka beton bertulang
2. 2.Bangunan yang didirikan diatas B2 1.680.000 8.400 pondasi keliling berdinding tiga perempat batu memakai kerangka beton bertulang
3. 3.Bangunan yang didirikan diatas pondasi keliling berdinding B3 1.400.000 7.000 setengah batu memakai kerangka beton bertulang Bangunan yang didirikan diatas
4. 4.pondasi keliling berdinding setengah batu memakai kerangka B4 1.540.000 7.700 baja baik kolom maupun rangka atap
b.Bangunan permanen tidak bertingkat • [!] __ . 9 LEMBARANDAERAHKABUPATENBATANGTAHUN2019 NOMOR lf NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENBATANG,PROVINSIJAWATENGAH: (4-95/2019); WIHAJI Diundangkan di Batang pada tanggal 2..- M'1 :l(}[.9 Ditetapkan di Batang pada tanggal 2. Mn :LOl9 BUPATIBATANG, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. 840 700 2.800 168.000 140.000 550.000 700.000 Pasal II
1. 5.Ketentuan Bab II Bagian Kedua di hapus. Perkerasan jalan untuk parkir, pekarangan, teras, selaras dan ruangjemur (untuk luasan terbangun minimal 9 m2) Jembatan jalan masuk (untuk luasan terbangun minimal 6 m2) Bangunan pagar keliling halaman dengan pasangan batu bata, besi baik tetap maupun bergerak (pintu pagar) talut, got, dan riol terbuka Pembuatan baru pondasi guna bermacam-macam alat mesin, dapur tempat corong asap, tandon air, septitank, sumur, peresapan, kolam 4 3 2 5 Bangunan-bangunan lain yang bersifat konstruksi khusus dalam perencanaannya, nilai bangunan dihitung dengan cara biaya konstruksi terse but dikalikan 0,005. 3.5001 Tarif Retribusi (0,00SX NB) Nilai Bangunan (NB)/per M2 Kelas BangunanNo. • [!]__.
e.Bangunan-bangunan sarana pendukung Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd NASIKHIN ttd 10 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENBATANGNOMOR Y- Pasal II Cukup Jelas. Pasal I Cukup Jelas. II. PASALDEMIPASAL Dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait iklim investasi sebagaimana recanting dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 201 7 ten tang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. Pemerintah Daerah segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 ditetapkan, serta tidak melakukan pemungutan retribusi izin Gangguan karena menghambat iklim investasi di Pemerintah Kabupaten Batang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2005 tentang lzin Gangguan, perlu dicabut. Demikian pula ketentuan retribusi izin gangguan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diubah. Selanjutnya dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)agar ditambahkan lembar format persetujuan (kanan dan kiri) yang ditandatangani oleh masyarakat sekitarnya sebagai bentuk persetujuan. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBATANG NOMORl{- TAHUN2019 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATASPERATURAN DAERAH KABUPATENBATANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU • [!]__.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…