DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 185

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Batang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah serta pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya optimalisasi pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien dan profesional melalui peran serta badan usaha milik daerah dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG dan BUPATI BATANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN BATANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha 3 Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
6.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Aneka Usaha yang bertugas melaksanakan pengawasan yang memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha.
7.Direksi adalah organ Perumda Aneka Usaha yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8.Pegawai adalah Pegawai Perumda Aneka Usaha yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Aneka Usaha.

Pasal 2

(1)Maksud pendirian Perumda Aneka Usaha yakni menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum utuk menyejahterakan masyarakat.
(2)Tujuan Perumda Aneka Usaha yakni:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang, beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha.
(2)Perumda Aneka Usaha berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah. 4

Pasal 4

Pendirian Perumda Aneka Usaha didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha antara lain:
1. a.jasa;
2. b.perdagangan;
3. c.perindustrian; dan
4. d.bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bidang usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha atas persetujuan Bupati yang mempunyai potensi sebagai sumber pendapatan Daerah.

BAB III

MODAL

Pasal 6

Modal dasar Perumda Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan sampai dengan Tahun 2019 telah disetor sebesar Rp3.816.050.275,00 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 7

(1)Modal Perumda Aneka Usaha terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.Daerah;
3. c.badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi asset; dan
3. c.agio saham.

BAB IV

ORGAN PERUMDA ANEKA USAHA

Pasal 8

(1)Pengurusan Perumda Aneka Usaha dilakukan oleh organ Perumda Aneka Usaha.
(2)Organ Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan pengawas; dan
3. c.Direksi.

Pasal 9

(1)Setiap orang dalam pengurusan Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
(2)Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks185PDFHirarki

Memuat teks peraturan…