DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; BUPATIBATANG, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2023 PERATURANDAERAHKABUPATENBATANG NOMOR .G\ TAHUN 2022 TENTANG BUPATIBATANG PROVINS!JA WA TENGAH Mengingat Menimbang 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Batang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Batang.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
6.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang disusun setiap tahun.
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah. PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2023. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIBATANG dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBATANG Dengan Persetujuan Bersama mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381):
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3 Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl.473.323.887.600,00 (satu triliun empat ratus Pasal 4
(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp300.051.284.279,00 (tiga ratus miliar lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.925.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.228.133.600,00 (dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl 1.726.140.679,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132. l 72.010.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rpl.773.375.171.879,00,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rp0,00 (nol) Rp50 .212 .668. 954 ,00Pembiayaan Netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp60.212.668.954,00 Rp 10.000.000.000,00
c.pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan
2. 2.pengeluaran

Pasal 2

APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rpl.833.587.840.833,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan Rpl. 773.375.171.879,00
b.belanja Rpl.823.587.840.833.00 defisit Rp(S0.212.668.954,00) 4 tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.pendapatan transfer antar daerah.

(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rpl.319.973.196.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.dana perimbangan sebesar Rpl.103.396.574.000,00 (satu triliun seratus tiga miliar tiga ratus sembilan pluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
  1. 1.dana transfer umum dana bagi hasil sebesar Rp 34.692.187.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari: a) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 5.171.192.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah); b) dana bagi hasil pajak pph pasal 21 sebesar Rp 19.645.838.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); c) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp7.350.175.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); d) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) gas bumi sebesar Rp 158.625.000,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); e) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas bumi sebesar Rp 10.133.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah); f) dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-royalty sebesar Rp 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah); g) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 895.206.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah); h) dana bagi hasil sumber daya alam (sda) perikanan sebesar Rp 1.460.882.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
  2. 2.dana transfer umum dana alokasi umum sebesar Rp 763.504.665.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
  3. 3.dana transfer khusus sebesar Rp 305.199. 722.000,00 (tiga ratus lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), terdiri dari: a) dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 44.617.810.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah); b) dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 260.581.912.000,00 (dua ratus enam puluh miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
2. b.dana desa (DD) sebesar Rp 216.576.622.000,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah). 5 Pasal 8
(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rpl.312.191.020.343,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh satu juta dua puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 721.478.761.897,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 461.477.201.693,00 (empat ratus enam puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl 12.352.724.053,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima puluh tiga rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 16.882.332.700,00 (enam belas miliar delapan

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rpl.823.587.840.833,00,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
b.belanja tidak terduga; dan
c.belanja transfer.

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) yang merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp153.350.691.600,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pendapatan bagi hasil sebesar Rp136.034.091.600,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
2. b.bantuan keuangan sebesar Rpl 7.316.600.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah). 6

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 359.592.639.906,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl3.959.954.076,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 345.632.685.830,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 139.304.180.584,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta seratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 41.429.771.369,00 (empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp 51.022.525.806,00 (lima puluh satu miliar dua puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah);
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 44.362.283.409,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah);
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.039.600.000,00 (dua miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah). 7

Pasal 16

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDTahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau

Pasal 15

(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar RpS0.212.668.954,00 (lima puluh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh em pat rupiah);
(2)Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar RpS0.212.668.954,00 (lima puluh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 16

Pasal 15

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 16

Pasal 15

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019